Muhammad Reza, mengatakan penyegelan direncanakan dilakukan pada rentang tanggal 27–31 Juli 2026. Tunggu saja aksinya. Hal ini adalah upaya kembali tegakkan wibawa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akibat pembangkangan pengembang yang melanggar peratuan soal tata ruang nasional dan daerah.

“Iya, akan di segel oleh kami, Satpol PP, direncanakan minggu depan. Nanti, kalau Abang minta juga untuk diberitahukan waktu penyegelan. Nanti kami kasi tau, kontak saya, dan ingatkan saya,” jawab Reza yang didampingi Raden Agus Mohammad, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Kabid Trantibum) dan Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) Satpol PP Kota Depok. Sedangkan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Depok Hendar Fradesa sebagai pejabat yang berwenang langsung perihal bangli ini tidak berkenan berikan klarifikasi. 

^{(kiri-kanan), dua pejabat Satpol PP Kota Depok, Sekretaris Kantor Muhammad Reza dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Kabid Trantibum) dan Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) Raden Agus Mohammad di Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda, No.54, Pancoranmas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026). [WAHANANEWS.CO / Hendrik Isnaini Raseukiy]} 

Reza melanjutkan, setelah penyegelan ini, maka selanjutnya rencanakan untuk dilakukan penghancuran gedung beton dari bangli ini, setelah dilakukan proses hukum dengan penetapan dari pengadilan. Menurut Reza, sebagai penegakan regulasi pemerintah ini maka penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah Kota Depok, dengang DPMPTS sebagai peminpin sektor dan Satpol sebagai pelaksana lapangan.  

Diremehkan

Walaupun awalnya liputan WAHANANEWS.CO tampak sempat diabaikan dan diremehkan oleh para pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satpol PP, namun kin upaya investigasi sekira enam bulan dan pemberitaan kritis membangun ini mulai akan ada tindakan yang nyata dengan menyegel kedua gedung liar yang dipakai oleh bisnis kafe Noma Coffee dan butik Melstore.JKT ini. 

Silang sengketa permasalah ini, tentu saja merugikan penyewa gedung yakni Noma Coffee dan Melstore.JKT.

Disebutkan, Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan, dan Regulasi (Wasdukreg) DPMPTSP, Maryadi bahwa semasa Suryana Yusuf menjabat, Wasdukreg, sedari Juli hingga Agustus 2022, DPMPTSP sudah melakukan Surat Peringatan. dari 1 - 3 kepada pemilik bangli ini. Kemudian, langsung dilimpahkan berkas persoalannya kepada Satpol PP untuk penindakan penerapan UU dan perda. 

“Ya ini sudah ada datanya. Sudah ada SP, 1 sampe 3 dari Juli sampe Agustus di tahun 2022,” jawab Maryadi. 

Berita Berkait

Wibawa Pemkot Depok-Rontok Gedung Mewah Ilegal Kangkangi Sungai Ciliwung Untuk Noma-Coffee dan-Butik Melstorejkt Menyeruak Isu Pungli

APBD DPA SPJ Dokumen Publik Manto Diminta Jujur Buka Uang Media Massa Diskominfo Kota Depok

Literasi informasi, sedang kedua bangunan liar gedung ini dibangun oleh pengembang sekira tahun 2019 yang lalu. Sehingga ada sekira sudah enam tahun berlalu kedua bangli ini berdiri megah tanpa ada gangguan. Kemudian, ada sekira tiga tahun dari sejak SP-3 dilimpahkan namun belum dan penindakan daripada Satpol PP. 

“Kok, bangunan segede itu, di lokasi yang ramai di jalan padat, ramai dikunjungi pelanggan masing-masing, kok tidak ada yang tahu ya, oleh aparatur Pemkot Depok. Aneh ini,” tanggap Didit Wahyu Nurdiansyah dari Environmental Society (ENSY) dan Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane kepada WAHANANEWS.Co, Kamis (23/72026).

^{Pegiat Environmental Society (ENSY), Didit Wahyu Nurdiansyah beritanggapan soal bangli gedung mewah yang aneksasi GSS Walungan Ciliwung di Kota Depok, Jawa Barat. Menurut Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane ini, Pemkot Depok harus serius menegakkan regulasi, jika abai ada pasal sanksi pidana, denda, dan pencopotan jabatan kepada pejabat yang ikut terlibat atau mengaibaikan tugas, Kamis (23/72026). [WAHANANEWS.Co / Hendrik Isnaini Raseukiy]} 

Sebut Didit, setelah penyegelan ini maka Pemkot Depok harus melanjutkan dengan membongkar atau hancurkan bangunan atau bagian bangunan gedung mewah yang melanggar, yaitu apakah bangunan itu mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Mendirikan Banguanan (PBG). 

Prinsipnya, sebut Didit sesuai dengan regulasi mulai dari UU Tata Ruang, peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen), peraturan daerah (perda), di daerah Kota Depok di bagian sungai yang tidak bertanggul maka GSS-nya adalah seluas 15 meter dari tepian sungai hingga ke bagian terluar. 

Di kawasan GSS ini untuk pemanfaatannya tidak boleh didirikan gedung beton, harus dengan konsep ruang terbuka hijau. Ketentuan ini berlaku bagi pemilik sertifikat hak milik (SHM) tanah. 

“Oh ya, dari bahan yang saya baca di WAHAHANEWS.CO, ini kan ada dua masalah, satu bangunan tidak punya IMB, sedangkan yang satu lagi ada IMB tetapi melanggar karena ada bagian belakang gedung yang dibeton yang masuk ke GSS. ini bangunan sudah ada sejak tahun 2019, menurut IBM yang ada. Maka kedua bangunan ini sudah tepat untuk ditertibkan,” ujar Didit.   

Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Khairulloh sambut baik rencana Satpol PP hendak menyegel kedua gudang ilegal ini. Tambahnya, semenjak mendapat pertanyaan persoal ini dari WAHANANEWS.CO, ia segera melakukan klarifikasi kepada Kepala DPMPTSP, Abdur Rahman dan Kepala Satpol PP, Dede Hidayat. Kepada kedua pejabat tertinggi OPD ini, Khairulloh berpesan untuk secepatnya menyelesaikan soal pelangggara UU dan Perda oleh pemilik bangunan ilegal ini. 

^{Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Khairulloh. [WAHANANEWS.CO / PKS]}

“Syukurlah, jika ada penindakan. Untuk sekarang penyegelan dulu, kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran. Mari besama-sama kita pantau perkembangannya,” ujar Khairulloh, Rabu (22/7/2026).

Begini Penggaran Kedua Gedung ini

Validasi informasi, terkonfirmasi dari narasumber yang berkompeten bahwa gedung yang dipakai untuk butik Melstore.JKT tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sama sekali alias bangli–gedung ini berada paling tepi dengan Walungan Ciliwung yang persis di sebelah kanannya berdiri gedung yang dipakai kafe Noma Coffee. Gedung ini plek-ketilpek berada di GSS.

Sedangkan, di sebelah kanan, adalah gedung yang disewakan untuk Noma Coffee yang mempunyai IMB, akan tetapi persoalannya, ada bagian gedung bagian belakang yang langsung hingga ke tepi sungai. Ada sebagian besar bangunanya yang menganeksasi area GSSi dan pondasinya malah mengenai Badan Sungai Ciliwung. Terkonfirmasi bahwa pengurusan IMB-nya kepada DPMPTSP dilakukan orang bernama Syaifudin warga Cisalak, Cimanggis, Kota Depok.  

Kedua bangli megah ini potensi kuat melanggar UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota depok. Dalam regulasi ini ada ketentuan ancaman pidana, dan denda kepada oknum masyarakat pelaku pelanggaran dan oknum aparatur pemerintah yang melakukan pelanggaran proses perizinan ataupun yang mengabaikan kewenangannya dalam hal pengawasan untuk penegakan regulasi.

Dari informasi yang dihimpun, pemilik para pemilik gedung yang melanggar ini, sekarang sedang bersengketa dan melapor ke Polres Metro Depok. Ada pihak yang merasa jadi korban penipuan karena membeli gedung bermasalah ini. Belum ada keterangan dari Polres Metro Depok berkaitan dengan masalah ini. 

“Iya, pemilik gedung yang disewa oleh Noma Coffee ini sudah lapor ke Polres Depok karena merasa ditipu waktu beli gedung ini,” ujar seorang warga pekerja di lokasi yang tak berkenan namanya disebut.

Hal ini, dikonfirmasi oleh Maryadi.

“Sudah tahu belum, masalah gedung itu sekarang sedang ada laporan ke Polres,” sebut Maryadi. 

^{Kepala Bidang Wasdukreg DPMPTSP Kota Depok, Maryadi [WAHANANEWS.CO / Andika Eka / RADAR DEPOK]}

Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul "Konsumen Dirugikan! DPMPTSP Depok Segera Seret Pihak Perumahan YH di Limo Pekan Depan"
Baca selengkapnya di: https://www.radardepok.com/metropolis/94615945772/konsumen-dirugikan-dpmptsp-depok-segera-seret-pihak-perumahan-yh-di-limo-pekan-depan?page=2

Disebut Maryadi, pihaknya juga telah memanggil pengelola Noma Coffee dan Melstore.JKT sebagai penyewa gedung. Kedua pebisnis ini telah menemui Maryadi guna mengetahui ujung-pangkal masalah. Dan, mareka mengatakan tidak lagi memperpanjang penyewaan. 

WAHANANEWS.CO juga sedang mencari informasi siapa pemilik daripada masing-masing gedung bermasalah ini, dan apakah ada punya SHM atau tidak. 

[Teunku Agam Isnain]

Ahli waris Nimah Ara klaim bahwa jalan akses ini yang belum bernama ini adalah bahagian dari lahan mareka yang diwariskan dari nenek mareka. Jurubicara ahli waris, Nian Darmawan menegaskan, tanah tersebut merupakan hak mereka dengan dasar kepemilikannya berupa dengan leter C Nomor 364 persil 85 D II. Mareka juga membantah lahan ini sudah menjadi fasum yang terdaftar di Bagian Aset, Badan Keuangan Daerah Kota Depok (BKD). 

"Memang jalan ini sejak dulu sudah dipakai warga untuk melintas ke sawah atau ke kebun. Dulu di sini semua hamparan pertanian. Ke sini-sini ada pembangunan rumah warga. Tapi bukan berarti jadi fasum diakui begitu saja oleh siapa pun," ujar Nian. 

Pertemuan yang berlangsung di kantor proyek Lymo House II, Jumat petang (17/7/2026), mempertemukan kuasa hukum pengembang dengan kuasa hukum ahli waris Nimah Ara. Dalam forum tersebut, muncul opsi supaya pengembang, Abdullah Azam, membayar lahan yang diklaim digunakan sebagai akses masuk menuju kawasan perumahan.

Pihak pengembang diwakili kuasa hukum Pardamean Herbet, S.H., dan Parulian Hutajulu, S.H. Sementara ahli waris Nima Ara didampingi M Ilham Ilpar, S.H., Sudrajat, S.H., beserta sejumlah perwakilan keluarga.

^{Kuasa hukum kedua belah pihak, dari Lymo House dan ahli waris Nimah Ara saat bertemu di lokasi jalan kampung yang sedang disengketakan untuk jalam askses proyek perumahan Lymo House II dengan Jalan Kampung Grogol Seberang, RT 01/RW 06, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. (kiri - kanan) Pardamean Herbet, S.H.,  M Ilham Ilpar, S.H., Sudrajat, S.H., staf pengamanan Lymo House, dan Parulian Hutajulu, S.H., Jumat (17/7/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik Isnaini Raseukiy]}

Fokus pembahasan tertuju pada jalan setapak yang menghubungkan Jalan Kampung Grogol Seberang dengan kawasan proyek Lymo House II. Jalan tersebut menjadi objek sengketa karena diklaim berdiri di atas tanah milik ahli waris Nimah Ara.

Dalam perundingan, kuasa hukum pengembang, Parulian Hutajulu, menawarkan pendekatan damai dengan meminta pihak ahli waris menyampaikan secara terbuka luas lahan beserta nilai yang diminta sebagai dasar pembicaraan kepada kliennya.

"Kita dapat saja berpendapat dengan keyakinan masing-masing dan mungkin persoalan ini akan berlarut-larut, bisa sampai ke BPN, kepolisian, bahkan pengadilan. Tetapi sekarang mungkin ada cara yang bisa kita upayakan. Berapa biaya yang diminta dan berapa luas lahan yang dimaksud agar bisa saya sampaikan kepada Pak Azam," ujar Parulian.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembicaraan hari ini belum dapat dijadikan kesepakatan final. Lantaran, seluruh usulan mediasi masih akan disampaikan kepada Abdullah Azam selaku pengembang untuk memperoleh keputusan.

Pertemuan mediasi ini disudahi dengan membuat notulensi pertemuan di satu buku folio yang ditandatangani oleh kuasa hukum kedua belah pihak.   

Sementara itu, juru bicara ahli waris Nimah Ara, Nian Darmawan, menyambut baik tawaran negosiasi tersebut. Menurutnya, penyelesaian melalui musyawarah menjadi langkah yang lebih baik setelah sengketa berlangsung cukup lama dan beberapa kali mediasi mengalami kebuntuan.

Nian menyebut lahan yang digunakan sebagai akses jalan memiliki luas sekitar 240 meter persegi, dengan ukuran sekitar tiga meter lebar dan 80 meter panjang. Atas lahan tersebut, pihak ahli waris mengajukan nilai Rp2,5 juta per meter persegi.

"Baiklah Pak Parulian, kami memberikan harga yang pantas, Rp2,5 juta per meter persegi. Silakan disampaikan kepada Pak Azam. Prinsipnya kami ingin selesai dan tidak ingin lagi terjadi kesalahpahaman," kata Nian.

Ia menegaskan, keluarga ahli waris tetap meyakini tanah tersebut merupakan hak mereka meskipun dasar kepemilikannya berupa sesuai dengan leter C Nomor 364 persil 85 D II adalah milik ahli waris Almarhum Nimah Ara.

Menurut Nian, pihak keluarga memiliki riwayat penguasaan tanah yang dapat dibuktikan melalui sejarah kepemilikan maupun keterangan warga setempat.

