Dalam pernyataannya, Ades menegaskan kritik yang dibangun pers adalah ibarat suplemen kesehatan, bukanlah bentuk kebencian, melainkan wujud kepedulian terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

“Maunya kritik terus, ya. Tapi tanpa melupakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Jadi kita berusaha terus selaras dengan kebutuhan ataupun juga aspirasi mainstream seluruh warga Kota Depok,” ujar Ades dalam pertemuan dengan awak pers sepekan yang lalu di kawasan Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Mei 2026.

Ia mengakui, di usia Kota Depok yang ke-27, banyak capaian positif yang patut diapresiasi. Namun demikian, berbagai persoalan yang masih terjadi juga tidak boleh diabaikan.

“Kota Depok sudah 27 tahun. Banyak pencapaian dan semua juga harus mengakui. Kemudian juga masih ada masalah, itu juga harus kita akui,” katanya.

Ades menjelaskan, DPRD bersama fraksi memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, namun akan bersikap tegas jika ada kebijakan yang dinilai membahayakan publik.

Ingat, jika kebijakan pemerintah  itu bermanfaat dan baik buat warga, dapat disetujui. Tetapi jika, misalkan mengancam keselamatan, bahkan ada orang yang mati gegara Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tidak aktif maka sampai kapanpun harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. PBI adalah program jaminan kesehatan dari pemerintahan yang dikhususkan bagi masyarakat fakir-miskin. 

Menurutnya, komunikasi, silaturahmi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai elemen politik maupun stakeholder perlu terus dijaga supaya kritik yang disampaikan bisa diterima sebagai masukan, bukan serangan.

“Kalau kita kritik itu sebenarnya kan enggak ada barrier duluan. Jadi dia terima karena sudah kenal. Kayak istri dengan suami, biasa juga mengkritik, bahkan marah-marah. Tapi bukan tidak cinta, karena sayang,” ucap Ades.

Ia menegaskan, keberpihakan utama para pemangku kebijakan adalah pada masyarakat. Karena itu, jika ada kepentingan publik yang terganggu, pihaknya akan tetap bersuara lantang.

“Kalau ada hal-hal yang terkait kepentingan publik itu terganggu, maka kita akan teriak, kita akan marah,” ucapnya.

Ades juga mengajak media untuk menjadikan momentum Hari Jadi Kota Depok sebagai bahan evaluasi bersama, termasuk menyoroti berbagai kekurangan yang masih dirasakan warga. Ia menyinggung aksi demonstrasi di Cipayung sebagai salah satu aspirasi masyarakat yang harus didengar, bukan diabaikan.

“Tadi juga ada demo di Cipayung, itu juga harus kita dengar, jangan kita abaikan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Ades bahkan menilai kritik tajam dari media, termasuk melalui platform digital dan media sosial, justru bisa menjadi kekuatan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai isu di Kota Depok.

“Kalau misalnya mau naik lagi, bagus dikritik,” pungkasnya.

[Redaktur: Tyo Zaharo]

Bahkan, politisi PKS ini tegaskan bahwa pihak Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Depok malah berencana menambah alokasi anggaran publikasi pada perubahan anggaran mendatang, termasuk yang berkaitan untuk mendukung kebutuhan publikasi bagi masing-masing legislator dari semua partai politik yang fraksi di dewan rakyat ini.  

“Jadi tidak benar itu jika ada efisiensi yang disebut ada pemangkasan anggaran publikasi. Malah hendak ditambahkan. anggarannya masih stabil, masih tetap sama,” ujar Ades kepada awak pers pekan yang lalu, Sabtu (9/5/2026).

Menyakinkan ia mengatakan bahwa alokasi anggaran di bidang media massa-pers untuk publikasi kinerja pemerintahan serta kegiatan para legislator hingga saat ini  juga tetap stabil.

Menurut Ades, tidak ada kebijakan efisiensi atau pemotongan terhadap anggaran untuk kemitraaan dengan media massa di satuan kerja pemerintah maupun DPRD. 

Sanggahan Ades, menjawab klarifikasi awak pers berkaitan ada sejumlah pejabat bidang komunikasi dan publikasi Pemkot Depok. Oknum ini mengelak menjelaskan kepada pers soal pengelolaan anggaran APBD kemitraan dengan media massa dengan dalih tidak ada anggaran karena ada pemangkasan dengan bahasa sumir efisiensi.  

Lanjut anggota dewan rakyat dari politisi PKS ini, pengelolaan anggaran hanya menyesuaikan ritme pengeluaran sambil menunggu penyesuaian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  berkaitan pembahasan anggaran perubahan.

Bahkan, Ades mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menambah alokasi anggaran publikasi pada perubahan anggaran mendatang, termasuk untuk mendukung kebutuhan publikasi masing-masing anggota dewan.

“Yang jelas, anggarannya masih tetap sama. Bahkan di perubahan nanti saya mau tambah lagi. Seperti kemarin, ada yang melekat di Dewan supaya bisa membuat rilis untuk masing-masing anggota Dewan yang jumlahnya 50 orang. Jadi tetap akan kita tambah untuk media,” katanya.

Ade menilai media memiliki peran penting dalam mendukung publikasi kerja-kerja politik para anggota DPRD kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan media menjadi sarana strategis untuk meningkatkan keterkenalan sekaligus citra para wakil rakyat di mata publik.

“Karena itu balik lagi ke anggota Dewan sendiri. Mereka juga butuh publisitas. Tinggal bagaimana teman-teman pers mampu memberikan pelayanan pemberitaan kepada masing-masing anggota Dewan. Dengan pemberitaan itu maka rating mereka juga bisa naik,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap anggota dewan tentu memiliki kepentingan politik untuk kembali memperoleh dukungan masyarakat pada pemilihan berikutnya. Karena itu, pemberitaan menjadi suatu faktor instrumen penting dalam menyampaikan kinerja dan aktivitas mereka kepada konstituen.

[Redaktur: Tyo Zaharo]

Kegiatan ini menjadi simbol persatuan masyarakat Kota Depok yang hidup di tengah keberagaman suku, budaya, dan tradisi dari berbagai penjuru Indonesia.

Rombongan peserta memulai perjalanan dari depan gerbang Cluster Azalea menuju Alun-alun Timur GDC dengan menempuh jarak sekitar 500 meter. Pelepasan arak-arakan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Mangnguluang Mansur.

Beragam budaya tampil memukau dalam parade tersebut. Mulai dari pakaian adat Jawa, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua mewarnai jalannya acara. Tak hanya itu, pertunjukan tarian khas Bali, Barongsai dari budaya Tionghoa, serta Ondel-ondel Betawi turut menjadi daya tarik utama yang menghibur masyarakat.

^{Pesarta pawai budaya nusantara yang dipesertai dari pegawai Dinas Kesehatan Kota Depok di Perayaan Lebaran Depok, Sabtu (9/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Diskominfokodep]}

“Arak-arakan budaya ini menunjukkan bahwa Depok adalah rumah besar bagi seluruh keberagaman. Kita ingin persatuan ini terus terjaga melalui budaya,” ujar Mangnguluang Mansur saat melepas peserta.

Peserta parade terdiri dari perwakilan perangkat daerah serta anggota Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya. Mereka tampil dengan penuh semangat mengenakan busana tradisional dari berbagai daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya nasional.

Antusiasme warga terlihat sepanjang rute perjalanan. Masyarakat memadati sisi jalan untuk menyaksikan parade yang sarat warna, seni, dan semangat kebhinekaan tersebut. Lebaran Depok 2026 pun tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga ruang memperkuat identitas Kota Depok sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan persatuan dalam keberagaman.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Tradisi nyorog merupakan warisan budaya masyarakat Betawi Depok yang telah dilakukan turun-temurun, terutama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri. Dalam tradisi ini, masyarakat mengantarkan makanan atau hasil bumi kepada orang yang dituakan maupun pemimpin sebagai bentuk penghormatan, kebersamaan, dan penguat tali silaturahmi.

“‘Nyorog’ bukan sekadar memberi bingkisan, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat Depok tempo dulu yang sarat nilai sosial. Nyorog itu mengantarkan makanan kepada saudara yang lebih tua atau pimpinan. Nah tadi Baba nyorog ke Wali Kota Depok,” ujar Ketua KOOD Berbudaya Ahmad Dahlan di Alun Alun Timur, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/6/2026).

Ia menjelaskan, isi bingkisan nyorog biasanya berupa makanan khas Betawi yang dibawa menggunakan rantang, atau hasil pertanian warga sebagai simbol kepedulian sosial dan rasa hormat.

“Budaya ini juga mengajarkan pentingnya kesetaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat tanpa membedakan status sosial. Tidak ada strata, apakah pejabat atau siapa pun. Budaya makan ambengan, main cogroh aja itu mengajarkan kita bahwa manusia itu setara,” kisah Dahlan.

Melalui tradisi nyorog, KOOD Berbudaya berharap nilai-nilai kearifan lokal Betawi Depok tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi muda, sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Depok di tengah modernisasi. Lebaran Depok 2026 pun menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali semangat kebersamaan, penghormatan, dan persaudaraan ala masyarakat Betawi Depok.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

“Kegiatan ini menjadi suatu upaya melestarikan budaya masyarakat Depok tempo dulu sekaligus mengenalkan tradisi persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri kepada generasi muda,” ujar Sekretaris Umum Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya, Nina Suzana, Jumat (8/6/2026).

Sebut Nina, Pasar Pengabisan merupakan tradisi masyarakat Depok sebagai kesempatan terakhir berbelanja kebutuhan sebelum Idulfitri tiba.

“Kalau emak-emak usia 50 tahun ke atas pasti masih mengalami masa itu. Orang tua kita dulu sudah sibuk mempersiapkan Idulfitri dari mulai ngubek empang, nyuci perabotan, sampai beli baju buat anak-anaknya,” ujar Nina Suzana di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, masyarakat tempo dulu menjalani rangkaian persiapan lebaran secara bertahap. Selain membersihkan rumah dan perabotan, warga juga memanfaatkan hari-hari terakhir sebelum Idulfitri untuk membeli berbagai kebutuhan pokok karena pasar biasanya tutup selama dua hingga tiga hari saat lebaran.

Menurut Nina, tradisi tersebut tidak hanya identik dengan pembelian bahan makanan seperti ketupat, sayur-mayur, dan lauk-pauk, tetapi juga pakaian baru bagi anak-anak untuk dikenakan pada hari raya.

“Makanya ada yang namanya pasar pengabisan atau pasar terakhir menjelang Idulfitri. Di situlah orang tua kita membeli kebutuhan lebaran. Biasanya ibu-ibu beli baju buat anaknya satu atau dua stel buat gantian dipakai hari pertama dan kedua lebaran. Kalau cuma satu, besok dipakai lagi bajunya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagian kebutuhan pangan masyarakat Depok masa lalu juga diperoleh melalui tradisi ngubek empang, yakni menangkap ikan di empang sebagai bagian dari persiapan menyambut lebaran.

Melalui penyelenggaraan Lebaran Depok 2026, KOOD Berbudaya bersama masyarakat berharap Pasar Pengabisan tidak sekadar menjadi nostalgia, tetapi juga sarana edukasi budaya bagi generasi penerus.

“Di Lebaran Depok ini kita angkat kembali supaya anak cucu kita paham bahwa ini bagian dari tradisi dan budaya kita,” tandasnya.

Tradisi Pasar Pengabisan pun menjadi pengingat bahwa semangat menyambut Idulfitri bagi masyarakat Depok bukan hanya soal perayaan, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya dan nilai kebersamaan yang telah hidup sejak masa lampau.

Lebih lanjut, disebut Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah pada hari Jumat, 8 Mei 2026. di Alun-alun Timur Kota Depok dilanjutkan dengan malam penuh budaya, musik, dan yang dimeriahkan oleh Band WALI, EL CORONA Biang Kerok, Family’s Group, Pasar Penghabisan, Tampilan Budaya, Soerplus, Gambang Kromong, dan masih banyak yang lainnya. 

^{Ketua Panitia Pelaksana Lebaran Depok 2026, Hamzah saat sedang tampil di penampilan Band PWI Kota Depok, Kamis (7/6/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / PWI Kota Depok]}

Lebih lanjut, disebut Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah pada hari Jumat, 8 Mei 2026. di Alun-alun Timur Kota Depok dilanjutkan dengan malam penuh budaya, musik, dan yang dimeriahkan oleh Band WALI, EL CORONA Biang Kerok, Family’s Group, Pasar Penghabisan, Tampilan Budaya, Soerplus, Gambang Kromong, dan masih banyak yang lainnya. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya, berbagai elemen masyarakat, hingga pegawai perbankan dan perhotelan di Depok ikut tampil menunjukkan kostum jadul yang dikenakannya di hadapan tim penilai.

“Seru, meriah, lucu juga ya. Asyik ini Lebaran Depok,” ujar Mat Sobari, seorang peserta panggung ini.  

^{Peserta pentas penampilan dandanan dekade 70-an di perhelatan Lebaran Depok 2026 yang diselenggarakan sedari  5 - 9 Mei 2026 di Alun Alun Timur, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Panpel Lebaran Depok]}

Tak mau kalah, Wali Kota Depok, Supian Suri bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Siti Barkah Hasanah juga tampil "nyentrik" mengenakan kemeja putih, celana cutbray berwarna hitam, dibalut vest rompi hitam dan syal pulkadot serta pakaian ala Noni Belanda berwarna biru dongker dengan corak polkadot. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Kemudian, Kebo Andil juga menyimpan nilai toleransi yang kuat di tengah masyarakat Betawi Depok pada masa lalu. 

“Toleransinya, masyarakat kala itu memilih memotong kerbau dibanding sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap warga nonmuslim yang tidak mengonsumsi daging sapi,” ujar Wakil Ketua KOOD Berbudaya, Maksum, di pusat perhelatan Lebaran Depok 2026 di Alun Alun Timur, CIlodong, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026).

Kisah Maksum, Kebo Andil telah hidup sejak era 1960-an dan terus dipertahankan oleh masyarakat Depok hingga kini.

Menurutnya, istilah “andil” merujuk pada semangat urunan atau gotong-royong masyarakat dalam mengumpulkan dana bersama untuk membeli seekor kerbau. Pada masa lalu, daging menjadi makanan istimewa yang hanya dapat dinikmati setahun sekali saat Lebaran. Karena kerbau itu mahal harganya. Orang Betawi dulu biasanya makan daging cuma satu kali setahun saat Lebaran. Maka mereka nabung berbulan-bulan untuk membeli seekor kerbau.

Ia menuturkan, proses panjang menabung bersama demi membeli kerbau mengandung pelajaran hidup tentang arti perjuangan sebelum menikmati hasil.

Maksum menegaskan, tiga nilai utama yang terkandung dalam tradisi ini adalah perjuangan, kebersamaan, dan toleransi. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga Kebo Andil agar tetap lestari sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Depok. Oleh karena itu ada bertekad bagi Betawi Depok, sepanjang masih mampu, Kebo Andil tidak boleh ditinggalkan.  

“Selanjutnya, daging kerbau ini akan dimasak panitia dan disajikan bersama pada puncak acara Lebaran Depok tanggal 9 Mei,” pungkas Maksum.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Selain menjadi wadah pelestarian budaya, kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Para pedagang yang membuka lapak mengaku merasakan peningkatan penjualan seiring tingginya jumlah pengunjung.

Salah satu pelaku UMKM, Nenda, warga Kelurahan Pasir Putih, mengungkapkan bahwa partisipasinya dalam acara ini tidak hanya bertujuan melestarikan kuliner tradisional Betawi seperti laksa dan toge goreng, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan.

“Alhamdulillah acara ini sangat membantu UMKM. Omzet meningkat dan produk kami juga jadi lebih dikenal masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya minat warga untuk berbelanja juga dipengaruhi oleh sistem kupon yang diterapkan panitia. 

Menurutnya, skema tersebut membuat transaksi menjadi lebih praktis sekaligus mendorong pengunjung untuk berbelanja lebih banyak.

