Bak magnet kuat, meskipun, dia belum deklarasi sikap resmi pencalonannya sebagai Ketua Kadin Depok periode 2026–2031, namun dia sudah banyak mengalir raih dukungan dari internal Kadin Kota Depok pelaku usaha mulai menyuarakan dukungan secara terbuka.

Hal ini disampaikan pengusaha muda Kota Depok Deden Firmanysah, yang adalah Wakil Ketua Kadin Depok.

Menurut Deden, Dian Nurfarida adalah figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin organisasi yang menaungi para pelaku usaha ini.

”Rekam jejak Dian sebagai pengusaha menjadi modal penting untuk membawa Kadin Depok lebih berkembang. Kemampuan kepemimpinan yang dimiliki Dian tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga pada kemampuan membangun tim dan organisasi. Dian juga dikenal bukan orang berpikir untuk keuntungan pribadi,” ujar Deden kepada pers, Rabu (25/6/2026).

Deden bahkan menegaskan ia bersedia memberikan dukungan penuh apabila Dian Nurfarida memutuskan ikut dalam bursa pencalonan Ketua Kadin Kota Depok.

Menurutnya, Kadin membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki karakter kuat demi kemajuan bersama, bukan demi keuntungan pribadi, sekaligus pengalaman dalam dunia usaha

“Yang paling pertama adalah Bu Dian Nurfarida sudah menunjukkan dirinya sebagai pengusaha yang sukses. Bukan hanya bicara soal keuntungan atau laba bisnis, tetapi kesuksesan sebuah usaha akan tercapai jika pemimpinnya mampu menjadi leader, bukan sekadar sosok yang dicap sebagai bos,” ujar Deden kepada wartawan.

Selain aktif sebagai pengusaha, Dian Nurfarida saat ini juga tercatat menjabat sebagai Bendahara Umum Serikat Tani Islam Indonesia (STII), salah satu organisasi petani terbesar di Indonesia. Posisi tersebut dinilai semakin memperkuat kapasitasnya dalam memimpin organisasi dan membangun jejaring di berbagai sektor.

Beredar isu kuat yang menyebutkan peluang besar Dian untuk maju dalam kontestasi Ketua Kadin Depok juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan, STII dikabarkan telah menggelar rapat dukungan menjelang proses pencalonan.

Selain itu, tampak sejumlah anggota Kadin Depok yang lain juga menilai Dian memiliki peluang besar untuk maju berbekal pengalaman bisnis dan keterlibatannya dalam berbagai organisasi.

Walaupun menerima dukungan dari pihak lain, dan bukan darinyi sendiri, akan tetapi Dian Nurfarida belum terbuka kepastian langkah maju di pemilu organisasinya para pengusaha ini.

Bagi Dian, tidak elok meminta jabatan apalagi ambisius mendapat jabatan dengan cara-cara tidak bermaslahat di organisasi yang mengemban amanah orang banyak.

Tampaknya, Dian memengan kredo, jangan berikan jabatan kepada orang yang ambisius mendapatkan jabatan.

“Terimakasih dari dukungan teman-taman di Kadin. Saya masih menimbang-timbang. Kita lihat saja nanti,” jawab Dian untuk awak pers.  

Munculnya nama Dian, berdampak kepada konstalasi Muskot Kadin Kota Depok 2026. Sebelumnya, sudah menyeruak nama Karlina dan Rudi Malau.

Karlina yang seorang dokter Karlina adalah pemilik Rumah Sakit Graha Permata Ibu (RSGPI)  di Kukusan, Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Karlina adalah orang dalam sebagai pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Depok yang di ketuai oleh Siti Barkah Hasanah alias Cing Ikah yang adalah istri Wali Kota Depok Supian Suri. Kemungkinan besar, dia akan mendapat dukungan rezim dan Parpol arus utama Pemerintah Kota Depok.  

Sedangkan, sosok lain yang digadang-gadang adalah Rudi Malau, pengusaha konstruksi.

Kini dengan muncul tiga nama ini, Dian, Karlina, dan Rudi Sikap semakin memanas dinamika Muskot Kadin Kota Depok yang rencananya digelar di Kota Repok, sekira 2 Juli 2026 mendatang.

[Redaktur: Teunku Agam Jroh]

Massa aksi membawa poster dan spanduk serta berorasi menggunakan mobil komando. Mereka menuntut Prediden Prabowo Subianto memastikan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Aksi yang berlangsung pada pagi hari itu sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Balai Kota Depok. Meski demikian, kegiatan demonstrasi tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sejumlah personel dari Polres Metro Depok tampak melakukan pengamanan dan pengawasan selama aksi berlangsung.

Koordinator aksi AMKD, Wido Pratikno, menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus dijadikan bahan evaluasi tanpa mengorbankan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.

“Masak programnya yang bagus dan berguna dihapuskan. Korupsinya yang ditangkap, yang jelek diperbaiki,” tegas Wido saat menyampaikan orasinya.

^{Koordinator aksi AMKD, Wido Pratikno (tengah) berfoto dengan rekan pengunjukrasa di DOS Balai Kota Depok. Demonstran menuntut penyelesaian persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG yang berindikasi KKN, Selasa (23/6/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik I Raseukiy]}

Menurut ia, hampir setiap proyek pemerintah berpotensi menghadapi berbagai persoalan, termasuk dugaan korupsi maupun lemahnya pengawasan. Karena itu, pemerintah diminta fokus melakukan pembenahan terhadap pelaksana program, bukan menghentikan kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat.

Wido menegaskan AMKD mendukung Presiden Prabowo untuk tetap melanjutkan MBG dan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pak Prabowo tetap mempertahankan program MBG yang pro rakyat. Program yang menyentuh kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat harus terus dijalankan,” ujarnya.

Dalam orasinya, Wido juga menyoroti perbincangan publik terkait dugaan praktik nepotisme dan kronisme dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi dalam program MBG.

Ia mengakui pada tahap awal pelaksanaan program, pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari pihak yang bersedia membangun dan mengelola SPPG. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri hingga kelompok-kelompok lain, ikut terlibat agar program dapat berjalan.

“Hampir seluruh partai politik punya keterlibatan dalam SPPG. Tujuannya agar program ini bisa berjalan. Tetapi kalau ke depan muncul persoalan, tentu harus diperbaiki dan diawasi bersama,” katanya.

AMKD juga menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pengadaan bahan pangan dan perlengkapan dapur SPPG yang disebut melibatkan sejumlah yayasan pengelola.

“SPPG tidak boleh kongkalikong dengan siapa pun. Karena ini menggunakan uang negara, maka harus ada pengawasan ketat dan transparansi. Rakyat harus ikut mengontrol,” ujar Wido.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi kunci agar tujuan utama MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai tanpa dibayangi penyimpangan.

Ia menambahkan bahwa konsep MBG memiliki semangat yang sama dengan program pelayanan dasar lainnya, yakni memastikan negara hadir memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat.

“Jangan biarkan Pak Prabowo bekerja sendiri. Konsep programnya bagus, kalau ada pelaksana yang bermasalah, itu yang harus diperbaiki. Kami akan mengkritik pelaksananya, tetapi tidak setuju jika program MBG dibubarkan,” tegasnya.

Wido menilai program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi salah satu instrumen jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan dan kurang mampu.

“Negara harus hadir memberikan jaminan kepada rakyat. Karena itu program yang baik harus dijaga, sementara penyimpangan dan pelanggaran hukumnya yang harus ditindak,” pungkasnya.

[Redaktur: Teunku Agam Jroh]

Meski belum secara terbuka menyatakan kesiapan maju dalam kontestasi Ketua Kadin Kota Depok periode 2026–2031, sosok Dian dinilai memiliki peluang besar untuk tampil sebagai kandidat kuat. Rekam jejaknya di dunia usaha dan organisasi menjadi alasan utama mengapa namanya terus diperhitungkan.

Dian dikenal sebagai pengusaha yang aktif mengembangkan jaringan bisnis, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga hingga mancanegara. Selain itu, ia pernah menjadi bagian dari jajaran pengurus Kadin Jawa Barat, pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk memimpin organisasi pengusaha di Kota Depok.

Saat ini, Dian juga tercatat sebagai Bendahara Umum Serikat Tani Islam Indonesia (STII), organisasi petani berbasis Islam yang memiliki jaringan luas di berbagai daerah di Indonesia.

Sejumlah anggota Kadin Depok menilai kombinasi pengalaman bisnis dan kiprah organisasi yang dimiliki Dian menjadikannya figur yang layak diperhitungkan dalam bursa pemilihan mendatang.

“Bu Dian saat ini masih eksis sebagai pengusaha, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi mancanegara. Masih terlalu seksi lah Bu Dian Nurfarida untuk diabaikan,” ujar seorang  pengusaha yang juga menjadi anggota Kadin Kota Depok yang enggan namanya disiakan.  

Menurutnya pengusaha ini, Kadin Kota Depok membutuhkan figur yang memiliki pengalaman lapangan, jaringan usaha yang luas, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sosok Dian dinilai memenuhi sejumlah kriteria tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini Dian Nurfarida masih memilih hemat bicara berkaitan namanya ada yang mengusulkan namanyi sebagai calon pemilihan Ketua Kadin Kota Depok. 

“Gitu ya, ada yang sebut nama saya, nanti saja kita lihat,” ujar Dian Nurfarida.

Sikap kehahatihatian Dian malah memunculkan spekulasi di kalangan pelaku usaha bahwa peluang untuk ikut dalam kontestasi masih sangat terbuka. Dengan latar belakang sebagai pengusaha aktif dan pengalaman organisasi yang cukup panjang, namanya diperkirakan akan tetap menjadi figur yang diperhitungkan dalam Muskot Kadin Kota Depok.

Seiring semakin dekatnya agenda pemilihan, perhatian publik dan kalangan dunia usaha kini tertuju pada keputusan akhir Dian Nurfarida, apakah akan ikut bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Kadin Kota Depok atau memilih tetap berada di luar gelanggang kontestasi.

[Redaktur: Teunku Agam Jroh]

Dilansir dari Antara, gol ketiga Undav datang setelah ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman melawan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada laga kedua Grup E di Stadion Toronto.

Masuk pada menit ke-60, Undav memberikan dampak signifikan atas permainan Jerman melalui dua golnya pada menit ke-68 dan ke-90+4, yang membawa pasukan Julian Nagelsman membalikkan keadaan setelah tertinggal gol di babak pertama dari Frank Kessie pada menit ke-30.

Tiga gol Undav pun membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan tiga gol, sama dengan jumlah gol yang dicetak Messi dan David yang mencetak total golnya ini dengan catatan hattrick.

Selain tiga gol, penampilan gemilang Undav dalam dua laga pertama Piala Dunia 2026 juga diakhiri dengan dua assist dalam kemenangan 7-1 atas Curacao.

Ini merupakan gol kesembilannya dan assist keempatnya dalam 11 penampilannya untuk Jerman sejak debutnya pada Maret 2024 di usia 27 tahun delapan bulan empat hari.

Sementara itu, pada laga lainnya, tiga penggawa Belanda yaitu Brian Brobbey, Cody Gakpo, dan Crycensio Summerville ikut meramaikan daftar pencetak gol setelah mereka mencetak dua gol sejauh ini.

Dua gol Brobbey dan Gakpo tercipta dalam kemenangan 5-1 atas Swedia di Stadion Houston, Minggu, sementara satu gol Summerville menambah koleksi golnya setelah gol pertamanya datang pada laga perdana melawan Jepang yang berakhir 2-2.

Selain tiga pemain Oranye, catatan dua gol juga diukir oleh dua pemain Jepang, Daichi Kamada dan Ayase Ueda, yang baru saja membintangi kemenangan Samurai Biru dengan skor 4-0 atas Tunisia di Stadion Monterrey, Minggu.

Pada laga ini, Kamada mencetak gol pembuka, yang menambah koleksi golnya dari laga perdana saat Jepang bermain imbang 2-2 dengan Belanda.

Bagi Ueda, dua golnya diborong dalam kemenangan melawan Tunisia, dengan penyerang asal Feyenoord itu di laga ini juga mencetak satu assist pada gol yang dicetak Junya Ito.

Adapun daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 setelah laga Tunisia vs Jepang:

3 gol: Denis Undav (Jerman), Jonathan David (Kanada), Lionel Messi (Argentina).

2 gol: Cody Gakpo (Belanda), Brian Brobbey (Belanda), Crycensio Summerville (Belanda), Daichi Kamada (Jepang), Ayase Ueda (Jepang), Ismael Saibari (Maroko), Cyle Larin (Kanada), Matheus Cunha (Brasil), Vinicius Junior (Brasil), Johan Manzambi (Swiss), Folarin Balogun (Amerika Serikat), Yasin Ayari (Swedia), Kai Havertz (Jerman), Elijah Just (Selandia Baru), Erling Haaland (Norwegia), Kylian Mbappe (Prancis), Harry Kane (Inggris).

[Redaktur: Mega Puspita]

Jika kamu termasuk tipe orang yang mendapatkan energi dari bertemu banyak orang, berikut lima cara seru untuk mengusir kebosanan di malam Minggu.

1. Nongkrong di Tempat yang Ramai

Bagi ekstrovert, suasana ramai sering kali menjadi sumber energi positif. Kamu bisa mengunjungi kafe, taman kota, pusat kuliner, atau ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat.

Tak harus selalu bersama teman dekat, terkadang bertemu orang baru dan mengobrol ringan justru bisa membuat suasana malam menjadi lebih menyenangkan.

2. Ikut Komunitas atau Event Lokal

Saat ini banyak komunitas yang rutin mengadakan kegiatan di akhir pekan, mulai dari komunitas olahraga, fotografi, musik, hingga pecinta hewan.

Selain menambah teman, mengikuti kegiatan komunitas juga bisa membuka peluang relasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan sosial maupun karier.

3. Ajak Teman Keliling Kota Tanpa Tujuan

Terkadang aktivitas paling menyenangkan justru tidak membutuhkan rencana yang rumit. Cukup mengajak beberapa teman berkeliling kota, mencari kuliner baru, atau menikmati suasana malam sambil berbincang santai.

Aktivitas spontan seperti ini sering kali menghasilkan pengalaman yang lebih berkesan dibanding agenda yang terlalu terjadwal.

4. Coba Tantangan Baru yang Belum Pernah Dilakukan

Kaum ekstrovert umumnya menyukai pengalaman baru. Manfaatkan malam Minggu untuk mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti karaoke, bowling, bermain biliar, mengikuti kelas dance, atau menghadiri pertunjukan seni.

Pengalaman baru dapat memicu semangat sekaligus menghilangkan rasa jenuh yang muncul akibat rutinitas.

5. Jadi Relawan atau Ikut Kegiatan Sosial

Jika ingin malam Minggu yang lebih bermakna, kamu bisa bergabung dengan kegiatan sosial atau menjadi relawan dalam berbagai program kemanusiaan dan lingkungan.

Selain memperluas jaringan pertemanan, kegiatan sosial juga memberikan kepuasan batin karena dapat membantu orang lain.***

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri kegiatan Apresiasi Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Bale Gede Pakuan, Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jabar menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta dengan total nilai manfaat mencapai Rp49,3 miliar.

KDM, sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi, mengatakan program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja, contohnya pekerja bangunan yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan keluarganya menerima santunan sebesar Rp42 juta.

"Saya ketemu lagi sama Bapak yang mengalami kecelakaan dilindas kontainer, biaya rumah sakitnya Rp442 juta dibayar semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan tidak bekerja, Rp1 juta per bulan," ujar KDM dalam siaran pers Pemprov Jabar, dikutip Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kisah-kisah tersebut menjadi bukti bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja saat menghadapi risiko kerja.

Pemprov Jabar akan terus menambah jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

"Misalnya tahun ini kita satu juta, mudah-mudahan ke depan bisa dua juta atau tiga juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta," katanya.

KDM juga meyakini bahwa perlindungan yang semakin luas bagi pekerja rentan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

"Nah kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan TNI, polisi, karyawan BUMN, ASN, karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat," katanya.

Ia menegaskan perluasan kepesertaan akan difokuskan pada sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kalau BPJS Kesehatan sudah menjadi kewajiban Undang-undang. Yang belum menjadi kewajiban undang-undang kan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami akan garap yang belum menjadi kewajiban undang-undang," tegas KDM.

Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengapresiasi langkah Pemprov Jabar dalam memperluas Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Menurutnya, program yang dijalankan Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan pekerja informal, termasuk melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

"Kami terus berkolaborasi dan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan di daerah untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk melalui subsidi dari pemerintah daerah," katanya.

Harjono optimistis praktik baik yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dapat direplikasi di berbagai daerah sehingga semakin banyak pekerja Indonesia yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Menurutnya, sejumlah persoalan pertanahan yang kerap mencuat di Kota Depok sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Banyak kasus bahkan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai pihak yang sama-sama mengklaim memiliki hak atas tanah.

Salah satu contoh yang disorot adalah persoalan lahan di kawasan UIII. Ia menegaskan bahwa dari sisi administrasi pertanahan, proses pendataan dan penetapan hak atas lahan tersebut telah selesai dilakukan.

^{Kakan BPN Kota Depok, Budi Jaya befoto dengan para wartawan seusai forum diskusi soalan sertifikasi pertanahan pelbagai capaian dan kendala, terutama PTSL di Kantor BPN Kota Depok, kawasan Grand Depok City (GDC), Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kamis (18/6/2026). [WAHANANWES.CO / BPN Kota Depok]}

“UIII itu sudah terbangun, dari data kami hak-haknya sudah terpisah-pisahkan dan berstatus hak pakai. Itu tidak terbantahkan. Jika masih ada pihak yang menyanggah, silakan menempuh jalur pengadilan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atau pengaduan. Namun, penyelesaian sengketa tetap harus mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku.

“Mekanisme hukum itu harus diutamakan. Aspirasi masyarakat, bahkan yang paling ekstrem sekalipun, akan kami tanggapi. Tetapi penyelesaiannya harus melalui koridor hukum,” katanya.

Selain kasus UIII, BPN juga pernah menghadapi persoalan yang sempat ramai terkait uji tayang dan keberadaan ratusan sertifikat yang telah terbit sebelum pembangunan UIII berlangsung. Menurutnya, BPN bersama tim terpadu turun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara hati-hati dan objektif.

Persoalan lain yang kerap menjadi sorotan publik adalah keberadaan warga yang menempati suatu bidang tanah, namun berdasarkan data pertanahan ternyata berada di atas aset negara, seperti setu atau aset pemerintah.