^{Nian Darmawan, keluarga yang menjadi jurubicara ahli waris Nimah Ara saat saat berikan keterangan pers di kediamannya soal sengketa jalam kampung askses proyek perumahan Lymo House II dengan Jalan Kampung Grogol Seberang, RT 01/RW 06, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.  Mareka dengan yakin mereka klaim lahan tersebut adalah milik mareka dari warisan nenek mareka, Jumat (17/7/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik Isnaini Raseukiy]}

"Kami memiliki sejarah tanah ini dan saksi-saksi dari warga kampung. Saya juga pernah bekerja di bidang pertanahan di kelurahan sehingga memahami riwayat dan administrasi pertanahan di wilayah ini," ujarnya.

Sebelum pertemuan berlangsung, suasana di lokasi sempat memanas. Sejumlah ahli waris melakukan aksi membentangkan spanduk sebagai bentuk pemblokiran akses masuk menuju proyek Lymo House II. Aksi tersebut berlangsung pada Jumat pagi dan sempat menarik perhatian pekerja proyek.

^{Area lahan yang dimasudkan oleh ahli waris Nimah Ara adalah tanan milik mareka yang sekian waktu belakangan ini di gunakan oleh proyek perumahan Lymo House II Grogol. Bagi ahli waris lahan ini adalah milik mareka dan belum menjadi fasilitas umum (fasum) yang terdaftar di Bagian Aset BKD Kota Depok. Mareka meminta pembayaran ganti rugi. Sudah ada pertemuan yang diwakili oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak dengan opsi oleh kuasa hukum Lymo House hendak membawa permintaan harga kepada pengembang Abudllah Azam, Jumat (17/7/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO /  Tangkapan layar Google Maps / Hendrik Isnaini Raseukiy]}

Tak lama setelah aksi berlangsung, pihak keamanan proyek diketahui melakukan komunikasi melalui sambungan telepon. Beberapa jam kemudian, kuasa hukum pengembang tiba di lokasi dan disusul kuasa hukum ahli waris sehingga dialog langsung dapat digelar.

Hingga pertemuan berakhir, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Namun, proses negosiasi dinilai menjadi perkembangan baru yang membuka peluang penyelesaian sengketa secara musyawarah, sembari menunggu keputusan dari pihak pengembang atas usulan pembayaran lahan yang diajukan ahli waris Nimah Ara. Walaupun diawali dengan sedikit setegang argumen hukum dan riwayat lahan dari perspektif masing-masing, namun diakhiri dengan suasana landai dengan janji akan lebih mengutamakan mediasi. 

[Redaktur: Teunku Isnain Ismail Asyura]

Kali ini, BRI Branch Office (BO) Gatot Subroto menyalurkan sebanyak 90 paket makanan kepada penghuni Panti Asuhan Khoirul Ittihad, Jakarta, sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Dalam kegiatan tersebut, para pekerja BRI tidak hanya menyerahkan bantuan makanan, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan anak-anak panti. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan yang disambut antusias oleh para penghuni panti asuhan.

Branch Office Head BRI BO Gatot Subroto, Pamadi Purno Widodo, mengatakan program Jumat Berkah merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan budaya berbagi di kalangan insan BRILian.

"Melalui Jumat Berkah ini, kami ingin memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di antara insan BRILian. Kami berharap program ini terus memberikan manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima," ujar Pamadi Purno Widodo saat ditemui di sela kegiatan, Jumat (10/7/2026)

Menurutnya, peran BRI tidak hanya sebatas memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Program Jumat Berkah menjadi salah satu agenda sosial rutin BRI yang diharapkan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan antara perusahaan dan lingkungan di sekitarnya.

[Redaktur: Rustam Masiya]

Kegiatan yang merupakan rangkaian agenda pada 8–9 Juli 2026 itu diikuti lebih dari 70 rumah sakit dari berbagai daerah sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital kesehatan nasional yang aman, tangguh, terpercaya, dan berdaulat.

Direktur Utama RSUI, dr. Kusuma Januarto, Sp.OG., Subsp.Obginsos., mengapresiasi sinergi yang terjalin antara RSUI dan BSSN dalam memperkuat sistem keamanan informasi di sektor kesehatan. Menurutnya, percepatan transformasi digital di rumah sakit harus dibarengi dengan penguatan perlindungan terhadap data medis pasien.

"Transformasi digital meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan rumah sakit, tetapi juga dapat mendatangkan risiko kerawanan siber baru. Oleh karena itu, penguatan perlindungan terhadap kerahasiaan data medis pasien menjadi tanggung jawab bersama," ujar dr. Kusuma.

Ia menilai, kerja sama antara institusi kesehatan dan otoritas keamanan siber menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan digital tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan data.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., mengingatkan bahwa ancaman siber terhadap fasilitas kesehatan kini tidak lagi sebatas persoalan teknis, tetapi berpotensi mengganggu keselamatan pasien.

"Gangguan pada sistem teknologi informasi di rumah sakit bukan lagi sekadar insiden administratif biasa, melainkan ancaman nyata yang dapat berdampak langsung hingga pada keselamatan nyawa pasien," tegas Sulistyo saat menyampaikan keynote speech.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, BSSN berkomitmen memberikan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan melalui pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Pendampingan dilakukan melalui bimbingan teknis guna meningkatkan kesiapan rumah sakit menghadapi serangan siber, sekaligus menjawab berbagai tantangan seperti integrasi sistem, penguatan sumber daya manusia, dukungan manajemen, hingga kesiapan anggaran.

Direktur Operasional RSUI, dr. Tommy Dharmawan, Sp.B.T.KV., Subsp.JD(K), Ph.D., menegaskan bahwa keamanan siber telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan modern karena berkaitan langsung dengan perlindungan data pasien.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan informasi merupakan langkah preventif yang wajib dilakukan agar kerahasiaan data medis tetap terjaga sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan rumah sakit.

Pembahasan mengenai aspek regulasi turut diperdalam melalui sesi diskusi panel bersama Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Lukman Nul Hakim, S.E., M.M. Ia menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan diwajibkan membangun TTIS secara sistematis, mulai dari tahap persiapan, implementasi hingga evaluasi berkala sesuai ketentuan nasional.

Sementara itu, Manajer Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan Teknologi Informasi RSUI, Dr. Ir. Ahmad Firdausi, S.T., M.T., IPM, mengungkapkan bahwa RSUI telah memulai pembentukan TTIS sejak 2024 sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi ancaman siber.

Perspektif industri juga turut mewarnai seminar melalui pemaparan Business Solutions Architect Cisco Systems Indonesia, Hansel Gideon Gunawan, B.App.Sc (IT), M.M. Menurutnya, digitalisasi layanan kesehatan bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi tingkat kematangan keamanan secara berkala agar pengembangan sistem dapat dilakukan secara tepat.

Melalui seminar dan workshop tersebut, RSUI bersama BSSN berharap kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya keamanan siber di sektor kesehatan semakin meningkat. Selain menjadi forum berbagi pengalaman dan praktik terbaik, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola keamanan informasi serta meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi berbagai ancaman siber di tengah pesatnya transformasi digital layanan kesehatan.

[Redaktur: Teuku Agam Isnain]

Kalangan pers berpendapat, Manto dinilai mengelola uang APBD, Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA), dan Surat Pertanggungjawaban (Spj) ini secara tertutup dan ada yang disembunyikan keterbukaan publik kepada wartawan. Banyak kalangan wartawan; akademisi; hukum; masyarakat yang  berpendapat bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban uang APBD adalah bahan informasi publik yang harus dipublikasi kepada masyarakat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Depok yang diantaranya adalah Manto sebagai Kepala Diskominfo di Kewalian Kota Depok sebagai penanggungjawab pelayanan rakyat.    

Literasi yang kumpulkan wartawan WAHANANEWS.CO dari sumber berkompeten, anggaran kemitraan dengan media massa di tahun 2026 ini adalah berupa berjumlah Rp903 juta. 

Uang ini dialokasikan masing-masing untuk, pertama advertorial di media cetak lokal sekira Rp495 juta dengan cara 165 kali tayang dengan rincian masing-masing media bayaran uang Rp3 juta.

Kedua, untuk advertorial di media online lokal sejumlah Rp297 juta dalam bentuk 198 kali tayangan dengan rincian  masing-masing Rp1,5 juta per slot. 

Ketiga, pembayaran dalam bentuk rilis sejumlah 76,5 juta untuk 153 kali tayangan dengan masing-masing bayaran Rp500 per tayang. Keempat, tayangan advertorial di media online nasional sejumlah Rp35 juta dalam bentuk 1 kali tayangan. 

 Namun, realisasi uang Rp903 juta ini mengundang kegundahan pekerja pers di Kota Depok.

Beberapa sumber di Kewalian Kota Depok yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, menyebut bahwa realisasi anggaran publikasi telah berjalan sejak awal tahun. Aialokasikan anggaran yang sudah dikeluarkan sejak awal tahun 2026 ini dapat habis sekira bulan Juli-Agustus. 

“Ya sudah terealisasi sejak awal tahun, dan sekira bulan Juli atau Agustus habis. Dan akan diajukan kembali pada ABT nanti,” ujar sumber yang tak berkenan namanya disebut. 

Ada pula yang berpendapat bahwa penyaluran uang ini diutamakan kepada pihak yang terang-terangan mendukung suatu pihak di Pilkada Kota Depok hingga menang. Nah, pihak inilah,  yang disebut berjuang di pihak pemenang pilkada. Sedang pihak yang mendukung pihak yang kalah maka bernasib dikucilkan, dimusuhi, dan sulit untuk mendapatkan uang yang ada di Diskominfo ini. 

Naasnya, bagi pihak pekerja pers yang berposisi di sisi independen atau netral juga terkena imbas nasib seperti pihak yang kalah pilkada kerana dianggap tidak ikut berjuang, padahal pekerjaan pers ini hanya berkarya sesuai dengan kaidah jurnalisme yang tidak terkontaminasi polarisasi politik. 

“Ya gitu, sama-sama kita ketahui bahwa ada dispesialkan rekan-rekan kita yang dapat uang dari Diskominfo dari nomenklatur kemediamasaan karena dulu di Pilkada 2024 jadi pendukung salah satu paslon. dan menang, ya dapat servis lah. Ada pula yang dapat posisi di sektor bisnis perusahaan daerah. Mungkin ada yang menganggap itu wajar. Tapi jangan kemaruk banget lah. Bagi-bagi yang lain. Itu kan bukan uang mareka pribadi. Kalau mau dapat besar, ya, kelompok itu main proyek apa-lah, jangan semuanya dari Diskominfo,” uajr Luki Leonaldo, wartawan Halaman.co, Kamis (9/7/2026).

Luki sebut hal yang diketahuinya, bukan hal yang tidak diketahui secara luas.

“Maka dari itu supaya omongan gak kemana-kemana ayo Pak Manto buka-bukaan secara mendalam dan tuntas. Kalau situasi seperti ini terus ini berpotensi menciptakan suasana permusuhan antarwartawan. Ini tidak perlukan? ” masygul Luki. 

Di Kota Depok, di Pilkada 2024, ada dua pasangan calon kewalian yaitu Supian Suri - Chandra Rahmansyah dan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. Walau sejumlah tokoh parpol di Kota Depok yang menyampaikan kepada kalangan wartawan sudah tidak ada polarisasi politik pascapilkada namun realitanya, masih ada nuansa polarisasi seperti yang disinyalir dilakukan oleh Diskominfo Kota Depok. 

“Iya, ada banyak wartawan yang berbicara seperti itu. Ada polarisasi politik di kalangan wartawan dan dilanggengkan oleh politisi.  Tidak ada transparansi. Kemana itu uang dibawa. Kok tertutup. Padahal APBD, RAS, DPA, dan sasaran penyaluran adalah dokumen publik yang harus di transparansi. Memang harus ada kriteria yang berkeadilan, proporsional, dan profesional yang harus dibuat sehingga penggunaan anggaran akuntabel,” ujar Yohanis Muriany, wartawan SInar Pagi dan Ketua Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) Kota Depok, Rabu (8/7/2026).

Situasi ini semakin membuat kegundahan meluas. Sejumlah pekerja mengusulkan melakukan aksi demonstrasi ke Diskominfo, dengan alasan tulisan pers tidak menjadi persoalan bagi Manto, dan melakukan komunikasi secara elegan dan bermartabat juga juga tak dihiraukan. 

“Ayo Bang, kita demo diskominfo. Bisa demo lintas organisasi wartawan, biar makin rame dan pemberitaan makin masif. Sama kayak di Bekasi, semua turun,” ajak Ikhsan, dari depokpos.co, Kamis (9/7/2026).

Kemudian, musabab ketertutupan Diskominfo soal anggaran ini, menyeruak pula dugaan ada sebagian uang yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemungkinan,  muncul pula isu dapat saja link artikel dari sejumlah tayangan yang ada dijadikan klaim pencairan uang sebagai bahan advertorial dan-atau rilis oleh oknum. Ada pula isu ada oknum pekerja media massa yang menjadi pengatur kepada siapa saja dana publikasi ini boleh diberikan atau tidak boleh diberikan.  

“Oleh karena itu, demi tidak ada prasangka negatif maka sangat diperlukan ada keterbukaan penyaluran uang advertorial dan rilis ini oleh Diskominfo. Teman-teman, mari kita dorong agar pihak Diskominfo mempublish media-media mana saja yang telah menikmati anggaran publikasi ini. Dan, mari kita bongkar oknum wartawan yang ikut mengatur ketidakadilan ini. Dan juga pejabat-pejabatnya,” tanggap Erna Multiningsih, wartawan Multinewsmagazine, Jumat (10/7/2026).

Sedangkan Manto, berkeyakinan bahwa masalah pengelolaan uang publikasi kemediaan masa ini, adalah menjadi otoritas kewenangannya yang tidak perlu adanya transparansi publik. Apalagi, kata Manto penyaluran diatur dan intervensi oleh kekuatan tertentu. 

“Tidak perlu dibuka kepada siapa pun. Itu urusan saya. Ini juga ada pengaruh dari kekuatan tertentu soal penggunaannya,” kilah Manto saat ditanyakan WAHANANEWS.CO, medio 2026. 