“Warga jadi lebih semangat jajan, apalagi dengan sistem kupon, jadi sama-sama menguntungkan, baik untuk warga maupun UMKM,” katanya.

Hal senada disampaikan Tarsidi, pelaku usaha Dodol Betawi H Satibi. Ia mengaku terkejut dengan lonjakan jumlah pengunjung yang sudah terlihat sejak hari pertama pelaksanaan.

“Responnya sangat positif. Ini baru hari pertama saja, pengunjung sudah membeludak,” tuturnya.

Bagi Tarsidi, keikutsertaannya dalam Lebaran Depok bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjadi kesempatan memperluas pasar dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan dengan peningkatan kualitas, baik dari sisi manajemen acara maupun dukungan terhadap UMKM.

“Harapannya mendatang bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi administrasi dan dukungan untuk UMKM,” tandasnya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Supian Suri berpesan kepada masyarakat Kota Depok yang beragam untuk terus menjaga kerukunan, kebersihan, dan merawat pembangunan yang sudah ada.

“Buah mangga, Pisang Kepok, kita bangga jadi orang Depok,” pantun Supian Suri.

Supian Suri juga ucapkan terimakasih dan doa kepada petua Kota Depok uang masih ada dan yang telah tiada atas peran mareka melestarikan dan membangun Kota Depok.

^{Ratusan peserta Ngubek Empang di perlehan Lebaran Depok 2026 sedang berlomba menangkan ikan, Selasa (5/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / HI Raseukiy]}

“Kota Depok harus terus maju. Di Kota Depok tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Sekarang Sudah ada bantuan dana untuk sekolah swasta sari Pemerintah Kota Depok,” sebut Supian Suri.

Pembangunan prasarana seperti jalan harus bagus. Di Tapos, seiring pembangunan jalan tol, akan dibuatkan jalan keluar baru yang bagus.

Rangkaian Lebaran Depok 2026 di Kebayunan, Tapos ini dijadwalkan dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua Panitia Hamzah, Ketua DPR Kota Depok Ade Supriatna, Dirut PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, Ketua  KOOD Ahmad Dahlan, Anggota DPRD Kota Depok Pradi Supriatna, Dirut PT Tirta Asasta Depok, Kadisdisporyata Eko Herwiyanto, Anggota Dewan Rakyat dan para camat dari Cilodong, Tapos, Sukmajaya, dan Cimanggis.

Disebutkan Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah acara Ngubek Empang dan masak dodok ini ada di kecamatan, Tapos, Sawangan, dan Cipayung.

“Kita sangat bahagia melihat masyarakat Kota Depok antusias rayakan Lebaran Depok ini. Ini adalah khazanah budaya yang perlu kita lestarikan.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Hamzah dan Eko pun ikut senam bersama emak-emak yang antusias sejak pagi, pukul 06.00 WIB, Selasa (5/4/2026).

Setelah erobik, ribuann hadirin melanjutkan dengan pesta Ngubek Empang untuk menangkap ikan untuk mendapatkan puluhan hadian dari panitia.

Rangkaian Lebaran Depok 2026 di Kebayunan, Tapos ini dijadwalkan dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua Panitia Hamzah, Ketua DPRD Kota Depok, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, Ketua  KOOD Ahmad Dahlan, Anggota DPR Jawa Bapat Pradi Supriatna,  Kadisdisporyata EkoHerwianyo para camat, Cilodong, Tapos, Sukmajaya, dan Cimanggis.

“Kita sangat bahagia melihat masyarakat Kota Depok antusias rayakan Lebaran Depok ini. Ini adalah khazanah budaya yang perlu kita lestarikan.

Acara Ngubek Empang ini ada di kecamatan, Tapos, Sawangan, dan Cipayung.

Demikian pula, Eko seiring dengan Hamzah mengatakan, setalah kemarin, acara Ruwahan yaitu untuk berdoa supaya Lebaran Depok berjalan lancar, hari ini rangkaian dilanjutkan hingga 9 Mei nanti.

Di sini, ada pula dapur masak dodol khas Depok.

“Kita bersyukur hari ini berjalan lancar. Ini merawat tradisi kearifan lokal orang Depok,” jelas Eko.

Lebaran Depok yang menjadi agenda budaya khas masyarakat Kota Depok ini berlangsung selama lima hari, mulai 5 hingga 9 Mei 2026. Kegiatan yang digelar oleh perhimpunan Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) tersebut dipimpin Ketua Panitia H. Hamzah dan resmi dibuka Wali Kota Depok, Supian Suri, pada Kamis pagi, (7/5/2026).

Partisipasi Band PWI Kota Depok menjadi salah satu warna tersendiri dalam rangkaian acara. Para wartawan yang sehari-hari bertugas meliput berbagai peristiwa di Kota Depok, kali ini menunjukkan kreativitas mereka melalui seni musik.

Vokalis sekaligus Ketua Band PWI Kota Depok, Teunku Hendrik I Raseukiy, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus hiburan bagi masyarakat.

“Wartawan yang berdomisili atau bertugas di Kota Depok, yang menjadi Anggota PWI sangat mendukung kegiatan yang sangat menggembirakan warga. Lebaran Depok adalah acara kebudayaan yang fenomenal, berkelas, dan dapat menjadi khazanah budaya perpaduan antara budaya tradisional ke-Depokan dan juga budaya kontemporer,” ujar Teunku saat sedang bercengkerama dengan sesama sahabat wartawan di Kantor PWI Kota Depok, Jalan PWI-Melati Raya, Depok, Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Teunku menambahkan, Band PWI Kota Depok bukan kali pertama tampil dalam agenda kebudayaan daerah. Sebelumnya, grup ini juga pernah memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Depok dan sejumlah event budaya lainnya.

Band ini diperkuat sejumlah personel dari kalangan jurnalis, yakni Maulana pada bass, Ilham Kusoet pada gitar melodi, Big Danbo di drum, Berry pada rhythm, serta En Dro di keyboard. Mereka membawakan beragam genre musik, mulai dari lagu barat, etnik, hingga lagu-lagu populer.

Maulana menyebut bermusik menjadi sarana kebersamaan sekaligus pelepas penat di tengah aktivitas jurnalistik yang padat.

“Prinsipnya, kita bermusik itu untuk bahagia, hepi-hepi istilahnya. Semua selera lagu kita kreasikan dengan gaya kita. Lumayanlah untuk berteman dan berkreasi di sela-sela pekerjaan,” kata Maulana.

^{Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah. [WAHANANEWS.CO / Hendrik I Raseukiy]}

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyambut antusias penampilan anggotanya di panggung Lebaran Depok. Menurutnya, keberadaan Band PWI mencerminkan bahwa wartawan juga memiliki peran sosial dan budaya di tengah masyarakat.

“Tentu dong, kita dukung dengan keikutsertaan wartawan Anggota PWI Kota Depok di masyarakat selain jadi jurnalis. Selain sebagai profesional, kita juga adalah anggota masyarakat,” ungkap Rusdy.

Ia menjelaskan, selain bermusik, PWI Kota Depok juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pembinaan, mulai dari kegiatan keagamaan, olahraga, bantuan sosial bagi warga sakit, vaksinasi Covid-19 bekerjasama dengan RSUI dan RSUD hingga edukasi literasi media sosial bagi pelajar.

Dengan penampilan Band PWI Kota Depok, suasana Lebaran Depok 2026 dipastikan semakin hidup, mempertegas festival ini bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat Kota Depok.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Ini perlu riset. Ada di naskah kearsipan yang terdapat nama-nama pejuang dan tokoh Kota Depok yang layak dijadikan nama jalan. Hal ini disebutkan Anggota Fraksi PPP Qonita Lutfiyah dan Ketua Fraksi PKB Siswanto. Mareka, juga menekankan pentingnya riset mendalam untuk menentukan nama-nama tokoh yang layak diabadikan. Menurutnya, referensi tersebut sebenarnya sudah tersedia dalam arsip sejarah.

Bagi Qonita, gagasan ini menarik dan berpotensi menjadi warisan penting bagi kepemimpinan daerah yang dapat menjadi suatu warisan bagi Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

“Dilakukan dapat menjadi legacy  Pak Supian Suri dan Pak Chandra ketika memimpin, dengan menjadikan nama-nama tokoh dan pahlawan Kota Depok sebagai nama jalan,” kata Qonita saat ditemui di Gedung Dewan, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. 

Dia mengingatkan bahwa tanpa adanya upaya konkret, sejarah para tokoh lokal berpotensi terlupakan oleh generasi mendatang.

“Saya khawatir kalau tidak ada apresiasi, para pahlawan atau pendiri Kota Depok ini bisa terlupakan oleh sejarah,” ucapnya.

Qonita berharap pembangunan kota tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperkuat nilai sejarah dan identitas daerah.

“Harapannya, semangat membangun Kota Depok harus terus ditingkatkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga menjaga nilai sejarahnya,” jelasnyi.

Menurutnyi, penggunaan nama tokoh sebagai nama jalan merupakan bagian dari penghargaan sekaligus upaya edukasi lintas generasi.

“Ini bagian dari menghargai jasa mereka dan mempertahankan sejarah supaya anak cucu kita tahu,” pungkasnya.

Demikian pula, pendapat Ketua Fraksi PKB Siswanto bahwa masyarakat perlu dikenalkan lebih luas dengan tokoh-tokoh lokal yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan kota. Menurutnya, penggunaan nama tokoh sebagai nama jalan dapat menjadi sarana edukasi sejarah bagi publik.

“Masih banyak nama jalan yang saat ini kurang memiliki makna historis. Karena itu, penggantian nama jalan dianggap perlu dilakukan secara selektif. Terutama mengganti nama-nama jalan yang saat ini kurang bermakna misalkan, Jalan Nangka, Jalan Cipayung, Jalan Citayam, meskipun Citayam masih bagian dari sejarah Kota Depok,” ujar Siswanto.

Siswanto menambahkan, pengabadian nama tokoh di ruang publik juga dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan masyarakat.

“Kalau ditanya siapa saja nama pejuang Kota Depok, ini perlu riset. Sebenarnya ada di naskah arsip, ada nama-nama tokoh pelaku sejarah yang layak dijadikan nama jalan,” tuturnya.

Siswanto kemudian mencontohkan kebijakan serupa yang pernah dilakukan di DKI Jakarta semasa Gubernur Anies Baswedan. dengan memakai atau mengubah mana sejumlah jalan menggunakan nama seniman dan budayawan.

“Kita ingat di Jakarta, Pak Anies Baswedan mengubah nama jalan yang kurang bermakna menjadi nama tokoh seperti Mpok Norih dan Benyamin Sueb,” ujarnya.

[Redaktur: Zahara Tio]

Tantangan blokade jalan ini muncul lantaran para ahli waris Nimah Ara klaim bahwa jalan akses masuk ke Lymo House II dari Jalan Grogol Seberang yang seluas sekira seratusan meter persegi adalah masih merupakan bagian dari lahan mareka dengan luas sekira 2 hektare berdasarkan hak alas girik. 

“Jika ada yang mengatakan bahwa jalan masuk ke Lymo House Dua itu adalah sudah menjadi fasum yang tercatat di bagian aset Pemerintah Kota Depok itu adalah salah. Belum pernah ada penyerahan jalan itu kepada Pemerintah Kota Depok. Yang ada adalah untuk fasilitas umum (fasum) adalah Jalan Grogol Seberang, hang ada di depannya sebelum masuk ke jalan itu,” ujar sebut Nian Darmawan sebagai juri bicara keluarga Nimah Ara. 

Mareka juga mensinyalir ada dugaan penyelewengan pembayaran kompensasi dengan sejumlah uang yang disebut-sebut sudah diberikan oleh pihak pengembang kepada sejumlah orang melalui seseorang perantara pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernama Faruk, namun malah, bukan kepada ahli waris Nimah Ara. 

IMB adalah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) Kota Depok setelah dengan proses administrasi dan sejumlah persyaratan tertentu, termasuk harus ada jalan akses ke suatu perumahan yang dibangun tanpa dalam status sengketa.  

“Lahan jalan akses untuk proyek Limo House Dua itu merupakan sebagian kecil dari lahan kami yang terdiri dari seluas 2 hektare. Baru-baru ini baru saja diukur ulang oleh BPN Kota Depok. Tapi kami sesalkan ketua RT dan ketua RT% tidak berkenan hadir waktu pengukuran padahal sudah kami beritahukan dani undang jauh hari sebelumnya. Ada apa ini mengapa gak mau hadir,” ungkap Nian. 

Sebut Darmawan, pihak keluarga Nimah Ara sudah pernah berusaha berkomunikasi secara baik-baik dengan pemilik proyek Lhmo House 2, Azam. Mereka pernah bertemu langsung dengan Azam beberapa waktu yang lalu lokasi proyek. Namun sebutnya, Azam tidak bersedia bermufakat penyelesaian sengketa ini. 

“Malah dengan kesan arogan dengan menepis dokumen alas hak girik yang diperlihatkan oleh ahli waris, Azam menyebutkan bahwa jalan yang digunakan adalah fasum. Dan ia juga mengatakan sudah menyerahkan sejumlah uang kepada ketua lingkungan untuk membereskan segala urusan yang berkaitan jalan itu demi kelancaran perizinan perumahan Lymo House itu,” jelas Nian.

Nah, Lurah Grogol dan Camat Limo Kebawa-bawa

Penelusuran DEPOK.WAHANANEWS.CO ke Pemerinah Koa Depok, dalam permasalah ini, muncul juga sosok pelaku jasa pengurusan IMB bernama Faruk. Kemudian, terseret pula nama Lurah Grogol, Boni Sobari dan Camat Limo, Sudadih. Beredar kabar bahwa kedua pejabat ini sudah memberikan rekomendasi atau izin untuk penggunaan jalan untuk akses perumahan Lymo House 2 ini. Namun belakangan, kepada Nian Darmawan, kedua pejabat ini sontak membahahnya secara lisan maupun membuat surat penyangkalan resmi.  

Maka dari itu, Boni Sobari dan Sudadih menegaskan, bila ada yang mengatasnamakan jabatan dan nama mereka berkaitan soal jalan akses masuk proyek Lymo House 2 ini–misalkan ada sinyalemen disebut-sebut oleh seseorang bernama Faruk ataupun Azam–Lurah dan Camat  ini  menegaskan tidak ada kaitannya. 

Berkaitan masalah ini, sudah mengupayakan klarifikasi kepada Azam dan Faruk dengan cara mendatangi langsung dan melalui telepon seluler maupun dengan perantara figur jaringan keduanya, akan tetapi DEPOK.WAHANANEWS.co belum mendapatkan respons ataupun berberkananan keduanya.  

Literasi, maka dari itu, sengkarut persoalan ini perlu mendapat perhatian dan penyelesaian dari DPMPTP. 

“Yang sudah jadi fasum itu adalah Jalan Grogol Sebarang itu, yang di depannya, jadi bukan yang masuk ke proyek perumahan. Itu belum masih jadi bagian milik Nimah Ara. Dan ingat juga, jalan yang sekarang dikatakan Jalan Grogol Seberang itu juga dulunya adalah juga lahan orangtua kami, Nimah Ara yang diberikan untuk keperluan masyarakat. Jadi hormatilah keluarga kami, jangan disemena-menakan,” ujar Nian.  

Mempertanyakan IMB

Di sisi lain, Nanta (53) seorang di antara keluarga Nimah Ara masih mengherankan dasar terbitnya IMB L6mo House II, yaitu bagaimana dapat terbit surat perizinan yang disinyalir ada ketidaksesuaian dengan proses pengurusannya. 

“Bagaimana dengan proses IMB-nya, sedangkan jalan akses masuk perumahan tersebut adalah milik kami. Pihak pengembang Lymo House Dua tidak pernah ada pembicaraan dengan kami, baik untuk pembelian maupun ganti rugi sampai saat ini,” ujarnya saat ditemui.

Ia juga persoalkan kinerja DPMPTSP Kota Depok yang dinilai tidak melakukan verifikasi faktual lapangan berkaitan dengan perizinan Perumahan Lymo House ini. Menurut Nanta, Ia menduga proses penerbitan izin hanya didasarkan pada keterangan sepihak tanpa klarifikasi yang menyeluruh dan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan uang. 