Kasus Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis menjadi salah satu contoh yang disebutnya sempat ramai dan menyeret nama BPN dalam berbagai tudingan.

“Kami pernah didatangi perwakilan warga Kampung Baru. Bahkan Pak KDM juga turun ke lapangan dan saya dampingi langsung. Faktanya, tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai pemerintah,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa dinamika pertanahan di Kota Depok memiliki tantangan tersendiri dibanding daerah lain yang pernah dipimpinnya.

“Dua tahun saya bertugas di Kota Bogor, situasinya berbeda. Saya akui, di Depok ini lebih seru karena persoalannya sangat kompleks,” katanya.

Dalam menghadapi berbagai tudingan maupun isu yang viral di media sosial, BPN memilih mengedepankan verifikasi data dibanding memberikan respons emosional.

“Sekarang ada istilah no viral, no justice. Tapi kami tidak mudah terpancing. Pegangan kami adalah data. Kalau sesuatu tidak terbukti lalu diviralkan, yang dirugikan justru banyak orang,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat memahami bahwa sengketa kepemilikan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak yang bersengketa, bukan memaksa BPN menerbitkan sertifikat atas lahan yang status hukumnya belum jelas.

“Kalau tanahnya sengketa, selesaikan dulu sengketanya dengan pihak yang mengklaim. Jangan BPN ditarik-tarik untuk terlibat. Kami tidak dapat memproses sertifikat jika objeknya teridentifikasi sebagai aset pemerintah, aset negara, atau milik pihak lain,” ujarnya.

Menurutnya, kehati-hatian tersebut penting karena setiap penerbitan sertifikat memiliki konsekuensi hukum yang besar.

“Jangan sampai masyarakat senang karena mendapat sertifikat, tetapi kepala kantor BPN justru berurusan dengan hukum karena menerbitkan sertifikat diatas aset negara,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak kalangan media untuk menyampaikan informasi pertanahan secara berimbang dan berdasarkan fakta.

“Saya berharap jurnalis objektif dan fair dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. BPN tidak berpihak kepada siapa pun, kami hanya berpihak kepada aturan dan peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Persoalan Target PTSL Terblokir

Terkait pelaksanaan PTSL, Kepala BPN Depok menjelaskan bahwa Kota Depok memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain karena sebelumnya telah memperoleh anggaran negara untuk kegiatan pemetaan dan perbaikan data pertanahan secara menyeluruh.

Program tersebut membuat sejumlah wilayah sebenarnya sudah pernah dilakukan pengukuran, sehingga dalam pelaksanaan PTSL berikutnya hanya tinggal ditindaklanjuti ke tahap penerbitan sertifikat.

Namun demikian, pelaksanaan PTSL tetap menghadapi berbagai hambatan. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya BPN Kota Depok memperoleh target sekitar 3.000 bidang tanah untuk disertifikasi.

Akibat pemblokiran tersebut, sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan PTSL tidak dapat digunakan dan akhirnya dikembalikan ke kas negara.

“Sisanya diblokir dan anggarannya kembali ke negara,” pungkasnya.

[Redaktur: Teuku Agam Jroh]

Dalam kesempatan tersebut, Budi Jaya menegaskan bahwa BPN tidak menutupi berbagai persoalan maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pertanahan, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Kami hanya ingin menyampaikan upaya-upaya yang sudah kami lakukan di Kota Depok. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Apa yang kami sampaikan disini juga kami sampaikan langsung kepada masyarakat di berbagai forum," ujar Budi Jaya.

Di hadapan awak media, Budi memaparkan berbagai langkah yang dilakukan untuk merapikan data pertanahan dan mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala, ia memastikan semangat jajarannya tidak pernah surut.

"Apakah kami mulai patah semangat? Tidak. Kami tetap semangat. Tidak ada kamus bagi kami untuk berhenti melayani masyarakat," tegasnya.

Menurut Budi, tidak semua wilayah di Kota Depok dapat langsung masuk dalam program PTSL. Hal itu bergantung pada penetapan lokasi yang telah ditentukan sejak awal program berjalan. Ia mencontohkan adanya permintaan warga di sejumlah wilayah yang tidak dapat dilayani melalui skema PTSL karena tidak pernah tercatat sebagai lokasi program sejak tahun 2017 hingga 2025.

"Jangan sampai muncul anggapan masyarakat dianaktirikan. Tidak ada yang kami anak tirikan. Kami bahkan bersedia melakukan pengukuran tanpa dipungut biaya demi membantu masyarakat," katanya.

Budi menjelaskan, pada tahun 2026 BPN Kota Depok mendapat target penyelesaian 6.000 bidang tanah melalui program PTSL. Namun akibat kebijakan efisiensi anggaran, sebanyak 2.000 bidang masih dalam status blokir anggaran sehingga saat ini hanya 4.000 bidang yang dapat dikerjakan.

Meski demikian, ia optimistis target tersebut dapat bertambah apabila realisasi program berjalan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerjaan PTSL saat ini merupakan penyelesaian K3 Backlog, yakni bidang tanah yang sebelumnya telah diukur tetapi belum dapat diterbitkan sertifikat karena berbagai kendala.

Kendala tersebut antara lain dokumen persyaratan yang belum lengkap, sengketa lahan, hingga status tanah yang ternyata masih menjadi aset Pemerintah Kota Depok atau instansi lainnya.

"Kalau tanahnya masih bersengketa atau statusnya belum jelas, tentu bukan BPN yang bisa menyelesaikannya sendiri. Masyarakat harus menyelesaikan persoalan hukumnya terlebih dahulu dengan pihak terkait," jelasnya.

Budi berharap kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai mekanisme PTSL sehingga tidak muncul kesalahpahaman terkait pelayanan pertanahan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya kualitas data pertanahan sebagai fondasi penyelesaian berbagai persoalan tanah di masa depan.

"Kalau data pertanahan semakin baik dan berkualitas, saya yakin konflik pertanahan di Kota Depok akan semakin berkurang dan masyarakat akan semakin nyaman," ujarnya.

Introspeksi atas Kritik Publik

Budi Jaya tidak menampik bahwa institusi BPN di berbagai daerah, termasuk Kota Depok, kerap menjadi sasaran kritik masyarakat terkait pelayanan pertanahan. Menurutnya, kritik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya untuk terus berbenah.

"Saya akui beberapa waktu lalu persoalan pertanahan di Kota Depok cukup sering viral. Namun kami tidak marah. Kami memilih introspeksi dan memperbaiki pelayanan yang masih kurang," kata Budi.

Ia menilai situasi pelayanan pertanahan di Kota Depok saat ini relatif lebih kondusif dibandingkan sebelumnya. Hal itu terlihat dari berkurangnya pemberitaan bernada negatif serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPN.

"Kami berterima kasih kepada rekan-rekan jurnalis yang menyampaikan informasi secara objektif sehingga menjadi masukan bagi kami dalam mengedukasi masyarakat," tuturnya.

Dukung Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur

Selain fokus pada pelayanan sertifikasi tanah, BPN Kota Depok juga berkomitmen mendukung percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Salah satu proyek yang mendapat perhatian adalah pelebaran Jalan Simpang Parung Bingung hingga Jalan Engram di wilayah Sawangan.

Budi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok agar proses pengadaan tanah dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Banyak Aduan Berasal dari Persyaratan yang Belum Lengkap

Budi menambahkan, sebagian besar pengaduan masyarakat terkait penerbitan sertifikat sebenarnya berasal dari belum lengkapnya dokumen yang menjadi persyaratan wajib mareka.

"Ada oknum yang menggiring opini seolah-olah BPN tidak peduli. Padahal ketika dicek, umumnya dokumen yang dipersyaratkan memang belum lengkap. Kalau dipaksakan terbit sertifikatnya, justru berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tegasnya.

Ia juga menjelaskan sejumlah layanan prioritas yang telah dijalankan BPN, seperti pengecekan sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), layanan Roya, hingga peralihan hak melalui jual beli, hibah maupun waris.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) untuk layanan peralihan hak ditetapkan selama lima hari kerja. Namun apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan berkas tersusun rapi, proses penyelesaian dapat berlangsung lebih cepat.

"Kami terus membangun fondasi pelayanan yang lebih baik. Jika seluruh persyaratan sudah lengkap dan benar, tentu prosesnya bisa lebih cepat dari SOP yang ditetapkan," pungkasnya.

[Redaktur: Teunku Agam Jroh]

Pada kesempatan itu, Erwan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan WIITEX 2026, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, mitra, pelaku usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut Erwan, WIITEX bukan sekadar ajang pameran, melainkan ruang strategis yang mempertemukan potensi unggulan daerah dengan peluang pasar yang lebih luas.

"WIITEX 2026 mengusung tema 'The Golden Belt of Java: Coffee, Tea and Cocoa for the Future.' Tema ini sangat relevan dengan arah pengembangan ekonomi Jawa Barat karena perdagangan masa depan tidak hanya bertumpu pada volume, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah komoditas unggulan," ujar Wagub Erwan, dikutip Senin (15/6/2026).

Erwan Setiawan menegaskan bahwa, kopi, teh, dan kakao merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangannya perlu terus didorong melalui inovasi, hilirisasi, penguatan merek, serta perluasan akses pasar.

Erwan juga mengapresiasi berbagai rangkaian kegiatan yang digelar selama WIITEX 2026, mulai dari workshop pengolahan kakao bean-to-bar lelang komoditas unggulan, hingga gelar wicara mengenai perdagangan berkelanjutan.

"Ini menunjukkan bahwa WIITEX 2026 tidak hanya berbicara tentang promosi, tetapi juga edukasi, jejaring, dan masa depan perdagangan yang lebih cerdas serta berdaya saing," katanya.

Di tengah dinamika ekonomi global, Erwan menilai Jawa Barat harus terus tampil sebagai daerah yang tangguh, adaptif, dan inovatif. Menurutnya, kegiatan seperti WIITEX menjadi salah satu sarana untuk memperkuat ekspor, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk unggulan Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, Erwan mendorong pengembangan komoditas kakao di Jawa Barat agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor yang masih digunakan sejumlah industri pengolahan cokelat.

"Jawa Barat memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan kakao. Saya berharap ke depan kita mampu memproduksi bahan baku sendiri sehingga tidak terlalu bergantung pada impor, terlebih saat nilai tukar berfluktuasi," ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan kakao dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan-lahan potensial, termasuk lahan milik Perhutani dan lahan tidur milik masyarakat yang selama ini belum produktif.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani melaporkan bahwa selama tiga hari penyelenggaraan WIITEX 2026, transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp25,09 miliar atau setara 1,4 juta dolar Amerika Serikat.

Nilai tersebut berasal dari transaksi ekspor, business matching, serta lelang komoditas unggulan yang digelar selama pameran berlangsung.

"Total transaksi yang berhasil dicatat selama tiga hari penyelenggaraan mencapai Rp25,09 miliar atau sekitar 1,4 juta USD. Ini merupakan gabungan dari kegiatan ekspor, business matching, dan lelang komoditas," kata Nining.

Menurutnya, salah satu komoditas yang paling diminati dalam lelang adalah teh premium Jawa Barat yang memiliki kualitas tinggi dan banyak digunakan sebagai bahan blending maupun produk hilir bernilai tambah.

"Teh premium Jawa Barat mendapat respons yang sangat baik. Tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga diminati pasar ekspor dari berbagai negara," ujarnya.

Nining menjelaskan, minat pembeli internasional terhadap komoditas unggulan Jawa Barat juga terus meningkat. Awalnya terdapat perwakilan dari 11 negara yang terdaftar mengikuti business matching, namun jumlah tersebut bertambah menjadi 14 negara selama pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, sekitar 80 pembeli dan penjual turut berpartisipasi secara hybrid, baik secara daring maupun luring.

Menurut Nining, WIITEX berhasil menjadi wadah yang efektif untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli, penjual, dan eksportir dari berbagai negara.

"Mereka dapat menemukan berbagai komoditas unggulan yang telah melalui proses kurasi kualitas dan kuantitas sehingga memberikan keyakinan untuk melanjutkan kerja sama bisnis," katanya.

Ia optimistis penyelenggaraan WIITEX akan semakin memperkuat ekspansi pasar produk unggulan Jawa Barat sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar mutu, keberlanjutan, serta preferensi pasar global yang kini semakin mengedepankan aspek kesehatan dan keberlanjutan.

Dengan berakhirnya WIITEX 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap jejaring bisnis yang terbangun, peluang perdagangan yang tercipta, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan industri, perdagangan, dan perekonomian Jawa Barat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Gangguan pengaliran tersebut bermula dari pekerjaan pemeliharaan berupa perbaikan jembatan pipa yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh perusahaan. Namun, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, petugas menemukan kebocoran pada pipa distribusi utama berdiameter 250 milimeter yang berada di jalur yang sama sehingga memerlukan penanganan darurat.

Situasi semakin kompleks ketika usai perbaikan pipa utama dilakukan, kembali ditemukan kebocoran lain pada pipa distribusi berdiameter 160 milimeter di titik berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemulihan layanan air bersih membutuhkan waktu lebih lama dari yang telah diperkirakan sebelumnya.

Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), M Olik Abdul Holik, mengatakan pihaknya sangat menyesalkan terjadinya gangguan layanan yang berdampak kepada pelanggan.

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang terdampak. Awalnya pekerjaan yang dilakukan hanya perbaikan jembatan pipa sesuai rencana sebagai bagian dari pemeliharaan. Namun setelah pekerjaan selesai, ditemukan kebocoran pada pipa utama berdiameter 250 milimeter. Setelah penanganan selesai, kembali ditemukan kebocoran pada pipa berdiameter 160 milimeter. Ini merupakan rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun dan tentu tidak kami inginkan,” ujar Olik, Kamis (11/6/2026).

Selama proses perbaikan berlangsung dan pengaliran air harus dihentikan sementara, Tirta Asasta mengerahkan sejumlah armada mobil tangki air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Distribusi air dilakukan secara gratis ke berbagai titik layanan guna mengurangi dampak gangguan terhadap aktivitas warga.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, perusahaan juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jaringan perpipaan yang ada. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan lebih dini sehingga gangguan serupa dapat dicegah.

“Kami dan jajaran operasional sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jaringan perpipaan yang ada. Langkah ini penting agar potensi gangguan dapat diantisipasi lebih dini dan pelayanan kepada masyarakat tidak kembali terganggu,” tambah Olik.

Tirta Asasta Depok turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kesabaran, pengertian, dan dukungan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Perusahaan memastikan upaya pemulihan layanan terus dilakukan agar distribusi air bersih dapat kembali normal dan melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Penangkapan ini saat patroli yang digencarkan Samapta Polsek Beji dalam pengamanan ketertiban masyarakat. 

Kapolsek Beji, Kompol Antonius mengatakan sekira pukul 23.00 WIB, anggota Polsek Beji menerima laporan dari saluran khusus Polri 110 bahwa terjadi tawuran sekitar SPBU Beji.  

"Anggota patroli langsung menuju TKP dibantu warga mengamankan pelaku tawuran yang sudah kabur kocar-kacir. Ada yang berupaya kabur ke gang sempit namun berhasil diamankan," ujar Antonius didampingi Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Ahmad Lailatul.

Untuk pengembangan siapa saja pelaku tawuran mengambil keterangan dari dua pelaku yang berhasil ditangkap terlebih dahulu. Kemudian, berhasil kembali menangkap kelima pelaku lain yang masing-masing dijemput ke rumah.

"Total pelaku ada 7 orang. Berdasarkan pendalaman anggota, 2 orang yang mengetahui tempat disembunyikan senjata tajam di rumah kosong daerah Pancoran Mas. Sedangkan yang 5 orang lainnya hanya ikutan saja diajak mau tawuran," ungkapnya.

Lebih lanjut, Antonius menambahkan, telah mendirikan pos pantau cegah tawuran di titik rawan sebagai bentuk antisipasi tawuran.

"Dua titik pos pantau anti tawuran kita dirikan di Tanah Baru perbatasan Jagakarsa Jakarta Selatan dan di Jalan Palakali, Kukusan Beji. Terhadap anggota yang menempati pos pantau dapat mencegah aksi tawuran," sebutnya.

Ditambahkan oleh Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Ahmad Lailatul, diakui oleh pelaku tawuran tempat disembunyikan senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran, disimpan dalam rumah.

"Dari dalam rumah kosong tersebut anggota kami berhasil menyita barang bukti sebanyak lima buah senjata tajam, dan satu batang tongkat golf. Rencana senjata tajam dan tongkat golf yang disita petugas akan dipergunakan untuk tawuran," tuturnya.

Pelaku tawuran ini membeli dan memiliki senjata tajam bermotif menyasar anak-anak yang sedang nongkrong di jalanan. Lanjut Lailatul, Polsek rencanakan memanggil guru dan orang tua tangkapan dengan syarat membuat surat pernyataan tak akan mengulangi perbuatan serupa.

"Bagi para pelaku kami berikan pembinaan dengan memanggil guru, orang tua, dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa kedua kalinya. Dua pelaku berstatus pelajar SMA dan lima lagi masih SMP. Sedangkan untuk barang bukti berupa lima buah senjata tajam dan satu stik golf disita petugas," tutupnya.

[Redaktur: Teunku Isnaini Raseukiy]

Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memeroleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan,sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja.

"Melalui sertifikasi kompetensi, peserta memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan yang telah mereka bangun selama mengikuti program MagangHub. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Darmawansyah dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).

Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensi yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, sertifikat kompetensi dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja.

Untuk mengikuti sertifikasi, peserta terlebih dahulu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, antara lain foto, bukti persyaratan dasar, portofolio magang, serta dokumen pendukung lainnya apabila tersedia.

Setelah itu, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), skema sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan jadwal asesmen. Pendaftaran yang telah masuk akan melalui proses validasi sebelum peserta mengikuti asesmen kompetensi yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 22 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi yang diikuti.

Sertifikat tersebut dapat diunduh secara elektronik melalui sistem yang telah terintegrasi paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi ditetapkan.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta Magang Nasional Tahap 2 dapat diakses melalui platform resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui kanal resmi Pemprov Jabar, dikutip Sabtu (6/6/2026) menegaskan bahwa tidak ada pemotongan atau pengurangan skor secara sepihak. Perubahan angka yang terjadi di web SPMB Maung merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan update (pemutakhiran) data riil agar seluruh penilaian mutlak berbasis pada aturan hukum yang berlaku.