APBD Merupakan Informasi Publik vs Keterbukaan Data Anggaran di Kota Depok

Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sejumlah regulasi, mulai dari Peraturan Pemerintah, Undang-Undang hingga putusan Mahkamah Agung (MA), mengatur bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Di tengah berkembangnya sistem pemerintahan berbasis digital, publik tidak lagi hanya membutuhkan informasi mengenai besaran APBD yang dipublikasikan setiap tahun. Masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, hingga dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.

Hak memperoleh informasi tersebut diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang lahir sebagai bagian dari agenda reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kewajiban Keterbukaan Diatur Berlapis

Kewajiban pemerintah daerah membuka informasi keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Pasal 214 ayat (1), pemerintah daerah diwajibkan menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa informasi tersebut meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban APBD.

Regulasi tersebut juga menegaskan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yakni harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa prinsip transparansi merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui sekaligus memperoleh akses informasi seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Kewajiban tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam Pasal 4 ayat (2), setiap orang dijamin haknya untuk melihat, mengetahui, serta memperoleh salinan informasi publik.

Selain itu, Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan badan publik wajib diumumkan secara berkala, sedangkan Pasal 11 huruf b mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang harus tersedia setiap saat.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 391 ayat (1) mengamanatkan pemerintah daerah menyediakan informasi pembangunan dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi secara nasional.

Pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian diwujudkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan keuangan daerah.

Sementara itu, Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban badan publik menyebarluaskan berbagai informasi keuangan melalui media yang mudah diakses masyarakat, termasuk media digital.

Putusan Mahkamah Agung Menjadi Acuan

Persoalan keterbukaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pernah menjadi sengketa informasi yang berujung pada putusan Mahkamah Agung.

Dalam Putusan MA Nomor 224 K/TUN/2013, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Dinas Kesehatan Kota Metro yang sebelumnya menolak memberikan dokumen DPA dan SPJ kepada pemohon informasi dengan alasan dokumen tersebut merupakan informasi internal. Putusan kasasi yang diputus pada 18 Juni 2013 ini melibatkan sengketa antara pemohon informasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Provinsi Lampung. (https://komisiinformasi.jabarprov.go.id/LSM-KOREK-Vs-Pemkab-Bdg-Kec.Rancaekek_DPA)

Sebelum sampai pada tingkat kasasi, Komisi Informasi Provinsi Lampung maupun Pengadilan Tata Usaha Negara telah lebih dahulu memutuskan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi publik yang harus diberikan kepada pemohon. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung saat itu, Juniardi, menyatakan putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap sehingga wajib dipatuhi oleh badan publik (https://www.suarainvestigasinews.com/pasca-putusan-ptun-bandar-lampung-dimenangkan-jmi-ppid-way-kanan-ajukan-kasasi-ke-ma/)

Perkara serupa juga pernah muncul ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta dokumen pertanggungjawaban dana BOS dan BOP sejumlah sekolah di Jakarta. Komisi Informasi memutuskan badan publik wajib memberikan informasi tersebut. (https://antikorupsi.org/id/article/icw-menangi-sengketa-informasi-dana-bos-dan-bop). 

Putusan-putusan tersebut menjadi salah satu rujukan bahwa dokumen DPA maupun SPJ pada prinsipnya merupakan informasi publik sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang KIP.

Transparansi Dinilai Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan

Kajian akademik juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi keuangan daerah. Dalam artikel "Kajian Yuridis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik" yang dimuat pada Jurnal INNOVATIVE Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025, peneliti Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Maissy Triyanti Petronella Dotulung, menyebut keterbukaan anggaran memiliki sedikitnya tiga manfaat utama.

Pertama, menjamin hak masyarakat mengetahui penggunaan dana yang bersumber dari pajak maupun retribusi daerah. Kedua, mempersempit peluang penyalahgunaan kewenangan melalui pengawasan publik. Ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui tata kelola yang terbuka dan akuntabel.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bersih, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari prinsip good governance.

Selain itu, Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menjadikan keterbukaan informasi sebagai salah satu indikator penilaian tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Prinsip transparansi juga ditegaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyebut keterbukaan informasi bertujuan memenuhi hak masyarakat mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik.

Implementasi Masih Menjadi Tantangan

Meski kerangka regulasi dinilai cukup lengkap, implementasi keterbukaan informasi masih menjadi perhatian. Sejumlah pertanyaan yang kerap muncul antara lain apakah informasi APBD mudah diakses masyarakat melalui SIPD maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), apakah format informasi mudah dipahami publik, serta apakah permohonan informasi diproses sesuai jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang KIP.

WAHANANEWS.CO  masih menunggu tanggapan resmi dari Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi keuangan daerah, termasuk mekanisme pemberian akses terhadap dokumen APBD, DPA, maupun SPJ.

Berkaitan hal ini, wartawan diperbolehkan melakukan wawancara langsung atau klarifikasi kepada pejabat yang dikenal dengan doorstop, tanpa perlu melalui surat permohonan. Kegiatan ini sah dan dilindungi hukum supaya pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi dengan asas cepat dan akurat. 

Dalam hal ini, ada aturan yang menjadi landasan hukumnya diatur dalam peraturan berikut, yakni UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers di Pasal 4 Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik yang berdasarkan pasal tersebut, maka ada kaitan dengan Pasal 18 Ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghalangi atau menghambat pelaksanaan kegiatan jurnalistik dapat dipidana.

Kemudian berkaitan cara kerja wartawan dalam bentuk klarifikasi langsung juga di ada dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa: "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana."  (https://diskominfo.acehtimurkab.go.id/halaman/informasi-publik)

Hak Publik atas Informasi

Keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai regulasi yang berlaku memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mewajibkan badan publik menyediakan informasi tersebut sepanjang tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan.

Dengan demikian, pelaksanaan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban administratif pemerintah, tetapi juga merupakan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

[Redaktur: Teunku Agam Isnain]

Anggaran ini adalah nomenklatur untuk publikasi kegiatan pemerintahan Kota Depok yang dianggarkan tayang per tayang di media massa. Namun, kepala Diskominfo Manto diprotes wartawan karena disinyalir tidak transparan dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran ini. 

Ada informasi, bahwa per Agustus nanti anggaran sudah habis, sehingga Diskominfo rencanakan hendak mengajukan meminta anggaran lagi kepada DPRD dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan) atau yang umumnya dikenal sebagai APBD Perubahan (APBD-P).

Dari data yang dikumpukan WAHANANEWS.CO anggaran kemitraan dengan media di tahun 2026 ini adalah dengan uang sebesar Rp903 juta. Uang ini dialokasikan masing-masing untuk, pertama advertorial di media cetak lokal sekira Rp495 juta dalam 165 kali tayang dengan rincian masing-masing media bayaran uang Rp3 juta. 

Kedua, untuk advertorial di media online lokal sejumlah Rp297 juta dalam bentuk 198 kali tayangan dengan rincian  masing-masing Rp1,5 juta per slot. Ketiga, pembayaran dalam bentuk rilis sejumlah 76,5 juta untuk 153 kali tayangan dengan masing-masing bayaran Rp500 per tayang. Keempat, tayangan advertorial di media online nasional sejumlah Rp35 juta dalam bentuk 1 kali tayangan. 

Namun, anggaran sekira Rp903 juta ini--yang hanya kurang Rp7 juta dari Rp1 miliar ini, mengundang kegundahan di sejumlah  pekerja pers di Kota Depok. Dari informasi internal Diskominfo yang tidak berkenan namanya disebutkan bahwa dialokasikan anggaran yang sudah dikeluarkan sejak awal tahun 2026 ini dapat habis sekira bulan Juli-Agustus.  

Ada kalangan wartawan mengeluh dan merasa diabaikan, dileceh dengan sikap Manto yang kerap mengabaikan dan mengelak berjumpa dengan wartawan yang berupa mengajukan penawaran kerjasama publikasi secara baik-baik dan elegan dengan Kewalian Kota Depok, namun tidak ditanggapi sama sekali oleh Manto. Hal ini dialami langsung oleh WAHANANEWS,Co yang berkirim surat permintaan untuk audiensi dan penawaran kemitraan namun sekali tidak ada respons atau balasan sama sekali. Hal yang dilakukan oleh pers yang termaktub di UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

“Gimana kita dapat berkomunikasi bermartabat dengan Manto, sedangkan ia berperilaku bermartabat seperti yang Abang ceritakan. Manto jika kita bicara soal anggaran untuk pers, selalu menghindar. Malah bisa-bisa kita diputar-putar dan diadu dombata sesama teman” ujar Luki Leonaldo, wartawan Halaman.co, Rabu (8/7/2026).

Padahal setiap wartawan dengan media masing-masing ingin mengajukan kerjasama secara baik-baik dan bermartabat sebagai bentuk kemitraan yang akuntabel antara pers dengan Pemerintah Kota Depok guna memberitakan kinerja Wali Kota Depok.  

Mereka gunda lantaran banyak dari mareka belum mendapatkan sekali pun dari anggaran tersebut. Jika pun ada yang berkesempatan dapat, itu pun harus berupaya keras secara ngotot atau berdebat. Sehingga muncul dugaan di kalangan wartawan, bahwa Manto tidak mengelola keuangan dengan jujur dan bertanggung-jawab. Diduga ada sebagian anggaran yang disalahgunakan dan sebagian kecil lainnya hanya disalurkan kepada wartawan yang selalu setia memuja-muja Wali Kota Depok.

“Iya, ada banyak wartawan yang berbicara seperti itu. Tidak ada transparansi. Kemana itu uang dibawa. Kok tertutup. Padahal APBD, RAS, DPA, dan sasaran penyaluran adalah dokumen publik yang harus di transparansi. Memang harus ada kriteria yang berkeadilan, proporsional, dan profesional yang harus dibuat sehingga penggunaan anggaran akuntabel,” ujar Yohanis Muriany, Wartawan SInar Pagi dan Ketua Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) Kota Depok, Rabu (8/7/2026)

Sudah dikenal oleh wartawan, di Diskominfo Kota Depok, Manto ada tugaskan seorang tenaga kerja honorer bernama Farhan yang ditugas  untuk berhadapan dengan para wartawan yang dijadikan pion. Namun, Farhan adalah orang yang tidak kompeten dan punya kapasitas berhadapan dengan pera.

“Kalau saya malah kasihan sama Farhan, ia dijadikan pion. Kalau Manto gak sempat kemana itu ASN Pemkot Depok yang berwenangan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Manto,” kata Anis.  

Karena Manto menyembunyikan pengalokasian uang untuk pers, para wartawan tidak dapat mengetahui siapa saja yang sudah menerima kemitraan, sehingga menimbulkan suasana saling curiga antarwartawan. Hal ini disinyalir sengaja dikondisikan oleh pemerintah kota depok. Misalkan, disebut ada kelompok wartawan yang sudah menerima lantara terlibat aktif mendukung dan berpihak Paslon Wali Kota Depok di Pilkada Kota Depok 2024 yang lalu. Yang kemudian diharuskan untuk tidak boleh membuat berita kritikan kepada Pemerintah Kota Depok, terutama berita kritikan kepada Wali dan Wakil Wali Kota Depok 

“Nah, jika yang berada di kubu yang menang maka akan mendapat saluran uang dari Diskominfo, sedangkan wartawan yang berada di pihak Paslon Wali Kota di Pilkada yang kalah maka dimusuhi, dibenci, dan dimasukkan dalam daftar hitam. Sedangkan wartawan mengambil posisi independen, bekerja tidak memihak, bekerja sesuai dengan kaidah jurnalisme, menjadi kena getahnya juga. Dimusuhi oleh pihak yang menang, karena dianggap tidak ikut berjuang. polarisasi ini sangat terasa di kalangan wartawan di Kota Depok,” ujar Luki. 

Memang hal yang disebutkan Anis dan Luki ini, diakui oleh para wartawan. Walau banyak pejabat ASN dan tokoh parpol dan anggota wakil rakyat di DPRD mengatakan sudah tidak ada lagi polarisasi pascapilkada, dan mengatakan ayo bersama membangun Kota Depok, akan terapi ironis, realitanya jauh panggang dari api. 

Dari sumber pejabat yang berkompeten di Kewalian Kota Depok menyebutkan, ada sosok wartawan yang sudah mendapat hingga puluhan juta per bulan. Wartawan ini disebut-sebut bertingkah seperti buzzer.

“Itu sih, tukang cebok ia mah. Apa saja Pemkot Depok, serba-benar. Kalau kita kritisi dikit kinerja Wali Kota Depok, eh sama ia langsung dicebokin dengan berita ngebagus-bagusin. Ini sih sama saja mengadu domba antarwartawan namanya,” ujar berapa wartawan bila sedang berkeluh sedang kondisi di Kota Depok. 

Pembicaraan ini sudah kerap dibincangkan oleh kalangan wartawan. 

“Makanya, loh bisa gak jadi penjilat. Kalau jadi penjilat itu jangan setengah-setengah, kudu licin, kudu panjang lidah lo. Syukur-syukur loa bisa dapat jabatan di bisnis Pemkot. Jabatan dapat, rilis dapat banyak. Bisa-bisa penghasilan per bulan lebih banyak dari anggota DPRD dan malan lebih gede daripada gaji pegawai negeri Pemkot,” ujar wartawan lain yang tak mau namanya disebutkan, lantaran takut dimusuhi selama-lamanya oleh pejabat di Kewalian Kota Depok. 

“Yuk kita demo aja it Manto, supaya rame,” timpal wartawan yang lain. 

Dan, ada pula kelompok wartawan yang disebut-sebut ada anggotanya juga ikut mendukung paslon yang menang di Pilkada. Kelompok ini mendapat belasan juta per bulan. Namun paradoks, bagian uang ini tidak diterima secara merata oleh wartawannya, ada diantaranya tidak terima rilis berbayar dari Diskominfo sehingga yang gigit jari. 

“Wah saya gak tahu tu, kelompok saya dapat rilis, advertorial, kok saya gak terima ya, Bro,” tutur pembicaraan sejumlah wartawan. 

Selain itu, ada pula wartawan sesama ikut mendukung paslon di Pilkada yang kesal lantaran merasa tidak merata dan adil pembagian alokasi anggaran advertorial atau rilis dari Diskominfo. 

Lain lagi, ada pula organisasi yang sebagian anggotanya menjadi wartawan netral, tetapi karena ketuanya dianggap sebagai pembenci Kewalian Kota Depok, maka anggota organisasi ini disinyalir masuk daftar hitam kemitraan.  