Di lain pihak, hingga saat ini, Kepala DPMPTSP Abdul Rahmah–dikenal dengan Abra–belum memberi respons upaya klarifikasi dan permintaan untuk ditemui pers. Ajuan pertanyaan berkaitan dugaan percaloan ataupun kuasa perizinan bangunan di Kota Depok; jika pemberian IMB oleh DPMPTSP apakah ada team yang memeriksa ke lapangan untuk verifikasi faktual kepada pemohon?; bagaimana upaya penyelesaian oleh DPMPTSP soal sengketa jalan akses ke proyek Lymo House Dua ini yang klaim ahli waris Nimah Ara; apakah ada keharusan jalan akses untuk masuk ke suatu pembangunan perumahan menjadi syarat pemberian IMB? Kepala DPMPTSP ini masih bungkam. 

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Wali Kota Depok mengatakan, tujuan utama RBI adalah mewujudkan desa atau kelurahan yang ideal bagi perempuan dan anak, melalui komitmen dan kepemilikan bersama serta optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki.

Peluncuran RBI 2026 ini dipusatkan di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan sebagai proyek percontohan sekaligus menjadi simbol dimulainya komitmen bersama menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan berpihak pada perempuan serta anak.

“RBI merupakan gerakan strategis yang tidak hanya bersifat programatik, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen. RBI bukan sekadar program, tetapi gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat bersama para pemangku kepentingan berbasis kelurahan. Launching RBI di Kota Depok juga menjadi bagian dari dukungan terhadap prioritas nasional,” ujar Supian Suri di Kantor Kelurahan Pengasinan No.01, Jalan Raya Pengasinan No.01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (26/4/2026). 

Ia menjelaskan, RBI diselenggarakan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam keberhasilan program ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi menjadi kunci agar RBI tumbuh sebagai gerakan bersama yang berdampak nyata. 

“RBI mendukung penguatan kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sekaligus menjadi kontribusi menuju Indonesia Emas 2045,” Supian Suri menambahkan.

Pada kesempatan tersebut, Supian Suri turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi.

“Kami menyampaikan penghargaan atas dukungan dalam penguatan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian penting pembangunan sumber daya manusia. “Ini bukan sekadar simbolik, tetapi langkah awal yang harus kita jaga dan wujudkan bersama,” tuturnya.

Kelurahan Pengasinan ditetapkan sebagai percontohan pelaksanaan RBI, sementara Kelurahan Serua menjadi bagian dari penguatan sinergi program.

Terakhir, dirinya menyampaikan pesan reflektif. “Masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh apa yang kita bangun hari ini, tetapi oleh bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan melanjutkannya,” pesannya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy] 

Layanan Paspor Simpatik ini khusus untuk warga ber-KTP Kota Depok yang datang langsung pada hari tersebut di pukul 08.00-12.00 WIB. 

“Untuk program HUT Ke-27 Kota Depok ini, kuotanya adalah sebanyak 127 paspor," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah dalam lepasan pers yang diterima DEPOK.WAHANANEWS.CO, Kamis (23/04/2026). 

Sebut Ivan, pelaksanaan Paspor Simpatik ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen penuh dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan humanis, seperti layanan Paspor Simpatik. Melalui layanan Paspor Simpatik, kami mendekatkan pelayanan paspor langsung ke tengah masyarakat dengan semangat kolaborasi dan responsif terhadap layanan kebutuhan," tutur Irvan. 

Lanjut Irvan, kegiatan tersebut tidak hanya mempermudah akses keimigrasian, tapi menjadi wujud nyata transformasi layanan keimigrasian inklusif dan interaktif.

"Kami percaya pelayanan yang demikian baik adalah bagian dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi terus kita perkuat agar pelayanan yang diberikan sejalan dengan pembangunan lokal," jelasnya. 

Menurut Irvan, kegiatan tersebut juga merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antara Kantor Imigrasi Depok bersama Pemkot Depok. 

"Sehingga kehadiran layanan Paspor Simpatik bisa memudahkan layanan ke masyarakat dalam kemudahan mengurus paspor," pungkasnya.

[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]

Pidatonya, Supian Suri mengungkapkan rasa terima kasih kepada para tokoh masyarakat, anggota DPRD, partai politik serta seluruh elemen masyarakat yang telah menjadi bagian dari sejarah lahir dan berkembangnya Kota Depok, Kamis (23/4/2026).

 “Terima kasih atas semua pengabdian Bapak dan Ibu sekalian, dari masa Kota Depok masih berstatus kecamatan hingga menjadi kota seperti hari ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa untuk para tokoh dan pejuang yang telah mendahului kita. Semoga segala pengabdian mereka menjadi amal kebaikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kota Depok juga menyoroti sejumlah program prioritas pembangunan, diantaranya penanganan kemacetan di kawasan Jalan Raya Sawangan. 

“Istilah gen Z soal adalah “Sawangan Kubro” bahkan disebut sebagai gambaran kondisi kemacetan parah di wilayah tersebut. Ini menjadi perhatian serius. Kami akan melanjutkan pelebaran jalan dan penataan titik-titik kemacetan sebagai langkah konkret,” jelas Supian.

Tak hanya itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Disebutkan bahwa Kota Depok kini menjadi bagian dari kawasan aglomerasi dalam pengelolaan sampah regional.
“Masalah sampah tidak dapat ditunda. Minimal 1.000 ton per hari sampah yangi harus mampu  kita kelola dengan baik,” tegasnya.

Di sektor sosial, pemerintah mengklaim terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan perumahan. Berkat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, Kota Depok mendapatkan tambahan bantuan pembangunan rumah layak huni.
“Alhamdulillah, kita mendapat dukungan sekitar 1.000 unit rumah untuk warga Depok yang membutuhkan,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab harapan masyarakat.
“Kami akan terus mendengar aspirasi warga dan memperkuat kolaborasi demi kemajuan Kota Depok,” pungkasnya.

[Zahara Tio]
 

“Paripurna Dewan ini, agendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Fraksi PKB dukung Pemerintah Kota Depok atas upaya langkah strategis mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Siswanto.

Poin yang menjadi perhatian diantaranya, pentingnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). 

^{Ketua FPKB DPRD Kota Depok Siswanto saat berbincang dengan pers di hadapan kantor fraksdi beberapa waktu yang lalu. [WAHANANEWS.CO / HI Raseukiy]}

“Dokumen tersebut berperan penting dalam menggeser karakter Kota Depok yang selama ini dikenal sebagai kota hunian dan jasa menuju kawasan industri berbasis inovasi. Dokumen RPIK menjadi krusial yang dapat jjadi transformasi menuju kota industri berbasis inovasi dan teknologi,” tegasnya. 

Meski demikian, Fraksi PKB juga memberikan sejumlah catatan, mulai dari perlunya penguatan sektor industri berbasis potensi lokal, peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, hingga pelibatan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan turut mendapat perhatian yang dinilai sebagai upaya penting dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Fraksi PKB juga menilai bahwa substansi Raperda ini telah akomodasi prinsip inklusivitas, ramah lingkungan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Integrasi moda transportasi, keselamatan pengguna jalan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang ditekankan.

Di sisi lain, perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 terkait struktur perangkat daerah juga mendapat respons positif. Penataan organisasi dinilai sebagai langkah adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan.

“Fraksi PKB berpendapat, penataan ini sebagai respons adaptif terhadap tantangan pembangunan yang semakin kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun teknologi,” jelas Siswanto.

Perubahan tersebut mencakup pemisahan Badan Keuangan Daerah serta penggabungan sejumlah urusan seperti UMKM, perdagangan, dan industri dalam satu dinas baru.

Menutup pandangannya, Fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap ketiga Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Ketiga Raperda ini, yakni pertama, Rencana Pembangunan Industri Kota Depok (2026–2046); kedua, Penyelenggaraan Perhubungan; ketiga, Perubahan Struktur Perangkat Daerah.

Raperda pertama, bertujuan menciptakan industri yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi daerah serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Kedua, penyelenggaraan perhubungan, fokus pada integrasi sistem transportasi perkotaan, pengawasan lalu lintas, serta adaptasi terhadap teknologi baru seperti kendaraan listrik dan era digital.

Kedua, perubahan struktur perangkat daerah, berisi penataan organisasi agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tepat struktur dan tepat fungsi.

“Pengajuan raperda ini demi penyesuaian  perundang-undangan baru dari pemerintah pusat sehingga harus penyesuaian di tingkat daerah. Peraturan dari yang lebih tinggi untuk membentuk perda sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah,” kata Supian.

Ungkap Suri, ketiga raperda ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan layanan masyarakat di Kota Depok yang perlu diatur secara legal.

Saat tanggapan umum, ke-7 fraksi setuju ketiga raperda ini, diantaranya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju segera dilanjutkan ke tahap pembahasan yang lebih mendalam di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Nur Hidayat memesankan, raperda yang disusun harus menjadi fondasi kuat untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 di level lokal.

“Dalam proses pembahasan di pansus, pemerintah mesti membuka ruang bagi masukan dari akademisi, praktisi, dan masyarakat luas,” ujar Hidayat.

[Redaktur: Hendrik Raseukiy]

Ketua Pokja Ramah Investasi Depok (PRID), Kasno menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meredakan ketegangan yang sempat muncul saat perbedaan pihak saat Pilkada Kota Depok 2024 yang lalu serta menyatukan kembali persepsi antar kelompok masyarakat.

“Pertemuan tadi itu tujuannya adalah islah atau rekonsiliasi. Apalagi ini masih suasana Idulfitri, jadi momentum yang tepat untuk saling memaafkan,” ujarnya.

Kas menambahkan, selain sebagai ajang silaturahmi, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah agenda penting daerah, termasuk isu pendidikan seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai krusial bagi masa depan generasi muda.

“Setelah ini ada agenda besar terkait masa depan anak bangsa, yaitu soal PPDB. Kita ingin menyatukan persepsi supaya masa mendatang  tidak menimbulkan persoalan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, para aktivis juga menegaskan sikap untuk mendukung kepemimpinan daerah pasca kontestasi politik. Meski demikian, ruang kritik tetap dinilai penting selama disampaikan secara objektif dan berbasis fakta.

“Pilkada sudah selesai, siapa pun pemimpinnya harus kita dukung selama sesuai regulasi. Kritik, saran, dan masukan itu tidak masalah selama objektif dan sesuai realita,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan upaya intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah kasus yang melibatkan aktivis.

“Ini tidak ada kaitannya dengan hal[-hal hukum yang mungkin ada sudah dijadikan agenda kawan[-kawan. Kalau ada teman-teman yang membuat laporan, itu berjalan sesuai mekanisme. Kita tidak melakukan lobi apa pun,” tegasnya.

Sementara itu, aktivis lainnya, Ketua GEDOR Eman, menyambut positif undangan silaturahmi yang diinisiasi oleh Pokja Ramah Investasi Hijau Kota Depok ini. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan kota.

“Kita menyambut baik undangan silaturahmi ini. Kota Depok milik kita bersama, jadi mari kita bangun bersama agar cita-cita pembangunan bisa terwujud,” ujar Eman.

Menurutnya, stabilitas kota menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal itu juga diharapkan dapat mendorong kontribusi positif dari berbagai pihak.

“Bagaimana kita menciptakan stabilitas kota yang aman dan nyaman sehingga bisa memberi kontribusi positif bagi masyarakat luas,” katanya.

Eman juga berharap momentum ulang tahun ke-27, tanggal 27 April Kota Depok nanti dapat menjadi titik awal realisasi berbagai rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Mudah-mudahan rencana pembangunan lima tahun ke depan benar-benar bisa direalisasikan,” ucapnya.

Para aktivis sepakat bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi pemicu konflik.

“Perbedaan itu rahmat. Jangan sampai perbedaan justru membuat kita bermusuhan,” katanya.

Semangat persatuan juga kembali ditegaskan melalui Gerakan Depok Bersatu yang sejak awal dideklarasikan untuk merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang.

“Kita tidak bicara suku, ras, atau agama. Semua harus bersatu. Karena hanya dengan persatuan, kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan,” pungkasnya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Masalahnya, selain mendapat protes dari ahli waris Nimah Ara (73) lantaran klaim bahwa lahan tanah yang dijadikan jalan masuk adalah milik mereka yang diserobot dan tidak dibayarkan dengang panjang   dan lebar sekira 80 x 3 meters, hal lain adalah penulusuran WAHANANEWS.CO bahwa nomor perizinan yang diterakan di plang izin mendirikan bangunan (IMB) ternyata tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. 

Di lokasi proyek perumahan Lymo House 2 yang sedang dalam pembangunan unit rumah, ditemui ada sebuah spanduk yang dipasang di pagar sisi kanan gerbang. Spanduk ini, berlogokan Pemerintah Kota Depok dari Dinas DPMPTSP, Izin Mendirikan Bangunan , Nomor: 648.12/0192/PEB/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2026; Tanggal: 25 Februari 2026; BARANG SIAPA MENCABUT TANDA PENGENAL INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI PASAL 406 JO PASAL 526 KUHP. 

Disinyalir, IMB ini adalah palsu. Penelusuran WAHANANEWS.CO di DPMPTSP Kota Depok, nomor IMB tersebut tidak ada terdata, demikian narasumber yang enggan disebutkan. Jika tidak terdaftar maka belum ada IMB.

Disebutkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo bahwa jika ada pembangunan yang tidak memiliki IMB makan itu melanggar undang-undang. Selain itu, jika memberikan keterangan palsu kepada masyarakat dan memalsukan dokumen pemerintah maka berpotensi ada tindakan pidana. 

“Ya, jika memang tidak ada IMB maka tidak boleh membangun, maka Pemerintah Kota Depok harus mendisiplinkan. Juga jika IMB itu palsu, maka ada potensi pidana itu,” ujar Edi. 

Masturo juga menekankan, Komis A dapat mengawasi persoala ini dengan mempertanyakan kepada DPMPTSP Kota Depok dan perusahaan pemilik Lymo House. 

Berkait polemik ini. WAHANANEWS.CO sudah berupaya meminta klarifikasi kepada seorang pihak yang diketahui sebagai pemimpin proyek Lymo House 2 ini melalui sambungan ponsel, namun hingga berita ini dilepaskan belum ada respons dari pihak yang dimaksud. 

Sebelumnya, ada warga Kelurahan Grogol, Limo, dari ahli waris Nimah Ara menuntut ganti rugi lantaran akses jalan yang dijadikan jalanan utama calon perumahan ini adalah milik mareka. 

Selain itu, ada isu bahwa pihak Lymo House sudah membayar sejumlah uang untuk pembebasan lahan jalanan ini, namun tidak sampai kepada ahli waris karena disinyalir diambil oleh pemimpin lingkungan setempat. 

Soal Sengketa

Ahli waris Nenek Nimah Ara ini adalah Muhayar (73), Sopiyan (49), Saban (47), Nata (55).Herman (59), Hadi Mamat (50), Hajayanti (42). Mareka ini menuntut pihak Lymo House 2 membayar lahan jalan yang telah dipakai tanpa sepengetahuan mareka. 

Sebagai juru bicara keluarga Nimah Ara Nian, Darmawan menjelaskan bahwa persoalan ini bermula ketika para ahli waris menanyakan kemungkinan masih adanya sisa tanah warisan yang belum terdata dengan jelas. Sebelum mengambil langkah lebih jauh, ia terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

“Dari awal mereka datang ke saya. Sebelum melakukan pengukuran ulang, saya koordinasi dulu ke kelurahan. Kata Pak Lurah Boni, kalau memang masih ada sisa tanah, silakan diukur ulang,” ujar Nian, Kamis (12/3/2026).