Aturan hukum tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 27274/HK.02.03/SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Manusia Unggul pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026/2027 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2026.

Perlu dipahami bahwa status nilai yang tercantum pada website saat ini masih bersifat "sementara". Sistem secara otomatis terus melakukan verifikasi ulang guna mencocokkan input pendaftaran awal dengan dokumen sertifikat fisik, khususnya untuk mendeteksi kesesuaian klasifikasi bobot prestasi berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut.

Sebagai bentuk keterbukaan, kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan beberapa hasil analisis dan temuan kasus penyesuaian data yang saat ini terjadi di lapangan.

Kasus pertama terjadi pada kategori prestasi Taekwondo. Calon murid baru dengan prestasi Juara Beregu Harapan Nasional di luar Kementerian, pada awalnya mendapatkan skor input sebesar 310 yang merupakan bobot untuk juara beregu harapan nasional di dalam kementerian dengan perhitungan bobot 60% menjadi 186 sehingga memunculkan skor tampil sementara sebesar 373,6. Saat ini, sistem telah meng-update data tersebut ke skor yang seharusnya sesuai aturan Keputusan Gubernur, yaitu sebesar 275 untuk kategori Tunggal Juara 1 Nasional di luar Kementerian dengan perhitungan bobot 60% menjadi 165. Sehingga, skor akhir yang tampil berubah menjadi 302,6. Perubahan ini murni merupakan penyesuaian ke hak skor yang sebenarnya, bukan pemotongan nilai.

Kasus kedua ditemukan pada kategori prestasi Pramuka Garuda. Skor awal yang terbaca oleh sistem adalah sebesar 310 yang mengacu pada nilai juara beregu harapan nasional dengan perhitungan bobot 60% sebesar 186. Setelah dilakukan verifikasi dokumen pendukung, panitia melakukan penyesuaian agar nilai tersebut sinkron dengan ketentuan Keputusan Gubernur, dimana prestasi Pramuka Garuda tersebut seharusnya mendapatkan skor sebesar 275 sebagai Juara 1 Nasional kategori tunggal dengan perhitungan bobot 60% menjadi 165.

Kasus ketiga kategori kepengurusan Ketua OSIS. Pada awalnya, sistem membaca skor pendaftar sebesar 305 dengan bobot 60% menghasilkan nilai 183 sehingga memunculkan total skor sementara sebesar 377,6. Setelah dilakukan verifikasi, skor disesuaikan menjadi 220 berdasarkan aturan Keputusan Gubernur untuk kategori Juara 1 Provinsi di luar Kementerian dengan bobot 60% menghasilkan nilai 132 sehingga total skor akhir berubah menjadi 326,24.

Perubahan peringkat atau ranking yang terjadi pada papan skor sementara saat ini merupakan dampak dari pengembalian hak skor para pendaftar ke angka yang sah dan valid sesuai regulasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wajib melakukan koreksi ini demi menegakkan rasa keadilan bagi seluruh pendaftar lain. Sehingga, tidak ada satu pun calon murid yang dirugikan oleh kesalahan pembacaan sistem ataupun kekeliruan input di awal pendaftaran.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat timbul selama proses sinkronisasi sistem ini berjalan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh calon murid baru beserta orang tua atau wali murid agar tetap tenang dan terus memantau pemutakhiran data resmi secara berkala melalui saluran informasi resmi. Penentuan kelulusan menjadi kewenangan sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan guru sesuai Juklak SPMB Manusia Unggul.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi yang bersih, jujur, transparan, serta patuh pada payung hukum Keputusan Gubernur.

[Redaktur: Mega Puspita]

Peluncuran layanan unggulan tersebut menjadi sinyal kuat transformasi RSUI dalam memperkuat posisi sebagai rumah sakit pendidikan yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga pendidikan, riset, dan inovasi kesehatan berbasis multidisiplin.

Melalui New Center of Excellence, RSUI menghadirkan konsep pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, serta berorientasi pada keselamatan pasien dengan dukungan tenaga medis profesional dan teknologi modern.

Manajer Pelayanan Medis RSUI, Natasya Claresta Viano, menegaskan bahwa pengembangan Center of Excellence merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

“Melalui Center of Excellence, RSUI menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dengan dukungan tenaga medis multidisiplin dan fasilitas yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Natasya dalam lepasan pers oleh Direktorat PR RSUI, Jalan Prof Dr Bahder Djohan, Kampus UI Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (4/t5/202y6), Kamis (4/5/2026), 

Langkah ekspansi layanan tersebut mencakup berbagai bidang spesialistik dan subspesialistik yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pada layanan unggulan anak misalnya, RSUI menghadirkan penanganan komprehensif mulai dari pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, hingga penanganan penyakit kompleks yang didukung berbagai subspesialis seperti hematologi onkologi anak, neurologi, nefrologi, hingga pediatri gawat darurat.

Sementara itu, layanan obstetri dan ginekologi diperkuat melalui penanganan menyeluruh mulai dari kebidanan, fertilitas, gangguan hormonal, hingga penanganan kanker ginekologi. Tak hanya itu, layanan neurologi juga menjadi salah satu fokus utama. Berbagai gangguan seperti stroke, vertigo, nyeri kepala, infeksi saraf, gangguan kognitif hingga kasus neurokritikal kini ditangani melalui pendekatan terpadu lintas disiplin.

Pada sektor jantung dan pembuluh darah, RSUI menghadirkan pelayanan mulai dari pencegahan, diagnosis, tindakan intervensi hingga rehabilitasi dengan dukungan fasilitas modern seperti ICCU, treadmill test, hingga ekokardiografi.

RSUI juga memperkuat layanan orthopedi dan traumatologi yang menangani berbagai gangguan muskuloskeletal, cedera olahraga, kelainan tulang belakang, hingga tumor tulang dengan pendekatan minimal invasif.

Di sektor kesehatan gigi dan mulut, layanan spesialis hingga subspesialis kini diperluas untuk menangani kasus-kasus kompleks mulai dari trauma rahang, perawatan saluran akar, penyakit mulut, hingga radiodiagnostik.

Sedangkan layanan urologi difokuskan untuk menangani gangguan saluran kemih dan reproduksi pria, termasuk batu saluran kemih, infertilitas, gangguan prostat, hingga fungsi seksual dengan dukungan teknologi modern.

Peluncuran New Center of Excellence menjadi langkah lanjutan RSUI dalam memperkuat sistem layanan kesehatan yang terintegrasi, sekaligus mempertegas ambisi rumah sakit tersebut untuk menghadirkan pelayanan berbasis kebutuhan pasien di tengah meningkatnya tuntutan layanan kesehatan modern.

[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]

DEPOK.WAHANANEWS.CO, Sukmajaya — Ancaman kejahatan jalanan yang kerap menghantui masyarakat pada malam hingga dini hari membuat aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan. Untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal, Tim Patroli Perintis Presisi (TPPP) Polres Metro Depok kini semakin intensif berpatroli rutin di sejumlah titik rawan.

Langkah preventif tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan rasa aman sekaligus menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guankamtibmas) yang kerap muncul saat aktivitas warga mulai berkurang.

Patroli menyasar berbagai lokasi yang dianggap rawan, mulai dari jalan protokol, kawasan permukiman, hingga gang-gang minim penerangan yang dinilai berpotensi menjadi lokasi aksi kriminal. Fokus pengawasan dilakukan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), aksi tawuran remaja, hingga balap liar.

^{Apel pasukan Tim Presisi Polres Metro Kota Depok (PMKD) untuk  berpatroli rutin antisipasi  guankamtibmas, Rabu (27/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Humas PMKD]}

Kasat Samapta Polres Metro Depok menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan pada jam-jam rawan menjadi salah satu langkah efektif untuk menekan angka kriminalitas.

"Kami memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadi gangguan kamtibmas. Patroli malam ini bukan sekadar lewat, tetapi juga melakukan pemeriksaan preventif terhadap kerumunan pemuda yang mencurigakan serta memberikan peringatan kamtibmas kepada warga," ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Tidak sekadar berkeliling, personel patroli juga bergerak dinamis menyusuri berbagai titik yang dinilai rawan. Bahkan, petugas turut menyempatkan berdialog dengan petugas keamanan lingkungan maupun warga yang sedang menjalankan ronda malam guna menyerap informasi langsung terkait kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Kehadiran polisi di lapangan pada waktu-waktu rawan diharapkan mampu menciptakan efek cegah terhadap potensi pelaku kejahatan sekaligus memperkuat rasa aman di tengah masyarakat.

Hingga patroli berakhir menjelang dini hari, situasi di wilayah hukum Polres Metro Depok terpantau relatif aman dan kondusif. Meski demikian, kepolisian tetap mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap potensi gangguan keamanan.

"Kami ajak masyarakat untuk tetap waspada, menghindari aktivitas malam yang tidak mendesak, serta segera melapor melalui layanan 110 apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar," tegasnya.

Dengan patroli yang semakin diperketat, aparat berharap ruang gerak pelaku kriminal semakin sempit dan keamanan masyarakat tetap terjaga saat malam hingga dini hari.

[Teunku Isnain Raseukiy]

Operasi yang dipimpin langsung oleh Ipda IK Suwinta itu menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Depok. Fokus utama razia meliputi aksi Curat, Curas, dan Curanmor (3C), geng motor, balap liar, hingga potensi tawuran yang kerap meresahkan masyarakat.

Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh personel lebih dulu mengikuti apel kesiapan guna menerima arahan teknis pelaksanaan patroli malam. Dalam arahannya, Ipda IK Suwinta meminta seluruh anggota bertindak profesional, humanis, namun tetap tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum.

“Pelaksanaan patroli dan razia stasioner dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terhadap aksi begal dan tawuran. Pemeriksaan barang bawaan juga diwajibkan saling back up sesama personel dan dilakukan secara humanis,” tegas Ipda IK Suwinta.

Patroli malam tersebut dilakukan dengan menyisir sepanjang Jalan Margonda Raya hingga kawasan Grand Depok City (GDC). Sejumlah pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas.

Razia ini, polisi mendapati beberapa pengendara tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Meski demikian, aparat memastikan tidak ditemukan senjata tajam, narkotika, maupun benda berbahaya lainnya yang berpotensi digunakan untuk tindak kriminal.

Ipda IK Suwinta menegaskan, patroli malam akan terus digelar secara rutin sebagai bentuk tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya demi menjaga stabilitas keamanan di Kota Depok.

“Sesusai perintah Bapak Kapolda Metro Jaya, kegiatan ini akan terus dilakukan setiap malam. Tentunya hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Depok dari ancaman kejahatan malam hari, terutama aksi begal,” pungkasnya.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, bersama para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok sebagai bentuk komitmen membangun budaya peduli lingkungan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan asri.

Dalam kegiatan itu, Kapolres juga menyerahkan alat kebersihan secara simbolis kepada perwakilan personel. Penyerahan tersebut menjadi simbol dimulainya gerakan nyata menjaga kebersihan lingkungan di internal kepolisian.

Kombes Pol Abdul Waras menegaskan, program Jaga Jakarta Bersih dan Asri merupakan tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya terkait gerakan pilah sampah di lingkungan kepolisian.

“Pagi hari ini jajaran Polres Metro Depok melaksanakan apel pencanangan pilah sampah yang merupakan tindak lanjut daripada perintah Bapak Kapolda,” ujar Abdul Waras di hadapan peserta apel.

^{Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Wadas sedang menyerahkan perangkat kebersihan dalam giat Pencanangan Jaga Jakarta Bersih dan Asri yang digelar di Lapangan Mapolres Depok Sementara di Gedung Apartemen Zamzam, Sabtu pagi(23/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Humas PMKD]}

Menurutnya, gerakan tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremoni semata. Ia ingin budaya menjaga kebersihan menjadi kebiasaan baru yang dijalankan secara disiplin dan berkelanjutan oleh seluruh personel.

Usai apel, ratusan anggota Polres Metro Depok langsung bergerak melakukan aksi bersih-bersih dan penataan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. Langkah itu menjadi implementasi nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus contoh bagi masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan program, Polres Metro Depok juga telah menyediakan tempat sampah terpilah berdasarkan jenisnya, mulai dari sampah organik, nonorganik hingga limbah B3. Fasilitas tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran seluruh personel untuk disiplin memilah sampah sejak dari lingkungan kerja.

Kapolres Metro Depok mengingatkan bahwa persoalan sampah kerap dianggap sepele, padahal dapat menjadi ancaman serius apabila tidak dikelola dengan baik.

“Persoalan sampah ini terlihat sederhana, tetapi kalau tidak kita kelola dengan baik, benar, konsisten, dan berkelanjutan, maka ini akan menjadi masalah besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Waras menekankan bahwa Polri ingin terus hadir dengan pendekatan humanis di tengah masyarakat, bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga aktif membangun kepedulian terhadap lingkungan.

“Polri ingin terus hadir dengan wajah yang humanis, tidak hanya dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan. Semangat Jaga Jakarta harus dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan,” pungkasnya.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Harkitnas ke-118 ini mengusung "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara".

Amanat Meutya Hafid bagi seluruh masyarakat adalah menjadikan momentum Harkitnas ini untuk mewujudkan generasi hebat Indonesia di kancah mendunia.

“Peringatan Harkitnas tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat untuk terus membangun bangsa melalui peningkatan kualitas generasi penerus,” ujar Supian mengutip Meutya.

^{Wali Kota Depok, Supian Suri saat resmikan layanan 6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterapkan oleh Posyandu Teratai RW 04 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.l, Rabu (20/5/2026).}

Setelah upacara ini, Supian Suri melanjutkan sejumlah agenda kerja lainnya. Diantaranya, seirama dengan arahan Meutya Hafid, meresmikan layanan 6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterapkan oleh Posyandu Teratai RW 04 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.

“Transformasi enam standar layanan pada posyandu merupakan langkah strategis untuk mewujudkan generasi hebat, sehat, dan berkualitas di masa hadapan,” tegas Suri.

Sebut Suri, Pemkot Depok terus berupaya semua posyandu menjadi pusat peningkatan layanan dasar yang lebih efektif.

“Peran posyandu kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melainkan telah menjadi pusat integrasi berbagai layanan masyarakat,” tambanya.

Suri menghubungkan dengan realitas banyak anak putus sekolah di Kota Depok, sehingga ia  harapkan kader posyandu dapat membantu pemerintah mendata anak-anak yang tidak terfasilitasi akses pendidikannya.

Menurutnya, mewujudkan generasi yang sehat juga bukan hanya soal fisik kesehatan yang baik, tetapi juga ditopang dengan memiliki rumah yang layak.

Melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota adalah wujud nyata pemerintah hadir untuk memperbaiki kualitas hidup warganya.

“Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain menjadi harapan penyempurnaan terhadap ikhtiar kita mewujudkan generasi yang hebat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat,” tutup Supian Suri.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Selama ini, banyak masyarakat menganggap air bening dari sumur adalah identik dengan air sehat. Padahal, air yang tampak bersih belum tentu terbebas dari kandungan berbahaya seperti bakteri Escherichia coli (E coli, nitrit, nitrat hingga logam berat yang dapat mengancam kesehatan dalam jangka panjang.

Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok, M Olik Abdul Holik mengatakan, laboratorium tersebut telah mengantongi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga hasil pengujiannya memiliki standar mutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

“Lebih dari sekadar fasilitas teknis, kehadiran laboratorium ini menjadi langkah nyata Tirta Asasta dalam memperluas peran—tidak hanya sebagai penyedia layanan air, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kualitas air yang digunakan sehari-hari,” ujar Olik dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, laboratorium ini didukung metode pengujian tervalidasi dan teknologi modern seperti Spektrofotometri UV-Vis yang mampu menganalisis sampel air secara akurat dan profesional.
Melalui layanan tersebut, masyarakat kini dapat menguji berbagai jenis air, mulai dari air tanah, air minum, hingga air permukaan seperti sungai dan danau. Paket pengujian pun disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga, pelaku usaha hingga instansi pemerintah.

“Kini, masyarakat tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang kualitas air yang mereka gunakan. Melalui layanan ini, berbagai jenis air dapat diuji, mulai dari air tanah, air minum, hingga air permukaan seperti sungai atau danau,” terang Olik.

Ia menegaskan, layanan laboratorium ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Depok melalui kepastian kualitas air yang digunakan sehari-hari.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan akses air, tetapi juga memiliki kepastian terhadap kualitasnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk hadir lebih dekat, memberikan rasa aman, dan memastikan setiap tetes air yang digunakan benar-benar memenuhi standar kesehatan,” tegasnya.

Selain memberi rasa aman bagi masyarakat, hasil pengujian laboratorium juga dinilai penting bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar regulasi, seperti Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 terkait kualitas air.

Adapun proses pengujian dibuat mudah dan transparan. Masyarakat cukup datang langsung ke Laboratorium Tirta Asasta Depok, mengisi formulir permohonan pengujian dengan melampirkan fotokopi KTP atau NPWP, lalu melakukan pembayaran secara non tunai melalui rekening resmi PT Tirta Asasta Depok.

Sampel air dapat diantar langsung atau diambil petugas laboratorium atas permintaan konsumen. Setelah proses pengujian selesai, hasil uji akan dikirim melalui email dan juga dapat diambil dalam bentuk fisik berupa Laporan Hasil Uji (LHU).

Tak hanya itu, masyarakat juga diberikan layanan konsultasi hasil pengujian maksimal lima hari kerja setelah sampel diterima laboratorium. Untuk informasi lebih lanjut, warga dapat menghubungi Laboratorium Tirta Asasta Depok melalui WhatsApp di 0857-1726-4771 (chat only).

Dengan dibukanya layanan ini, Tirta Asasta Depok berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas air semakin meningkat. Sebab, air yang aman bukan hanya yang terlihat jernih, tetapi yang telah teruji secara ilmiah.

Adapun alur pengujian sampel air dibuat mudah dan transparan, yakni secara datang langsung ke Laboratorium Tirta Asasta Depok
Mengisi formulir permintaan pengujian sampel (melampirkan fotokopi KTP /NPWP)
Formulir kemudian di verifikasi oleh petugas.

Pembayaran melalui rekening PT Tirta Asasta Depok (Cashless payment)
Penyerahan sampel air atau sampel dapat diambil oleh Petugas Laboratorium atas permintaan konsumen.