“Abang masih di PWI? Masih aktif? itu ketuanya benci banget kepada Pemkot Depok, Wali Kota Depok. Gimana kita mau berhubungan baik,” kata Manto kepada WAHANANEWS.CO dalam suatu kesempatan, mengait-mengaitkan keberadaan keaktifan pribadi Hendrik Isnaini Raseukiy sebagai Pengurus PWI Kota Depok.  

“Ya, saya masih aktif, kerana itu organisasi tempat saya bergabung sesuai dengan ketentuan Dewan Pers. Saya menemui Bapak, bawa nama saya sendiri sebagai wartawan, bawa media saya sendiri untuk menawarkan ajuan kerjasama. Tidak ada saya bawa-bawa organisasi apalagi mengatas nama PWI. PWI itu organisasi profesi pribadi wartawan, bukan mengurusi hal-hal seperti ini. Pers saya terverifikasi Dewan Pers dan saya bersertifikat kompetensi utama. Kami dapat juga memberitakan mempromosikan hal positif kinerja Pemkot Depok, Wali Kota Depok. Saya sebagai Pemred sudah pernah mengirim surat penawaran kepada Bapak dua kali sejak tahun 2025. Juga kepada Wali Kota Depok, Tapi mana respons tapi miris, tidak ada respons sekadar membalas surat dengan surat. Padahal kami sudah berupaya secara prosesdural secara bermartabat,” ujar WAHANANEWS.CO. 

Seperti yang pernah disebutkan oleh Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Pusat, Aat Surya Safaat, ;menjadi simalakan sekarang di era disrupsi media pers dan polarisasi politik sekarang ini. Dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat wartawan kesulitan independen. Namun ia tetap berpesan wartawan dapat menjaga perimbangan demokrasi walau memberitakan kinerja penguasa politik dengan tetap menjaga profesionalisme jurnalisme. 

“Wartawan serba khawatir yang sekarang. Kalau gak berpihak maka tidak mendapat ‘kue’. Tetaplah jadi wartawan yang sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Juga semestinya Pemerintah Kota Depok mendukung kinerja wartawan,” ujar Aat dalam suatu kesepakatan diskusi kompetensi wartawan di Kantor PWI Kota Depok, Kamis (4/7/2026).  

Praktik yang membutuhkan wartawan dengan nuansa ada yang dirangkul dan ada yang ‘dipukul’ Diskominfo ini sangat disesalkan kalangan wartawan, terutama oleh Anis Muriani dan Luki Leonaldo, sosok yang berani bersuara. 

“Kondisi ini harus dibuka secara transparan oleh Manto, supaya tidak terjadi gejolak dan demonstrasi oleh wartawan. Kita dibodoh-bodohi. mengapa uang rakyat harus dirahasiakan ditutup-tutupi seperti uang pribadinya saja. Sedang harta pejabat negara saja diumumkan di LHKPN,” ujar Anis. 

Timpal Luki. 

“Bohong itu katanya ada efisiensi anggaran kemediaan. Itu kata Ketua Dewan (Ketua DPRD, Ade Supriyatna, anggaran untuk media masih banyak. Malah mau ditambahin nanti di ABT. Uang Pemkot Depok masih banyak, itu buktinya DOS di Balai Kota Depok, baru aja dibangun tahun yang lalu, eh sekarang malah dibongkar lagi, mubazir dan pemborosan. Ini juga bulan ini baru saja dibangung lapangan tenis di Balai Kota Depok, untuk apa punya aksi seperti itu. Tapi sayangnya untuk dana UHC dihapus. Kasihan rakyat yang kesusahan,” ujar Luki. 

Ada pula, wartawan yang menduga bahwa pernah pula oknum pegawai Diskominfo yang ikutan membuat domain media online yang digunakan untuk ikut mengambil bayaran uang rilis pemberitaan. Dapat pula dugaan ada kejadian pemberitaan format rilis yang ditayangkan di media-media yang ada, lalu dicetak untuk bahan klaim tayangan. Maka dari itu supaya tidak terjadi dugaan yang belum tentu benar, maka pengelolaan anggaran di Diskominfo harus transparan dan akuntabel. 

“Maka dari itu, saya bilang supaya tidak jadi bola liar atau dugaan macam-macam, maka Diskominfo harus buat Perwal Kemitraan dengan Pers, seperti dari daerah lain. Sudah banyak daerah lain yang jauh dari Jakarta saja sudah akuntabel dan maju punya landasan hukum yang jelas. Dibuatlah aplikasi pendaftaran media dengan kriteria dan penilaian yang berkeadilan sesuai dengan dokumen-dokumen tertentu,” jelas Wahyudin, wartawan Infobanua.  

Disinyalir, pengelolaan APBD Kota Depok, sarat praktek kolusi; korupsi; dan nepotisme (KKN) dalam mengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Keuangan Daerah (APBD). 

Trik Manto

Kepada WAHANANEWS.CO, Manto konfirmasikan bahwa urusan kebijakan teknis dan pengelolaan tertentu telah didelegasikan kepada pejabat bidang.

"Saya tidak tahu apa-apa. Semua saya serahkan kepada pejabat bidang masing-masing. Termasuk anggaran media massa yang ada di APBD," ujar Manto saat dimintai keterangan.

Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan di internal birokrasi. Seorang sumber ASN yang enggan disebut namanya menyebut proses pengambilan keputusan soal anggaran tetap berada di tingkat kepala dinas.

"Tidak ada pendelegasian kewenangan kepada bidang, anggaran. Semua tetap melalui Pak Kadis," ujar sumber tersebut, seperti inilah cara Manto membuat konflik.

Keadaan ini menjadi problematik bagi pers di Kota Depok yang kebingungan dengan sikap Manto ini yang menyembunyikan realisasi anggaran ini.

Demikian pula pejabat yang berwenang langsung berhubungan dengan wartawan yaitu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Dinas Komunikasi dan Informatika,  Ade Hukmawan alis Ahuk juga menghilang tak dapat diditemui para wartawan. Upaya WAHANANEWS.CO mendatangain kantor Diskominfo untuk menemui Ahuk sangat sulit. Demikian pula, upaya komunikasi via telepon seluler juga tidak ditanggapinya. 

“Bapak Ahuk sedang tidak ada di kantor pergi rapat dengan Wali Kota, gak tahu di mana,” jawan siswa-siswi SMK yang sedang kerja lapangan yan ditempatkan sebagai resepsonis. siswa-siswi SMK ini dimajukan mengambil alih ASN yang seharusnya bertanggung jawab melayani.   

Ahuk menghilang tanpa kabar bagi wartawan, ia tidak lagi sebagai pejabat berwenang di bidang informasi dan komunikasi publik, tetapi juga menjadi pejabat yang ikut menyembunyikan informasi publik dari pengelolaan uang publik di APBD Kota Depok. 

Adab Buruk Manto Abaikan Kepantasan Surat-Menyurat Formal

Demikian pula, WAHANANEWS.CO, sebagai media massa yang telah berbadan hukum pers dan sudah verifikasi administrasi dan faktual dari Dewan Pers sudah pernah melakukan upaya beradab, bermartabat, dan prosedur secara mengirimkan surat resmi berkali-kali kepada Kepala Diskominfo, Manto untuk meminta waktu presentasi dan penawaran kerjasama, Namun sudah berbulan-bulan tidak mendapat respons apa pun dari Manto. 

Bagi Pemerintahan Kota Depok, tidak penting adanya pers atau media massa yang profesional, yang sesuai dengan UU atau Dewan Pers, yang dibutuhkan adalah web media yang dapat jadi sarana KKN yang dapat disetel untuk memuja-muja penguasa atau pers yang terang-terangan sebagai afiliasi.    

Padahal, regulasi pemerintah sudah beri petunjuk keadaban pejabat pemerintah merespons berkomunikasi dengan masyarakat.

Jangka waktu merespons bagi Instansi pemerintah memiliki batas waktu tertentu–paling lama 14 hingga 60 hari kerja, tergantung pada jenis keluhan dan ketentuan instansi terkait–untuk menindaklanjuti serta memberikan jawaban kepada masyarakat. Hal ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik yang mengatur secara spesifik tata cara menindaklanjuti atau berkomunikasi dengan masyarakat, bahwa pemerintah harus menyediakan sarana komunikasi, seperti telepon, surat-menyurat, atau aplikasi digital.

Lawan Arogansi  Manto, Wartawan dan Komponen Masyarakat Unjuk Rasa

Sikap Manto yang arogan ini yang tak peduli dengan logika dan kewarisan moral, apalagi semua regulasi transparansi dan keterbukaan informasi publik, serta sinyalemen KKN dan koncoisme politik untuk kepentingan pencitraan sosok politik untuk melanggengkan kekuasaan semata. Akibatnya, penyaluran uang kemitraan dengan media massa oleh Diskominfo Kota Depok disalurkan kepada ‘media internal milik pribadi aparatur pemerintahan'.  

Disinyalir pula, pemerintahan Kota Depok berkeinginan membangun  media yang hanya bekerja untuk menyervis pemberitaan pencitraan politik semata yang tidak mendalam.  Hal ini berpotensi menguat pendangkalan informasi.

Media yang ‘dianakemaskan’ Manto adalah belum tentu media profesional sesuai dengan UU tentang Pers dan regulasi Dewan Pers.

“Pemkot Depok atau Manto tuli ini. Tidak mau berkomunikasi dengan waras, secara baik-baik, arogan, semaunya ia saja. Perlu segera kita demo,” ujar seorang wartawan.

Manto ‘Sembunyikan’ APBD

Manto menyembunyikan informasi anggaran APBD Kota Depok dan tidak transparan dalam mengelola anggaran negara–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharuskan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat karena diharuskan oleh sejumlah UU; PP; Permendagri.

Manto mengabaikan dan tidak membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan yang bebas dari KKN selama ia menjabat sebagai Kepala Diskominfo sedari empat tahun yang lalu.

Berkaitan hal ini, dari keterangan aparatur di Diskominfo, Manto disinyalir mengabaikan dan tidak menyetujui pembuatan peraturan wali kerjasama Pemkot Depok dengan Media Massa. Akibatnya, Manto dapat bebas dan leluasa mengelola anggaran sekehendaknya dengan berkolusi dengan politisi oknum anggota DPRD dari parpol rezim penguasa. 

Padahal, sudah banyak pemerintah daerah yang notabene jauh dari pusat pemerintah nasional, sudah membuatkan  tentang pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa, diantaranya adalah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Kota Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam; Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat; Kabupaten Tanggamus, Lampung; Kabupaten Gresik, Jawa Timur; Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat; Kabupaten Lebong, Bengkulu; Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; Kabupaten PALI, Sumatera Selatan.

Kelola APBD Seperti Kekayaan Pribadi: Harta Kadis Saja LHKPN

Saat WAHANANEWS.CO menanyaka perihal realisasi anggaran APBB publikasi di media massa, Manto dengan cepat dan sinis mengatakan bahwa soal pengelolaan anggaran APBD di Diskominfo adalah rahasia untuk  wartawan dan hanya jadi haknya untuk mengelola sesuai dengan kehendaknya.

Sinyalemen, aneh Manto mengelola dana APBD seperti uang atau kekayaannya sendiri. Padahal, seorang pejabat pemerintah apakah pejabat kepala dinas harus umumkan di LHKPN Pejabat Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menduduki jabatan struktural eselon II wajib melaporkan LHKPN. 

Dari sikap ini, Manto diduga arogan dan meremehkan pers dalam menjalankan tugasnya di dinas yang mengurus informasi dan berkolaborasi dengan pilar demokratisasi negara. Malah, berkesempatan bertindak tanpa kontrol

Kewajiban transparansi anggaran ini diatur karena mereka merupakan penyelenggara negara atau pejabat publik yang menjalankan fungsi strategis dan mengelola anggaran. Aturan mengenai kewajiban pelaporan tersebut tertuang dalam peraturan UU Nomor 28 Tahun 1999, mengatur kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, sumber dari https://pn-praya.go.id/jm/index.php/en/layanan-publik/laporan/lhkpn. 

Sejumlah pihak mempertanyakan alasan yang digunakan untuk membatasi akses terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang menurut sejumlah regulasi dan putusan sengketa informasi sebelumnya kerap dipandang sebagai informasi publik yang dapat diakses masyarakat. Seperti diberitakan  https://www.hukumonline.com/berita/a/dpa-dan-spj-adalah-informasi-terbuka-lt523bedb859ddb/ bahwa APBD; DPA, SPJ adalah informasi publik. Persoalan ini pernah menjadi putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi (KIP) dan PTUN Provinsi Lampung  Dokumen DPA dan SPJ dinyatakan sebagai informasi terbuka yang bisa diakses oleh pemohon. 

Seperti penegasan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008, memasukkan laporan keuangan sebagai informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala.

Bagian Kesatu yakni Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala    

Pasal 9  

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi  Publik secara berkala.  

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan  

Publik terkait;  

c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan.  

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi  Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.  

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan  dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat  dan dalam bahasa yang mudah dipahami.  

Persoalan ini kemudian berkembang menjadi polemik meluas mengenai prinsip keterbukaan informasi publik. Sejumlah aturan mulai dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga berbagai putusan sengketa informasi sebelumnya, menggarisbawahi pentingnya transparansi pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Sejumlah pengamat keterbukaan informasi menilai alasan “rahasia jabatan” tidak dapat digunakan secara umum untuk menutup seluruh informasi keuangan daerah tanpa melalui mekanisme klasifikasi informasi yang jelas dan uji konsekuensi sebagaimana diatur regulasi.

Putusan sengketa informasi yang pernah terjadi sebelumnya bahkan menunjukkan bahwa dokumen seperti DPA maupun SPJ dalam sejumlah kasus pernah dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses masyarakat.

Kritik lain juga diarahkan kepada pola kemitraan media pemerintah daerah yang dinilai membutuhkan sistem yang lebih terbuka dan terukur. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan pedoman teknis kemitraan publikasi melalui regulasi daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi polemik dalam distribusi anggaran publikasi.

Di tengah meningkatnya tuntutan tata kelola pemerintahan yang terbuka, publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Diskominfo Kota Depok memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi benar-benar berjalan.

Perdebatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal dokumen anggaran semata, melainkan tentang bagaimana kepercayaan publik dibangun melalui akses informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Regulasi Tentang Transparansi Anggaran 

Bagi Aparatur Pemerintah Kota Depok yang umumnya mengabaikan kepentingan negara, sehingga lebih suka mengagungkan hegemoni pemerintah yang kerap mengabaikan kepentingan rakyat dan negara yang sudah diaturkan di undang-undang. Jika Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto  tidak nyaman dengan aturan undang-undang untuk menjadi panduan perihal transparansi dan menjadi hak masyarakat soal pengelolaan dan pengawasan APBD, maka apakah sebagai aparatur pemerintah tidak  respek kepada peraturan pemerintah (PP) (?) 

PP yang mewajibkan Manto–termasuk aparatur pemerintah yang lain–untuk transparansikan APBD diwajibkan oleh PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berkhusus pada Pasal 215 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat."Dan, ayat (2): Informasi keuangan daerah yang dimaksud meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam postulat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi spiritualisme Reformasi 1998, maka transparansi pengelolaan anggaran negara adalah asas kewarasan demi hak publik baik secara argumen yuridis normatif maupun yuridis kualitatif.

Transparansi menempatkan pengelolaan APBD harus terbuka seluas-luasnya untuk mudah diakses oleh masyarakat dalam penggunaan dan pengawasan wajib dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada masyarakat. Hal ini, setidaknya dapat dilihat artikel Kajian Yuridis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik oleh akademi  Maissy Triyanti Petronella Dotulung, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi dalam INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4630-4645, E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246, Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative. 

Demikian pula, seperti yang disiarkan situs informasi pemerintah di setkab.go.id bahwa pengelolaan APBD wajib bersifat transparan. Hal ini merupakan kewajiban hukum yang diamanatkan dalam berbagai regulasi pemerintah serta menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sumber https://setkab.go.id/presiden-tata-kelola-anggaran-harus-bersih-transparan-dan-akuntabel/ 

Transparansi ini menjadi salah satu dari tiga pilar utama tata kelola keuangan daerah yang termasuk akuntabilitas dan partisipatif masyarakat. Paling sedikit, ketiga prinsip ini, harus diwujudkan oleh seluruh pemerintah daerah dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD. 

Pertama, transparansi APBD juga adalah Hak Publik: masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka bagaimana dana yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah tersebut dialokasikan serta digunakan. 

Kedua, transparansi APBD untuk Pencegahan Korupsi bahwa keterbukaan informasi mempersempit celah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, karena setiap aliran dana dapat dipantau dan dievaluasi.

Ketiga, demi Meningkatkan Kepercayaan rakyat kepada pemerintah yakni dengan tata kelola APBD yang terbuka.  

Yang harus dilakukan pemerintah, untuk memastikan semua prinsip-prinsip ini berjalan, pemerintah diwajibkan menyebarluaskan dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD supaya dapat diakses dengan mudah oleh publik. Rakyat   dapat memantau rincian anggaran serta pelaksanaannya secara lokal melalui portal resmi dan transparan yang disediakan oleh pemerintah.  

Nah, selain PP yang mengatur tentang transparansi APBD yang notabene level di bawah undang undang (UU), ada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur  hak masyarakat dalam mengakses informasi, termasuk laporan keuangan  pemerintah. Dalam UU ini, yang dimaksud dengan informasi, informasi publik, dan badan publik dicantumkan di Pasal 1 yakni angka, 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,  dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan  pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang  dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan  dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  secara elektronik maupun nonelektronik.  

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,  disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh  suatu badan publik yang berkaitan dengan  penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau  penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik  lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta  informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan  publik.  

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,  yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas  pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,  yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau  organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau  seluruh dananya bersumber dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan  masyarakat, dan/atau luar negeri. 

Hak masyarakat dalam mengakses informasi, termasuk laporan keuangan pemerintah, diatur secara spesifik dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 huruf b. 

Ini kutipan pasalnya, Pasal 4 ayat (2): Mengatur hak setiap orang untuk melihat dan mengetahui, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi, serta menyebarluaskan informasi publik. 

Kemudian, Pasal 11 huruf b: Menetapkan bahwa badan publik (termasuk instansi pemerintah) wajib menyediakan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yang mencakup peraturan, keputusan, dan kebijakan yang mengikat serta dokumen pendukungnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. 

Secara khusus, laporan keuangan pemerintah masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Pasal 9 ayat (2) UU KIP. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Permintaan Informasi Publik.

Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai cara penyampaian informasi. Badan publik wajib menyebarluaskan Informasi Publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Demikian pula, Pasal 391 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat. Informasi tersebut terdiri atas dua jenis utama yang harus dikelola ke dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta terintegrasi secara nasional.

Bahwa Pasal 391, ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pasal 391 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi. 

Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintah Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem dan disajikan secara mudah diakses oleh masyarakat serta harus dapat mendukung penyusunan kebijakan daerah.Aturan ini menjadi dasar utama lahirnya aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

[Redaktur: Teunku Agam Isnain]

Penghargaan langsung diserahkan kepada Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok, M Olik Abdul Holik yang bersamai oleh Komisaris Utama Nina Suzana, Komisaris Hendra Dimun, beserta jajaran manajemen perusahaan.

Ajang penghargaan ini turut dihadiri Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, M Qodari; Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria; serta para pimpinan kementerian, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dari berbagai daerah di Jabodetabek.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, panitia memberikan penghargaan pada 16 kategori kepada lembaga yang dinilai mampu menunjukkan kinerja unggul, inovasi, serta tata kelola yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses seleksi dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri atas Profesor Syahrir Ika, dan Profesor Lili Romli  yang keduanya merupakan Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Penilaian didasarkan pada sejumlah indikator, mulai dari komitmen organisasi dalam menghadirkan inovasi, dampak program terhadap masyarakat, transformasi melalui kebijakan dan tata kelola perusahaan, hingga kemampuan membangun kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan kalangan akademisi.

Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok, M Olik Abdul Holik, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada PT Tirta Asasta Depok. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh insan Tirta Asasta dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Ke depan, penghargaan ini akan memacu kami untuk bekerja lebih keras lagi, terutama dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Depok," ujar Olik, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, transformasi perusahaan yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya difokuskan pada pembenahan tata kelola perusahaan, tetapi juga menyentuh aspek peningkatan kualitas pelayanan pelanggan melalui percepatan digitalisasi, pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air minum, serta inovasi layanan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, berbagai langkah transformasi tersebut menjadi pondasi penting bagi perusahaan dalam membangun daya saing sekaligus mempersiapkan diri menuju standar tata kelola korporasi yang lebih tinggi, sejalan dengan arah pengembangan perusahaan menuju Initial Public Offering (IPO).

Sementara itu, CEO Tribun Network, Dahlan Dahi yang menyerahkan penghargaan menegaskan bahwa Warta Kota Award merupakan bentuk apresiasi kepada institusi yang berhasil menunjukkan kinerja unggul melalui inovasi, tata kelola yang baik, serta program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bagi PT Tirta Asasta Depok, penghargaan tersebut dipandang bukan sebagai akhir dari perjalanan transformasi perusahaan, melainkan sebagai pemacu untuk terus menghadirkan pelayanan air minum yang semakin berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Perseroan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan Kota Depok melalui penguatan inovasi, kolaborasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang semakin profesional.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Gelaran bergengsi ini diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan CNN Indonesia.

Penghargaan itu diberikan oleh Wakil Presiden Periode 2019-2024 sekaligus Bapak Ekonomi Syariah Indonesia Ma'ruf Amin dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Dari 14 kategori, Jabar teratas pada 6 kategori yakni Pariwisata Ramah Muslim, Inkubasi Bisnis Usaha Syariah, Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rencana Aksi Daerah, Ekonomi Pesantren dan Zakat, Infak, Sedekah.

Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Jabar karena giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Selain itu, ajang ini juga memberikan Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah yang ditujukan kepada para kolaborator strategis.

Malam Apresiasi dihadirkan sebagai panggung kehormatan bagi para mitra pendukung ekonomi syariah dari berbagai kategori.

Anugerah Adinata Syariah 2026 diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa untuk terus mengampanyekan pentingnya literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Gelaran ini dihadiri oleh Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Ditemui usai menerima penghargaan, Wagub Erwan mengatakan, raihan tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak dalam upaya meningkatkan perekonomian dan keuangan syariah di Jabar.

"Kita tahun ini bisa mempertahankan juara umum Anugerah Adinata Syariah. Tentu ini kerja keras semua pihak, terima kasih kepada BI Perwakilan Jabar, KDEKS Jabar dan lainnya yang terus bekerja bersama kami meningkatkan perekonomian dan keuangan syariah di Jabar," sebutnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kepala Seksi Publikasi dan Nilai-nilai KAA, Christoforus Katon menjelaskan, Museum KAA lahir dari gagasan Menteri Luar Negeri RI saat itu, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Ide tersebut muncul setelah banyak pemimpin negara Asia dan Afrika yang ingin mengunjungi Gedung Merdeka, lokasi bersejarah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955.

“Gagasan pendirian museum muncul untuk mengabadikan sejarah serta semangat Konferensi Asia-Afrika. Usulan tersebut disampaikan pada peringatan 25 tahun KAA tahun 1980, mendapat dukungan Presiden Soeharto. Akhirnya Museum Konferensi Asia-Afrika diresmikan pada 24 April 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia-Afrika,” kata Christoforus dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/7/2026).

Museum KAA sendiri, menyuguhkan beragam koleksi yang membawa pengunjung menelusuri perjalanan sejarah diplomasi dunia. Di antaranya, diorama Sidang Pembukaan Konferensi Asia-Afrika 1955, koleksi peralatan jurnalistik, arsip foto dan dokumen sejarah hingga film dokumenter yang mengisahkan jalannya konferensi serta dampaknya terhadap perkembangan dunia.

Selain menampilkan sejarah pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika, museum ini juga mengajak pengunjung mengenal perjalanan panjang Gedung Merdeka yang menjadi saksi lahirnya semangat perdamaian dan kerja sama antarbangsa.

Minat masyarakat untuk berkunjung ke Museum KAA pun terus meningkat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, museum ini telah menerima lebih dari 35.000 pengunjung, didominasi wisatawan domestik dan rombongan pelajar. Sementara itu, wisatawan mancanegara yang datang pada periode yang sama mencapai lebih dari 3.500 orang.

Untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam, Museum KAA menyediakan layanan edukator atau pemandu wisata bagi rombongan yang telah melakukan reservasi. Layanan ini tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin, sehingga dapat melayani wisatawan dari berbagai negara.

Seluruh layanan kunjungan ke Museum KAA juga tidak dipungut biaya. Pengunjung individu maupun rombongan cukup melakukan reservasi melalui laman mkaa.kemlu.go.id/halaman/registrasi-simkuring. Khusus rombongan, reservasi dilakukan terlebih dahulu melalui admin museum sebelum mengisi formulir kunjungan.

Museum KAA membuka layanan setiap Rabu hingga Sabtu pukul 09.00–15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00–13.00 WIB. Khusus hari Jumat, jam layanan menyesuaikan waktu salat Jumat.

Selain itu, Museum KAA menerima kunjungan rombongan di sesi pagi pukul 09.00-12.00 WIB hanya menerima sebanyak 250 orang sedangkan pada sesi siang pukul 13.00-15.00 WIB menerima sebanyak 200 orang.

Menurut Christoforus, Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Gedung Merdeka diikuti oleh 29 negara Asia dan Afrika. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya semangat kerja sama negara-negara berkembang dalam memperjuangkan kemerdekaan, persamaan derajat, dan perdamaian dunia.

Ia berharap nilai-nilai yang lahir dari Konferensi Asia-Afrika terus diwariskan kepada generasi muda.

“Peristiwa Konferensi Asia-Afrika 1955 mengajarkan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarindividu maupun antarbangsa dalam menjaga persatuan serta perdamaian dunia,” tuturnya.

Sebagai salah satu ikon sejarah dunia yang berada di jantung Kota Bandung, Museum Konferensi Asia-Afrika tidak hanya menjadi tempat menyimpan memori masa lalu, tetapi juga ruang belajar yang menginspirasi generasi masa kini untuk terus merawat semangat persaudaraan, diplomasi dan perdamaian global.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kolaborasi lintas disiplin ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang profesional, mulai dari pelaksanaan khitanan massal bagi 44 anak hingga pemeriksaan kesehatan atau medical check-up komprehensif kepada 150 peserta yang berasal dari masyarakat umum maupun civitas akademika Universitas Gunadarma.

Direktur Pelaksana Harian UPZ Universitas Gunadarma sekaligus Ketua Panitia, Mega Oktaviany Ph.D menegaskan bahwa keterlibatan tenaga medis profesional merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan kualitas pelayanan terbaik.

"Kegiatan filantropi tidak boleh kompromi soal kualitas dan keselamatan. Dengan menggandeng tim kesehatan dari fakultas kedokteran kampus kita sendiri, kami memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah dieksekusi langsung oleh tenaga ahli yang bersertifikasi. Ini menghapus kecemasan warga yang sering kali ragu mengikuti khitanan massal karena khawatir dengan standar peralatannya," ujar Mega.

Menurutnya, sinergi antara UPZ dan Fakultas Kedokteran menunjukkan bahwa program sosial tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga mengedepankan mutu pelayanan serta keamanan setiap peserta.

Hal senada disampaikan perwakilan tim dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Dokter Miftah, yang memastikan seluruh tindakan medis telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) klinis dengan penerapan protokol kesehatan dan sterilitas yang ketat.

"Sebagai bagian dari civitas akademika Gunadarma, kehadiran kami di sini adalah wujud nyata pengabdian masyarakat. Kami memastikan seluruh prosedur khitanan massal dan pengecekan laboratorium metabolik dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) klinis," jelas Miftah.

Ia menjelaskan, tim medis tidak hanya berfokus pada aspek teknis tindakan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kenyamanan peserta, khususnya anak-anak yang mengikuti program khitanan massal.