^{Ahli waris Nimah Ara, (kiri - kanan) adalah Muhayar (73), Sopiyan (49), Saban (47), Nata (55), Herman (59), sedangkan Hadi Mamat (50), Hajayanti (42) berhalangan hadir saat pertemuan di rumah jurubicara orang yang dituakan keluarga, Niam Darmawan, Kamis (12/3/2026).  [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik Raseukiy]}

Atas dasar tersebut, para ahli waris akhirnya sepakat melakukan pengukuran ulang dengan biaya patungan.Pengukuran resmi dilakukan sekitar November 2025 oleh petugas pengukuran tanah. Proses tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT Wawing dan Ketua RW Amsir sebagai pejabat lingkungan setempat.

“Pengukurannya resmi. Kami daftarkan sekitar empat bulan lalu. Ketua RT dan RW juga hadir waktu pengukuran karena kami minta mereka menunjukkan patok batas tanah yang lama,” kata Nian.

[Redaktur: Jupriadi]

Menurut Kasno, pencabutan laporan dengan pengajuan permohonan resmi kepada Polres Metro Depok dan kesepakatan damai, serta kehadiran langsung pelapor dalam proses di hadapan penyidik. 

“Langkah ini sesuai dengan ketentuan delik aduan yang memungkinkan perkara dihentikan dalam kurun waktu tertentu,” ujar Kasno kepada wartawan saat berkunjung di Kantor PWI Kota Depok, Jalan PWI-Melati Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/4/2026).

Kasno sebelumnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Depok Nomor LP/B/487/III/2027/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA dengan dugaan penggelapan dana. Namun, situasi berubah setelah kedua pihak memilih menyelesaikan konflik di luar jalur hukum.

Dalam keterangannya, Kasno menekankan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya berdamai dengan keadaan dan mengakhiri konflik yang sempat terjadi.

 “Artinya, secara mendalam, ini adalah proses menerima masa lalu, keadaan, maupun diri sendiri tanpa lagi dikendalikan oleh penyesalan, demi mencapai ketenangan hidup, emosi yang lebih stabil, dan fokus pada masa depan,” ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa proses perdamaian tidak lepas dari peran mediator, yakni Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah.

“Saya berterima kasih kepada PWI Kota Depok yang memfasilitasi perselisihan dengan Atet,” katanya.

Kasno menegaskan komitmennya untuk menghentikan seluruh proses hukum yang sebelumnya ditempuh.

 “Pada hari ini tanggal 4 April 2026, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya telah mencabut dan membatalkan laporan tersebut, serta tidak akan melakukan tuntutan apapun di kemudian hari,” tegasnya.

Sedangkan Kabid Advokasi-Hukum PWI Kota Depok, Hendrik Isnaini Raseukiy menyambut baik islah Kasno dengan Handiyana, sebab mareka pada dasarnya adalah sahabat baik. 

Toh, bagi Teunku pada dasarnya urusan perikatan yang rencana mareka lakukan adalah lantaran emosional perkawanan yang sudah berlangsung lama. 

“Iya, kami gembira dengan perdamaian mareka berdua, mungkin hanya ada keadaan salah faham saja. Syukurlah,” ujar Raseukiy. 

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Disebutkan Dirut PT TAD M Olik Abdul Holik, aksi pelestarian ini dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia 22 Maret 2026.

Olik menekankan, pentingnya  Ciliwung sebagai sumber utama air baku bagi Kota Depok.

“Sekira 90 persen pasokan air yang dikelola perusahaan berasal dari sungai tersebut, sehingga kelestariannya harus dijaga bersama. Jumlah sampah yang berhasil diangkat menjadi bukti bahwa kondisi sungai masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak,” ujar Olik, Rabu 1 April 2026.

Olik menilai pentingnya  tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun dengan melibatkan tidak hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pelajar, komunitas lingkungan, dan masyarakat dari wilayah Jabodetabek.

Ratusan peserta turut ambil bagian, tidak hanya dalam aksi bersih sungai, tetapi juga dalam kegiatan edukasi kepada warga, khususnya yang tinggal di sekitar tepian sungai, supaa lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Selaras, dukungan datang dari Ketua Komisi B DPRD Kota Depok Hamzah. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan aksi perawatan sungai ini adalah  langkah konkret dan strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya penguatan sumber air baku melalui kebijakan maupun anggaran.

“Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem Kali Ciliwung. Upaya pembersihan sungai hingga edukasi publik dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dari hulu hingga hilir,” ujar Hamzah.

Kembali,  Olik  sepakat, sampah di sungai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu operasional pengolahan air bersih, seperti menyumbat pompa produksi air TAD.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan lebih rutin, tidak hanya saat Hari Air Sedunia, tetapi juga pada momen lain seperti Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup.

Sebagai bagian kolaboratif PT Tirta Asasta Depok turut melibatkan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama.

Perwakilan Dewan Komisaris, Hendra Dimun, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam mengurangi pencemaran, terutama sampah plastik, meskipun permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Pemerintah Kota Depok, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sejumlah kepala OPD dan organisasi lingkungan.

“Melalui aksi ini, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas sumber air serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat Ciliwung demi keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan air bersih di masa depan,” sebut Hendra.

[Redaktur: Teunku I Raseukiy]

Ahli waris Nenek Nimah Ara ini adalah Muhayar (73), Sopiyan (49), Saban (47), Nata (55).Herman (59), Hadi Mamat (50), Hajayanti (42).

Persoalan ini mencuat setelah para ahli waris tidak mendapatkan respons dari Ketua RT 01 Wawing dan Ketua RW 06 Amsir ketika mereka menanyakan status tanah tersebut. Kondisi itu membuat para ahli waris meminta bantuan kepada Nian Darmawan, yang dituakan dalam keluarga Nimah Ara dan dipercaya menjadi juru bicara keluarga.

Awal Mula Sengketa

Nian Darmawan menjelaskan bahwa persoalan ini bermula ketika para ahli waris menanyakan kemungkinan masih adanya sisa tanah warisan yang belum terdata dengan jelas. Sebelum mengambil langkah lebih jauh, ia terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

“Dari awal mereka datang ke saya. Sebelum melakukan pengukuran ulang, saya koordinasi dulu ke kelurahan. Kata Pak Lurah Boni, kalau memang masih ada sisa tanah, silakan diukur ulang,” ujar Nian, Kamis (12/3/2026).

^{Ahli waris Nimah Ara, (kiri - kanan) Ahli waris Nenek Nimah Ara ini adalah Muhayar (73), Sopiyan (49), Saban (47), Nata (55), Herman (59), sedangkan Hadi Mamat (50), Hajayanti (42) berhalangan hadir saat pertemuan di rumah jurubicara orang yang dituakan keluarga, Niam Darmawan, Kamis (12/3/2026).  [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik Raseukiy]}

Atas saran tersebut, para ahli waris akhirnya sepakat melakukan pengukuran ulang dengan biaya patungan.

Pengukuran resmi dilakukan sekitar November 2025 oleh petugas pengukuran tanah. Proses tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT Wawing dan Ketua RW Amsir sebagai pejabat lingkungan setempat.

“Pengukurannya resmi. Kami daftarkan sekitar empat bulan lalu. Ketua RT dan RW juga hadir waktu pengukuran karena kami minta mereka menunjukkan patok batas tanah yang lama,” kata Nian.

Selisih Lahan Mencapai Ribuan Meter

Hasil pengukuran ulang memunculkan temuan yang cukup mengejutkan. Luas tanah yang tercatat di Buku Letter C kelurahan sekitar 1,2 hektare, namun hasil pengukuran di lapangan mencapai lebih dari 2 hektare.

Menurut Nian, terdapat selisih lahan sekitar 6.000 hingga 8.000 meter persegi yang diduga merupakan sisa tanah warisan keluarga.

“Kami temukan ada selisih luas tanah. Sebelum dipotong jalan, selisihnya bisa sampai enam sampai delapan ribu meter persegi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebagian tanah memang sudah digunakan sebagai jalan umum sepanjang sekitar 1.650 meter persegi, yang menurut keluarga telah diikhlaskan sebagai kepentingan masyarakat.

“Kalau yang sudah dipakai untuk jalan umum, kami sepakat mengikhlaskan sebagai amal dari nenek kami,” katanya.

Namun persoalan muncul ketika ditemukan jalan ini yang kini digunakan untuk kepentingan bisnis sebagai akses menuju proyek perumahan Lymo House Dua yang sekarang sedang dalam pengerjaan.

Jalan Komplek Dipersoalkan

Menurut Nian, jalan menuju komplek perumahan tersebut masih termasuk bagian dari tanah milik ahli waris Nimahara.

“Jalan itu bukan jalan umum dan belum pernah dijual. Tiba-tiba sudah dicor dan digunakan untuk akses perumahan,” ujarnya.

Panjang jalan yang dipersoalkan diperkirakan sekira puluhan meter dengan lebar  6 meter dan seluruhnya berada di atas tanah yang menurut hasil pengukuran masih milik keluarga Nimahara.

Karena tidak mendapat penjelasan dari pihak lingkungan, para ahli waris akhirnya mendatangi kantor pemasaran pengembang untuk meminta klarifikasi.

Adu Argumen dengan Pengembang

Pertemuan antara ahli waris dan pihak pengembang berlangsung tegang. Dalam pertemuan tersebut, pengembang yang disebut bernama Azam menyatakan jalan tersebut dicor untuk kepentingan umum dan telah memperoleh izin dari pihak lingkungan hingga kecamatan.

“Dia bilang jalan itu dicor untuk mempercantik jalan dan untuk kepentingan umum. Katanya juga sudah dapat izin dari RT, RW, bahkan kecamatan,” kata Nian.

Namun Nian mempertanyakan klaim tersebut.

“Kalau memang untuk kepentingan umum, kenapa dicor untuk akses perumahan? Kalau tidak ada kepentingan bisnis, apakah mau ngecor jalan itu?” ujar Nian.

Ia kemudian melakukan pengecekan langsung kepada pihak kelurahan.  

Literasi ada sinyalemeng, elain itu, dalam suatu pertemuan, Pengembang Lymo House Du sudah memberikan uang sekira ratusan juta rupiah kepada Ketua RT dan Ketua RW. Uand ini disalurkan kepada 10 pihak. Namun tidak ada yang untuk ahli waris. 

Lurah Bantah Pernah Mengeluarkan Izin

Setelah pertemuan tersebut, Nian mengaku langsung menemui lurah untuk memastikan apakah benar ada izin pembangunan jalan.

Menurutnya, lurah membantah pernah memberikan izin tersebut.

“Saya tanya langsung ke lurah, apakah benar ada izin pengecoran jalan. Jawabannya tegas, tidak pernah ada,” kata Nian.

Ia juga mengaku telah menelusuri ke sejumlah bagian di kelurahan hingga kecamatan.

“Saya cek ke semua kasi di kelurahan, tidak ada yang mengaku mengeluarkan izin. Saya juga cek ke kecamatan, mereka juga tidak pernah mengeluarkan izin karena memang bukan kewenangannya,” ujarnya.

Menurutnya, izin pembangunan jalan hanya dapat dikeluarkan oleh dinas terkait.

Ketegangan dengan Pihak Pengembang

Ketegangan memuncak ketika para ahli waris mendatangi kantor pemasaran pengembang untuk meminta penjelasan terkait pembangunan jalan tersebut.

Dalam pertemuan itu, perwakilan pengembang yang disebut bernama Azam menyampaikan bahwa jalan tersebut dicor untuk mempercantik lingkungan dan disebut telah memperoleh izin dari pihak RT, RW hingga kecamatan.

Pernyataan itu langsung dipertanyakan oleh Nian.

“Saya bilang, kalau memang ada izin, saya akan cari. Karena yang berhak mengeluarkan izin jalan bukan RT, RW, atau kecamatan, melainkan dinas terkait,” ujarnya.

Nian kemudian mengaku melakukan penelusuran ke pihak kelurahan hingga kecamatan. Hasilnya, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyatakan adanya izin pembangunan jalan tersebut.

“Lurah sendiri mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin. Saya juga sudah cek ke kecamatan, mereka juga tidak pernah memberikan izin,” kata Nian.

Klaim Beragam di Lapangan

Dalam proses investigasi yang dilakukan oleh pihak ahli waris, muncul beberapa versi mengenai status lahan jalan tersebut.

Ada pihak yang mengklaim jalan itu merupakan fasilitas umum. Ada pula saksi yang menyebut lahan tersebut merupakan hibah dari orang tua mereka. Bahkan ada informasi yang menyatakan bahwa kompensasi sudah pernah diberikan kepada pihak tertentu.

Namun para ahli waris Nimahara membantah keras klaim tersebut.

“Sampai saat ini ahli waris tidak pernah menerima uang sepeser pun,” tegas Nian.

Menurutnya, apabila lahan tersebut memang digunakan untuk kepentingan pembangunan perumahan, maka seharusnya dilakukan proses pembelian secara resmi.

“Kalau tanah milik orang dipakai untuk bisnis, bukan kompensasi. Itu harus dibeli,” katanya.

Tiga Versi Status Jalan

Dalam proses penelusuran, muncul beberapa versi mengenai status lahan jalan tersebut. pertama, versi pengembang, jalan disebut sebagai fasilitas umum; Kedua, versi sebagian warga, jalan disebut berasal dari hibah orang tua mereka; ketiga, versi lain, menyebut pengembang telah memberikan kompensasi kepada pihak tertentu.
Namun para ahli waris Nimahara menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima pembayaran apa pun.

“Sampai hari ini ahli waris tidak pernah menerima uang sepeser pun,” tegas Nian.

Ia juga menegaskan bahwa penggunaan tanah untuk kepentingan bisnis seharusnya dilakukan melalui proses pembelian yang sah.

“Kalau tanah dipakai untuk bisnis, itu bukan kompensasi namanya. Tanah itu harus dibeli,” katanya.

Dokumen Tanah Ditepis

Nian juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan pengembang, pihak ahli waris sempat mencoba menunjukkan dokumen kepemilikan tanah. Namun dokumen tersebut justru ditolak.

“Saya mau menunjukkan berkas tanah, tapi malah ditepis. Dia bilang tidak butuh berkas tanah itu,” kata Nian menirukan ucapan pengembang.

Padahal, menurutnya, pertemuan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mencari solusi secara musyawarah.

“Awalnya kami datang untuk musyawarah. Tapi setelah kejadian itu, ahli waris sepakat bahwa tanah itu harus dibayar karena sudah dipakai untuk bisnis,” ujarnya.

Ketegangan dengan Pihak Pengembang

Ketegangan memuncak ketika para ahli waris mendatangi kantor pemasaran pengembang untuk meminta penjelasan terkait pembangunan jalan tersebut.

Dalam pertemuan itu, perwakilan pengembang yang disebut bernama Azam menyampaikan bahwa jalan tersebut dicor untuk mempercantik lingkungan dan disebut telah memperoleh izin dari pihak RT, RW hingga kecamatan.

Pernyataan itu langsung dipertanyakan oleh Nian.

“Saya bilang, kalau memang ada izin, saya akan cari. Karena yang berhak mengeluarkan izin jalan bukan RT, RW, atau kecamatan, melainkan dinas terkait,” ujarnya.

Nian kemudian mengaku melakukan penelusuran ke pihak kelurahan hingga kecamatan. Hasilnya, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyatakan adanya izin pembangunan jalan tersebut.

“Lurah sendiri mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin. Saya juga sudah cek ke kecamatan, mereka juga tidak pernah memberikan izin,” kata Nian.

Harapan Ahli Waris

Saat ini para ahli waris Nimah Ara memiliki dua tuntutan utama. Pertama, menelusuri keberadaan sisa tanah warisan yang diperkirakan mencapai hampir 6.000 meter persegi. Kedua, meminta kejelasan terkait penggunaan tanah yang kini dijadikan akses jalan menuju perumahan.

Nian menegaskan bahwa keluarga hanya menuntut hak yang mereka yakini masih menjadi milik ahli waris.

“Yang kami cari hanya hak kami. Kalau memang tanah itu dipakai, ya harus dibayar secara sah,” ujarnya.

Keterangan Kuasa Hukum Ahli Waris Nimah Ara

Kuasa hukum ahli waris, Gunawan Sofyan Lubis SH, mengatakan lahan jalan dengan panjang sekitar 80 meter dan lebar 4 meter tersebut hingga kini masih menjadi milik kliennya, yakni para ahli waris Nimah Ara. 