Proses pengujian sampel 
Hasil uji akan dikirimkan melalui email dan dapat diambil dalam bentuk fisik (Laporan Hasil Uji/LHU)

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Komitmen itu disampaikan langsung Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok, Kolonel Infanteri Ginanjar Wahyutomo saat menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok di Makodim 0508/Depok, Jalan Pramuka Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat sekaligus menjadi momentum strategis memperkuat hubungan antara aparat teritorial dengan insan pers sebagai mitra penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam keterangannya, Kolonel Ginanjar menilai pers memiliki kekuatan besar dalam membentuk suasana sosial di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi antara aparat dan insan pers dinilai menjadi kunci menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk maraknya penyebaran hoaks dan informasi provokatif.

“Pers memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah. Kami mengajak seluruh insan pers untuk terus bersinergi bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Kota Depok,” tegas Ginanjar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini dinilai aktif membantu menyampaikan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Menurutnya, kerja sama yang solid antara TNI dan pers harus terus diperkuat agar potensi gangguan sosial dapat dicegah sejak dini.

Tak hanya itu, Dandim menyoroti pentingnya menghadirkan pemberitaan yang edukatif, berimbang, dan menyejukkan di tengah banjir informasi digital yang kerap memicu keresahan publik.

“Kami berharap pers dapat terus menyajikan pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan mampu memperkuat persatuan masyarakat di tengah keberagaman Kota Depok,” ujarnya.

Kodim 0508/Depok sendiri disebut terus membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk media massa, guna mendukung program pembinaan teritorial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, hingga keterbukaan informasi pembangunan kepada publik.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyambut positif ajakan sinergi yang disampaikan jajaran Kodim 0508/Depok. Menurutnya, kolaborasi antara TNI dan insan pers sangat penting untuk menangkal penyebaran informasi palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Sinergi antara TNI dan insan pers sangat penting dalam menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat memicu keresahan publik. Pers harus tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat,” kata Rusdy.

Rusdy menambahkan, tantangan media saat ini semakin berat seiring masifnya arus informasi di media sosial. Karena itu, media massa dituntut tetap menjaga profesionalisme dengan menghadirkan informasi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pers bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga persatuan dan menciptakan suasana harmonis di tengah masyarakat yang heterogen seperti Kota Depok.

Audiensi tersebut ditutup dengan semangat memperkuat koordinasi dan komunikasi antara TNI dan insan media demi menghadapi berbagai tantangan sosial di era keterbukaan informasi. Melalui sinergi lintas elemen, Kota Depok diharapkan tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Disebutkan Kasat Resnarkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Aruan dari operasi pengungkapan, petugas turut menyita barang bukti sebanyak 12.314 butir obat daftar G yang diduga diperjualbelikan secara ilegal tanpa resep dokter.

“Polres Metro Depok serius dan berkomitmen untuk memberantas peredaran obat daftar G yang dinilai sangat meresahkan masyarakat, khususnya kalangan remaja. Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara ilegal,” ujar Kompol Yefta Aruan dalam lepasan pers yang disampaikan Bidang Humas Polres Metro Depok, Senin (18/5/2026).

Lanjut Aruan,pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Metro Depok dalam menjaga situasi kamtibmas serta melindungi generasi muda dari penyalahgunaan obat-obatan berbahaya.

Selain penindakan hukum, Satresnarkoba Polres Metro Depok juga terus mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat daftar G.

Polres Metro Depok mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang di lingkungan sekitar.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Literasi, buzzer ‘pendengung’ politik umumnya merujuk pada dua hal yakni individu atau kelompok medsosnet yang mempengaruhi opini publik. Gerombolan buzzer ini selalu mengagung-agungkan rezim penguasa dengan kalima servis yang menjilat atau disertai mengintimidasi kaum kritik kepada penguasa pemerintah.  

Sebagai wartawan senior dari Republika ia mengisahkan perjalan karirnya sedari era rezim Orde Baru dan Reformasi 1998. Ia sempat menceritakan telah lama bergaul dengan tokoh-tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari cikal Partai Keadilan (PK) yang berdiri di awal Reformasi.

“Saya dulu menyaksikan langsung lahirnya Partai Keadilan. Waktu itu saya di BPPT bersama Pak Nur Mahmudi Ismail dan Pak Habibie. Saya juga di Republika, jadi tahu prosesnya dari dekat sebagai partai reformis dan demokratis,” ujarnya.

Meski kerap dicap dekat dengan PKS, ia menegaskan dirinya tetap kritis terhadap partai tersebut maupun para tokohnya.

“Sampai sekarang saya sering dibilang wartawannya PKS. Padahal PKS juga saya kritik. Pak Nur saya kritik, Pak Idris juga banyak saya kritik. Karena buat saya, wartawan itu harus independen,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin dalam perjumpaan legislator dan politisi DDPD PKS) Kota Depok di Coffee Talks ‘Bincang Santai Bersama Insan Press: Membangun Sinergi, Kukuhkan Kolaborasi’ di Kawasan Kelapa Dua, Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/6/2026).

Pers Bersertifikasi Dewan Pers: Aneh Buzzer Justru Diistimewakan

Ia lalu menyoroti ironi yang menurutnya sedang terjadi di Indonesia, ketika wartawan profesional diwajibkan mengikuti uji kompetensi sertifikasi ketat dan perusahaan pers dianjurkan ada sertifikat verifikasi dari Dewan Pers, anehnya   pemerintah justru memberi ruang besar kepada pengelola medsosnet partisan tanpa standar etik jurnalistik.

“Kita disuruh ikut uji kompetensi, sertifikasi, verifikasi, susah payah taat aturan. Tapi pemerintah malah merangkul buzzer dan pengelola medsos yang tidak jelas pertanggungjawaban kode etiknya. Ini harus diwaspadai!” serunya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi nasib demokrasi di masa mendatang. Sudah susah payah melakukan Reformasi, namun tabiat politik kembali ke pola otoriter yang dikuasai oleh gerombolan pemuja kekuasaan. 

“Kalau sebuah negara sudah terlalu percaya kepada medsos dan tidak percaya lagi kepada pers, ini berbahaya. Karena pers punya kode etik, independensi, dan tanggung jawab,” katanya.

Anggaran Pers Dipangkas, Wartawan Rasa Dilecehkan

Kemarahan juga diarahkan pada kebijakan pemangkasan anggaran pers di Jawa Barat yang disebutnya nyaris mencapai Rp50 miliar. Padahal anggaran negara; wilayah; daerah adalah milik bersama yang harus dikelola secara transparan tanpa ‘kucing-kucingan’.

“Saya terkejut, anggaran kemitraan pers sekira Rp50 miliar se-Jawa Barat dipotong tinggal Rp3 miliar. Dapat apa kita? Wartawan ini dianggap apa? Saya bangga jadi wartawan, sekolah khusus, kuliah komunikasi, tapi sekarang seperti dilecehkan,” ucapnya geram.

Ia menyebut banyak wartawan saat ini hidup dalam kondisi memprihatinkan, bahkan tanpa gaji tetap.

“Saya yakin hampir 90 persen wartawan sekarang tidak digaji. Mereka hidup dari Google Adsense, kadang Rp30 ribu sampai Rp50 ribu sebulan. Mau dibawa ke mana profesi ini?” katanya.

DPRD Kota Depok Diminta Jangan Diam

Dalam forum itu, ia juga secara khusus menantang anggota DPRD Kota Depok, terutama dari PKS yang memiliki 13 kursi, agar serius memperjuangkan kesejahteraan wartawan dan menjaga ekosistem media media massa demi kesehatan demokrasi Indonesia sehingga tidak menjadi negara otoriterisme apalagi fasisme yang antikritik. 

“Kalau ini terjadi di Kota Depok, harus dicegah. PKS punya 13 kursi, luar biasa. Harus diperjuangkan! Jangan sampai dunia pers mati suri seperti di era orde baru,” ujarnya lantang.

Pilkada Usai, Jangan Ada Lagi Kubu-Kubuan

Menutup pernyataannya, ia berharap pasca-Pilkada Depok, seluruh elemen masyarakat, termasuk pers, tidak lagi dicurigai berpihak pada kubu politik tertentu.

“Setelah pilkada selesai, jangan ada lagi kubu-kubuan. Saya ini sempat dianggap pendukung 01 cuma gara-gara billboard. Padahal saya berteman dengan semua. Pers jangan terus dicurigai. Kita harus kembali profesional,” tandasnya.

Pernyataan keras tersebut menjadi alarm bahwa di tengah era digital dan politik yang kian panas, eksistensi pers profesional masih menjadi benteng penting demokrasi—asal tidak dibiarkan kalah oleh buzzer, algoritma, dan kepentingan sesaat.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Dalam pernyataannya, Ades menegaskan kritik yang dibangun pers adalah ibarat suplemen kesehatan, bukanlah bentuk kebencian, melainkan wujud kepedulian terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

“Maunya kritik terus, ya. Tapi tanpa melupakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Jadi kita berusaha terus selaras dengan kebutuhan ataupun juga aspirasi mainstream seluruh warga Kota Depok,” ujar Ades dalam pertemuan dengan awak pers sepekan yang lalu di kawasan Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Mei 2026.

Ia mengakui, di usia Kota Depok yang ke-27, banyak capaian positif yang patut diapresiasi. Namun demikian, berbagai persoalan yang masih terjadi juga tidak boleh diabaikan.

“Kota Depok sudah 27 tahun. Banyak pencapaian dan semua juga harus mengakui. Kemudian juga masih ada masalah, itu juga harus kita akui,” katanya.

Ades menjelaskan, DPRD bersama fraksi memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, namun akan bersikap tegas jika ada kebijakan yang dinilai membahayakan publik.

Ingat, jika kebijakan pemerintah  itu bermanfaat dan baik buat warga, dapat disetujui. Tetapi jika, misalkan mengancam keselamatan, bahkan ada orang yang mati gegara Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tidak aktif maka sampai kapanpun harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. PBI adalah program jaminan kesehatan dari pemerintahan yang dikhususkan bagi masyarakat fakir-miskin. 

Menurutnya, komunikasi, silaturahmi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai elemen politik maupun stakeholder perlu terus dijaga supaya kritik yang disampaikan bisa diterima sebagai masukan, bukan serangan.

“Kalau kita kritik itu sebenarnya kan enggak ada barrier duluan. Jadi dia terima karena sudah kenal. Kayak istri dengan suami, biasa juga mengkritik, bahkan marah-marah. Tapi bukan tidak cinta, karena sayang,” ucap Ades.

Ia menegaskan, keberpihakan utama para pemangku kebijakan adalah pada masyarakat. Karena itu, jika ada kepentingan publik yang terganggu, pihaknya akan tetap bersuara lantang.

“Kalau ada hal-hal yang terkait kepentingan publik itu terganggu, maka kita akan teriak, kita akan marah,” ucapnya.

Ades juga mengajak media untuk menjadikan momentum Hari Jadi Kota Depok sebagai bahan evaluasi bersama, termasuk menyoroti berbagai kekurangan yang masih dirasakan warga. Ia menyinggung aksi demonstrasi di Cipayung sebagai salah satu aspirasi masyarakat yang harus didengar, bukan diabaikan.

“Tadi juga ada demo di Cipayung, itu juga harus kita dengar, jangan kita abaikan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Ades bahkan menilai kritik tajam dari media, termasuk melalui platform digital dan media sosial, justru bisa menjadi kekuatan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai isu di Kota Depok.

“Kalau misalnya mau naik lagi, bagus dikritik,” pungkasnya.

[Redaktur: Tyo Zaharo]

Bahkan, politisi PKS ini tegaskan bahwa pihak Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Depok malah berencana menambah alokasi anggaran publikasi pada perubahan anggaran mendatang, termasuk yang berkaitan untuk mendukung kebutuhan publikasi bagi masing-masing legislator dari semua partai politik yang fraksi di dewan rakyat ini.  

“Jadi tidak benar itu jika ada efisiensi yang disebut ada pemangkasan anggaran publikasi. Malah hendak ditambahkan. anggarannya masih stabil, masih tetap sama,” ujar Ades kepada awak pers pekan yang lalu, Sabtu (9/5/2026).

Menyakinkan ia mengatakan bahwa alokasi anggaran di bidang media massa-pers untuk publikasi kinerja pemerintahan serta kegiatan para legislator hingga saat ini  juga tetap stabil.

Menurut Ades, tidak ada kebijakan efisiensi atau pemotongan terhadap anggaran untuk kemitraaan dengan media massa di satuan kerja pemerintah maupun DPRD. 

Sanggahan Ades, menjawab klarifikasi awak pers berkaitan ada sejumlah pejabat bidang komunikasi dan publikasi Pemkot Depok. Oknum ini mengelak menjelaskan kepada pers soal pengelolaan anggaran APBD kemitraan dengan media massa dengan dalih tidak ada anggaran karena ada pemangkasan dengan bahasa sumir efisiensi.  

Lanjut anggota dewan rakyat dari politisi PKS ini, pengelolaan anggaran hanya menyesuaikan ritme pengeluaran sambil menunggu penyesuaian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  berkaitan pembahasan anggaran perubahan.

Bahkan, Ades mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menambah alokasi anggaran publikasi pada perubahan anggaran mendatang, termasuk untuk mendukung kebutuhan publikasi masing-masing anggota dewan.

“Yang jelas, anggarannya masih tetap sama. Bahkan di perubahan nanti saya mau tambah lagi. Seperti kemarin, ada yang melekat di Dewan supaya bisa membuat rilis untuk masing-masing anggota Dewan yang jumlahnya 50 orang. Jadi tetap akan kita tambah untuk media,” katanya.

Ade menilai media memiliki peran penting dalam mendukung publikasi kerja-kerja politik para anggota DPRD kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan media menjadi sarana strategis untuk meningkatkan keterkenalan sekaligus citra para wakil rakyat di mata publik.

“Karena itu balik lagi ke anggota Dewan sendiri. Mereka juga butuh publisitas. Tinggal bagaimana teman-teman pers mampu memberikan pelayanan pemberitaan kepada masing-masing anggota Dewan. Dengan pemberitaan itu maka rating mereka juga bisa naik,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap anggota dewan tentu memiliki kepentingan politik untuk kembali memperoleh dukungan masyarakat pada pemilihan berikutnya. Karena itu, pemberitaan menjadi suatu faktor instrumen penting dalam menyampaikan kinerja dan aktivitas mereka kepada konstituen.

[Redaktur: Tyo Zaharo]

Kegiatan ini menjadi simbol persatuan masyarakat Kota Depok yang hidup di tengah keberagaman suku, budaya, dan tradisi dari berbagai penjuru Indonesia.

Rombongan peserta memulai perjalanan dari depan gerbang Cluster Azalea menuju Alun-alun Timur GDC dengan menempuh jarak sekitar 500 meter. Pelepasan arak-arakan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Mangnguluang Mansur.

Beragam budaya tampil memukau dalam parade tersebut. Mulai dari pakaian adat Jawa, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua mewarnai jalannya acara. Tak hanya itu, pertunjukan tarian khas Bali, Barongsai dari budaya Tionghoa, serta Ondel-ondel Betawi turut menjadi daya tarik utama yang menghibur masyarakat.

^{Pesarta pawai budaya nusantara yang dipesertai dari pegawai Dinas Kesehatan Kota Depok di Perayaan Lebaran Depok, Sabtu (9/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Diskominfokodep]}

“Arak-arakan budaya ini menunjukkan bahwa Depok adalah rumah besar bagi seluruh keberagaman. Kita ingin persatuan ini terus terjaga melalui budaya,” ujar Mangnguluang Mansur saat melepas peserta.

Peserta parade terdiri dari perwakilan perangkat daerah serta anggota Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya. Mereka tampil dengan penuh semangat mengenakan busana tradisional dari berbagai daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya nasional.

Antusiasme warga terlihat sepanjang rute perjalanan. Masyarakat memadati sisi jalan untuk menyaksikan parade yang sarat warna, seni, dan semangat kebhinekaan tersebut. Lebaran Depok 2026 pun tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga ruang memperkuat identitas Kota Depok sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan persatuan dalam keberagaman.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Tradisi nyorog merupakan warisan budaya masyarakat Betawi Depok yang telah dilakukan turun-temurun, terutama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri. Dalam tradisi ini, masyarakat mengantarkan makanan atau hasil bumi kepada orang yang dituakan maupun pemimpin sebagai bentuk penghormatan, kebersamaan, dan penguat tali silaturahmi.

“‘Nyorog’ bukan sekadar memberi bingkisan, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat Depok tempo dulu yang sarat nilai sosial. Nyorog itu mengantarkan makanan kepada saudara yang lebih tua atau pimpinan. Nah tadi Baba nyorog ke Wali Kota Depok,” ujar Ketua KOOD Berbudaya Ahmad Dahlan di Alun Alun Timur, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/6/2026).

Ia menjelaskan, isi bingkisan nyorog biasanya berupa makanan khas Betawi yang dibawa menggunakan rantang, atau hasil pertanian warga sebagai simbol kepedulian sosial dan rasa hormat.

“Budaya ini juga mengajarkan pentingnya kesetaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat tanpa membedakan status sosial. Tidak ada strata, apakah pejabat atau siapa pun. Budaya makan ambengan, main cogroh aja itu mengajarkan kita bahwa manusia itu setara,” kisah Dahlan.

Melalui tradisi nyorog, KOOD Berbudaya berharap nilai-nilai kearifan lokal Betawi Depok tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi muda, sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Depok di tengah modernisasi. Lebaran Depok 2026 pun menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali semangat kebersamaan, penghormatan, dan persaudaraan ala masyarakat Betawi Depok.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

“Kegiatan ini menjadi suatu upaya melestarikan budaya masyarakat Depok tempo dulu sekaligus mengenalkan tradisi persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri kepada generasi muda,” ujar Sekretaris Umum Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya, Nina Suzana, Jumat (8/6/2026).

Sebut Nina, Pasar Pengabisan merupakan tradisi masyarakat Depok sebagai kesempatan terakhir berbelanja kebutuhan sebelum Idulfitri tiba.

“Kalau emak-emak usia 50 tahun ke atas pasti masih mengalami masa itu. Orang tua kita dulu sudah sibuk mempersiapkan Idulfitri dari mulai ngubek empang, nyuci perabotan, sampai beli baju buat anak-anaknya,” ujar Nina Suzana di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, masyarakat tempo dulu menjalani rangkaian persiapan lebaran secara bertahap. Selain membersihkan rumah dan perabotan, warga juga memanfaatkan hari-hari terakhir sebelum Idulfitri untuk membeli berbagai kebutuhan pokok karena pasar biasanya tutup selama dua hingga tiga hari saat lebaran.