"Fokus utama kami selain sterilisasi alat adalah minimalisasi trauma nyeri pada anak melalui pendekatan yang ramah, serta memberikan edukasi kesehatan lanjutan yang mudah dipahami bagi peserta medical check-up. Kami ingin masyarakat pulang tidak hanya membawa hasil tes, tetapi juga pemahaman tentang cara menjaga kesehatan mereka," tambahnya.

Melalui kolaborasi tersebut, program "UPZ UG Berdampak 2026" tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, terutama kelompok prasejahtera, tetapi juga menjadi bukti bahwa sinergi antarlembaga di lingkungan Universitas Gunadarma mampu menghadirkan layanan kesehatan yang profesional, aman, nyaman, dan tepat sasaran. Pendekatan ini sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan kompetensi akademik yang dimiliki.

[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]

Aturan ini disampaikan Disdik Jabar melalui surat nomor 31010/PK.08.02.01/SEKRE yang menjadi langkah tindak lanjut dari SE Gubernur Jabar No. 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Di aturan itu, Disdik Jabar memberikan penjelasan kewenangan untuk beberapa pihak.

Di antaranya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Jabar (Kepala Sekolah). Dikutip dari aturan terkait, berikut ini rangkuman dari aturan larangan membawa kendaraan bermotor dan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah, cek!

Adapun poin-poin penting yang perlu siswa ketahui dari aturan ini, yaitu:

1.Sekolah diminta melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada siswa, pendidik, tenaga kependidikan, hingga orang tua/wali soal bahaya penyalahgunaan narkoba, rokok/vape, dan risiko berkendara tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan.

2.Menetapkan dan menegakkan seluruh lingkungan sekolah adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tidak hanya berlaku bagi siswa, tapi juga pendidik, tenaga kependidikan, hingga tamu.

3.Siswa yang belum memenuhi persyaratan berkendara sesuai perundang-undangan dilarang membawa dan/atau mengendarai kendaraan bermotor (motor/mobil) ke sekolah.

4.Larangan penyalahgunaan narkoba, penggunaan rokok/vape, dan larangan penggunaan kendaraan bermotor harus masuk dalam Tata Tertib sekolah.

5.Siswa dan orang tua/wali harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk komitmen.

6.Peran guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua/wali akan dioptimalkan.

7.Jika ada pelanggaran, sekolah harus melakukan pembinaan sesuai ketentuan.

8.Seluruh tahapan, dari sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan harus didokumentasikan dan dilaporkan ke Kepala Cabang Dinas melalui Pengawas Sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan syarat berkendara yang aman, yakni:

-Berusia 17 tahun ke atas.

-Mempunyai surat izin mengemudi (SIM) untuk kendaraan motor dan mobil

-Menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar (sabuk pengaman, helm, dan sebagainya)

-Tidak berkegiatan lain saat berkendara

-Menaati peraturan rambu lalu lintas

-Mampu mengendalikan emosi

-Memeriksa kelayakan kendaraan dan mahir menggunakannya

[Redaktur: Mega Puspita]

Keputusan krusial dalam rangka menjaga identitas ini akhirnya mendapat respons paling konkret dari parlemen daerah setelah disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung beberapa waktu lalu, setelah sempat meredup pada tahun 2013, 2015, dan 2020.

"Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerinda dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja," ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, dikutip Jumat (3/7/2026).

Rahmat menjelaskan, usulan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Namun, baru pada kesempatan ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap dan resmi menyampaikan sikap politiknya.

"Jadi, tim pengusul menyampaikan ini, ini sudah ketiga kali. Tapi dihadiri lengkap utusan perwakilan fraksi-fraksi baru hari ini," katanya menambahkan.

Langkah strategis pasca-persetujuan ini akan bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan dewan, apakah akan digodok melalui Panitia Khusus (Pansus) atau dikaji secara komisioner di internal Komisi I.

Rahmat juga mengingatkan bahwa regulasi penyesuaian nama ini nantinya wajib mengantongi persetujuan akhir dari pemerintah pusat.

"Tadi kan sudah disampaikan juga komentar dari Biro Pemotda (Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jabar) tahapan seperti apa, dari Biro Hukum seperti apa, karena ujungnya ini harus menjadi persetujuan pemerintah pusat," ucap Rahmat.

Menariknya, sorotan DPRD tidak hanya mandek pada nama provinsi. Legislatif juga mendorong penguatan identitas lokal pada penamaan kawasan perumahan, tempat wisata, gedung, hingga penomoran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) agar tidak sekadar menggunakan arah mata angin, melainkan menyerap nama khas lokal.

"Termasuk calon Daerah Otonomi Baru jangan Barat, Timur, Utara, Selatan. Kira-kira mencerminkan nama Sunda, jangan cuma Cirebon Barat, Indramayu Barat, Cirebon Timur, Sukabumi Utara, tapi ada nama khas lokal," tutur Rahmat, seraya menambahkan payung hukumnya bisa berupa Perda atau Peraturan Gubernur.

Di sisi lain, Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus tim pengkaji pengusul, Ganjar Kurnia, menegaskan bahwa perubahan nama ke Tatar Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang mendalam untuk menyelamatkan identitas Sunda yang kian terpinggirkan oleh pendekatan administrasi.

Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Tatar Sunda dahulu membentang luas mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cipamali (daerah Tegal) di perbatasan Jawa Tengah.

"Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda, dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah," kata Ganjar.

Ganjar menepis kekhawatiran mengenai kerumitan administrasi atau potensi daerah lain memisahkan diri. Ia mencontohkan kesuksesan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai hal yang lumrah secara birokrasi.

"Ah itu kan turunannya. Urusan administrasi, kop surat, cap dan sebagainya itu mah biasa-biasa saja. Katanya tadi hampir semua fraksi mendukung. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, termasuk pengkajian lagi," ujarnya.

Meski mengakui perubahan nama bukan jaminan instan bagi kesejahteraan ekonomi, Ganjar menekankan pentingnya pembentukan etos kerja baru melalui identitas tersebut.

"Hipotesis yang berubah nama menjadi Sunda itu tidak serta-merta juga menjadi sejahtera. Tapi kalau berubah menjadi nama Sunda itu kan ada etos, ada semangat, ada keinginan bahwa saya orang Sunda harus lebih baik dari yang lain," ucapnya.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menerima, mengkaji, dan menelaah naskah akademik usulan pergantian nama ini berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, ekonomi, hingga yuridis.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah menunggu arahan pimpinan daerah untuk menentukan langkah birokrasi selanjutnya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tentu tahapan tersebut tidak langsung dari pemerintahan, tapi ada lagi dari Komisi I tentunya, persetujuan dulu seperti halnya untuk pengusulan DOB," kata Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat Faisal di lokasi yang sama.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, nilai ekspor Jawa Barat Januari-Mei 2026 mencapai USD 15,97 miliar atau naik 3,71 persen dibanding periode yang sama pada 2025.

Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD 15,87 miliar juga naik 3,85 persen. Sedangkan ekspor migas yang mencapai USD 100,27 juta atau turun 14,78 persen.

Nilai ekspor Jawa Barat Mei 2026 mencapai USD 3,40 miliar atau naik 2,10 persen dibanding ekspor Mei 2025. Ekspor nonmigas Mei 2026 mencapai USD 3,37 miliar atau naik 2,21 persen dibanding Mei 2025.

"Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Januari-Mei 2026, komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah Golongan Mesin dan Peralatan Mekanis sebesar USD 296,93 juta (25,27 persen)," ujar Margaretha dalam siaran pers, dikutip Kamis (2/7/2026).

Sementara, yang mengalami penurunan terbesar adalah Golongan Karet dan Barang dari Karet sebesar USD 94,41 juta (14,64 persen).

Ekspor nonmigas Januari-Mei 2026 terbesar adalah ke Amerika Serikat yaitu USD 2,63 miliar, disusul Filipina sebesar USD 1,47 miliar dan ke Jepang sebesar USD 1,15 miliar dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,08 persen. Sementara ekspor ke ASEAN sebesar USD 4,37 miliar dan ekspor ke Amerika dan Eropa sebesar USD 5,96 miliar.

Kinerja ekspor sektoral Januari-Mei 2026 dibanding periode yang sama tahun 2025 mengalami peningkatan. Sektor Pertanian naik 3,11 persen, sektor Industri Pengolahan naik 3,85 persen, sedangkan sektor Pertambangan dan Migas turun masing-masing 8,84 persen dan 14,78 persen.

Adapun nilai impor Jawa Barat Januari-Mei 2026 mencapai USD 4,66 miliar atau turun 7,08 persen dibanding periode yang sama pada 2025. Impor nonmigas mencapai USD 4,39 miliar atau naik 1,07 persen sedangkan impor migas mencapai USD 262,21 juta atau turun 60,48 persen.

Nilai impor Jawa Barat Mei 2026 mencapai USD 0,98 miliar atau turun 4,94 persen dibanding impor Mei 2025. Impor nonmigas Mei 2026 mencapai USD 0,95 miliar atau naik 7,38 persen dibanding Mei 2025.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai impor nonmigas terbesar Januari-Mei 2026, komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah Golongan Kendaraan dan Bagiannya sebesar USD 145,14 juta (42,40 persen). Sementara yang mengalami peningkatan terbesar adalah Golongan Mesin dan Perlengkapan Elektronik sebesar USD 108,64 juta (16,32 persen).

"Negara pemasok barang impor Nonmigas terbesar selama Januari-Mei 2026 ditempati oleh Tiongkok senilai USD 1,82 miliar (41,47 persen), disusul Korea sebesar USD 527,67 juta (12,00 persen), dan dari Jepang sebesar USD 518,81 Juta (11,80 persen)," kata Margaretha.

Nilai impor Januari-Mei 2026 menurut golongan penggunaan baik Barang Konsumsi, Bahan Baku/Penolong dan Barang Modal turun masing-masing sebesar 5,37 persen, 6,33 persen dan 13,68 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” ujar Meutya Hafid usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Adapun dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026.

Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan bahwa penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” tegasnya.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Sementara Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

[Redaktur: Mega Puspita]

Program edukasi ini digelar di sejumlah sekolah dasar di wilayah Tebet Timur, yakni SDN 01, SDN 07, dan SDN 15 Tebet Timur, dengan melibatkan lebih dari 300 siswa sebagai peserta.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Relationship Manager (RM) Funding Transaction BRI Pancoran, Muhamad Ikhwan Muslim dan Sekar Ajeng Wulandari, yang mengenalkan berbagai produk serta layanan perbankan BRI kepada para pelajar.

Pimpinan Cabang BRI Pancoran, Fahmi Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sejak usia sekolah.

^{Officer BRI Cabang Pancoran Sekar Ajeng Wulandari (kiri) dan  Relationship Manager Funding Transaction (RMFT) BRI Pancoran, Muhamad Ikhwan Muslim (kanan) berfoto dengan guru dan para murid SD dalam acara mengenalkan berbagai produk serta layanan perbankan BRI kepada para murid, Senin (29/6/2026). [METROWAHANANEWS.CO / BRICP]}

"Kami memperkenalkan dunia perbankan kepada siswa sekolah dasar sebagai bagian dari edukasi literasi keuangan, salah satunya agar mereka memahami pentingnya menabung sejak usia dini," ujar Fahmi, Senin (29/6/2026).

Dalam kegiatan itu, para siswa dikenalkan dengan berbagai proses transaksi yang biasa dilakukan di kantor bank. Mulai dari fungsi layanan teller, customer service (CS), hingga berbagai jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah.

"Anak-anak kami perlihatkan bagaimana proses transaksi di teller maupun customer service sehingga mereka mengenal layanan perbankan secara langsung," jelasnya.

Selain layanan di kantor cabang, BRI Pancoran juga memperkenalkan berbagai fasilitas e-channel yang menjadi andalan BRI dalam mendukung transaksi perbankan digital. Perangkat tersebut meliputi Electronic Data Capture (EDC), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta Cash Recycling Machine (CRM) yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi tunai maupun non-tunai.

[Redaktur: Hawdhi Raseuky]

Pamadi Purno Widodo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi para pegawai di lingkungan DJP.

"Friday Market ini merupakan agenda rutin kami setiap Jumat. Khusus di DJP, BRI menghadirkan promo spesial untuk produk KPR dan BRIguna," ujar Pamadi.

Dalam program tersebut, BRI menawarkan promo bunga KPR mulai 1,75 persen fixed satu tahun untuk program-program tertentu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku selama periode promosi.

Selain pembelian rumah baru maupun rumah bekas, fasilitas KPR BRI juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan top up, take over, hingga pembiayaan dengan tenor maksimal mencapai 20 tahun.

Tak hanya itu, BRI juga menawarkan BRIguna, yakni fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) yang diperuntukkan bagi pekerja berpenghasilan tetap, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, hingga para pensiunan.

Produk ini menggunakan sumber pembayaran dari gaji maupun dana pensiun bulanan sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif seperti renovasi rumah dan biaya pendidikan maupun produktif, termasuk tambahan modal usaha.

Pamadi menjelaskan, BRIguna menawarkan limit pinjaman yang fleksibel, bunga kompetitif, serta proses pengajuan yang lebih cepat bagi debitur dari instansi yang telah bekerja sama dengan BRI.

BRIguna sendiri tersedia dalam beberapa pilihan, yakni BRIguna Karya bagi pegawai aktif, BRIguna Purna untuk pensiunan, serta BRIguna Digital yang dapat diajukan secara praktis melalui aplikasi BRImo.

Kegiatan Friday Market di lingkungan DJP berlangsung setiap Jumat pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Melalui booth pemasaran yang disediakan, pengunjung dapat berkonsultasi langsung mengenai produk pembiayaan sekaligus memperoleh informasi terkait promo yang sedang berlangsung.

"Ayo jangan sampai terlewat kesempatan baik ini," tutup Pamadi.

[Redaktur: Teuku Agam Raseukiy]

Bak magnet kuat, meskipun, dia belum deklarasi sikap resmi pencalonannya sebagai Ketua Kadin Depok periode 2026–2031, namun dia sudah banyak mengalir raih dukungan dari internal Kadin Kota Depok pelaku usaha mulai menyuarakan dukungan secara terbuka.

Hal ini disampaikan pengusaha muda Kota Depok Deden Firmanysah, yang adalah Wakil Ketua Kadin Depok.

Menurut Deden, Dian Nurfarida adalah figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin organisasi yang menaungi para pelaku usaha ini.