“Kami menghimbau kepada pengembang perumahan Lymo House Dua yang saat ini sedang membangun rumah agar tidak menggunakan lahan jalan sepanjang kurang lebih 80 meter dengan lebar 4 meter yang masih berstatus milik klien kami, ahli waris Nimah Ara,” ujar 

Gunawan kepada wartawan, Kamis (13/3/2026). Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik melalui komunikasi dengan pihak terkait. Menurutnya, imbauan tersebut disampaikan agar pihak pengembang tidak mengalami kerugian yang lebih besar apabila persoalan tersebut berlanjut hingga ke jalur hukum. “

Saat ini kami masih melakukan komunikasi dengan baik-baik. Kami hanya mengingatkan agar pihak pengembang membeli lahan dari ahli waris yang sah, sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar apabila nanti perkara ini berlanjut ke meja hijau dan dimenangkan oleh klien kami,” katanya. 

Gunawan berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga hak para ahli waris yang memiliki lahan jalan tersebut dapat terpenuhi. Ia juga meminta pihak pengembang untuk menunjukkan bukti apabila merasa telah membeli atau memberikan kompensasi atas lahan jalan tersebut. 

“Kalau memang pihak pengembang merasa sudah membeli atau memberikan kompensasi atas jalan itu, silakan buktikan secara detail kepada kami, kepada siapa dibayarkan dan siapa yang menjualnya,” tegasnya. 

Selain itu, pihaknya juga mendengar informasi bahwa pengembang mengklaim telah memperoleh izin dari tingkat RT, RW hingga kelurahan dan kecamatan untuk menggunakan jalan tersebut. Namun setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, mereka disebut tidak mengetahui adanya izin tersebut. 

“Kami juga mendengar katanya pengembang sudah mendapat izin dari RT, RW sampai kelurahan dan kecamatan. Tapi setelah kami konfirmasi, mereka tidak mengakui pernah memberikan izin. Bahkan mereka mengaku tidak tahu menahu soal itu,” jelasnya. 

Gunawan menambahkan, sebelumnya juga telah dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan tersebut bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang turut disaksikan oleh pengurus RT dan RW setempat. “Hasil pengukuran ulang bersama BPN dan disaksikan RT serta RW menunjukkan bahwa jalan tersebut memang merupakan milik klien kami,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua RW setempat, Amsir, turut memberikan penjelasan terkait persoalan akses jalan menuju Perumahan Lymo House Dua tersebut. Menurutnya, pada awalnya ia mendapatkan informasi bahwa jalan tersebut merupakan milik seseorang berinisial W dan telah dijual kepada pihak lain. 

Namun dirinya menegaskan tidak pernah memberikan izin penggunaan jalan tersebut untuk pembangunan perumahan. Ia juga mengakui pernah diminta menyaksikan proses pengukuran ulang lahan milik ahli waris Nimah Ara bersama pihak BPN, yang di dalamnya termasuk area jalan yang kini dipersoalkan. 

“Iya, saya pernah diajak menyaksikan saat pengukuran ulang tanah ahli waris Nimah Ara bersama BPN. Tapi perlu digarisbawahi, saya tidak pernah memberikan izin terkait penggunaan jalan yang dimaksud,” ujar Amsir.

Wartawan sudah berupaya, hingga berita ini ditulis, pihak pengembang belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah ini. Sedangkan Ketua RT Wawing sudah berupa untuk ditemui wartawan namun belum bersedia berikan tanggapan.

[Radaktur: Teumku Isnan Jroh]

Kasno awalnya bermaksud menggadai sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam untuk digunakan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Idulfitri 1446 Hijriah.

Tawaran gadai mobil tersebut datang dari HS dengan nilai Rp65 juta. Kasno kemudian menyetujui kesepakatan dan mentransfer dana tersebut secara penuh. Berdasarkan perjanjian, kendaraan seharusnya sudah diserahkan pada 28 Februari 2026.

Namun hingga beberapa hari setelah tenggat waktu, mobil yang dijanjikan tak kunjung diterima. HS beralasan kendaraan masih berada di sebuah bengkel di Jakarta Utara karena mengalami kerusakan dan sedang menjalani perbaikan.

^{(Kiri-Kanan) Kasno saat konferensi pers serahkan berkas kepada Kabid Hukum dan Adbokasi PWI Kota Depok. Hendrik Isnaini Raseukiy soal gadaian mobil pajero yang gagal dengan HS. malah Kasno berkesimpulan telah kena tipu, Selasa (10/3/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Rusdy]}

Kasno mengaku mulai curiga setelah menunggu cukup lama tanpa kepastian. Setelah melakukan pengecekan, ia juga mendapati nomor polisi kendaraan B 2384 PBV dalam kondisi diblokir.

“Saya sudah mentransfer Rp65 juta untuk pelunasan gadai mobil Pajero Sport. Sesuai perjanjian, mobil seharusnya saya terima tanggal 28 Februari. Namun sampai 4 Maret mobil belum juga ada dengan berbagai alasan,” ujar Kasno dalam keterangan pers di Kantor PWI Kota Depok, Jalan PWI–Melati Raya, Depok Jaya, Selasa (10/3/2026).

Setelah sekitar dua pekan mobil tidak kunjung diterima, Kasno akhirnya meminta HS mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan. Ia bahkan mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian jika tidak ada penyelesaian.

Dalam perkembangannya, HS baru mengembalikan sebagian dana sebesar Rp25 juta melalui transfer bank secara bertahap. Namun hingga kini masih tersisa Rp40 juta yang belum dikembalikan.

Menurut Kasno, dari percakapan yang terjadi antara dirinya dengan HS, mobil yang ditawarkan untuk digadaikan tersebut ternyata merupakan milik orang lain.

“Uang saya masih tersisa Rp40 juta yang belum dikembalikan. Sampai sekarang selalu ada alasan. Saya masih memberikan kesempatan agar segera dikembalikan,” kata Kasno.

Kasno menjelaskan, sebelumnya ia memang mencari kendaraan dengan sistem gadai untuk keperluan mudik Lebaran. Ia kemudian menghubungi sejumlah kenalan hingga akhirnya memilih tawaran mobil Pajero Sport dari HS pada 19 Februari 2026.

Sementara itu, saat diklarifikasi DEPOK.WAHANANEWS.CO, HS memberikan komfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.

Ia juga mengirimkan tangkapan layar percakapannya dengan Kasno.
HS menyebut mobil tersebut belum dapat diserahkan karena masih berada di bengkel untuk perbaikan kaki-kaki yang berbunyi, penggantian oli, serta sejumlah perbaikan ringan lainnya.

Selain itu, kendaraan tersebut juga disebut masih harus mengurus perpanjangan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak melalui agen di Polda Metro Jaya.

HS juga menyatakan kesibukannya dalam beberapa kegiatan membuatnya belum sempat mengecek langsung kondisi kendaraan di bengkel sebelum diserahkan kepada Kasno.

“Di chat sudah jelas semuanya. Apakah yang dituduhkan sesuai dengan kenyataan atau tidak, abang bisa menilai sendiri apakah berita ini layak diangkat atau tidak,” tulis HS dalam pesan WhatsApp, Selasa (10/3/2026).

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

HPN PWI Kota Depok ini anugerahi  12 penghargaan keteladanan dan informatif terhadap pers kepada para pejabat dan tokoh masyarakat yang sudah berikan hubungan yang baik kepada pers. 

Penerima Penghargaan PWI Kota Depok HPN 2026 adalah Kombes Pol Abdul Waras, Kapolres Metro Depok, kategori Bhayangkara Sahabat Pers dan Teladan Komunikasi Publik. Acep Azhari, Direktur Utama Ghama D'Leader School, kategori Pelopor Transformasi Pendidikan Swasta, UMKM, dan Kewirausahaan Berkelanjutan.

Bobby Sumantri Pengusaha Properti, kategori: Inspiring Young Entrepreneurs; Evencio Apartemen, kategori Mitra Pembangunan Pelopor Pengelolaan Sampah Organik Mandiri. 

Berikutnya, Hamzah, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, kategori Legislator Paling Informatif, Aspiratif, dan Responsif

Kemudian, Profesor Heri Hermansyah, Rektor Universitas Indonesia, kategori Akademisi Katalisator Transparansi Publik dan Literasi Pers Nasional; Herry Suprianto, Ketua KONI Kota Depok kategori: Inspirator Penggerak Olahraga Kota Depok.

^{Hadirin perayaaan HPN oleh PWI Kota Depok, Kamis (12/2/2026). [WAHANANEWS.CO / PWI Kota Depok]}

Selanjutnya, Indah Lestari Dewi,  Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, kategori: Penggerak Inovasi dan Transformasi Digital Layanan Publik, dan Nina Suzana, Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, kategori: Lifetime Achievement Award Pengabdian Pemerintahan Daerah masa tugas 40 tahun.

Berikutnya, Qonita Luthfiyah, Politisi PPP Kota Depok, kategori: Tokoh Perempuan Inspiratif Bidang Politik, Sosial, dan Pendidikan, dan Wido Pratikno,   

Ketua Partai Buruh Kota Depok, kategori Inovator Kesejahteraan Buruh dan Harmoni Iklim Investasi, serta Chandra Wahyu

Seniman, kategori: Inspirasi Seniman Peduli Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Acara dimulai pada pukul 07.30 WIB dengan pemotongan pita Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras yang didampingi Asisten Umum Setda Kota Depok, Nina Suzana. 

Ada 15 stand dalam pelaksanaan GMP yang menjual berbagai produk pangan yakni beras, minyak goreng, telur, sayur mayur, bawang, cabai, daging sapi, dan daging ayam. GPM yang diserbu warga juga menyajikan produk UMKM dari warga di RW 07, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. 

"Ini bagian peran PWI Kota Depok yang ikut serta membantu program pemerintah dalam stabilitas harga dan ketersediaan pangan jelang Ramadhan. Selain itu sebagai kebermanfaatan PWI Kota Depok terhadap warga sekitar," jelas Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah. 

Kegiatan lain yang cukup antusias diikuti warga yakni pemeriksaan kesehatan gratis dari RS GPI, Puskesmas Depok Jaya dan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis. Lalu ada juga pijat kretek dari Mr Bonte. 

Pada kesempatan tersebut juga diberikan sertifikat kepada 11 wartawan PWI Kota Depok yang telah mengikuti Retreat Bela Negara Kemhan. 

Adapun ke 11 wartawan yang mengikuti giat tersebut yakni Jufri Alkatiri, Ridwan Ewako, Hendrik I Raseukiy, Sofyan Hadi, Musa Sanjaya, Supiyadi, Wahyudin, Fadli, Edison, Maulana Said, dan Hanny Angela. 

Acara ditutup dengan santunan anak yatim ke 12 anak yang diberikan oleh perwakilan Baznas Kota Depok. 

Peringatan HPN 2026 PWI Kota Depok didukung Djarum Foundation, Baznas Depok, KONI Depok, Evencio Apartemen, PT Tirta Asasta, PLN, Citadines Berawa Beach Bali, Le Minerale, Klinik Pertamina, Bonte Holistik, United Tractors, Kokola, BJB, BRI, Toko Daging Nusantara, RS Graha Permata Ibu (GPI), Optik Sejahtera, The Margo Hotel, Hotel Bumi Wiyata dan Savero Hotel Depok. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Subianto inginkan harga-harga, terutama pangan pokok tak ada manipulasi harga oleh pedagang yang mencari kesempatan keuntungan besar saat masyarakat sedang beribadah. 

Ramadhan, semestinya tidak menambah beban ekonomi  orang-orang beribadah puasa yang sesuai dengan prinsip falsafah Pancasila serta agama. Sedangkan perilaku spekulasi pasar adalah tindakan libertarian yang bertetangan dengan Pancasila. Pemerintah berkewajiban harus hadir tidak membiarkan pasar dikuasai oleh spekulator dan koruptor.

“Saya ingin supaya ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan dan ketersediaan pangan terutama kebutuhan pokok aman jelang Ramadhan,” ujar Prabowo di suatu kesempatan baru-baru ini.

Berkenaan peringatan Hari Lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-80 dan Hari Pers Nasional (HPN) ke-40 di tahun 2026 di 9 Februaru saban tahun, PWI Kota Depok bersinergi dengan pemerintah dalam pemenuhan pangan ke masyarakat. 

Berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), PWI Kota Depok laksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor PWI Kota Depok di Jalan Melati Raya No 3, Kelurahan Depok Jaya, dari pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB,  Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis lusa, (12/2/2026).

Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah mengatakan, giat tersebut bagian dari kepedulian ke warga sekitar Kantor PWI Kota Depok untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok jelang Ramadhan. 

"Dalam peringatan HPN tahun 2026 ini, PWI Kota Depok juga mengadakan santunan anak yatim, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemberian penghargaan terhadap para pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat yang aktif dukung pembangunan dan gerakan sosial," jelas Rusdy kepada pers, Selasa (10/2/2026). 

GPM menjual harga harga wajar bahan pangan diantaranya beras; cabai; bawang; telur ayam; daging ayam; daging sapi; gula pasir; minyak goreng; tepung terigu. 

Harga jual per kilogram pangan ini adalah untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)  Rp12 ribu; beras premium Rp14.900; beras petani Rp 13.400; bawang merah Rp40 ribu; bawang putih Rp32 ribu; cabai rawit merah Rp37.500; cabai merah keriting Rp35ribu.

Kemudian; telur ayam daging ayam Rp38.500; daging kerbau Rp99 ribu; daging sapi Rp117 ribu. Selanjutnya, tepung terigu Rp10 rib, gula pasir Rp17.500.

Lalu, per liter minyak goreng yakni, Minyak Kita Rp15.500 dan  minyak curah  Rp18 ribu. Sedangkan telur ayam Rp27 ribu per pack 15 butir dan sayuran rerata harga Rp5 ribuan.

Mitra vendor ikut hadir di GPM Bapanas yakni Perum Badan Logistik (Bulog), ID Food, PT Suri Nusantara Jaya, CPI/Prima Fresh Mart, Aslupama, Pinsar Indonesia, ⁠PT Permindo Solusi Pangan, dan PT Sekar Bumi. 

Selain itu, peserta UMKM yang ikut serta yakni Palima Food Dimsum dari Komunitas Pengusaha Perempuan Depok (KPD), UMKM RW 07 lauk matang, UMKM RW 07 minuman jus dan kue basah dan kue kering, UMKM RW 07 produk Rajutan, Agro Bhakti Jaya, Aspami dan Kitchen Aisyah. 

"Kami ucapkan selamat HPN 2026. Gelaran GPM yang digelar PWI Kota Depok dan Bapanas sudah kali kedua dilaksanakan, sejak tahun lalu. GPM sangat pas sekali di saat jelang puasa. Harapan kami dengan hadirnya Pemerintah dengan gelar aneka pangan yang strategis langsung dijual para produsen dari petani dan peternak dengan harga murah dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok," pungkas Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Kecelakaan terjadi antara bus PO Haryanto dengan Honda Genio bernopol F-6280-FIT  di Jalan Raya Jakarta - Bogor, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok, di dekat bengkel Bintang Jaya Motor.

Kanit Gakkum Polres Metro Depok, Iptu Pujiono mengatakan, dalam kejadian tersebut, seorang penumpang wanita  tewas  dengan kondisi luka di bagian perut hingga dada karena digilas ban depan sebelah kiri bus PO Haryanto.

^{Personel Lakalantas Polres Metro Depok mengolah TKP tewas seorang wanita AR (22) tewas digilas bus PO Haryanto lantaran menyenggol  jok yang dijadikan rambu darurat oleh supir angkot mogok di Jalan Raya Jakarta - Bogor, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Iwe Kushar]}

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi di sekitar TKP, kecelakaan berawal saat korban berboncengan dengan pengendara, lelaki bernama Rayi Abdul Haq (29), sepeda motor Honda Genio melaju dari arah Selatan, Cibinong, menuju arah utara yaitu ke Cilodong. Setiba di TKP sepeda motor berusaha mendahului sebuah angkot dengan nomer trayek 41, dengan Nopol B 1081 UL, angkot tersebut sedang berhenti di badan badan jalan sebelah kiri lantaran  gangguan mesin,” ujar Pujiono.