Menurut Nina, tradisi tersebut tidak hanya identik dengan pembelian bahan makanan seperti ketupat, sayur-mayur, dan lauk-pauk, tetapi juga pakaian baru bagi anak-anak untuk dikenakan pada hari raya.

“Makanya ada yang namanya pasar pengabisan atau pasar terakhir menjelang Idulfitri. Di situlah orang tua kita membeli kebutuhan lebaran. Biasanya ibu-ibu beli baju buat anaknya satu atau dua stel buat gantian dipakai hari pertama dan kedua lebaran. Kalau cuma satu, besok dipakai lagi bajunya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagian kebutuhan pangan masyarakat Depok masa lalu juga diperoleh melalui tradisi ngubek empang, yakni menangkap ikan di empang sebagai bagian dari persiapan menyambut lebaran.

Melalui penyelenggaraan Lebaran Depok 2026, KOOD Berbudaya bersama masyarakat berharap Pasar Pengabisan tidak sekadar menjadi nostalgia, tetapi juga sarana edukasi budaya bagi generasi penerus.

“Di Lebaran Depok ini kita angkat kembali supaya anak cucu kita paham bahwa ini bagian dari tradisi dan budaya kita,” tandasnya.

Tradisi Pasar Pengabisan pun menjadi pengingat bahwa semangat menyambut Idulfitri bagi masyarakat Depok bukan hanya soal perayaan, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya dan nilai kebersamaan yang telah hidup sejak masa lampau.

Lebih lanjut, disebut Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah pada hari Jumat, 8 Mei 2026. di Alun-alun Timur Kota Depok dilanjutkan dengan malam penuh budaya, musik, dan yang dimeriahkan oleh Band WALI, EL CORONA Biang Kerok, Family’s Group, Pasar Penghabisan, Tampilan Budaya, Soerplus, Gambang Kromong, dan masih banyak yang lainnya. 

^{Ketua Panitia Pelaksana Lebaran Depok 2026, Hamzah saat sedang tampil di penampilan Band PWI Kota Depok, Kamis (7/6/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / PWI Kota Depok]}

Lebih lanjut, disebut Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah pada hari Jumat, 8 Mei 2026. di Alun-alun Timur Kota Depok dilanjutkan dengan malam penuh budaya, musik, dan yang dimeriahkan oleh Band WALI, EL CORONA Biang Kerok, Family’s Group, Pasar Penghabisan, Tampilan Budaya, Soerplus, Gambang Kromong, dan masih banyak yang lainnya. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya, berbagai elemen masyarakat, hingga pegawai perbankan dan perhotelan di Depok ikut tampil menunjukkan kostum jadul yang dikenakannya di hadapan tim penilai.

“Seru, meriah, lucu juga ya. Asyik ini Lebaran Depok,” ujar Mat Sobari, seorang peserta panggung ini.  

^{Peserta pentas penampilan dandanan dekade 70-an di perhelatan Lebaran Depok 2026 yang diselenggarakan sedari  5 - 9 Mei 2026 di Alun Alun Timur, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Panpel Lebaran Depok]}

Tak mau kalah, Wali Kota Depok, Supian Suri bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Siti Barkah Hasanah juga tampil "nyentrik" mengenakan kemeja putih, celana cutbray berwarna hitam, dibalut vest rompi hitam dan syal pulkadot serta pakaian ala Noni Belanda berwarna biru dongker dengan corak polkadot. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Kemudian, Kebo Andil juga menyimpan nilai toleransi yang kuat di tengah masyarakat Betawi Depok pada masa lalu. 

“Toleransinya, masyarakat kala itu memilih memotong kerbau dibanding sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap warga nonmuslim yang tidak mengonsumsi daging sapi,” ujar Wakil Ketua KOOD Berbudaya, Maksum, di pusat perhelatan Lebaran Depok 2026 di Alun Alun Timur, CIlodong, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026).

Kisah Maksum, Kebo Andil telah hidup sejak era 1960-an dan terus dipertahankan oleh masyarakat Depok hingga kini.

Menurutnya, istilah “andil” merujuk pada semangat urunan atau gotong-royong masyarakat dalam mengumpulkan dana bersama untuk membeli seekor kerbau. Pada masa lalu, daging menjadi makanan istimewa yang hanya dapat dinikmati setahun sekali saat Lebaran. Karena kerbau itu mahal harganya. Orang Betawi dulu biasanya makan daging cuma satu kali setahun saat Lebaran. Maka mereka nabung berbulan-bulan untuk membeli seekor kerbau.

Ia menuturkan, proses panjang menabung bersama demi membeli kerbau mengandung pelajaran hidup tentang arti perjuangan sebelum menikmati hasil.

Maksum menegaskan, tiga nilai utama yang terkandung dalam tradisi ini adalah perjuangan, kebersamaan, dan toleransi. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga Kebo Andil agar tetap lestari sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Depok. Oleh karena itu ada bertekad bagi Betawi Depok, sepanjang masih mampu, Kebo Andil tidak boleh ditinggalkan.  

“Selanjutnya, daging kerbau ini akan dimasak panitia dan disajikan bersama pada puncak acara Lebaran Depok tanggal 9 Mei,” pungkas Maksum.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Selain menjadi wadah pelestarian budaya, kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Para pedagang yang membuka lapak mengaku merasakan peningkatan penjualan seiring tingginya jumlah pengunjung.

Salah satu pelaku UMKM, Nenda, warga Kelurahan Pasir Putih, mengungkapkan bahwa partisipasinya dalam acara ini tidak hanya bertujuan melestarikan kuliner tradisional Betawi seperti laksa dan toge goreng, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan.

“Alhamdulillah acara ini sangat membantu UMKM. Omzet meningkat dan produk kami juga jadi lebih dikenal masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya minat warga untuk berbelanja juga dipengaruhi oleh sistem kupon yang diterapkan panitia. 

Menurutnya, skema tersebut membuat transaksi menjadi lebih praktis sekaligus mendorong pengunjung untuk berbelanja lebih banyak.

“Warga jadi lebih semangat jajan, apalagi dengan sistem kupon, jadi sama-sama menguntungkan, baik untuk warga maupun UMKM,” katanya.

Hal senada disampaikan Tarsidi, pelaku usaha Dodol Betawi H Satibi. Ia mengaku terkejut dengan lonjakan jumlah pengunjung yang sudah terlihat sejak hari pertama pelaksanaan.

“Responnya sangat positif. Ini baru hari pertama saja, pengunjung sudah membeludak,” tuturnya.

Bagi Tarsidi, keikutsertaannya dalam Lebaran Depok bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjadi kesempatan memperluas pasar dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan dengan peningkatan kualitas, baik dari sisi manajemen acara maupun dukungan terhadap UMKM.

“Harapannya mendatang bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi administrasi dan dukungan untuk UMKM,” tandasnya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Ibadah haji dan umrah diketahui mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara dalam waktu dan lokasi yang sama. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko penularan penyakit infeksi, khususnya infeksi saluran pernapasan.

“Vaksinasi menjadi langkah pencegahan yang sangat penting untuk meminimalkan risiko penularan penyakit selama pelaksanaan ibadah haji,” tulis Humas RSUI dalam lepasan pers.

Dalam ketentuan vaksin haji 2026, vaksin meningitis meningokokus (ACWY) tetap menjadi vaksin wajib bagi seluruh calon jemaah. Vaksin ini berfungsi melindungi tubuh dari infeksi bakteri Neisseria meningitidis yang dapat menyebar melalui droplet, terutama di lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi.
 

Pemberian vaksin meningitis diwajibkan dilakukan minimal 10 hari sebelum keberangkatan. Selain itu, vaksin tersebut memiliki masa berlaku antara tiga hingga lima tahun dan menjadi salah satu syarat utama penerbitan visa haji maupun umrah.

RSUI juga menjelaskan bahwa vaksin polio dapat menjadi persyaratan tambahan bagi jemaah yang berasal dari wilayah dengan risiko penularan poliovirus. Kebijakan tersebut diterapkan guna mencegah penyebaran penyakit lintas negara selama musim haji berlangsung.

Selain vaksin wajib, sejumlah vaksin lain juga dianjurkan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan jemaah. Vaksin influenza, pneumokokus (pneumonia), hingga COVID-19 disarankan terutama bagi jamaah lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.

“Vaksin-vaksin tambahan ini dapat membantu menurunkan risiko infeksi maupun komplikasi kesehatan selama ibadah berlangsung,” lanjut keterangan RSUI.

RSUI menekankan bahwa waktu vaksinasi turut menentukan efektivitas pembentukan kekebalan tubuh. Untuk mendapatkan perlindungan optimal, vaksinasi dianjurkan dilakukan dua hingga empat pekan sebelum keberangkatan, sementara vaksin meningitis wajib diberikan minimal 10 hari sebelumnya.

Adapun efek samping vaksin secara umum bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri pada area suntikan, demam ringan, serta rasa lelah. Kondisi tersebut biasanya membaik dalam satu hingga dua hari sebagai bagian dari proses pembentukan respons imun tubuh.

Melalui layanan vaksin haji yang tersedia, RSUI menyediakan vaksinasi sesuai standar pelayanan kesehatan yang ditangani tenaga medis profesional.

Layanan tersebut juga mencakup penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) yang dibutuhkan untuk perjalanan internasional.
RSUI mengimbau seluruh calon jemaah agar mulai mempersiapkan kondisi kesehatan sejak dini dengan melengkapi vaksinasi. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Supian Suri berpesan kepada masyarakat Kota Depok yang beragam untuk terus menjaga kerukunan, kebersihan, dan merawat pembangunan yang sudah ada.

“Buah mangga, Pisang Kepok, kita bangga jadi orang Depok,” pantun Supian Suri.

Supian Suri juga ucapkan terimakasih dan doa kepada petua Kota Depok uang masih ada dan yang telah tiada atas peran mareka melestarikan dan membangun Kota Depok.

^{Ratusan peserta Ngubek Empang di perlehan Lebaran Depok 2026 sedang berlomba menangkan ikan, Selasa (5/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / HI Raseukiy]}

“Kota Depok harus terus maju. Di Kota Depok tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Sekarang Sudah ada bantuan dana untuk sekolah swasta sari Pemerintah Kota Depok,” sebut Supian Suri.

Pembangunan prasarana seperti jalan harus bagus. Di Tapos, seiring pembangunan jalan tol, akan dibuatkan jalan keluar baru yang bagus.

Rangkaian Lebaran Depok 2026 di Kebayunan, Tapos ini dijadwalkan dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua Panitia Hamzah, Ketua DPR Kota Depok Ade Supriatna, Dirut PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, Ketua  KOOD Ahmad Dahlan, Anggota DPRD Kota Depok Pradi Supriatna, Dirut PT Tirta Asasta Depok, Kadisdisporyata Eko Herwiyanto, Anggota Dewan Rakyat dan para camat dari Cilodong, Tapos, Sukmajaya, dan Cimanggis.

Disebutkan Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah acara Ngubek Empang dan masak dodok ini ada di kecamatan, Tapos, Sawangan, dan Cipayung.

“Kita sangat bahagia melihat masyarakat Kota Depok antusias rayakan Lebaran Depok ini. Ini adalah khazanah budaya yang perlu kita lestarikan.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Hamzah dan Eko pun ikut senam bersama emak-emak yang antusias sejak pagi, pukul 06.00 WIB, Selasa (5/4/2026).

Setelah erobik, ribuann hadirin melanjutkan dengan pesta Ngubek Empang untuk menangkap ikan untuk mendapatkan puluhan hadian dari panitia.

Rangkaian Lebaran Depok 2026 di Kebayunan, Tapos ini dijadwalkan dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua Panitia Hamzah, Ketua DPRD Kota Depok, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, Ketua  KOOD Ahmad Dahlan, Anggota DPR Jawa Bapat Pradi Supriatna,  Kadisdisporyata EkoHerwianyo para camat, Cilodong, Tapos, Sukmajaya, dan Cimanggis.

“Kita sangat bahagia melihat masyarakat Kota Depok antusias rayakan Lebaran Depok ini. Ini adalah khazanah budaya yang perlu kita lestarikan.

Acara Ngubek Empang ini ada di kecamatan, Tapos, Sawangan, dan Cipayung.

Demikian pula, Eko seiring dengan Hamzah mengatakan, setalah kemarin, acara Ruwahan yaitu untuk berdoa supaya Lebaran Depok berjalan lancar, hari ini rangkaian dilanjutkan hingga 9 Mei nanti.

Di sini, ada pula dapur masak dodol khas Depok.

“Kita bersyukur hari ini berjalan lancar. Ini merawat tradisi kearifan lokal orang Depok,” jelas Eko.

Lebaran Depok yang menjadi agenda budaya khas masyarakat Kota Depok ini berlangsung selama lima hari, mulai 5 hingga 9 Mei 2026. Kegiatan yang digelar oleh perhimpunan Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) tersebut dipimpin Ketua Panitia H. Hamzah dan resmi dibuka Wali Kota Depok, Supian Suri, pada Kamis pagi, (7/5/2026).

Partisipasi Band PWI Kota Depok menjadi salah satu warna tersendiri dalam rangkaian acara. Para wartawan yang sehari-hari bertugas meliput berbagai peristiwa di Kota Depok, kali ini menunjukkan kreativitas mereka melalui seni musik.

Vokalis sekaligus Ketua Band PWI Kota Depok, Teunku Hendrik I Raseukiy, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus hiburan bagi masyarakat.

“Wartawan yang berdomisili atau bertugas di Kota Depok, yang menjadi Anggota PWI sangat mendukung kegiatan yang sangat menggembirakan warga. Lebaran Depok adalah acara kebudayaan yang fenomenal, berkelas, dan dapat menjadi khazanah budaya perpaduan antara budaya tradisional ke-Depokan dan juga budaya kontemporer,” ujar Teunku saat sedang bercengkerama dengan sesama sahabat wartawan di Kantor PWI Kota Depok, Jalan PWI-Melati Raya, Depok, Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Teunku menambahkan, Band PWI Kota Depok bukan kali pertama tampil dalam agenda kebudayaan daerah. Sebelumnya, grup ini juga pernah memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Depok dan sejumlah event budaya lainnya.

Band ini diperkuat sejumlah personel dari kalangan jurnalis, yakni Maulana pada bass, Ilham Kusoet pada gitar melodi, Big Danbo di drum, Berry pada rhythm, serta En Dro di keyboard. Mereka membawakan beragam genre musik, mulai dari lagu barat, etnik, hingga lagu-lagu populer.

Maulana menyebut bermusik menjadi sarana kebersamaan sekaligus pelepas penat di tengah aktivitas jurnalistik yang padat.

“Prinsipnya, kita bermusik itu untuk bahagia, hepi-hepi istilahnya. Semua selera lagu kita kreasikan dengan gaya kita. Lumayanlah untuk berteman dan berkreasi di sela-sela pekerjaan,” kata Maulana.

^{Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah. [WAHANANEWS.CO / Hendrik I Raseukiy]}

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyambut antusias penampilan anggotanya di panggung Lebaran Depok. Menurutnya, keberadaan Band PWI mencerminkan bahwa wartawan juga memiliki peran sosial dan budaya di tengah masyarakat.

“Tentu dong, kita dukung dengan keikutsertaan wartawan Anggota PWI Kota Depok di masyarakat selain jadi jurnalis. Selain sebagai profesional, kita juga adalah anggota masyarakat,” ungkap Rusdy.

Ia menjelaskan, selain bermusik, PWI Kota Depok juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pembinaan, mulai dari kegiatan keagamaan, olahraga, bantuan sosial bagi warga sakit, vaksinasi Covid-19 bekerjasama dengan RSUI dan RSUD hingga edukasi literasi media sosial bagi pelajar.

Dengan penampilan Band PWI Kota Depok, suasana Lebaran Depok 2026 dipastikan semakin hidup, mempertegas festival ini bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat Kota Depok.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Ini perlu riset. Ada di naskah kearsipan yang terdapat nama-nama pejuang dan tokoh Kota Depok yang layak dijadikan nama jalan. Hal ini disebutkan Anggota Fraksi PPP Qonita Lutfiyah dan Ketua Fraksi PKB Siswanto. Mareka, juga menekankan pentingnya riset mendalam untuk menentukan nama-nama tokoh yang layak diabadikan. Menurutnya, referensi tersebut sebenarnya sudah tersedia dalam arsip sejarah.

Bagi Qonita, gagasan ini menarik dan berpotensi menjadi warisan penting bagi kepemimpinan daerah yang dapat menjadi suatu warisan bagi Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

“Dilakukan dapat menjadi legacy  Pak Supian Suri dan Pak Chandra ketika memimpin, dengan menjadikan nama-nama tokoh dan pahlawan Kota Depok sebagai nama jalan,” kata Qonita saat ditemui di Gedung Dewan, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. 

Dia mengingatkan bahwa tanpa adanya upaya konkret, sejarah para tokoh lokal berpotensi terlupakan oleh generasi mendatang.

“Saya khawatir kalau tidak ada apresiasi, para pahlawan atau pendiri Kota Depok ini bisa terlupakan oleh sejarah,” ucapnya.

Qonita berharap pembangunan kota tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperkuat nilai sejarah dan identitas daerah.

“Harapannya, semangat membangun Kota Depok harus terus ditingkatkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga menjaga nilai sejarahnya,” jelasnyi.

Menurutnyi, penggunaan nama tokoh sebagai nama jalan merupakan bagian dari penghargaan sekaligus upaya edukasi lintas generasi.

“Ini bagian dari menghargai jasa mereka dan mempertahankan sejarah supaya anak cucu kita tahu,” pungkasnya.

Demikian pula, pendapat Ketua Fraksi PKB Siswanto bahwa masyarakat perlu dikenalkan lebih luas dengan tokoh-tokoh lokal yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan kota. Menurutnya, penggunaan nama tokoh sebagai nama jalan dapat menjadi sarana edukasi sejarah bagi publik.

“Masih banyak nama jalan yang saat ini kurang memiliki makna historis. Karena itu, penggantian nama jalan dianggap perlu dilakukan secara selektif. Terutama mengganti nama-nama jalan yang saat ini kurang bermakna misalkan, Jalan Nangka, Jalan Cipayung, Jalan Citayam, meskipun Citayam masih bagian dari sejarah Kota Depok,” ujar Siswanto.