”Rekam jejak Dian sebagai pengusaha menjadi modal penting untuk membawa Kadin Depok lebih berkembang. Kemampuan kepemimpinan yang dimiliki Dian tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga pada kemampuan membangun tim dan organisasi. Dian juga dikenal bukan orang berpikir untuk keuntungan pribadi,” ujar Deden kepada pers, Rabu (25/6/2026).

Deden bahkan menegaskan ia bersedia memberikan dukungan penuh apabila Dian Nurfarida memutuskan ikut dalam bursa pencalonan Ketua Kadin Kota Depok.

Menurutnya, Kadin membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki karakter kuat demi kemajuan bersama, bukan demi keuntungan pribadi, sekaligus pengalaman dalam dunia usaha

“Yang paling pertama adalah Bu Dian Nurfarida sudah menunjukkan dirinya sebagai pengusaha yang sukses. Bukan hanya bicara soal keuntungan atau laba bisnis, tetapi kesuksesan sebuah usaha akan tercapai jika pemimpinnya mampu menjadi leader, bukan sekadar sosok yang dicap sebagai bos,” ujar Deden kepada wartawan.

Selain aktif sebagai pengusaha, Dian Nurfarida saat ini juga tercatat menjabat sebagai Bendahara Umum Serikat Tani Islam Indonesia (STII), salah satu organisasi petani terbesar di Indonesia. Posisi tersebut dinilai semakin memperkuat kapasitasnya dalam memimpin organisasi dan membangun jejaring di berbagai sektor.

Beredar isu kuat yang menyebutkan peluang besar Dian untuk maju dalam kontestasi Ketua Kadin Depok juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan, STII dikabarkan telah menggelar rapat dukungan menjelang proses pencalonan.

Selain itu, tampak sejumlah anggota Kadin Depok yang lain juga menilai Dian memiliki peluang besar untuk maju berbekal pengalaman bisnis dan keterlibatannya dalam berbagai organisasi.

Walaupun menerima dukungan dari pihak lain, dan bukan darinyi sendiri, akan tetapi Dian Nurfarida belum terbuka kepastian langkah maju di pemilu organisasinya para pengusaha ini.

Bagi Dian, tidak elok meminta jabatan apalagi ambisius mendapat jabatan dengan cara-cara tidak bermaslahat di organisasi yang mengemban amanah orang banyak.

Tampaknya, Dian memengan kredo, jangan berikan jabatan kepada orang yang ambisius mendapatkan jabatan.

“Terimakasih dari dukungan teman-taman di Kadin. Saya masih menimbang-timbang. Kita lihat saja nanti,” jawab Dian untuk awak pers.  

Munculnya nama Dian, berdampak kepada konstalasi Muskot Kadin Kota Depok 2026. Sebelumnya, sudah menyeruak nama Karlina dan Rudi Malau.

Karlina yang seorang dokter Karlina adalah pemilik Rumah Sakit Graha Permata Ibu (RSGPI)  di Kukusan, Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Karlina adalah orang dalam sebagai pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Depok yang di ketuai oleh Siti Barkah Hasanah alias Cing Ikah yang adalah istri Wali Kota Depok Supian Suri. Kemungkinan besar, dia akan mendapat dukungan rezim dan Parpol arus utama Pemerintah Kota Depok.  

Sedangkan, sosok lain yang digadang-gadang adalah Rudi Malau, pengusaha konstruksi.

Kini dengan muncul tiga nama ini, Dian, Karlina, dan Rudi Sikap semakin memanas dinamika Muskot Kadin Kota Depok yang rencananya digelar di Kota Repok, sekira 2 Juli 2026 mendatang.

[Redaktur: Teunku Agam Jroh]

Massa aksi membawa poster dan spanduk serta berorasi menggunakan mobil komando. Mereka menuntut Prediden Prabowo Subianto memastikan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Aksi yang berlangsung pada pagi hari itu sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Balai Kota Depok. Meski demikian, kegiatan demonstrasi tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sejumlah personel dari Polres Metro Depok tampak melakukan pengamanan dan pengawasan selama aksi berlangsung.

Koordinator aksi AMKD, Wido Pratikno, menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus dijadikan bahan evaluasi tanpa mengorbankan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.

“Masak programnya yang bagus dan berguna dihapuskan. Korupsinya yang ditangkap, yang jelek diperbaiki,” tegas Wido saat menyampaikan orasinya.

^{Koordinator aksi AMKD, Wido Pratikno (tengah) berfoto dengan rekan pengunjukrasa di DOS Balai Kota Depok. Demonstran menuntut penyelesaian persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG yang berindikasi KKN, Selasa (23/6/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik I Raseukiy]}

Menurut ia, hampir setiap proyek pemerintah berpotensi menghadapi berbagai persoalan, termasuk dugaan korupsi maupun lemahnya pengawasan. Karena itu, pemerintah diminta fokus melakukan pembenahan terhadap pelaksana program, bukan menghentikan kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat.

Wido menegaskan AMKD mendukung Presiden Prabowo untuk tetap melanjutkan MBG dan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pak Prabowo tetap mempertahankan program MBG yang pro rakyat. Program yang menyentuh kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat harus terus dijalankan,” ujarnya.

Dalam orasinya, Wido juga menyoroti perbincangan publik terkait dugaan praktik nepotisme dan kronisme dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi dalam program MBG.

Ia mengakui pada tahap awal pelaksanaan program, pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari pihak yang bersedia membangun dan mengelola SPPG. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri hingga kelompok-kelompok lain, ikut terlibat agar program dapat berjalan.

“Hampir seluruh partai politik punya keterlibatan dalam SPPG. Tujuannya agar program ini bisa berjalan. Tetapi kalau ke depan muncul persoalan, tentu harus diperbaiki dan diawasi bersama,” katanya.

AMKD juga menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pengadaan bahan pangan dan perlengkapan dapur SPPG yang disebut melibatkan sejumlah yayasan pengelola.

“SPPG tidak boleh kongkalikong dengan siapa pun. Karena ini menggunakan uang negara, maka harus ada pengawasan ketat dan transparansi. Rakyat harus ikut mengontrol,” ujar Wido.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi kunci agar tujuan utama MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai tanpa dibayangi penyimpangan.

Ia menambahkan bahwa konsep MBG memiliki semangat yang sama dengan program pelayanan dasar lainnya, yakni memastikan negara hadir memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat.

“Jangan biarkan Pak Prabowo bekerja sendiri. Konsep programnya bagus, kalau ada pelaksana yang bermasalah, itu yang harus diperbaiki. Kami akan mengkritik pelaksananya, tetapi tidak setuju jika program MBG dibubarkan,” tegasnya.

Wido menilai program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi salah satu instrumen jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan dan kurang mampu.

“Negara harus hadir memberikan jaminan kepada rakyat. Karena itu program yang baik harus dijaga, sementara penyimpangan dan pelanggaran hukumnya yang harus ditindak,” pungkasnya.

[Redaktur: Teunku Agam Jroh]

Meski belum secara terbuka menyatakan kesiapan maju dalam kontestasi Ketua Kadin Kota Depok periode 2026–2031, sosok Dian dinilai memiliki peluang besar untuk tampil sebagai kandidat kuat. Rekam jejaknya di dunia usaha dan organisasi menjadi alasan utama mengapa namanya terus diperhitungkan.

Dian dikenal sebagai pengusaha yang aktif mengembangkan jaringan bisnis, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga hingga mancanegara. Selain itu, ia pernah menjadi bagian dari jajaran pengurus Kadin Jawa Barat, pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk memimpin organisasi pengusaha di Kota Depok.

Saat ini, Dian juga tercatat sebagai Bendahara Umum Serikat Tani Islam Indonesia (STII), organisasi petani berbasis Islam yang memiliki jaringan luas di berbagai daerah di Indonesia.

Sejumlah anggota Kadin Depok menilai kombinasi pengalaman bisnis dan kiprah organisasi yang dimiliki Dian menjadikannya figur yang layak diperhitungkan dalam bursa pemilihan mendatang.

“Bu Dian saat ini masih eksis sebagai pengusaha, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi mancanegara. Masih terlalu seksi lah Bu Dian Nurfarida untuk diabaikan,” ujar seorang  pengusaha yang juga menjadi anggota Kadin Kota Depok yang enggan namanya disiakan.  

Menurutnya pengusaha ini, Kadin Kota Depok membutuhkan figur yang memiliki pengalaman lapangan, jaringan usaha yang luas, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sosok Dian dinilai memenuhi sejumlah kriteria tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini Dian Nurfarida masih memilih hemat bicara berkaitan namanya ada yang mengusulkan namanyi sebagai calon pemilihan Ketua Kadin Kota Depok. 

“Gitu ya, ada yang sebut nama saya, nanti saja kita lihat,” ujar Dian Nurfarida.

Sikap kehahatihatian Dian malah memunculkan spekulasi di kalangan pelaku usaha bahwa peluang untuk ikut dalam kontestasi masih sangat terbuka. Dengan latar belakang sebagai pengusaha aktif dan pengalaman organisasi yang cukup panjang, namanya diperkirakan akan tetap menjadi figur yang diperhitungkan dalam Muskot Kadin Kota Depok.

Seiring semakin dekatnya agenda pemilihan, perhatian publik dan kalangan dunia usaha kini tertuju pada keputusan akhir Dian Nurfarida, apakah akan ikut bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Kadin Kota Depok atau memilih tetap berada di luar gelanggang kontestasi.

[Redaktur: Teunku Agam Jroh]

Dilansir dari Antara, gol ketiga Undav datang setelah ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman melawan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada laga kedua Grup E di Stadion Toronto.

Masuk pada menit ke-60, Undav memberikan dampak signifikan atas permainan Jerman melalui dua golnya pada menit ke-68 dan ke-90+4, yang membawa pasukan Julian Nagelsman membalikkan keadaan setelah tertinggal gol di babak pertama dari Frank Kessie pada menit ke-30.

Tiga gol Undav pun membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan tiga gol, sama dengan jumlah gol yang dicetak Messi dan David yang mencetak total golnya ini dengan catatan hattrick.

Selain tiga gol, penampilan gemilang Undav dalam dua laga pertama Piala Dunia 2026 juga diakhiri dengan dua assist dalam kemenangan 7-1 atas Curacao.

Ini merupakan gol kesembilannya dan assist keempatnya dalam 11 penampilannya untuk Jerman sejak debutnya pada Maret 2024 di usia 27 tahun delapan bulan empat hari.

Sementara itu, pada laga lainnya, tiga penggawa Belanda yaitu Brian Brobbey, Cody Gakpo, dan Crycensio Summerville ikut meramaikan daftar pencetak gol setelah mereka mencetak dua gol sejauh ini.

Dua gol Brobbey dan Gakpo tercipta dalam kemenangan 5-1 atas Swedia di Stadion Houston, Minggu, sementara satu gol Summerville menambah koleksi golnya setelah gol pertamanya datang pada laga perdana melawan Jepang yang berakhir 2-2.

Selain tiga pemain Oranye, catatan dua gol juga diukir oleh dua pemain Jepang, Daichi Kamada dan Ayase Ueda, yang baru saja membintangi kemenangan Samurai Biru dengan skor 4-0 atas Tunisia di Stadion Monterrey, Minggu.

Pada laga ini, Kamada mencetak gol pembuka, yang menambah koleksi golnya dari laga perdana saat Jepang bermain imbang 2-2 dengan Belanda.

Bagi Ueda, dua golnya diborong dalam kemenangan melawan Tunisia, dengan penyerang asal Feyenoord itu di laga ini juga mencetak satu assist pada gol yang dicetak Junya Ito.

Adapun daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 setelah laga Tunisia vs Jepang:

3 gol: Denis Undav (Jerman), Jonathan David (Kanada), Lionel Messi (Argentina).

2 gol: Cody Gakpo (Belanda), Brian Brobbey (Belanda), Crycensio Summerville (Belanda), Daichi Kamada (Jepang), Ayase Ueda (Jepang), Ismael Saibari (Maroko), Cyle Larin (Kanada), Matheus Cunha (Brasil), Vinicius Junior (Brasil), Johan Manzambi (Swiss), Folarin Balogun (Amerika Serikat), Yasin Ayari (Swedia), Kai Havertz (Jerman), Elijah Just (Selandia Baru), Erling Haaland (Norwegia), Kylian Mbappe (Prancis), Harry Kane (Inggris).

[Redaktur: Mega Puspita]

Jika kamu termasuk tipe orang yang mendapatkan energi dari bertemu banyak orang, berikut lima cara seru untuk mengusir kebosanan di malam Minggu.

1. Nongkrong di Tempat yang Ramai

Bagi ekstrovert, suasana ramai sering kali menjadi sumber energi positif. Kamu bisa mengunjungi kafe, taman kota, pusat kuliner, atau ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat.

Tak harus selalu bersama teman dekat, terkadang bertemu orang baru dan mengobrol ringan justru bisa membuat suasana malam menjadi lebih menyenangkan.

2. Ikut Komunitas atau Event Lokal

Saat ini banyak komunitas yang rutin mengadakan kegiatan di akhir pekan, mulai dari komunitas olahraga, fotografi, musik, hingga pecinta hewan.

Selain menambah teman, mengikuti kegiatan komunitas juga bisa membuka peluang relasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan sosial maupun karier.

3. Ajak Teman Keliling Kota Tanpa Tujuan

Terkadang aktivitas paling menyenangkan justru tidak membutuhkan rencana yang rumit. Cukup mengajak beberapa teman berkeliling kota, mencari kuliner baru, atau menikmati suasana malam sambil berbincang santai.

Aktivitas spontan seperti ini sering kali menghasilkan pengalaman yang lebih berkesan dibanding agenda yang terlalu terjadwal.

4. Coba Tantangan Baru yang Belum Pernah Dilakukan

Kaum ekstrovert umumnya menyukai pengalaman baru. Manfaatkan malam Minggu untuk mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti karaoke, bowling, bermain biliar, mengikuti kelas dance, atau menghadiri pertunjukan seni.

Pengalaman baru dapat memicu semangat sekaligus menghilangkan rasa jenuh yang muncul akibat rutinitas.

5. Jadi Relawan atau Ikut Kegiatan Sosial

Jika ingin malam Minggu yang lebih bermakna, kamu bisa bergabung dengan kegiatan sosial atau menjadi relawan dalam berbagai program kemanusiaan dan lingkungan.