Kisah Pujiono, saat motor yang dikendarai oleh Abdul Haq ini mendahului angkot, kaki korban yang bonceng menyenggol jok supir angkot yang diletakkan di jalan di samping angkot, sebagai penanda bahwa angkot tersebut mengalami gangguan mesin. Akibat senggolan ini, pengendara motor oleng dan mengakibatkan korban yang dibonceng terpelanting ke kanan, dan masuk ke dalam kolong bus PO Haryanto Nopol B 7375 VGA yang melaju searah dengan sepeda motor korban.

Korban yang di TKP kemudian  dievakuasi ke RS PMI Kota Bogor untuk divisum.

Kemudian supir angkot dan pengemudi Bus PO Haryanto telah diamankan berikut kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk pemeriksaan.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari Penetapan PN Depok Nomor 7/Pdt.Eks/2025/PN Dpk, yang dilaksanakan berdasarkan Putusan PN Depok Nomor 335/Pdt.G/2022/PN Dpk juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 691/PDT/2023/PT BDG juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3665 K/Pdt/2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan sah dan berkekuatan hukum tiga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) untuk kepentingan swasta yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat, PT Karabha Digdaya. Objek perkara merupakan hamparan tanah seluas kurang lebih 6.520 meter persegi yang terletak di Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (kini Jl Poncol RT 01/010, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat), sesuai Peta Situasi Nomor 231/1997 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada 26 Agustus 1997.

Penasihat hukum PT Karabha Digdaya dari Law Office Simanjuntak & Partners (S&P), Coki Situmeang, menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut telah melalui proses hukum yang panjang, termasuk putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1255/PK/2025.

Menurutnya, permohonan eksekusi diajukan karena kliennya merupakan perseroan terbatas yang sah secara hukum dan berhak memperoleh kepastian hukum atas objek sengketa. Ia menegaskan, eksekusi yang dilakukan PN Depok bukanlah tindakan sepihak atau sewenang-wenang, melainkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht.

Coki juga menjelaskan bahwa sebelum perkara bergulir ke pengadilan, pihaknya telah mengedepankan upaya musyawarah dengan menawarkan opsi kerohiman atau kompensasi kepada pihak yang menguasai lahan. Namun, tawaran tersebut tidak diterima oleh pihak terkait tanpa penjelasan rinci.

“Eksekusi ini tidak dimaksudkan untuk merugikan atau menindas pihak mana pun, melainkan untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan yang telah diputus pengadilan,” ujarnya. Ia juga mengimbau agar tidak ada pihak yang menyebarkan informasi keliru terkait sengketa tersebut.

Sementara itu, penasihat hukum termohon, Mangapul Sitanggang, menyatakan bahwa meski eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, pihaknya menilai terdapat kejanggalan karena tanah tersebut diklaim sebagai peninggalan Haji Inen, kakek dari Idih Sarmili.

Ia menambahkan, pihak termohon saat ini tengah menempuh upaya hukum berupa perlawanan serta mengajukan permohonan penundaan eksekusi. “Beberapa proses hukum sedang berjalan dan perkara sudah terdaftar. Kami juga telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi,” katanya.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Sejumlah warga menyuarakan dukungan supaya pembangunan fasilitas tersebut dapat dilanjutkan.

Isu yang sempat berkembang mengenai dugaan legalitas jogging track tersebut kini mendapat klarifikasi dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/M/Izin-SDA/2024 tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dikeluarkan pada 4 November 2024.

Sebelumnya, seorang warga  Perumahan Citra Lake bernama Sheilla Putri sempat menyampaikan kekagetannya atas viralnya pembangunan jogging track tersebut. Dia mengaku awalnya menyambut positif proyek itu, namun kemudian berbalik, meragukan legalitasnya karena khawatir berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Saat itu, Sheilla menyatakan dukungannya terhadap pembongkaran jogging track karena merasa proyek tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan, mengingat lokasi rumahnya yang berada dekat dengan Situ 7 Muara.

Namun, dua hari kemudian, dia   menyampaikan klarifikasi, bahwa mengakui telah mengetahui bahwa pembangunan jogging track itu ternyata telah mengantongi izin resmi dari j.

Sheilla pun mempertanyakan kembali dasar pembongkaran jogging track yang sebelumnya dinarasikan dapat merusak alam dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Menurutnya, tidak mungkin kementerian mengeluarkan izin tanpa melalui kajian teknis dan lingkungan yang mendalam. 

Dia menilai proses perizinan tentu telah melibatkan tim survei yang berkompeten dalam menilai dampak terhadap ekosistem.

“Kalau memang merusak lingkungan, seharusnya izin itu tidak akan diterbitkan. Rasanya tidak mungkin kementerian berani mengambil resiko besar,” sebutnyi, (27/1/2026).

Seiring pemahaman tersebut, Sheilla menyatakan kini mendukung kelanjutan pembangunan jogging track di Situ 7 Muara. 

“Kalau dilanjutkan, pasti akan ramai dimanfaatkan warga untuk jogging,” ujarnyi.

Dia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan warga sebagai sarana olahraga dan ruang aktivitas bersama.

[Redaktur: Tio Zahara]

Lepasan pers yang diterima WAHANANEWS.CO,  Biro Humas RSUI Kota Depok, Jawa Barat, program donor darah tersebut merupakan bagian dari upaya RSUI dalam membantu pemenuhan kebutuhan stok darah sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

^{Kegiatan donor darah di RSUI kolaborasi dengan PMI Kota Depok di Auditorium Lantai IV, Gedung Administrasi RSUI pada Selasa pagi, Selasa (27/1/2026), [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Biro Humas RSUI]}

Kegiatan ini, RSUI bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Depok. Setiap calon pendonor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan, meliputi pengecekan kadar hemoglobin, tekanan darah, serta asesmen kondisi kesehatan secara menyeluruh.

“Seluruh rangkaian kegiatan donor darah dilaksanakan sesuai dengan prosedur kesehatan dan di bawah pengawasan petugas PMI Kota Depok. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan pendonor serta menjamin kualitas darah yang terkumpul memenuhi standar yang ditetapkan,” sebut pernyataan Biro Humas RSUI,  Prof Dr Bahder Djohan, Kampus UI, Kota Depok, Jawa Barat.

Selain berkontribusi terhadap ketersediaan darah, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin sebagai bagian dari pola hidup sehat.

RSUI berharap kegiatan donor darah dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Melalui kegiatan ini, RSUI menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat luas.

[Redaktur: Hendrik Raseukiy]

“Pemerintah Kota Depok selalu   kerjasama erat dengan DPRD Kota Depok dalam mengawal agenda adalah pembangunan sepanjang tahun 2026,” ujar Chandra saat berpidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Pertama DPRD Kota Depok Tahun 2026 yang digelar di Gedung Legislatif, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (2/1/2026).

jika pun, ada perdebatan atau perbedaan pendapat, hanya romantika  proses pembahasan kebijakan yang merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. 

“Justru perbedaan pandangan adalah  penguat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Agenda yang dibahas DPRD akan mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah kota,” sebut Chandra.

Pembukaan masa sidang ini, Chandra juga menanggapi aspirasi Komisi D DPRD Kota Depok terkait penerapan universal health coverage  (UHC) ‘cakupan kesehatan keseluruhan’ (CKK) hendak ditindaklanjuti melalui pembahasan mendalam bersama sekretaris daerah dan perangkat daerah berkait.

Langkah UHC-CKK dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga.

Rahmansyah mengajak seluruh pemangku kepentingan tak hanya sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga merumuskan kebijakan yang terencana dan berorientasi jangka panjang. 

Bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah pembangunan Kota Depok di masa mendatang, sejalan upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.

[Redaktur: Zahara Tio]

Acara ini berlangsung di halaman Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember.

“Kegiatan ini mengusung tema ‘Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045’”, ujar  Ketua IKIAD DPRD Kota Depok, Eka Suryani Sakti, Jumat (19/12/2026).

^{Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna (kedua dari kiri) hadiri giat sosial  IKIAD) DPRD Kota Depok berupa pemeriksaan kesehatan cuma-cuma, bazar, dan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera di halaman Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (20/12/2025). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Berdepgov]} 

Sakti menegaskan, l IKIAD memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung pembangunan sosial di Kota Depok.

Menurut Eka, IKIAD tidak hanya berfungsi sebagai organisasi pendamping, tetapi juga menjadi wadah bagi istri anggota DPRD untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 

“Melalui berbagai program, IKIAD berupaya mendorong peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh,” sebut Eka.

Ia menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi fokus utama organisasi. Perempuan yang mandiri dan berdaya dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang kuat serta lingkungan sosial yang sehat. 

Hal ini, IKIAD secara konsisten menginisiasi program pelatihan keterampilan, pendidikan, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan.

“Selain pemberdayaan perempuan, perhatian terhadap tumbuh kembang anak juga menjadi prioritas. Anak-anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang agar dapat berkembang secara optimal,” bilangnyi.

Eka menambahkan, tantangan yang dihadapi keluarga dan masyarakat saat ini semakin beragam sehingga dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. 

Momentum peringatan Hari Ibu, kata dia, juga harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat kemitraan setara antara perempuan dan laki-laki dalam membangun bangsa.

Mendampingi, di kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban bencana di Sumatera kepada Ketua BAZNAS. 

“IKIAD DPRD Kota Depok juga membagikan bingkisan kepada petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan Gedung DPRD Kota Depok sebagai bentuk apresiasi,” jelas Ade.

Ade Supriyatna mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kebangsaan, terutama dalam momentum Hari Ibu yang sarat nilai perjuangan dan persatuan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PKK Kota Depok Siti Barkah Hasanah atau yang akrab disapa Cing Ikah, Ketua DPRD Kota Depok, anggota DPRD, Sekretaris DPRD beserta jajaran, serta masyarakat umum.

[Redaktur: Abdul Syamzi]

Disebutkan Marketing Communication Manager Pesona Square  Alan Jala, festival ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya mengangkat kuliner Minangkabau, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan hiburan bagi masyarakat Kota Depok.

^{Tenan di Minangkabau Culinary Heritage Festival 2025 di harlah ke-7 Mal Pesona Square, Jalan Ir H Juandan, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Awanama]}

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara komunitas pedagang Minangkabau dengan manajemen Pesona Square dan menjadi perhelatan ketiga yang menghadirkan kekayaan kuliner Minang. Festival yang rutin diselenggarakan setiap bulan Desember ini, bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Depok untuk mencicipi beragam kuliner Minangkabau autentik yang jarang ditemui di restoran Minang pada umumnya. Sejumlah menu bahkan didatangkan langsung dari Ranah Minang, sehingga menawarkan cita rasa khas yang lebih otentik,” ujar Alan saat jumpa wartawan di Mal Pesona Square, Jalan Ir H Juanda, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Lanjut Jala, pemilihan tema kuliner Minangkabau didasari besarnya komunitas masyarakat Minang di Kota Depok. 

“Keberadaan Ikatan Keluarga Minang (IKM) yang cukup kuat menjadi salah satu alasan utama penyelenggara optimistis festival ini akan terus diminati. Pada tahun ini, festival menghadirkan sekitar 30 tenant kuliner. Meski jumlah tenan sedikit berkurang dibandingkan tahun sebelumnya,” aku Alan.

^{Para penikmat sajian makanan di Minangkabau Culinary Heritage Festival 2025  di harlah ke-7 Mal Pesona Square, Jalan Ir H Juandan, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Awanama]}

Jala menjelaskan, durasi pelaksanaan festival makanan ini justru diperpanjang menjadi 12 hari, yakni dari 10 hingga 21 Desember 2025. Sebelumnya, festival hanya berlangsung selama empat hari. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena tingginya animo masyarakat Depok yang berharap acara dapat digelar lebih lama.

“Tak hanya menyajikan makanan, Minangkabau Culinary Heritage Festival 2025 juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan hiburan khas Minang. Sejumlah penyanyi ternama Minangkabau seperti Fauzana, Rayola, dan Ratu Si Kumbang dijadwalkan tampil. Penampilan Fauzana pada 13 Desember lalu bahkan berhasil menarik lebih dari 11 ribu pengunjung dalam satu hari,” ulas Alan.

^{Para wartawan yang berkunjung dalam jumpa pers dengan pelaksana Minangkabau Culinary Heritage Festival 2025 di harlah ke-7 Mal Pesona Square, Jalan Ir H Juandan, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Awanama]}

Pihak penyelenggara memperkirakan jumlah pengunjung akan terus meningkat, terutama pada akhir pekan saat Rayola dan Ratu Si Kumbang tampil. Festival ini beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Beragam menu khas Minang tersedia, mulai dari nasi kapau, sate padang, hingga hidangan langka seperti martaba kubang. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati roti canai, aneka kue tradisional seperti bika dan lamang, serta menu spesial seperti it5iak lado hijau yang tergolong sulit ditemukan. Harga makanan dibanderol terjangkau, berkisar antara Rp20 ribu hingga Rp45 ribu.

Tak lupa Alan Jala juga mengingatkan, perihal kepedulian peniaga makanan Minangkabau dan Pesona Square bahwa dari hasil pendapatan keuangan dari Minangkabau Culinary Heritage Festival 2025 ini di sumbangkan kepada korban bencana alam di Pulau Sumatera yang saat ini masih dalam penyembuhan. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Kepala Seksi Sengketa ATR/BPN Kota Depok, Jamaludin mengutarakan, pihaknya mengapresiasi kinerja Kajari Depok terkait pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. 

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kajari Depok dan hari ini kami menyerahkan pin emas dan dalam penyelesaian tindak pidana pertanahan," ujar Jamaludin kepada wartawan di Aula Kejari Depok, Selasa (16/12/2025). 

Di tempat sama, Kajari Depok Arif Budiman menyampaikan, bahwa Kota Depok masuk dalam lima besar di Indonesia mengenai permasalahan tanah. Oleh karena itu, ia berencana akan membentuk tim bersama pemerintah dan ATR/BPN Kota Depok terkait persoalan tersebut. 

"Kota Depok masuk lima besar yang banyak permasalahan tanah di Indonesia," ucap Arif Budiman. 

^{Kejari Kota Depok Arif Budiman  berfoto dengan  ASN dari Kementerian ATR/BPN saat penyerahaan penghargaan dari Menteri ATR/BPR Nusron Wahid di Kantor Kejari Kota Depok, Selasa (16/12/202t5). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Janter Han]}

Saat ditanya apakah ada persoalan yang tengah dibidik Kejari Depok, Arif Budiman mengatakan, pihaknya sedang melakukan penelaahan perihal tersebut. "Bila sudah rampung nanti kami infokan," imbuhnya. 

Atas penghargaan itu, Arif Budiman tak lupa mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat khususnya Menteri ATR/BPN Indonesia terhadap dirinya. 

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Seksi ATR/BPN, Kasubbag TU ATR/BPN Kota Depok, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Depok dan para jaksa.

[Redaktur: Jupriadi Lamna]

“Saya berharap rekan-rekan pers dapat terus menjalankan tugas secara profesional dan menyajikan pemberitaan yang baik, sehingga hubungan komunikasi dan silaturahmi antara Polres Metro Depok dengan pers di Kota Depok dapat berjalan selaras,” ujar Abdul Waras.

^{Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras sedang berbincang dengan para wartawan PWI Kota Depok dan IJTI Kota Depok.  mempererat silaturahmi dan komunikasi antara Polres Metro Depok dengan awak media massa yang bertugas di Kota Depok, Senin (15/12/2025).  [DEPOK.WAHANANEWS.CO / file PWI Kota Depok]}

Abdul Waras, beri apresiasi kepada insan pers dan berharap pertemuan ini mampu mempererat silaturahmi dan komunikasi antara Polres Metro Depok dengan awak media massa.

Bersamaan, Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal berpesan, meski perlu hubungan selaras  kepolisian dengan pers terjalin baik, namun  profesionalisme pekerja tetap dipegang teguh. 