Siswanto menambahkan, pengabadian nama tokoh di ruang publik juga dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan masyarakat.

“Kalau ditanya siapa saja nama pejuang Kota Depok, ini perlu riset. Sebenarnya ada di naskah arsip, ada nama-nama tokoh pelaku sejarah yang layak dijadikan nama jalan,” tuturnya.

Siswanto kemudian mencontohkan kebijakan serupa yang pernah dilakukan di DKI Jakarta semasa Gubernur Anies Baswedan. dengan memakai atau mengubah mana sejumlah jalan menggunakan nama seniman dan budayawan.

“Kita ingat di Jakarta, Pak Anies Baswedan mengubah nama jalan yang kurang bermakna menjadi nama tokoh seperti Mpok Norih dan Benyamin Sueb,” ujarnya.

[Redaktur: Zahara Tio]

Tantangan blokade jalan ini muncul lantaran para ahli waris Nimah Ara klaim bahwa jalan akses masuk ke Lymo House II dari Jalan Grogol Seberang yang seluas sekira seratusan meter persegi adalah masih merupakan bagian dari lahan mareka dengan luas sekira 2 hektare berdasarkan hak alas girik. 

“Jika ada yang mengatakan bahwa jalan masuk ke Lymo House Dua itu adalah sudah menjadi fasum yang tercatat di bagian aset Pemerintah Kota Depok itu adalah salah. Belum pernah ada penyerahan jalan itu kepada Pemerintah Kota Depok. Yang ada adalah untuk fasilitas umum (fasum) adalah Jalan Grogol Seberang, hang ada di depannya sebelum masuk ke jalan itu,” ujar sebut Nian Darmawan sebagai juri bicara keluarga Nimah Ara. 

Mareka juga mensinyalir ada dugaan penyelewengan pembayaran kompensasi dengan sejumlah uang yang disebut-sebut sudah diberikan oleh pihak pengembang kepada sejumlah orang melalui seseorang perantara pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernama Faruk, namun malah, bukan kepada ahli waris Nimah Ara. 

IMB adalah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) Kota Depok setelah dengan proses administrasi dan sejumlah persyaratan tertentu, termasuk harus ada jalan akses ke suatu perumahan yang dibangun tanpa dalam status sengketa.  

“Lahan jalan akses untuk proyek Limo House Dua itu merupakan sebagian kecil dari lahan kami yang terdiri dari seluas 2 hektare. Baru-baru ini baru saja diukur ulang oleh BPN Kota Depok. Tapi kami sesalkan ketua RT dan ketua RT% tidak berkenan hadir waktu pengukuran padahal sudah kami beritahukan dani undang jauh hari sebelumnya. Ada apa ini mengapa gak mau hadir,” ungkap Nian. 

Sebut Darmawan, pihak keluarga Nimah Ara sudah pernah berusaha berkomunikasi secara baik-baik dengan pemilik proyek Lhmo House 2, Azam. Mereka pernah bertemu langsung dengan Azam beberapa waktu yang lalu lokasi proyek. Namun sebutnya, Azam tidak bersedia bermufakat penyelesaian sengketa ini. 

“Malah dengan kesan arogan dengan menepis dokumen alas hak girik yang diperlihatkan oleh ahli waris, Azam menyebutkan bahwa jalan yang digunakan adalah fasum. Dan ia juga mengatakan sudah menyerahkan sejumlah uang kepada ketua lingkungan untuk membereskan segala urusan yang berkaitan jalan itu demi kelancaran perizinan perumahan Lymo House itu,” jelas Nian.

Nah, Lurah Grogol dan Camat Limo Kebawa-bawa

Penelusuran DEPOK.WAHANANEWS.CO ke Pemerinah Koa Depok, dalam permasalah ini, muncul juga sosok pelaku jasa pengurusan IMB bernama Faruk. Kemudian, terseret pula nama Lurah Grogol, Boni Sobari dan Camat Limo, Sudadih. Beredar kabar bahwa kedua pejabat ini sudah memberikan rekomendasi atau izin untuk penggunaan jalan untuk akses perumahan Lymo House 2 ini. Namun belakangan, kepada Nian Darmawan, kedua pejabat ini sontak membahahnya secara lisan maupun membuat surat penyangkalan resmi.  

Maka dari itu, Boni Sobari dan Sudadih menegaskan, bila ada yang mengatasnamakan jabatan dan nama mereka berkaitan soal jalan akses masuk proyek Lymo House 2 ini–misalkan ada sinyalemen disebut-sebut oleh seseorang bernama Faruk ataupun Azam–Lurah dan Camat  ini  menegaskan tidak ada kaitannya. 

Berkaitan masalah ini, sudah mengupayakan klarifikasi kepada Azam dan Faruk dengan cara mendatangi langsung dan melalui telepon seluler maupun dengan perantara figur jaringan keduanya, akan tetapi DEPOK.WAHANANEWS.co belum mendapatkan respons ataupun berberkananan keduanya.  

Literasi, maka dari itu, sengkarut persoalan ini perlu mendapat perhatian dan penyelesaian dari DPMPTP. 

“Yang sudah jadi fasum itu adalah Jalan Grogol Sebarang itu, yang di depannya, jadi bukan yang masuk ke proyek perumahan. Itu belum masih jadi bagian milik Nimah Ara. Dan ingat juga, jalan yang sekarang dikatakan Jalan Grogol Seberang itu juga dulunya adalah juga lahan orangtua kami, Nimah Ara yang diberikan untuk keperluan masyarakat. Jadi hormatilah keluarga kami, jangan disemena-menakan,” ujar Nian.  

Mempertanyakan IMB

Di sisi lain, Nanta (53) seorang di antara keluarga Nimah Ara masih mengherankan dasar terbitnya IMB L6mo House II, yaitu bagaimana dapat terbit surat perizinan yang disinyalir ada ketidaksesuaian dengan proses pengurusannya. 

“Bagaimana dengan proses IMB-nya, sedangkan jalan akses masuk perumahan tersebut adalah milik kami. Pihak pengembang Lymo House Dua tidak pernah ada pembicaraan dengan kami, baik untuk pembelian maupun ganti rugi sampai saat ini,” ujarnya saat ditemui.

Ia juga persoalkan kinerja DPMPTSP Kota Depok yang dinilai tidak melakukan verifikasi faktual lapangan berkaitan dengan perizinan Perumahan Lymo House ini. Menurut Nanta, Ia menduga proses penerbitan izin hanya didasarkan pada keterangan sepihak tanpa klarifikasi yang menyeluruh dan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan uang. 

Di lain pihak, hingga saat ini, Kepala DPMPTSP Abdul Rahmah–dikenal dengan Abra–belum memberi respons upaya klarifikasi dan permintaan untuk ditemui pers. Ajuan pertanyaan berkaitan dugaan percaloan ataupun kuasa perizinan bangunan di Kota Depok; jika pemberian IMB oleh DPMPTSP apakah ada team yang memeriksa ke lapangan untuk verifikasi faktual kepada pemohon?; bagaimana upaya penyelesaian oleh DPMPTSP soal sengketa jalan akses ke proyek Lymo House Dua ini yang klaim ahli waris Nimah Ara; apakah ada keharusan jalan akses untuk masuk ke suatu pembangunan perumahan menjadi syarat pemberian IMB? Kepala DPMPTSP ini masih bungkam. 

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Wali Kota Depok mengatakan, tujuan utama RBI adalah mewujudkan desa atau kelurahan yang ideal bagi perempuan dan anak, melalui komitmen dan kepemilikan bersama serta optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki.

Peluncuran RBI 2026 ini dipusatkan di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan sebagai proyek percontohan sekaligus menjadi simbol dimulainya komitmen bersama menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan berpihak pada perempuan serta anak.

“RBI merupakan gerakan strategis yang tidak hanya bersifat programatik, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen. RBI bukan sekadar program, tetapi gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat bersama para pemangku kepentingan berbasis kelurahan. Launching RBI di Kota Depok juga menjadi bagian dari dukungan terhadap prioritas nasional,” ujar Supian Suri di Kantor Kelurahan Pengasinan No.01, Jalan Raya Pengasinan No.01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (26/4/2026). 

Ia menjelaskan, RBI diselenggarakan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam keberhasilan program ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi menjadi kunci agar RBI tumbuh sebagai gerakan bersama yang berdampak nyata. 

“RBI mendukung penguatan kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sekaligus menjadi kontribusi menuju Indonesia Emas 2045,” Supian Suri menambahkan.

Pada kesempatan tersebut, Supian Suri turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi.

“Kami menyampaikan penghargaan atas dukungan dalam penguatan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian penting pembangunan sumber daya manusia. “Ini bukan sekadar simbolik, tetapi langkah awal yang harus kita jaga dan wujudkan bersama,” tuturnya.

Kelurahan Pengasinan ditetapkan sebagai percontohan pelaksanaan RBI, sementara Kelurahan Serua menjadi bagian dari penguatan sinergi program.

Terakhir, dirinya menyampaikan pesan reflektif. “Masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh apa yang kita bangun hari ini, tetapi oleh bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan melanjutkannya,” pesannya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy] 

Layanan Paspor Simpatik ini khusus untuk warga ber-KTP Kota Depok yang datang langsung pada hari tersebut di pukul 08.00-12.00 WIB. 

“Untuk program HUT Ke-27 Kota Depok ini, kuotanya adalah sebanyak 127 paspor," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah dalam lepasan pers yang diterima DEPOK.WAHANANEWS.CO, Kamis (23/04/2026). 

Sebut Ivan, pelaksanaan Paspor Simpatik ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen penuh dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan humanis, seperti layanan Paspor Simpatik. Melalui layanan Paspor Simpatik, kami mendekatkan pelayanan paspor langsung ke tengah masyarakat dengan semangat kolaborasi dan responsif terhadap layanan kebutuhan," tutur Irvan. 

Lanjut Irvan, kegiatan tersebut tidak hanya mempermudah akses keimigrasian, tapi menjadi wujud nyata transformasi layanan keimigrasian inklusif dan interaktif.

"Kami percaya pelayanan yang demikian baik adalah bagian dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi terus kita perkuat agar pelayanan yang diberikan sejalan dengan pembangunan lokal," jelasnya. 

Menurut Irvan, kegiatan tersebut juga merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antara Kantor Imigrasi Depok bersama Pemkot Depok. 

"Sehingga kehadiran layanan Paspor Simpatik bisa memudahkan layanan ke masyarakat dalam kemudahan mengurus paspor," pungkasnya.

[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]

Pidatonya, Supian Suri mengungkapkan rasa terima kasih kepada para tokoh masyarakat, anggota DPRD, partai politik serta seluruh elemen masyarakat yang telah menjadi bagian dari sejarah lahir dan berkembangnya Kota Depok, Kamis (23/4/2026).

 “Terima kasih atas semua pengabdian Bapak dan Ibu sekalian, dari masa Kota Depok masih berstatus kecamatan hingga menjadi kota seperti hari ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa untuk para tokoh dan pejuang yang telah mendahului kita. Semoga segala pengabdian mereka menjadi amal kebaikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kota Depok juga menyoroti sejumlah program prioritas pembangunan, diantaranya penanganan kemacetan di kawasan Jalan Raya Sawangan. 

“Istilah gen Z soal adalah “Sawangan Kubro” bahkan disebut sebagai gambaran kondisi kemacetan parah di wilayah tersebut. Ini menjadi perhatian serius. Kami akan melanjutkan pelebaran jalan dan penataan titik-titik kemacetan sebagai langkah konkret,” jelas Supian.

Tak hanya itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Disebutkan bahwa Kota Depok kini menjadi bagian dari kawasan aglomerasi dalam pengelolaan sampah regional.
“Masalah sampah tidak dapat ditunda. Minimal 1.000 ton per hari sampah yangi harus mampu  kita kelola dengan baik,” tegasnya.

Di sektor sosial, pemerintah mengklaim terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan perumahan. Berkat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, Kota Depok mendapatkan tambahan bantuan pembangunan rumah layak huni.
“Alhamdulillah, kita mendapat dukungan sekitar 1.000 unit rumah untuk warga Depok yang membutuhkan,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab harapan masyarakat.
“Kami akan terus mendengar aspirasi warga dan memperkuat kolaborasi demi kemajuan Kota Depok,” pungkasnya.

[Zahara Tio]
 

“Paripurna Dewan ini, agendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Fraksi PKB dukung Pemerintah Kota Depok atas upaya langkah strategis mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Siswanto.

Poin yang menjadi perhatian diantaranya, pentingnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). 

^{Ketua FPKB DPRD Kota Depok Siswanto saat berbincang dengan pers di hadapan kantor fraksdi beberapa waktu yang lalu. [WAHANANEWS.CO / HI Raseukiy]}

“Dokumen tersebut berperan penting dalam menggeser karakter Kota Depok yang selama ini dikenal sebagai kota hunian dan jasa menuju kawasan industri berbasis inovasi. Dokumen RPIK menjadi krusial yang dapat jjadi transformasi menuju kota industri berbasis inovasi dan teknologi,” tegasnya. 

Meski demikian, Fraksi PKB juga memberikan sejumlah catatan, mulai dari perlunya penguatan sektor industri berbasis potensi lokal, peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, hingga pelibatan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan turut mendapat perhatian yang dinilai sebagai upaya penting dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Fraksi PKB juga menilai bahwa substansi Raperda ini telah akomodasi prinsip inklusivitas, ramah lingkungan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Integrasi moda transportasi, keselamatan pengguna jalan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang ditekankan.

Di sisi lain, perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 terkait struktur perangkat daerah juga mendapat respons positif. Penataan organisasi dinilai sebagai langkah adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan.

“Fraksi PKB berpendapat, penataan ini sebagai respons adaptif terhadap tantangan pembangunan yang semakin kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun teknologi,” jelas Siswanto.

Perubahan tersebut mencakup pemisahan Badan Keuangan Daerah serta penggabungan sejumlah urusan seperti UMKM, perdagangan, dan industri dalam satu dinas baru.

Menutup pandangannya, Fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap ketiga Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Ketiga Raperda ini, yakni pertama, Rencana Pembangunan Industri Kota Depok (2026–2046); kedua, Penyelenggaraan Perhubungan; ketiga, Perubahan Struktur Perangkat Daerah.

Raperda pertama, bertujuan menciptakan industri yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi daerah serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Kedua, penyelenggaraan perhubungan, fokus pada integrasi sistem transportasi perkotaan, pengawasan lalu lintas, serta adaptasi terhadap teknologi baru seperti kendaraan listrik dan era digital.

Kedua, perubahan struktur perangkat daerah, berisi penataan organisasi agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tepat struktur dan tepat fungsi.

“Pengajuan raperda ini demi penyesuaian  perundang-undangan baru dari pemerintah pusat sehingga harus penyesuaian di tingkat daerah. Peraturan dari yang lebih tinggi untuk membentuk perda sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah,” kata Supian.

Ungkap Suri, ketiga raperda ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan layanan masyarakat di Kota Depok yang perlu diatur secara legal.

Saat tanggapan umum, ke-7 fraksi setuju ketiga raperda ini, diantaranya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju segera dilanjutkan ke tahap pembahasan yang lebih mendalam di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Nur Hidayat memesankan, raperda yang disusun harus menjadi fondasi kuat untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 di level lokal.

“Dalam proses pembahasan di pansus, pemerintah mesti membuka ruang bagi masukan dari akademisi, praktisi, dan masyarakat luas,” ujar Hidayat.

[Redaktur: Hendrik Raseukiy]

Ketua Pokja Ramah Investasi Depok (PRID), Kasno menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meredakan ketegangan yang sempat muncul saat perbedaan pihak saat Pilkada Kota Depok 2024 yang lalu serta menyatukan kembali persepsi antar kelompok masyarakat.

“Pertemuan tadi itu tujuannya adalah islah atau rekonsiliasi. Apalagi ini masih suasana Idulfitri, jadi momentum yang tepat untuk saling memaafkan,” ujarnya.

Kas menambahkan, selain sebagai ajang silaturahmi, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah agenda penting daerah, termasuk isu pendidikan seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai krusial bagi masa depan generasi muda.

“Setelah ini ada agenda besar terkait masa depan anak bangsa, yaitu soal PPDB. Kita ingin menyatukan persepsi supaya masa mendatang  tidak menimbulkan persoalan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, para aktivis juga menegaskan sikap untuk mendukung kepemimpinan daerah pasca kontestasi politik. Meski demikian, ruang kritik tetap dinilai penting selama disampaikan secara objektif dan berbasis fakta.

“Pilkada sudah selesai, siapa pun pemimpinnya harus kita dukung selama sesuai regulasi. Kritik, saran, dan masukan itu tidak masalah selama objektif dan sesuai realita,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan upaya intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah kasus yang melibatkan aktivis.

“Ini tidak ada kaitannya dengan hal[-hal hukum yang mungkin ada sudah dijadikan agenda kawan[-kawan. Kalau ada teman-teman yang membuat laporan, itu berjalan sesuai mekanisme. Kita tidak melakukan lobi apa pun,” tegasnya.

Sementara itu, aktivis lainnya, Ketua GEDOR Eman, menyambut positif undangan silaturahmi yang diinisiasi oleh Pokja Ramah Investasi Hijau Kota Depok ini. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan kota.

“Kita menyambut baik undangan silaturahmi ini. Kota Depok milik kita bersama, jadi mari kita bangun bersama agar cita-cita pembangunan bisa terwujud,” ujar Eman.

Menurutnya, stabilitas kota menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal itu juga diharapkan dapat mendorong kontribusi positif dari berbagai pihak.

“Bagaimana kita menciptakan stabilitas kota yang aman dan nyaman sehingga bisa memberi kontribusi positif bagi masyarakat luas,” katanya.

Eman juga berharap momentum ulang tahun ke-27, tanggal 27 April Kota Depok nanti dapat menjadi titik awal realisasi berbagai rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Mudah-mudahan rencana pembangunan lima tahun ke depan benar-benar bisa direalisasikan,” ucapnya.

Para aktivis sepakat bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi pemicu konflik.

“Perbedaan itu rahmat. Jangan sampai perbedaan justru membuat kita bermusuhan,” katanya.

Semangat persatuan juga kembali ditegaskan melalui Gerakan Depok Bersatu yang sejak awal dideklarasikan untuk merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang.