“Walau kita bangun hubungan yang dekat, berteman, mesti pula rekan wartawan tetap harus bekerja secara profesional dengan pemberitaan yang benar. Mari kita sama-sama memberikan ide dan gagasan yang positif demi kebaikan bersama,” imbuhnya.

Ajakan dan harapan Abdul Waras dan Akmal ini, mendapat tanggapan dari Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah dan Ketua IJTI Kota Depok Rizky Tri Ruspanji. 

^{Foto bersama pejabat utama Polres Metro Depok dengan para insan pers dari PWI Kota Depok dan IJTI Kota Depok, enin (15/12/2025).  [DEPOK.WAHANANEWS.CO / file PWI Kota Depok]}

Bagi Rusdy Nurdiansyah, kemitraan antara Polres Metro Depok dengan insan pers telah terjalin dengan sangat baik selama ini. Ia berharap sinergi yang positif dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

“Insan pers bertugas dengan prinsip profesionalisme untuk berikan informasi yang benar dan berimbang demi kepentingan masyarakat. Hal ini adalah pesan dari undang[-undang tentang pers, yaitu Nomor 40 Tahun 1999. Saya berpesan wartawan yang ada di Kota Depok dapat terus bersinergi dengan Polres Metro Depok, demi kemajuan Kota Depok,” ucap Rusdy.

^{Ketua PWI Kota Depok  Rusdy Nurdiansyah, Senin (15/12/2025).  [DEPOK.WAHANANEWS.CO / file PWI Kota Depok]}

Selaras pula, Ketua IJTI Kota Depok Rizky Tri Ruspanji  semat apresiasi untuk keterbukaan jajaran Polres Metro Depok. Ulas Rizky, wartawan yang bergabung di PWI dan IJTI pada umumnya telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers.

“Sehingga profesionalisme dan kredibilitas dalam peliputan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga melalui pertemuan ini, jalinan kerja antara media dengan Kepolisian, khususnya Polres Metro Depok dapat semakin erat ,” sebutnya.

^{Ketua IJTI Kota Depok  Rizky Tri Ruspanji, Senin (15/12/2025).  [DEPOK.WAHANANEWS.CO / file PWI Kota Depok]}

Harapan bersama, melalui pertemuan ini, kemitraan semakin solid, harmonis, dan saling mendukung dalam penyampaian informasi yang edukatif dan konstruktif kepada masyarakat.

Hadir dalam undangan Kapolres dan Wakapolres Metro Depok kepada wartawan PWI dan IJTI adalah para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok, para Kapolsek jajaran Polres Metro Depok. 

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Penertiban yang dipimpin Wakasat Lantas Polres Metro Depok Komisaris Polisi Yayat S, dengan melibatkan personel Satlantas, Dinas Perhubungan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

“Penertiban ini dilakukan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk saat warga berangkat dan pulang kerja,” ujar Yayat, Rabu (10/12/2025).

Personel penertiban menindak tegas kendaraan yang melanggar aturan. ada sekira lima unit angkot ditilang oleh petugas Dishub karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kelayakan berkendaraan.

Satlantas Polres Metro Depok menegaskan bahwa kegiatan penertiban akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan di kawasan Stasiun Kereta Api Citayam.

[Redaktur: Zahara Tio]

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko menuturkan, perkembangan perkara dugaan tipikor dana nasabah di BRI Unit Cilodong periode tahun 2023 - 2025 yang dilakukan staf pelayanan pelanggan ini. 

“Dari pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti penyidik Kejari Depok memperoleh alat bukti yang cukup menetapkan MA menjadi tersangka. Hari ini penyidik Kejari Depok menetapkan tersangka dan langsung menahan MA," kata Barkah Dwi Hatmoko yang didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) M Ihsan Pasamula Gufran, Selasa (9/12/2025). 

Selanjutny,  M Ihsan Pasamula Gufran menambahkan, MA diduga membuka rekening tabungan dan menerbitkan kartu ATM atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik identitas yang asli. 

MA tanpa hak sudah menggunakan user-id kepala unit dan kasir untuk persetujuan pembukaan rekening tersebut. 

“Tujuan pembukaan rekening tersebut dijadikan rekening penampungan,” sebut Ihsan.

Selain itu, dalam kurun waktu September 2023 hingga April 2025 telah melakukan transaksi overbooking atau pemindahan dana dari rekening titipan nasabah pinjaman atau kredit ke rekening penampungan yang sudah dikuasainya MA. Dalam transaksi itu MA juga tanpa hak menggunakan user id kepala unit dan teller terhadap transaksi overbooking ‘pemesan berlebih’ untuk mendapatkan persetujuan transaksi tersebut.

MA juga telah menyalahgunakan dana nasabah kredit bank untuk keperluan pribadinya, yaitu dari rekening penampungan itu digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan yang dilakukan MA menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1, 4 miliar. "Tersangka MA kita sangkakan melanggar Primer, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18. Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau Kedua, Pasal 8 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ungkapnya. 

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Kota Depok selama 20 hari. "Terhitung dari hari ini," pungkasnya.

[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]

Polisi Datangi Sekolah disebut dalam program berbahasa inggris ‘Police go to School, adalah bertujuan memperkuat ikatan antara kepolisian dengan lembaga pendidikan, sekaligus memberikan pembinaan langsung kepada pelajar.

Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, menjadi pembina upacara bendera hari Senin di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Perintis Kota Depok, Jalan Raya Siliwangi No.39, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/12/2025).

“Pentingnya pembentukan karakter dan disiplin di kalangan siswa. Para pelajar harus menghormati orang tua yang telah berjuang demi masa mendatang serta menghargai guru sebagai pengganti orang tua di lingkungan sekolah. Pelajar supaya tidak ikut terlibat dalam aksi demonstrasi fisik. Meski penyampaian pendapat dijamin undang-undang, ia menegaskan bahwa pelajar sebaiknya memprioritaskan proses belajar dan menghindari risiko provokasi maupun bentrokan,” ujar Abdul. 

Waras juga turut menegaskan larangan keras terhadap tawuran yang hanya menimbulkan ancaman pidana, cedera, bahkan kehilangan nyawa sehingga dapat mengancam masa depan pelajar. Ia juga memberikan pesan tegas terkait bahaya narkoba, mengingat dampaknya yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Upacara tersebut turut dihadiri Kasat Binmas Polres Metro Depok Kompol Ahmad Khaerudin, Kapolsek Pancoran Mas AKP Hartono; Kanit Binmas AKP Sunarto; Panit Binmas Iptu Dede Kurniawan.

Kegiatan upacara berjalan lancar dengan mendapat respons baik dari para siswa dan tenaga pendidik. Program Polisi Datangi Sekolah menjadi upaya Polres Metro Depok dalam mendekatkan polisi dengan pelajar serta menanamkan nilai kedisiplinan dan sikap positif sejak dini.

[Redaktur: Janter Han]

Pencurian ini dilaporkan pemilik toko SR (38).  Barang-barang perniagaan dicuri  dengan Kerugian mencapai Rp20 juta, Jumat (14/11/2025).

Disebutkan Kapolsek Cinere, Kompol Chairul Saleh, modus operasi pelaku kasus pencurian dengan pemberatan ini dengan cara membobol toko dengan menduplikat kunci toko.  

"Setelah korban mengetahui toko miliknya dibobol pancuri langsung keesokan harinya korban membuat laporan resmi ke polsek. Anggota kami y6ang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Firman melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi mengetahui identitas pelaku dan keberadaannya berhasil ditangkap Jalan M Kahfi II, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan," tutur Chairul Saleh didampingi Kanit Reskrim Polsek Cinere, Iptu Firman dan Humas Polsek Cinere Aipda Yudho kepada pers, Selasa (2/12/2025).

Ini Kata Pencuri

Terpisah, tersangka AS mengaku mencoba mencuri toko plastik Mitanarp dikira merupakan tempat usaha sang abangnya.

Semula AS mengira toko yang curi adalah milik abangnya, namun ternyata milik orang lain. Kemudian barang-barang hasil curian ini dijual kembali di tokonya kawasan Cipedak, Jakarta Selatan. 

“Saya mengaku khilaf," ujar AS kepada penyidik Reskrim Polsek Cinere.

Dalih AS, ia bermaksud mencuri di toko abangnya, lantaran abangnya berutang Rp5 juta namun belum mengembalikan.

Malah, aku AS, semula ia bermaksud mengambil motor yang selalu dipakai oleh abangnya, tetapi setelah mengetahui motor itu adalah pinjaman dari kawan abangnya maka ia tidak jadi mengambil. Dan, abangnya pun, sebut AS sudah ditangkap Polres Metro Depok dengan sangkaan berniaga obat-obatan psikotropika. 

Kompol Chairul Saleh menambahkan, AS dapat dikenakan kasus pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 UUHP. 

Barang-barang yang telah dicuri AS adalah 12 buah bola plastik, 3 bal busaplastik ringan, 28 bungkus kapas, 10 botol minyak goreng 4 buah sabun mencuci pakaian, 24 botol bedak, 3 buah pengharum pakaian, 1 buah cairan pembersih lantai, 2 bal sedotan, 6 buah pita perekat, 1 pack lakban besar, 1 bal gelas kertas, 20 buah bohlam, 5 kotak amplop, dan 4 pack kapas kuping.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Menurut Abdul Waras, penghargaan tersebut diberikan karena para penerima dinilai memiliki jasa besar dalam pengungkapan sejumlah kasus menonjol. Di antaranya, keberhasilan Polsek Bojongsari mengungkap kasus peredaran sabu seberat sekitar 1,2 kilogram, serta keberhasilan Polsek Bojonggede mengungkap kasus penemuan seorang pria yang ditemukan dalam kondisi terlilit kawat di Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede.

^{Perwira Polres Metro Depok saat terima sertifikat kinerja dari Kapolres Metro Depok, KBP Abdul Waras (tengah) sebagai penghargaan prestasi di Mapolrestro Depok, Jalan Raya Margonda, No.14, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa pagi (2/12/2025). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Anggodos Scuranggana]}

Penyerahan penghargaan langsung dipimpin Kapolres Metro Depok dan turut disaksikan Wakapolres Metro Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Akmal, serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok.

“Penghargaan diberikan kepada Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari beserta Kanit Reskrim AKP Teguh dan anggotanya; Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Syafiih bersama Kanit Reskrim Iptu Bowo dan anggota; Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gde Oka; Kanit Resmob Iptu Tulus beserta anggota; serta empat warga sipil yang turut membantu pengungkapan kasus,” ujar Abdul Waras didampingi Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi kepada pers.

^{Foto Bersama Kapolres Metro Depok, KBP Abdul Waras dan Wakapolres AKBP Amal (tengah: kiri - kanan)  dengan sebagian personel yang terima sertifikat prestasi seusai dalam upacara kinerja di Mapolrestro Depok, Jalan Raya Margonda, No.14, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa pagi (2/12/2025). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Anggodos Scuranggana]}

Abdul Waras menegaskan bahwa pengungkapan kasus tidak lepas dari dedikasi anggota kepolisian dan dukungan masyarakat, sehingga layak diberikan apresiasi setinggi-tingginya.

“Ini merupakan bentuk dedikasi dan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi pimpinan kepada personel serta masyarakat yang telah berperan besar menjaga keamanan di Kota Depok. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi yang lain untuk terus bekerja secara profesional, tulus, dan ikhlas,” ujarnya perwira menengah lulusan Akpol 1999 itu juga menekankan pentingnya kerja keras, soliditas, dan sinergi antara polisi dan masyarakat.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

“Arah kebijakan tersebut mengedepankan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai kebutuhan mendasar masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah di Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang membahas finalisasi struktur APBD 2026, Kamis (27/11/2025). 

Ia apresiasi kepada kinerja Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menuntaskan pembahasan anggaran secara komprehensif.

“Proses penyusunan APBD tidak terlepas dari tantangan fiskal yang cukup signifikan. tentu adanya penyesuaian pada sisi pendapatan daerah, khususnya akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, Pemkot Depok memastikan pemenuhan layanan dasar tetap menjadi prioritas,” jelasnya. 

Rahmansyah menekankan bahwa kolaborasi antara governmen dengan DPRD menjadi faktor penting demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Sinergi lintas lembaga mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“RAPBD 2026 dirancang sebagai instrumen untuk menjawab aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas tata-kelola pemerintahan. Program-program yang disusun diarahkan supaya saling terintegrasi antar sektor sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” ungkap Chandra.

Ia menekankan, bahwa RAPBD 2026 mencerminkan tekad Pemkot Depok membangun kota yang maju dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Investasi pada sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan menjadi pondasi penting bagi kemajuan daerah masa mendatang.

[Redaktur: Mega Puspita]

Majelis hakim yang dipimpin Erlinawati dengan anggota Jubaida Diu dan Dian Triastuty yang menggantikan Sondra Mukti Lambang Linuwih, Senin (24/11/2025).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anandita Aziza Sezara dan Tiara Robena Panjaitan membacakan dakwaan. 

JPU berkata, berawal dari saksi Suhendar yang memiliki rumah bedeng di dekat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kupu Depok di Jalan Jagal RT 007, RW04 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sejak 2015 sampai dengan saat ini. 

Lalu saksi Suhendar ingin menempati satu di antara rumah bedeng RPH yang sudah tak terpakai di wilayah tersebut, namun dilarang terdakwa pada Kamis, 19 Juni 2025 sekitar pukul 09.00 Wib hingga terjadilah cekcok mulut antara saksi dengan terdakwa dan direkam oleh saksi Firdana Aisyah Putri melalui handphonenya. 

Terdakwa mengaku sebagai kuasa dari petugas Pemda Jawa Barat yang memiliki wewenang atas tanah di area RPH Kupu Depok. Namun, sepengetahuan saksi Suhendar itu bukan milik seseorang atau pun bukan milik Pemda melainkan milik saksi Bernardo Ali. 

Saat saksi Suhendar meminta terdakwa untuk menunjukkan kuasa dari petugas Pemda Jawa Barat, namun terdakwa tidak menunjukkan malah memarahi saksi dan mengaku sebagai orang ring satu sambil menyibak bajunya yang menampakkan satu pistol Beretta M84 Calibe 6mm yang disimpan di pinggangnya.

Terdakwa memperoleh satu pucuk senjata tersebut dengan cara membeli dari seorang teman pada 2022 dengan harga Rp 4 juta di wilayah Cilodong. Alasannya membawa sepucuk senjata itu ke RPH untuk membela diri. 

Senjata airsoftgun Beretta M84 Caliber 6mm hanya diperuntukkan untuk olahraga dan dilarang memperlihatkan di depan umum atau tidak pada tempatnya dan setiap membawa harap disimpan ditempat yang aman seperti tas senjata. 

Kepemilikan itu harus disertai izin resmi dari organisasi atau wadah yang ditunjuk dari pemerintah atau Polri. "Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Atau Kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata JPU. 

Usai dakwaan disampaikan JPU, Ketua Majelis Hakim, Erlinawati menanyakan kepada terdakwa apakah keberatan dengan dakwaan yang disampaikan JPU.

"Ya, saya keberatan," ujar terdakwa. 

[Redaktur: Jupriadi Lamna]

Wali Kota Depok, Supian Suri bersama Sekretaris Daerah Kota Depok Mangnguluang Mansur menyerahkan sejumlah penghargaan ini di acara apel pagi pegawai di Lapangan Paricara Darma Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda No.54, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Penghargaan ini adalah, terbaik III Kepatuhan Pelaporan  Sistem Monitoring dan Integrasi Laporan Elektronik Barang Milik Habis Pakai (SMILE BMHP) pada program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Tahun 2025 kepada Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati.

"Kita harus bahagia dengan sejumlah penghargaan ini, pertanda kinerja pemerintah kota berjalan baik dalam beri pelayanan keseshatan kepada masyarakat. Ini menjadi komitmen kita semua," ujar Supian. 

Kemudian, Piagam Apresiasi dan Terima Kasih dari Dinkes Provinsi Jabar atas dukungan dan partisipasi aktif dalam kegiatan “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” tahun 2025 yang diberikan kepada Rumah Sakit (RS) Eka Hospital.