“Kita tidak bicara suku, ras, atau agama. Semua harus bersatu. Karena hanya dengan persatuan, kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan,” pungkasnya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Masalahnya, selain mendapat protes dari ahli waris Nimah Ara (73) lantaran klaim bahwa lahan tanah yang dijadikan jalan masuk adalah milik mereka yang diserobot dan tidak dibayarkan dengang panjang   dan lebar sekira 80 x 3 meters, hal lain adalah penulusuran WAHANANEWS.CO bahwa nomor perizinan yang diterakan di plang izin mendirikan bangunan (IMB) ternyata tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. 

Di lokasi proyek perumahan Lymo House 2 yang sedang dalam pembangunan unit rumah, ditemui ada sebuah spanduk yang dipasang di pagar sisi kanan gerbang. Spanduk ini, berlogokan Pemerintah Kota Depok dari Dinas DPMPTSP, Izin Mendirikan Bangunan , Nomor: 648.12/0192/PEB/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2026; Tanggal: 25 Februari 2026; BARANG SIAPA MENCABUT TANDA PENGENAL INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI PASAL 406 JO PASAL 526 KUHP. 

Disinyalir, IMB ini adalah palsu. Penelusuran WAHANANEWS.CO di DPMPTSP Kota Depok, nomor IMB tersebut tidak ada terdata, demikian narasumber yang enggan disebutkan. Jika tidak terdaftar maka belum ada IMB.

Disebutkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo bahwa jika ada pembangunan yang tidak memiliki IMB makan itu melanggar undang-undang. Selain itu, jika memberikan keterangan palsu kepada masyarakat dan memalsukan dokumen pemerintah maka berpotensi ada tindakan pidana. 

“Ya, jika memang tidak ada IMB maka tidak boleh membangun, maka Pemerintah Kota Depok harus mendisiplinkan. Juga jika IMB itu palsu, maka ada potensi pidana itu,” ujar Edi. 

Masturo juga menekankan, Komis A dapat mengawasi persoala ini dengan mempertanyakan kepada DPMPTSP Kota Depok dan perusahaan pemilik Lymo House. 

Berkait polemik ini. WAHANANEWS.CO sudah berupaya meminta klarifikasi kepada seorang pihak yang diketahui sebagai pemimpin proyek Lymo House 2 ini melalui sambungan ponsel, namun hingga berita ini dilepaskan belum ada respons dari pihak yang dimaksud. 

Sebelumnya, ada warga Kelurahan Grogol, Limo, dari ahli waris Nimah Ara menuntut ganti rugi lantaran akses jalan yang dijadikan jalanan utama calon perumahan ini adalah milik mareka. 

Selain itu, ada isu bahwa pihak Lymo House sudah membayar sejumlah uang untuk pembebasan lahan jalanan ini, namun tidak sampai kepada ahli waris karena disinyalir diambil oleh pemimpin lingkungan setempat. 

Soal Sengketa

Ahli waris Nenek Nimah Ara ini adalah Muhayar (73), Sopiyan (49), Saban (47), Nata (55).Herman (59), Hadi Mamat (50), Hajayanti (42). Mareka ini menuntut pihak Lymo House 2 membayar lahan jalan yang telah dipakai tanpa sepengetahuan mareka. 

Sebagai juru bicara keluarga Nimah Ara Nian, Darmawan menjelaskan bahwa persoalan ini bermula ketika para ahli waris menanyakan kemungkinan masih adanya sisa tanah warisan yang belum terdata dengan jelas. Sebelum mengambil langkah lebih jauh, ia terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

“Dari awal mereka datang ke saya. Sebelum melakukan pengukuran ulang, saya koordinasi dulu ke kelurahan. Kata Pak Lurah Boni, kalau memang masih ada sisa tanah, silakan diukur ulang,” ujar Nian, Kamis (12/3/2026).

^{Ahli waris Nimah Ara, (kiri - kanan) adalah Muhayar (73), Sopiyan (49), Saban (47), Nata (55), Herman (59), sedangkan Hadi Mamat (50), Hajayanti (42) berhalangan hadir saat pertemuan di rumah jurubicara orang yang dituakan keluarga, Niam Darmawan, Kamis (12/3/2026).  [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik Raseukiy]}

Atas dasar tersebut, para ahli waris akhirnya sepakat melakukan pengukuran ulang dengan biaya patungan.Pengukuran resmi dilakukan sekitar November 2025 oleh petugas pengukuran tanah. Proses tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT Wawing dan Ketua RW Amsir sebagai pejabat lingkungan setempat.

“Pengukurannya resmi. Kami daftarkan sekitar empat bulan lalu. Ketua RT dan RW juga hadir waktu pengukuran karena kami minta mereka menunjukkan patok batas tanah yang lama,” kata Nian.

[Redaktur: Jupriadi]

Menurut Kasno, pencabutan laporan dengan pengajuan permohonan resmi kepada Polres Metro Depok dan kesepakatan damai, serta kehadiran langsung pelapor dalam proses di hadapan penyidik. 

“Langkah ini sesuai dengan ketentuan delik aduan yang memungkinkan perkara dihentikan dalam kurun waktu tertentu,” ujar Kasno kepada wartawan saat berkunjung di Kantor PWI Kota Depok, Jalan PWI-Melati Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/4/2026).

Kasno sebelumnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Depok Nomor LP/B/487/III/2027/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA dengan dugaan penggelapan dana. Namun, situasi berubah setelah kedua pihak memilih menyelesaikan konflik di luar jalur hukum.

Dalam keterangannya, Kasno menekankan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya berdamai dengan keadaan dan mengakhiri konflik yang sempat terjadi.

 “Artinya, secara mendalam, ini adalah proses menerima masa lalu, keadaan, maupun diri sendiri tanpa lagi dikendalikan oleh penyesalan, demi mencapai ketenangan hidup, emosi yang lebih stabil, dan fokus pada masa depan,” ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa proses perdamaian tidak lepas dari peran mediator, yakni Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah.

“Saya berterima kasih kepada PWI Kota Depok yang memfasilitasi perselisihan dengan Atet,” katanya.

Kasno menegaskan komitmennya untuk menghentikan seluruh proses hukum yang sebelumnya ditempuh.

 “Pada hari ini tanggal 4 April 2026, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya telah mencabut dan membatalkan laporan tersebut, serta tidak akan melakukan tuntutan apapun di kemudian hari,” tegasnya.

Sedangkan Kabid Advokasi-Hukum PWI Kota Depok, Hendrik Isnaini Raseukiy menyambut baik islah Kasno dengan Handiyana, sebab mareka pada dasarnya adalah sahabat baik. 

Toh, bagi Teunku pada dasarnya urusan perikatan yang rencana mareka lakukan adalah lantaran emosional perkawanan yang sudah berlangsung lama. 

“Iya, kami gembira dengan perdamaian mareka berdua, mungkin hanya ada keadaan salah faham saja. Syukurlah,” ujar Raseukiy. 

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Disebutkan Dirut PT TAD M Olik Abdul Holik, aksi pelestarian ini dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia 22 Maret 2026.

Olik menekankan, pentingnya  Ciliwung sebagai sumber utama air baku bagi Kota Depok.

“Sekira 90 persen pasokan air yang dikelola perusahaan berasal dari sungai tersebut, sehingga kelestariannya harus dijaga bersama. Jumlah sampah yang berhasil diangkat menjadi bukti bahwa kondisi sungai masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak,” ujar Olik, Rabu 1 April 2026.

Olik menilai pentingnya  tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun dengan melibatkan tidak hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pelajar, komunitas lingkungan, dan masyarakat dari wilayah Jabodetabek.

Ratusan peserta turut ambil bagian, tidak hanya dalam aksi bersih sungai, tetapi juga dalam kegiatan edukasi kepada warga, khususnya yang tinggal di sekitar tepian sungai, supaa lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Selaras, dukungan datang dari Ketua Komisi B DPRD Kota Depok Hamzah. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan aksi perawatan sungai ini adalah  langkah konkret dan strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya penguatan sumber air baku melalui kebijakan maupun anggaran.

“Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem Kali Ciliwung. Upaya pembersihan sungai hingga edukasi publik dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dari hulu hingga hilir,” ujar Hamzah.

Kembali,  Olik  sepakat, sampah di sungai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu operasional pengolahan air bersih, seperti menyumbat pompa produksi air TAD.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan lebih rutin, tidak hanya saat Hari Air Sedunia, tetapi juga pada momen lain seperti Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup.

Sebagai bagian kolaboratif PT Tirta Asasta Depok turut melibatkan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama.

Perwakilan Dewan Komisaris, Hendra Dimun, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam mengurangi pencemaran, terutama sampah plastik, meskipun permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Pemerintah Kota Depok, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sejumlah kepala OPD dan organisasi lingkungan.

“Melalui aksi ini, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas sumber air serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat Ciliwung demi keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan air bersih di masa depan,” sebut Hendra.

[Redaktur: Teunku I Raseukiy]

Ahli waris Nenek Nimah Ara ini adalah Muhayar (73), Sopiyan (49), Saban (47), Nata (55).Herman (59), Hadi Mamat (50), Hajayanti (42).

Persoalan ini mencuat setelah para ahli waris tidak mendapatkan respons dari Ketua RT 01 Wawing dan Ketua RW 06 Amsir ketika mereka menanyakan status tanah tersebut. Kondisi itu membuat para ahli waris meminta bantuan kepada Nian Darmawan, yang dituakan dalam keluarga Nimah Ara dan dipercaya menjadi juru bicara keluarga.

Awal Mula Sengketa

Nian Darmawan menjelaskan bahwa persoalan ini bermula ketika para ahli waris menanyakan kemungkinan masih adanya sisa tanah warisan yang belum terdata dengan jelas. Sebelum mengambil langkah lebih jauh, ia terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

“Dari awal mereka datang ke saya. Sebelum melakukan pengukuran ulang, saya koordinasi dulu ke kelurahan. Kata Pak Lurah Boni, kalau memang masih ada sisa tanah, silakan diukur ulang,” ujar Nian, Kamis (12/3/2026).

^{Ahli waris Nimah Ara, (kiri - kanan) Ahli waris Nenek Nimah Ara ini adalah Muhayar (73), Sopiyan (49), Saban (47), Nata (55), Herman (59), sedangkan Hadi Mamat (50), Hajayanti (42) berhalangan hadir saat pertemuan di rumah jurubicara orang yang dituakan keluarga, Niam Darmawan, Kamis (12/3/2026).  [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik Raseukiy]}

Atas saran tersebut, para ahli waris akhirnya sepakat melakukan pengukuran ulang dengan biaya patungan.

Pengukuran resmi dilakukan sekitar November 2025 oleh petugas pengukuran tanah. Proses tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT Wawing dan Ketua RW Amsir sebagai pejabat lingkungan setempat.

“Pengukurannya resmi. Kami daftarkan sekitar empat bulan lalu. Ketua RT dan RW juga hadir waktu pengukuran karena kami minta mereka menunjukkan patok batas tanah yang lama,” kata Nian.

Selisih Lahan Mencapai Ribuan Meter

Hasil pengukuran ulang memunculkan temuan yang cukup mengejutkan. Luas tanah yang tercatat di Buku Letter C kelurahan sekitar 1,2 hektare, namun hasil pengukuran di lapangan mencapai lebih dari 2 hektare.

Menurut Nian, terdapat selisih lahan sekitar 6.000 hingga 8.000 meter persegi yang diduga merupakan sisa tanah warisan keluarga.

“Kami temukan ada selisih luas tanah. Sebelum dipotong jalan, selisihnya bisa sampai enam sampai delapan ribu meter persegi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebagian tanah memang sudah digunakan sebagai jalan umum sepanjang sekitar 1.650 meter persegi, yang menurut keluarga telah diikhlaskan sebagai kepentingan masyarakat.

“Kalau yang sudah dipakai untuk jalan umum, kami sepakat mengikhlaskan sebagai amal dari nenek kami,” katanya.

Namun persoalan muncul ketika ditemukan jalan ini yang kini digunakan untuk kepentingan bisnis sebagai akses menuju proyek perumahan Lymo House Dua yang sekarang sedang dalam pengerjaan.

Jalan Komplek Dipersoalkan

Menurut Nian, jalan menuju komplek perumahan tersebut masih termasuk bagian dari tanah milik ahli waris Nimahara.

“Jalan itu bukan jalan umum dan belum pernah dijual. Tiba-tiba sudah dicor dan digunakan untuk akses perumahan,” ujarnya.

Panjang jalan yang dipersoalkan diperkirakan sekira puluhan meter dengan lebar  6 meter dan seluruhnya berada di atas tanah yang menurut hasil pengukuran masih milik keluarga Nimahara.

Karena tidak mendapat penjelasan dari pihak lingkungan, para ahli waris akhirnya mendatangi kantor pemasaran pengembang untuk meminta klarifikasi.

Adu Argumen dengan Pengembang

Pertemuan antara ahli waris dan pihak pengembang berlangsung tegang. Dalam pertemuan tersebut, pengembang yang disebut bernama Azam menyatakan jalan tersebut dicor untuk kepentingan umum dan telah memperoleh izin dari pihak lingkungan hingga kecamatan.

“Dia bilang jalan itu dicor untuk mempercantik jalan dan untuk kepentingan umum. Katanya juga sudah dapat izin dari RT, RW, bahkan kecamatan,” kata Nian.

Namun Nian mempertanyakan klaim tersebut.

“Kalau memang untuk kepentingan umum, kenapa dicor untuk akses perumahan? Kalau tidak ada kepentingan bisnis, apakah mau ngecor jalan itu?” ujar Nian.

Ia kemudian melakukan pengecekan langsung kepada pihak kelurahan.  

Literasi ada sinyalemeng, elain itu, dalam suatu pertemuan, Pengembang Lymo House Du sudah memberikan uang sekira ratusan juta rupiah kepada Ketua RT dan Ketua RW. Uand ini disalurkan kepada 10 pihak. Namun tidak ada yang untuk ahli waris. 

Lurah Bantah Pernah Mengeluarkan Izin

Setelah pertemuan tersebut, Nian mengaku langsung menemui lurah untuk memastikan apakah benar ada izin pembangunan jalan.

Menurutnya, lurah membantah pernah memberikan izin tersebut.

“Saya tanya langsung ke lurah, apakah benar ada izin pengecoran jalan. Jawabannya tegas, tidak pernah ada,” kata Nian.

Ia juga mengaku telah menelusuri ke sejumlah bagian di kelurahan hingga kecamatan.

“Saya cek ke semua kasi di kelurahan, tidak ada yang mengaku mengeluarkan izin. Saya juga cek ke kecamatan, mereka juga tidak pernah mengeluarkan izin karena memang bukan kewenangannya,” ujarnya.

Menurutnya, izin pembangunan jalan hanya dapat dikeluarkan oleh dinas terkait.

Ketegangan dengan Pihak Pengembang

Ketegangan memuncak ketika para ahli waris mendatangi kantor pemasaran pengembang untuk meminta penjelasan terkait pembangunan jalan tersebut.

Dalam pertemuan itu, perwakilan pengembang yang disebut bernama Azam menyampaikan bahwa jalan tersebut dicor untuk mempercantik lingkungan dan disebut telah memperoleh izin dari pihak RT, RW hingga kecamatan.

Pernyataan itu langsung dipertanyakan oleh Nian.

“Saya bilang, kalau memang ada izin, saya akan cari. Karena yang berhak mengeluarkan izin jalan bukan RT, RW, atau kecamatan, melainkan dinas terkait,” ujarnya.

Nian kemudian mengaku melakukan penelusuran ke pihak kelurahan hingga kecamatan. Hasilnya, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyatakan adanya izin pembangunan jalan tersebut.

“Lurah sendiri mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin. Saya juga sudah cek ke kecamatan, mereka juga tidak pernah memberikan izin,” kata Nian.

Klaim Beragam di Lapangan

Dalam proses investigasi yang dilakukan oleh pihak ahli waris, muncul beberapa versi mengenai status lahan jalan tersebut.

Ada pihak yang mengklaim jalan itu merupakan fasilitas umum. Ada pula saksi yang menyebut lahan tersebut merupakan hibah dari orang tua mereka. Bahkan ada informasi yang menyatakan bahwa kompensasi sudah pernah diberikan kepada pihak tertentu.

Namun para ahli waris Nimahara membantah keras klaim tersebut.

“Sampai saat ini ahli waris tidak pernah menerima uang sepeser pun,” tegas Nian.

Menurutnya, apabila lahan tersebut memang digunakan untuk kepentingan pembangunan perumahan, maka seharusnya dilakukan proses pembelian secara resmi.

“Kalau tanah milik orang dipakai untuk bisnis, bukan kompensasi. Itu harus dibeli,” katanya.

Tiga Versi Status Jalan

Dalam proses penelusuran, muncul beberapa versi mengenai status lahan jalan tersebut. pertama, versi pengembang, jalan disebut sebagai fasilitas umum; Kedua, versi sebagian warga, jalan disebut berasal dari hibah orang tua mereka; ketiga, versi lain, menyebut pengembang telah memberikan kompensasi kepada pihak tertentu.
Namun para ahli waris Nimahara menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima pembayaran apa pun.

“Sampai hari ini ahli waris tidak pernah menerima uang sepeser pun,” tegas Nian.

Ia juga menegaskan bahwa penggunaan tanah untuk kepentingan bisnis seharusnya dilakukan melalui proses pembelian yang sah.

“Kalau tanah dipakai untuk bisnis, itu bukan kompensasi namanya. Tanah itu harus dibeli,” katanya.

Dokumen Tanah Ditepis

Nian juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan pengembang, pihak ahli waris sempat mencoba menunjukkan dokumen kepemilikan tanah. Namun dokumen tersebut justru ditolak.

“Saya mau menunjukkan berkas tanah, tapi malah ditepis. Dia bilang tidak butuh berkas tanah itu,” kata Nian menirukan ucapan pengembang.

Padahal, menurutnya, pertemuan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mencari solusi secara musyawarah.

“Awalnya kami datang untuk musyawarah. Tapi setelah kejadian itu, ahli waris sepakat bahwa tanah itu harus dibayar karena sudah dipakai untuk bisnis,” ujarnya.

Ketegangan dengan Pihak Pengembang

Ketegangan memuncak ketika para ahli waris mendatangi kantor pemasaran pengembang untuk meminta penjelasan terkait pembangunan jalan tersebut.

Dalam pertemuan itu, perwakilan pengembang yang disebut bernama Azam menyampaikan bahwa jalan tersebut dicor untuk mempercantik lingkungan dan disebut telah memperoleh izin dari pihak RT, RW hingga kecamatan.