Selanjutnya Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jabar pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun 2025 Kategori Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Perkantoran yang diberikan kepada RS Melia dan RS Universitas Indonesia (UI) serta Kategori Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang diberikan kepada Pos UKK Evyna Food. 

[Redaktur: Mega Puspita]

“Bahwa pembangunan gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Depok telah memasuki tahap akhir dan siap diserahterimakan kepada Kementerian Agama Kota Depok tahun ini. Insya-Allah tahun ini saya serahkan bangunannya. Sehingga Pak Kemenag dapat mulai menerima peserta didik tahun ajaran 2026,” ujar Supian Sur.

Kehadiran MTsN 2 Depok menjadi fasilitas pendidikan baru yang sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat tingginya minat terhadap sekolah-sekolah berbasis keislaman yang dikelola pemerintah.

Supian Suri juga menyinggung rencana pembangunan MAN 1 Kota Depok sebagai sekolah negeri lanjutan di dalam Kemenag. 

Namun, rencana tersebut harus ditunda karena adanya pengurangan transfer daerah dari pengurangan transfer daerah hampir sekira Rp300 Miliar. Sehingga, pembangunan MAN 1 belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

“Tetapi kalau Pak Kepala Kemenag mau, minta tanahnya, saya kasih tanahnya. Kalau mau tanahnya saja, bangunannya mungkin bisa diusulkan ke pusat, mangga kalau itu bisa lebih cepat,” tuturnya.

Kemudian, jika dengan mengandalkan APBD pembangunan MAN 1 baru memungkinkan pada tahun 2028 hingga maksimal 2029.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dua terdakwa ini didakwa dalam berkas penuntutan terpisah, yaitu Relationship Manager Bagian Kredit Bank BRI KC Menara Brilian, Asril Effendi dan Direktur PT Kayarasa Inti Nusantara, Aman Sanjaya.

Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Kota Depok, Barkah Dwi Hatmoko mengungkapkan, bahwa sidang dakwaan dugaan pemberian fasilitas kredit investasi untuk gudang di Cinere Kota Depok oleh BRI Cabang Jakarta Menara Brilian tahun 2022 telah dilakukan pada Senin yang lalu, (17/11/2025).

Sidang tersebut dipimpin oleh majelis hakim Gatot Ardian Agustriono dengan anggota Deny Riswanto dan Iis Siti Rochmah.

"Dakwaan terhadap terdakwa Asril Effendi dan Aman Sanjaya telah dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum Kejari Depok di Pengadilan Tipikor Bandung," ujar Barkah Dwi Hatmoko melalui keterangan tertulis, Rabu (19/11) sore.

Ia menjelaskan, terdakwa Asril Effendi diduga merekayasa kolektibilitas kredit, membantu dan/atau melakukan pemalsuan dokumen kredit dengan tujuan seolah-olah terdapat penjualan yang tinggi dan menghasilkan laba perusahaan besar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kredit tersebut. Selain itu, terdakwa menerima uang sebesar Rp 75 juta  dari Direktur PT Kayarasa Inti Nusantara.

Sedangkan terdakwa Aman Sanjaya, kata dia, merupakan pihak yang diuntungkan dalam pemalsuan dokumen kredit tersebut. Sehingga dari perbuatan kedua terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 5 miliar sebagaimana penghitungan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Dari dakwaan yang dibacakan,  kedua terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. 

"Sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi,"tutup Barkah Dwi Hatmoko

Jelaskan Hatmoko, terdakwa Asril Effendi dan Aman Sanjaya didakwa dengan dakwaan subsidair. Primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ungkapnya.

[Redaktur: Hendrik Raseukiy]

Ketiga terdakwa ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Kota Depok dalam dua berkas terpisah.

Sidang kali ini yang beragendakan, para terdakwa saling memberikan keterangan atau saksi mahkota. 

Tiga terdakwa dengan dua berkas terpisah, yakni kesatu, Salman Alfarisyi dengan nomor perkara 461/Pid.Sus/2025/PN Dpk.

Berkas kedua, Dimas Eko Saputro dan Adi Winarko dengan nomor perkara 460/Pid.Sus/2025/PN Dpk. 

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Katharina Melati Siagian dengan anggota Yudi Dharma–yang menggantikan Merry Harianah–dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, serta JPU Sihyadi, terdakwa Salman Alfarisyi menyampaikan, bahwa dirinya ditangkap pada Kamis, 10 Juli 2025 di daerah Situ Pladen, Kecamatan Beji, Kota Depok. 

“Itu berawal saat saya ditelpon oleh Krisna yang menanyakan ada sabu apa tidak, karena ingin membeli. Kemudian saya jawab ada dengan harganya  Rp1,8 juta sebanyak dua gram,” ujar Salman.

Usai bersepakat, dirinya dengan pembeli–yang ternyata personel polisi yang sedang menyamar–berjumla di sekitar Situ Pladen. 

"Pas saya anter (sabu) langsung ditangkap, dalam penangkapan atau penggeledahan ditemukan sabu, timbangan, dan tas," aku Salman

JPU Sihyadi lalu menanyakan siapa yang pertama ditangkap dan asal muasal sabu yang dijual oleh terdakwa itu dari siapa? 

Sabu tersebut kata terdakwa dari pemberian terdakwa Dimas Eko Saputro. Yang pertama ditangkap itu dirinya, kemudian oleh polisi dititipkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

Lalu, polisi yang mengaku dari pihak RSIA Kebon Jeruk menghubungi Dimas Eko Saputro dengan alasan terdakwa pingsan dan tidak dapat mengendarai sepeda motornya. "Pas terdakwa Dimas dan Adi Winarko datang polisi langsung menangkap," kata terdakwa. 

Terdakwa Dimas Eko Saputro menuturkan, kalau dirinya melarang sabu yang diberikan kepada terdakwa Salman Alfarisyi untuk dijual. "Saya sempet debat sama Salman agar sabu tiga gram yang saya kasih untuk tak dijual, cuma dari penjualan itu akhirnya saya kebagian sebesar Rp 700 ribu," imbuhnya. 

JPU kemudian menanyakan sabu 11 kg diperolehnya dari siapa dan sudah berapa lama menjalani bisnis haram tersebut. Terdakwa Dimas mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui siapa pemilik, namun diperintahkan atas arahan Rio alias Hui. 

Ia pun menuturkan, bahwa sabu 11 kg tersebut semula awalnya berjumlah 15 kg. "Dari jumlah itu saya memperoleh upah sebesar 20 juta," bilangnya. 

Sedangkan terdakwa Adi Winarko mengungkapkan, bahwa dirinya bertugas untuk menjaga sabu dan menghitung upah hasil penjualan sabu. Sihyadi lalu bertanya kalau upah yang diperoleh terdakwa Dimas dengan dirinya apakah sama?

Adi Winarko berkata upah yang diterimanya berbeda dengan terdakwa Dimas. "Kalau saya 5 juta per minggu dan langsung diberikan terdakwa Dimas. Sementara upah terdakwa Dimas lebih besar dari saya," paparnya. 

Oleh JPU, terdakwa Dimas Eko Saputro dan terdakwa Adi Winarko dengan dakwaan alternatif. Pertama, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Sementara, terdakwa Salman Alfarisyi juga didakwa dengan dakwaan alternatif. Pertama, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

[Redaktur: Teunku Hendrik Raseukiy]

“Tindakan ini menjadi strategi Pemerintah Kota Depok dalam membentuk generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Pembinaan literasi Al-Quran menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter pelajar, bagi seluruh siswa di berbagai jenjang pendidikan,” ujar Supian saat acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Al-Qur'an dan Al-Hadits (MTQH) XXIV tingkat Kota Depok tahun 2025 yang digelar di Kecamatan  Cipayung, Rabu (12/11/2025).

Sebut Suri, program berantas buta baca Al-Quran ini, hendak terus didorong dan didukung. 

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan sejumlah yayasan yang memiliki program serupa. Selanjutnya, kami bersama Ketua LPTQ akan melakukan evaluasi untuk menentukan strategi terbaik,” kata Supian.

Caranya, Sebut Suri, mula langkah yang dilakukan Governmen Kota Depok adalah dengan cara pendataan seluruh pelajar di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas untuk mengetahui jumlah remaja yang belum mampu membaca Al-Quran.

Langkah pertama, Wali Suri hendak minta data dari semua sekolah mengenai siswa yang belum mampu membaca Al-Quran. 

“Ini menjadi tanggung jawab bersama supaya segera harus ditangani. Hasil pendataan akan menjadi dasar dalam menentukan model pembinaan yang sesuai disetiap wilayah, sehingga program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” bilang Supian.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

DEPOK.WAHANANEWS.CO, Pancoran Mas – Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Kota Depok, Siti Barkah Hasanah sambut program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) perihal Peningkatan Kapasitas Pembentukan Model Posyandu Istimewa 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

“Ini momentum penting dalam memperkuat implementasi enam bidang SP. Kota Depok menjadi tuan rumah kegiatan dari Provinsi Jawa Barat terkait implementasi enam SPM. Kegiatan ini tentunya memberikan banyak pengetahuan baru untuk keberhasilan enam bidang SPM Posyandu," ujar Cing Ikah–nama akrab Istrinya Wali Kota Depok, Supian Suri–di Aula BJB Cabang Kota Depok, Jalan Raya Margonda Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (11/11/2025). 

Cing Ikah menjelaskan, hendak implementasi apa yang didapatnya dari pelatihan SPM kepada seluruh Posyandu di Kota Depok, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh para kader di lapangan dalam menjalankan program sesuai dengan panduan dan acuan resmi dari Provinsi Jawa Barat.

Ke-6 bidang SPM inovasi posyandu ini adalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta Sosial. 

Tujuan utama SPM adalah memperluas pelayanan posyandu menjadi lebih komprehensif, melampaui pelayanan kesehatan dasar. Keenam SPM ini adalah pertama kesehatan, yakni mencakup pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, dan penimbangan balita.

Kedua, pendidikan yang meliputi kegiatan yang mendukung perkembangan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Ketiga, pekerjaan umum, yakni kontribusi pada program-program di bidang pekerjaan umum, seperti infrastruktur dasar.

Selanjutnya, keempat, adalah perumahan rakyat yakni menjembatani kebutuhan masyarakat terkait perumahan. Kelima, ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi upaya menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dan, keenam yaitu sosial, yakni pelayanan sosial seperti edukasi kesehatan mental, deteksi dini masalah kesehatan jiwa, serta pembinaan masyarakat. 

[Redaktur: Abdul Syamsi]

Wali Kota Depok, Supian Suri dengan panitia penyelenggara membuka dengan simbolisasi menabuh bedug dan  penyerahan piala bergilir kepada Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Depok, Nina Suzana di Lapangan Cipayung pada Selasa pagi (11/11/2025). 

Sebelumnya, telah dilakukan pelantikan dewan hakim dan panitera MTQH XXIV oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Enjat Mujiat.

Terdapat sembilan cabang tilawah yang dipertandingkan pada 11-13 November 2025, yaitu Seni Baca Al-Qur’an, Qira’at Al-Qur’an, Hafalan Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahmil Al-Qur’an, Syarhil Al-Qur’an, Seni Kaligrafi Al-Qur’an, Karya Tulis Al-Qur’an, dan Musabaqah Hadits Nabi. 

[Redaktur: Abdul Syamsi]

Di dalam rumah warga, nyamuk dan kecoak, dua ordo serangga ini, panik. Masalahnya, Ketua RT 008, Lukman didampingi 'staf ahlinya', Tri memimpin  personel fogging ‘pengasapan’ berkeliling memburu serangga yang  dituduh sebagai penyebab penyakit. 

Pagi ini, nasib teruk bagi kaum serangga pengganggu ini di RT 008, RW 012, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

“Iya nih, sudah ada banyak nyamuk dan kecoak di rumah-rumah. Khawatir kita nanti ada yang kena demam berdarah,” ujar Tri kepada DEPOK.WAHANANEWS.CO yang juga menjadi warga di rukun tetangga ini. 

^{Warga mendampingi personel fogging yang mengasapi lingkungan untuk membasmi serangga hama di di RT 008, RW 012, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (9/11/2025). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik I Raseukiy]}

Sedangkan Lukman, sibuk beri komando kepada ‘personel asap’ untuk menyemprot secara teliti setiap bagian yang disangkakan menjadi  tempat hunian nyamuk, kecoak, dan serangga hama lainnya disemprot asap. Pengasapan hingga ke dalam rumah-rumah warga. Tak luput diasapi parit, tumpukan barang, sampai gorong-gorong yang tertutupi jalan. 

Akibat pengasapan ini, warga ada yang ikut keluar rumah yang terusik seperti nyamuk dan kecoa, sedangkan para bocah menemukan keasyikan mengikuti aksi personel asap. 

“Itu lihat, kecoak kabur… ha…ha…ha…,” seru bocah disambut tawa riuh kawanannya. 

Biasa kehadiran nyamuk dan kecoa di musim bulan berakhiran ‘ber-ber’ adalah  musim pancaroba dari musim panas ke musim hujan yakni nyamuk dan kecoa subur beranak-pinak.  

Kedua ordo serangga ini, kerap menemani penghuni rumah beraktivitas. Kerukunan keluarga biasanya pecah gegara kehadiran nyamuk dan kecoak. Terutama kecoak mampu membuat kaum perempuan menjerit histeris dan menjadi keasyikan bagi para kucing. Tetapi, menyebalkan bagi kaum lelaki lantaran kena perintah untuk memburu kecoak. 

Soal Fogging 

Literasi Bahan fogging ‘pengasapan’ diracik dari campuran insektisida, seperti malathion atau piretroid sintetik yang diencerkan dengan pelarut seperti solar atau minyak tanah, lalu diubah menjadi asap oleh mesin. Kandungan utamanya adalah zat kimia untuk membunuh serangga, yang disemprotkan sebagai kabut yang sangat kecil. 

Soal Nyamuk

Literasi, Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Nyamuk. nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera (lalat), dan tergolong dalam famili Culicidae; genus yang berada dalam kelompok ini mencakup Anopheles, Culex, Psorophora, Ochlerotatus, Aedes, Sabethes, Wyeomyia, Culiseta, dan Haemagoggus untuk jumlah keseluruhan sekitar 35 negara yang merangkum 2700 spesies. 

^{Nyamuk Aedes aegypti besifat anthropofiliclebih–suka menghisap darah manusia–dan endophilic–ebih suka hidup di dalam rumah. Aktivitas menggigit pada pagi dan petang hari, puncaknya antara 09.00 - 10.00 dan 16.00 - 17.00. Suka beristirahat di tempat yang gelap dan lembab, di dalam maupun di luar rumah seperti pada di dalam lemari, hiasan kain, di balik tirai atau gorden, baju yang digantung, di bawah perabotan, dan genangan pot bunga. [kutipan dari bkkpangkalpinang]}

Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk probosis panjang untuk menembus kulit mamalia (atau dalam sebagian kasus burung atau juga reptilia dan amfibi) untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein untuk berkembangbiak. 

Berbeda dengan nyamuk betina, nyamuk jantan bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah.

^{Pupa (kepompong) nyamuk yang berada di dalam wadah air yang jenih. Pupa ini yang dapat menetas menjadi nyamuk [kutipan dari bkkpangkalpinang]}

Soal Kecoak

Sumber dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kecoak. Kecoak adalah serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tahapan perkembangannya dimulai dari telur kemudian menjadi nimfa. Kecoak termasuk serangga yang bertelur dalam jumlah sangat banyak. Masa bertelurnya juga berlangsung sepanjang tahun.Seekor kecoak betina mampu bertelur sebanyak 300 hingga 400 telur selama hidupnya. 

^{Kecoak yang sedang proses bertelur. [Sember cals.ncsu.edu]}

Keberadaan kecoak disuatu lingkungan hidup dapat digunakan sebagai suatu indikasi dalam analisis kuantitatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Misalkan, suatu jamban di yang tidak didatangi oleh kecoa menandakan bahwa jamban tersebut dalam keadaan bersih. 

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]