Pernyataan itu langsung dipertanyakan oleh Nian.

“Saya bilang, kalau memang ada izin, saya akan cari. Karena yang berhak mengeluarkan izin jalan bukan RT, RW, atau kecamatan, melainkan dinas terkait,” ujarnya.

Nian kemudian mengaku melakukan penelusuran ke pihak kelurahan hingga kecamatan. Hasilnya, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyatakan adanya izin pembangunan jalan tersebut.

“Lurah sendiri mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin. Saya juga sudah cek ke kecamatan, mereka juga tidak pernah memberikan izin,” kata Nian.

Harapan Ahli Waris

Saat ini para ahli waris Nimah Ara memiliki dua tuntutan utama. Pertama, menelusuri keberadaan sisa tanah warisan yang diperkirakan mencapai hampir 6.000 meter persegi. Kedua, meminta kejelasan terkait penggunaan tanah yang kini dijadikan akses jalan menuju perumahan.

Nian menegaskan bahwa keluarga hanya menuntut hak yang mereka yakini masih menjadi milik ahli waris.

“Yang kami cari hanya hak kami. Kalau memang tanah itu dipakai, ya harus dibayar secara sah,” ujarnya.

Keterangan Kuasa Hukum Ahli Waris Nimah Ara

Kuasa hukum ahli waris, Gunawan Sofyan Lubis SH, mengatakan lahan jalan dengan panjang sekitar 80 meter dan lebar 4 meter tersebut hingga kini masih menjadi milik kliennya, yakni para ahli waris Nimah Ara. 

“Kami menghimbau kepada pengembang perumahan Lymo House Dua yang saat ini sedang membangun rumah agar tidak menggunakan lahan jalan sepanjang kurang lebih 80 meter dengan lebar 4 meter yang masih berstatus milik klien kami, ahli waris Nimah Ara,” ujar 

Gunawan kepada wartawan, Kamis (13/3/2026). Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik melalui komunikasi dengan pihak terkait. Menurutnya, imbauan tersebut disampaikan agar pihak pengembang tidak mengalami kerugian yang lebih besar apabila persoalan tersebut berlanjut hingga ke jalur hukum. “

Saat ini kami masih melakukan komunikasi dengan baik-baik. Kami hanya mengingatkan agar pihak pengembang membeli lahan dari ahli waris yang sah, sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar apabila nanti perkara ini berlanjut ke meja hijau dan dimenangkan oleh klien kami,” katanya. 

Gunawan berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga hak para ahli waris yang memiliki lahan jalan tersebut dapat terpenuhi. Ia juga meminta pihak pengembang untuk menunjukkan bukti apabila merasa telah membeli atau memberikan kompensasi atas lahan jalan tersebut. 

“Kalau memang pihak pengembang merasa sudah membeli atau memberikan kompensasi atas jalan itu, silakan buktikan secara detail kepada kami, kepada siapa dibayarkan dan siapa yang menjualnya,” tegasnya. 

Selain itu, pihaknya juga mendengar informasi bahwa pengembang mengklaim telah memperoleh izin dari tingkat RT, RW hingga kelurahan dan kecamatan untuk menggunakan jalan tersebut. Namun setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, mereka disebut tidak mengetahui adanya izin tersebut. 

“Kami juga mendengar katanya pengembang sudah mendapat izin dari RT, RW sampai kelurahan dan kecamatan. Tapi setelah kami konfirmasi, mereka tidak mengakui pernah memberikan izin. Bahkan mereka mengaku tidak tahu menahu soal itu,” jelasnya. 

Gunawan menambahkan, sebelumnya juga telah dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan tersebut bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang turut disaksikan oleh pengurus RT dan RW setempat. “Hasil pengukuran ulang bersama BPN dan disaksikan RT serta RW menunjukkan bahwa jalan tersebut memang merupakan milik klien kami,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua RW setempat, Amsir, turut memberikan penjelasan terkait persoalan akses jalan menuju Perumahan Lymo House Dua tersebut. Menurutnya, pada awalnya ia mendapatkan informasi bahwa jalan tersebut merupakan milik seseorang berinisial W dan telah dijual kepada pihak lain. 

Namun dirinya menegaskan tidak pernah memberikan izin penggunaan jalan tersebut untuk pembangunan perumahan. Ia juga mengakui pernah diminta menyaksikan proses pengukuran ulang lahan milik ahli waris Nimah Ara bersama pihak BPN, yang di dalamnya termasuk area jalan yang kini dipersoalkan. 

“Iya, saya pernah diajak menyaksikan saat pengukuran ulang tanah ahli waris Nimah Ara bersama BPN. Tapi perlu digarisbawahi, saya tidak pernah memberikan izin terkait penggunaan jalan yang dimaksud,” ujar Amsir.

Wartawan sudah berupaya, hingga berita ini ditulis, pihak pengembang belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah ini. Sedangkan Ketua RT Wawing sudah berupa untuk ditemui wartawan namun belum bersedia berikan tanggapan.

[Radaktur: Teumku Isnan Jroh]

Kasno awalnya bermaksud menggadai sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam untuk digunakan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Idulfitri 1446 Hijriah.

Tawaran gadai mobil tersebut datang dari HS dengan nilai Rp65 juta. Kasno kemudian menyetujui kesepakatan dan mentransfer dana tersebut secara penuh. Berdasarkan perjanjian, kendaraan seharusnya sudah diserahkan pada 28 Februari 2026.

Namun hingga beberapa hari setelah tenggat waktu, mobil yang dijanjikan tak kunjung diterima. HS beralasan kendaraan masih berada di sebuah bengkel di Jakarta Utara karena mengalami kerusakan dan sedang menjalani perbaikan.

^{(Kiri-Kanan) Kasno saat konferensi pers serahkan berkas kepada Kabid Hukum dan Adbokasi PWI Kota Depok. Hendrik Isnaini Raseukiy soal gadaian mobil pajero yang gagal dengan HS. malah Kasno berkesimpulan telah kena tipu, Selasa (10/3/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Rusdy]}

Kasno mengaku mulai curiga setelah menunggu cukup lama tanpa kepastian. Setelah melakukan pengecekan, ia juga mendapati nomor polisi kendaraan B 2384 PBV dalam kondisi diblokir.

“Saya sudah mentransfer Rp65 juta untuk pelunasan gadai mobil Pajero Sport. Sesuai perjanjian, mobil seharusnya saya terima tanggal 28 Februari. Namun sampai 4 Maret mobil belum juga ada dengan berbagai alasan,” ujar Kasno dalam keterangan pers di Kantor PWI Kota Depok, Jalan PWI–Melati Raya, Depok Jaya, Selasa (10/3/2026).

Setelah sekitar dua pekan mobil tidak kunjung diterima, Kasno akhirnya meminta HS mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan. Ia bahkan mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian jika tidak ada penyelesaian.

Dalam perkembangannya, HS baru mengembalikan sebagian dana sebesar Rp25 juta melalui transfer bank secara bertahap. Namun hingga kini masih tersisa Rp40 juta yang belum dikembalikan.

Menurut Kasno, dari percakapan yang terjadi antara dirinya dengan HS, mobil yang ditawarkan untuk digadaikan tersebut ternyata merupakan milik orang lain.

“Uang saya masih tersisa Rp40 juta yang belum dikembalikan. Sampai sekarang selalu ada alasan. Saya masih memberikan kesempatan agar segera dikembalikan,” kata Kasno.

Kasno menjelaskan, sebelumnya ia memang mencari kendaraan dengan sistem gadai untuk keperluan mudik Lebaran. Ia kemudian menghubungi sejumlah kenalan hingga akhirnya memilih tawaran mobil Pajero Sport dari HS pada 19 Februari 2026.

Sementara itu, saat diklarifikasi DEPOK.WAHANANEWS.CO, HS memberikan komfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.

Ia juga mengirimkan tangkapan layar percakapannya dengan Kasno.
HS menyebut mobil tersebut belum dapat diserahkan karena masih berada di bengkel untuk perbaikan kaki-kaki yang berbunyi, penggantian oli, serta sejumlah perbaikan ringan lainnya.

Selain itu, kendaraan tersebut juga disebut masih harus mengurus perpanjangan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak melalui agen di Polda Metro Jaya.

HS juga menyatakan kesibukannya dalam beberapa kegiatan membuatnya belum sempat mengecek langsung kondisi kendaraan di bengkel sebelum diserahkan kepada Kasno.

“Di chat sudah jelas semuanya. Apakah yang dituduhkan sesuai dengan kenyataan atau tidak, abang bisa menilai sendiri apakah berita ini layak diangkat atau tidak,” tulis HS dalam pesan WhatsApp, Selasa (10/3/2026).

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

HPN PWI Kota Depok ini anugerahi  12 penghargaan keteladanan dan informatif terhadap pers kepada para pejabat dan tokoh masyarakat yang sudah berikan hubungan yang baik kepada pers. 

Penerima Penghargaan PWI Kota Depok HPN 2026 adalah Kombes Pol Abdul Waras, Kapolres Metro Depok, kategori Bhayangkara Sahabat Pers dan Teladan Komunikasi Publik. Acep Azhari, Direktur Utama Ghama D'Leader School, kategori Pelopor Transformasi Pendidikan Swasta, UMKM, dan Kewirausahaan Berkelanjutan.

Bobby Sumantri Pengusaha Properti, kategori: Inspiring Young Entrepreneurs; Evencio Apartemen, kategori Mitra Pembangunan Pelopor Pengelolaan Sampah Organik Mandiri. 

Berikutnya, Hamzah, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, kategori Legislator Paling Informatif, Aspiratif, dan Responsif

Kemudian, Profesor Heri Hermansyah, Rektor Universitas Indonesia, kategori Akademisi Katalisator Transparansi Publik dan Literasi Pers Nasional; Herry Suprianto, Ketua KONI Kota Depok kategori: Inspirator Penggerak Olahraga Kota Depok.

^{Hadirin perayaaan HPN oleh PWI Kota Depok, Kamis (12/2/2026). [WAHANANEWS.CO / PWI Kota Depok]}

Selanjutnya, Indah Lestari Dewi,  Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, kategori: Penggerak Inovasi dan Transformasi Digital Layanan Publik, dan Nina Suzana, Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, kategori: Lifetime Achievement Award Pengabdian Pemerintahan Daerah masa tugas 40 tahun.

Berikutnya, Qonita Luthfiyah, Politisi PPP Kota Depok, kategori: Tokoh Perempuan Inspiratif Bidang Politik, Sosial, dan Pendidikan, dan Wido Pratikno,   

Ketua Partai Buruh Kota Depok, kategori Inovator Kesejahteraan Buruh dan Harmoni Iklim Investasi, serta Chandra Wahyu

Seniman, kategori: Inspirasi Seniman Peduli Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Acara dimulai pada pukul 07.30 WIB dengan pemotongan pita Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras yang didampingi Asisten Umum Setda Kota Depok, Nina Suzana. 

Ada 15 stand dalam pelaksanaan GMP yang menjual berbagai produk pangan yakni beras, minyak goreng, telur, sayur mayur, bawang, cabai, daging sapi, dan daging ayam. GPM yang diserbu warga juga menyajikan produk UMKM dari warga di RW 07, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. 

"Ini bagian peran PWI Kota Depok yang ikut serta membantu program pemerintah dalam stabilitas harga dan ketersediaan pangan jelang Ramadhan. Selain itu sebagai kebermanfaatan PWI Kota Depok terhadap warga sekitar," jelas Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah. 

Kegiatan lain yang cukup antusias diikuti warga yakni pemeriksaan kesehatan gratis dari RS GPI, Puskesmas Depok Jaya dan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis. Lalu ada juga pijat kretek dari Mr Bonte. 

Pada kesempatan tersebut juga diberikan sertifikat kepada 11 wartawan PWI Kota Depok yang telah mengikuti Retreat Bela Negara Kemhan. 

Adapun ke 11 wartawan yang mengikuti giat tersebut yakni Jufri Alkatiri, Ridwan Ewako, Hendrik I Raseukiy, Sofyan Hadi, Musa Sanjaya, Supiyadi, Wahyudin, Fadli, Edison, Maulana Said, dan Hanny Angela. 

Acara ditutup dengan santunan anak yatim ke 12 anak yang diberikan oleh perwakilan Baznas Kota Depok. 

Peringatan HPN 2026 PWI Kota Depok didukung Djarum Foundation, Baznas Depok, KONI Depok, Evencio Apartemen, PT Tirta Asasta, PLN, Citadines Berawa Beach Bali, Le Minerale, Klinik Pertamina, Bonte Holistik, United Tractors, Kokola, BJB, BRI, Toko Daging Nusantara, RS Graha Permata Ibu (GPI), Optik Sejahtera, The Margo Hotel, Hotel Bumi Wiyata dan Savero Hotel Depok. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Subianto inginkan harga-harga, terutama pangan pokok tak ada manipulasi harga oleh pedagang yang mencari kesempatan keuntungan besar saat masyarakat sedang beribadah. 

Ramadhan, semestinya tidak menambah beban ekonomi  orang-orang beribadah puasa yang sesuai dengan prinsip falsafah Pancasila serta agama. Sedangkan perilaku spekulasi pasar adalah tindakan libertarian yang bertetangan dengan Pancasila. Pemerintah berkewajiban harus hadir tidak membiarkan pasar dikuasai oleh spekulator dan koruptor.

“Saya ingin supaya ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan dan ketersediaan pangan terutama kebutuhan pokok aman jelang Ramadhan,” ujar Prabowo di suatu kesempatan baru-baru ini.

Berkenaan peringatan Hari Lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-80 dan Hari Pers Nasional (HPN) ke-40 di tahun 2026 di 9 Februaru saban tahun, PWI Kota Depok bersinergi dengan pemerintah dalam pemenuhan pangan ke masyarakat. 

Berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), PWI Kota Depok laksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor PWI Kota Depok di Jalan Melati Raya No 3, Kelurahan Depok Jaya, dari pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB,  Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis lusa, (12/2/2026).

Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah mengatakan, giat tersebut bagian dari kepedulian ke warga sekitar Kantor PWI Kota Depok untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok jelang Ramadhan. 

"Dalam peringatan HPN tahun 2026 ini, PWI Kota Depok juga mengadakan santunan anak yatim, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemberian penghargaan terhadap para pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat yang aktif dukung pembangunan dan gerakan sosial," jelas Rusdy kepada pers, Selasa (10/2/2026). 

GPM menjual harga harga wajar bahan pangan diantaranya beras; cabai; bawang; telur ayam; daging ayam; daging sapi; gula pasir; minyak goreng; tepung terigu. 

Harga jual per kilogram pangan ini adalah untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)  Rp12 ribu; beras premium Rp14.900; beras petani Rp 13.400; bawang merah Rp40 ribu; bawang putih Rp32 ribu; cabai rawit merah Rp37.500; cabai merah keriting Rp35ribu.

Kemudian; telur ayam daging ayam Rp38.500; daging kerbau Rp99 ribu; daging sapi Rp117 ribu. Selanjutnya, tepung terigu Rp10 rib, gula pasir Rp17.500.

Lalu, per liter minyak goreng yakni, Minyak Kita Rp15.500 dan  minyak curah  Rp18 ribu. Sedangkan telur ayam Rp27 ribu per pack 15 butir dan sayuran rerata harga Rp5 ribuan.

Mitra vendor ikut hadir di GPM Bapanas yakni Perum Badan Logistik (Bulog), ID Food, PT Suri Nusantara Jaya, CPI/Prima Fresh Mart, Aslupama, Pinsar Indonesia, ⁠PT Permindo Solusi Pangan, dan PT Sekar Bumi. 

Selain itu, peserta UMKM yang ikut serta yakni Palima Food Dimsum dari Komunitas Pengusaha Perempuan Depok (KPD), UMKM RW 07 lauk matang, UMKM RW 07 minuman jus dan kue basah dan kue kering, UMKM RW 07 produk Rajutan, Agro Bhakti Jaya, Aspami dan Kitchen Aisyah. 

"Kami ucapkan selamat HPN 2026. Gelaran GPM yang digelar PWI Kota Depok dan Bapanas sudah kali kedua dilaksanakan, sejak tahun lalu. GPM sangat pas sekali di saat jelang puasa. Harapan kami dengan hadirnya Pemerintah dengan gelar aneka pangan yang strategis langsung dijual para produsen dari petani dan peternak dengan harga murah dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok," pungkas Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Kecelakaan terjadi antara bus PO Haryanto dengan Honda Genio bernopol F-6280-FIT  di Jalan Raya Jakarta - Bogor, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok, di dekat bengkel Bintang Jaya Motor.

Kanit Gakkum Polres Metro Depok, Iptu Pujiono mengatakan, dalam kejadian tersebut, seorang penumpang wanita  tewas  dengan kondisi luka di bagian perut hingga dada karena digilas ban depan sebelah kiri bus PO Haryanto.

^{Personel Lakalantas Polres Metro Depok mengolah TKP tewas seorang wanita AR (22) tewas digilas bus PO Haryanto lantaran menyenggol  jok yang dijadikan rambu darurat oleh supir angkot mogok di Jalan Raya Jakarta - Bogor, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Iwe Kushar]}

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi di sekitar TKP, kecelakaan berawal saat korban berboncengan dengan pengendara, lelaki bernama Rayi Abdul Haq (29), sepeda motor Honda Genio melaju dari arah Selatan, Cibinong, menuju arah utara yaitu ke Cilodong. Setiba di TKP sepeda motor berusaha mendahului sebuah angkot dengan nomer trayek 41, dengan Nopol B 1081 UL, angkot tersebut sedang berhenti di badan badan jalan sebelah kiri lantaran  gangguan mesin,” ujar Pujiono.

Kisah Pujiono, saat motor yang dikendarai oleh Abdul Haq ini mendahului angkot, kaki korban yang bonceng menyenggol jok supir angkot yang diletakkan di jalan di samping angkot, sebagai penanda bahwa angkot tersebut mengalami gangguan mesin. Akibat senggolan ini, pengendara motor oleng dan mengakibatkan korban yang dibonceng terpelanting ke kanan, dan masuk ke dalam kolong bus PO Haryanto Nopol B 7375 VGA yang melaju searah dengan sepeda motor korban.

Korban yang di TKP kemudian  dievakuasi ke RS PMI Kota Bogor untuk divisum.

Kemudian supir angkot dan pengemudi Bus PO Haryanto telah diamankan berikut kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk pemeriksaan.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]