Selain memperluas jaringan pertemanan, kegiatan sosial juga memberikan kepuasan batin karena dapat membantu orang lain.***

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri kegiatan Apresiasi Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Bale Gede Pakuan, Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jabar menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta dengan total nilai manfaat mencapai Rp49,3 miliar.

KDM, sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi, mengatakan program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja, contohnya pekerja bangunan yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan keluarganya menerima santunan sebesar Rp42 juta.

"Saya ketemu lagi sama Bapak yang mengalami kecelakaan dilindas kontainer, biaya rumah sakitnya Rp442 juta dibayar semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan tidak bekerja, Rp1 juta per bulan," ujar KDM dalam siaran pers Pemprov Jabar, dikutip Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kisah-kisah tersebut menjadi bukti bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja saat menghadapi risiko kerja.

Pemprov Jabar akan terus menambah jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

"Misalnya tahun ini kita satu juta, mudah-mudahan ke depan bisa dua juta atau tiga juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta," katanya.

KDM juga meyakini bahwa perlindungan yang semakin luas bagi pekerja rentan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

"Nah kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan TNI, polisi, karyawan BUMN, ASN, karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat," katanya.

Ia menegaskan perluasan kepesertaan akan difokuskan pada sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kalau BPJS Kesehatan sudah menjadi kewajiban Undang-undang. Yang belum menjadi kewajiban undang-undang kan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami akan garap yang belum menjadi kewajiban undang-undang," tegas KDM.

Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengapresiasi langkah Pemprov Jabar dalam memperluas Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Menurutnya, program yang dijalankan Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan pekerja informal, termasuk melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

"Kami terus berkolaborasi dan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan di daerah untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk melalui subsidi dari pemerintah daerah," katanya.

Harjono optimistis praktik baik yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dapat direplikasi di berbagai daerah sehingga semakin banyak pekerja Indonesia yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Menurutnya, sejumlah persoalan pertanahan yang kerap mencuat di Kota Depok sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Banyak kasus bahkan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai pihak yang sama-sama mengklaim memiliki hak atas tanah.

Salah satu contoh yang disorot adalah persoalan lahan di kawasan UIII. Ia menegaskan bahwa dari sisi administrasi pertanahan, proses pendataan dan penetapan hak atas lahan tersebut telah selesai dilakukan.

^{Kakan BPN Kota Depok, Budi Jaya befoto dengan para wartawan seusai forum diskusi soalan sertifikasi pertanahan pelbagai capaian dan kendala, terutama PTSL di Kantor BPN Kota Depok, kawasan Grand Depok City (GDC), Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kamis (18/6/2026). [WAHANANWES.CO / BPN Kota Depok]}

“UIII itu sudah terbangun, dari data kami hak-haknya sudah terpisah-pisahkan dan berstatus hak pakai. Itu tidak terbantahkan. Jika masih ada pihak yang menyanggah, silakan menempuh jalur pengadilan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atau pengaduan. Namun, penyelesaian sengketa tetap harus mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku.

“Mekanisme hukum itu harus diutamakan. Aspirasi masyarakat, bahkan yang paling ekstrem sekalipun, akan kami tanggapi. Tetapi penyelesaiannya harus melalui koridor hukum,” katanya.

Selain kasus UIII, BPN juga pernah menghadapi persoalan yang sempat ramai terkait uji tayang dan keberadaan ratusan sertifikat yang telah terbit sebelum pembangunan UIII berlangsung. Menurutnya, BPN bersama tim terpadu turun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara hati-hati dan objektif.

Persoalan lain yang kerap menjadi sorotan publik adalah keberadaan warga yang menempati suatu bidang tanah, namun berdasarkan data pertanahan ternyata berada di atas aset negara, seperti setu atau aset pemerintah.

Kasus Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis menjadi salah satu contoh yang disebutnya sempat ramai dan menyeret nama BPN dalam berbagai tudingan.

“Kami pernah didatangi perwakilan warga Kampung Baru. Bahkan Pak KDM juga turun ke lapangan dan saya dampingi langsung. Faktanya, tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai pemerintah,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa dinamika pertanahan di Kota Depok memiliki tantangan tersendiri dibanding daerah lain yang pernah dipimpinnya.

“Dua tahun saya bertugas di Kota Bogor, situasinya berbeda. Saya akui, di Depok ini lebih seru karena persoalannya sangat kompleks,” katanya.

Dalam menghadapi berbagai tudingan maupun isu yang viral di media sosial, BPN memilih mengedepankan verifikasi data dibanding memberikan respons emosional.

“Sekarang ada istilah no viral, no justice. Tapi kami tidak mudah terpancing. Pegangan kami adalah data. Kalau sesuatu tidak terbukti lalu diviralkan, yang dirugikan justru banyak orang,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat memahami bahwa sengketa kepemilikan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak yang bersengketa, bukan memaksa BPN menerbitkan sertifikat atas lahan yang status hukumnya belum jelas.

“Kalau tanahnya sengketa, selesaikan dulu sengketanya dengan pihak yang mengklaim. Jangan BPN ditarik-tarik untuk terlibat. Kami tidak dapat memproses sertifikat jika objeknya teridentifikasi sebagai aset pemerintah, aset negara, atau milik pihak lain,” ujarnya.

Menurutnya, kehati-hatian tersebut penting karena setiap penerbitan sertifikat memiliki konsekuensi hukum yang besar.

“Jangan sampai masyarakat senang karena mendapat sertifikat, tetapi kepala kantor BPN justru berurusan dengan hukum karena menerbitkan sertifikat diatas aset negara,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak kalangan media untuk menyampaikan informasi pertanahan secara berimbang dan berdasarkan fakta.

“Saya berharap jurnalis objektif dan fair dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. BPN tidak berpihak kepada siapa pun, kami hanya berpihak kepada aturan dan peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Persoalan Target PTSL Terblokir

Terkait pelaksanaan PTSL, Kepala BPN Depok menjelaskan bahwa Kota Depok memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain karena sebelumnya telah memperoleh anggaran negara untuk kegiatan pemetaan dan perbaikan data pertanahan secara menyeluruh.

Program tersebut membuat sejumlah wilayah sebenarnya sudah pernah dilakukan pengukuran, sehingga dalam pelaksanaan PTSL berikutnya hanya tinggal ditindaklanjuti ke tahap penerbitan sertifikat.

Namun demikian, pelaksanaan PTSL tetap menghadapi berbagai hambatan. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya BPN Kota Depok memperoleh target sekitar 3.000 bidang tanah untuk disertifikasi.

Akibat pemblokiran tersebut, sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan PTSL tidak dapat digunakan dan akhirnya dikembalikan ke kas negara.

“Sisanya diblokir dan anggarannya kembali ke negara,” pungkasnya.

[Redaktur: Teuku Agam Jroh]

Dalam kesempatan tersebut, Budi Jaya menegaskan bahwa BPN tidak menutupi berbagai persoalan maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pertanahan, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Kami hanya ingin menyampaikan upaya-upaya yang sudah kami lakukan di Kota Depok. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Apa yang kami sampaikan disini juga kami sampaikan langsung kepada masyarakat di berbagai forum," ujar Budi Jaya.

Di hadapan awak media, Budi memaparkan berbagai langkah yang dilakukan untuk merapikan data pertanahan dan mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala, ia memastikan semangat jajarannya tidak pernah surut.

"Apakah kami mulai patah semangat? Tidak. Kami tetap semangat. Tidak ada kamus bagi kami untuk berhenti melayani masyarakat," tegasnya.

Menurut Budi, tidak semua wilayah di Kota Depok dapat langsung masuk dalam program PTSL. Hal itu bergantung pada penetapan lokasi yang telah ditentukan sejak awal program berjalan. Ia mencontohkan adanya permintaan warga di sejumlah wilayah yang tidak dapat dilayani melalui skema PTSL karena tidak pernah tercatat sebagai lokasi program sejak tahun 2017 hingga 2025.

"Jangan sampai muncul anggapan masyarakat dianaktirikan. Tidak ada yang kami anak tirikan. Kami bahkan bersedia melakukan pengukuran tanpa dipungut biaya demi membantu masyarakat," katanya.

Budi menjelaskan, pada tahun 2026 BPN Kota Depok mendapat target penyelesaian 6.000 bidang tanah melalui program PTSL. Namun akibat kebijakan efisiensi anggaran, sebanyak 2.000 bidang masih dalam status blokir anggaran sehingga saat ini hanya 4.000 bidang yang dapat dikerjakan.

Meski demikian, ia optimistis target tersebut dapat bertambah apabila realisasi program berjalan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerjaan PTSL saat ini merupakan penyelesaian K3 Backlog, yakni bidang tanah yang sebelumnya telah diukur tetapi belum dapat diterbitkan sertifikat karena berbagai kendala.

Kendala tersebut antara lain dokumen persyaratan yang belum lengkap, sengketa lahan, hingga status tanah yang ternyata masih menjadi aset Pemerintah Kota Depok atau instansi lainnya.

"Kalau tanahnya masih bersengketa atau statusnya belum jelas, tentu bukan BPN yang bisa menyelesaikannya sendiri. Masyarakat harus menyelesaikan persoalan hukumnya terlebih dahulu dengan pihak terkait," jelasnya.

Budi berharap kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai mekanisme PTSL sehingga tidak muncul kesalahpahaman terkait pelayanan pertanahan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya kualitas data pertanahan sebagai fondasi penyelesaian berbagai persoalan tanah di masa depan.

"Kalau data pertanahan semakin baik dan berkualitas, saya yakin konflik pertanahan di Kota Depok akan semakin berkurang dan masyarakat akan semakin nyaman," ujarnya.

Introspeksi atas Kritik Publik

Budi Jaya tidak menampik bahwa institusi BPN di berbagai daerah, termasuk Kota Depok, kerap menjadi sasaran kritik masyarakat terkait pelayanan pertanahan. Menurutnya, kritik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya untuk terus berbenah.

"Saya akui beberapa waktu lalu persoalan pertanahan di Kota Depok cukup sering viral. Namun kami tidak marah. Kami memilih introspeksi dan memperbaiki pelayanan yang masih kurang," kata Budi.

Ia menilai situasi pelayanan pertanahan di Kota Depok saat ini relatif lebih kondusif dibandingkan sebelumnya. Hal itu terlihat dari berkurangnya pemberitaan bernada negatif serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPN.

"Kami berterima kasih kepada rekan-rekan jurnalis yang menyampaikan informasi secara objektif sehingga menjadi masukan bagi kami dalam mengedukasi masyarakat," tuturnya.

Dukung Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur

Selain fokus pada pelayanan sertifikasi tanah, BPN Kota Depok juga berkomitmen mendukung percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Salah satu proyek yang mendapat perhatian adalah pelebaran Jalan Simpang Parung Bingung hingga Jalan Engram di wilayah Sawangan.

Budi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok agar proses pengadaan tanah dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Banyak Aduan Berasal dari Persyaratan yang Belum Lengkap

Budi menambahkan, sebagian besar pengaduan masyarakat terkait penerbitan sertifikat sebenarnya berasal dari belum lengkapnya dokumen yang menjadi persyaratan wajib mareka.

"Ada oknum yang menggiring opini seolah-olah BPN tidak peduli. Padahal ketika dicek, umumnya dokumen yang dipersyaratkan memang belum lengkap. Kalau dipaksakan terbit sertifikatnya, justru berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tegasnya.

Ia juga menjelaskan sejumlah layanan prioritas yang telah dijalankan BPN, seperti pengecekan sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), layanan Roya, hingga peralihan hak melalui jual beli, hibah maupun waris.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) untuk layanan peralihan hak ditetapkan selama lima hari kerja. Namun apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan berkas tersusun rapi, proses penyelesaian dapat berlangsung lebih cepat.

"Kami terus membangun fondasi pelayanan yang lebih baik. Jika seluruh persyaratan sudah lengkap dan benar, tentu prosesnya bisa lebih cepat dari SOP yang ditetapkan," pungkasnya.

[Redaktur: Teunku Agam Jroh]

Pada kesempatan itu, Erwan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan WIITEX 2026, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, mitra, pelaku usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut Erwan, WIITEX bukan sekadar ajang pameran, melainkan ruang strategis yang mempertemukan potensi unggulan daerah dengan peluang pasar yang lebih luas.

"WIITEX 2026 mengusung tema 'The Golden Belt of Java: Coffee, Tea and Cocoa for the Future.' Tema ini sangat relevan dengan arah pengembangan ekonomi Jawa Barat karena perdagangan masa depan tidak hanya bertumpu pada volume, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah komoditas unggulan," ujar Wagub Erwan, dikutip Senin (15/6/2026).

Erwan Setiawan menegaskan bahwa, kopi, teh, dan kakao merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangannya perlu terus didorong melalui inovasi, hilirisasi, penguatan merek, serta perluasan akses pasar.

Erwan juga mengapresiasi berbagai rangkaian kegiatan yang digelar selama WIITEX 2026, mulai dari workshop pengolahan kakao bean-to-bar lelang komoditas unggulan, hingga gelar wicara mengenai perdagangan berkelanjutan.

"Ini menunjukkan bahwa WIITEX 2026 tidak hanya berbicara tentang promosi, tetapi juga edukasi, jejaring, dan masa depan perdagangan yang lebih cerdas serta berdaya saing," katanya.

Di tengah dinamika ekonomi global, Erwan menilai Jawa Barat harus terus tampil sebagai daerah yang tangguh, adaptif, dan inovatif. Menurutnya, kegiatan seperti WIITEX menjadi salah satu sarana untuk memperkuat ekspor, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk unggulan Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, Erwan mendorong pengembangan komoditas kakao di Jawa Barat agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor yang masih digunakan sejumlah industri pengolahan cokelat.

"Jawa Barat memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan kakao. Saya berharap ke depan kita mampu memproduksi bahan baku sendiri sehingga tidak terlalu bergantung pada impor, terlebih saat nilai tukar berfluktuasi," ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan kakao dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan-lahan potensial, termasuk lahan milik Perhutani dan lahan tidur milik masyarakat yang selama ini belum produktif.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani melaporkan bahwa selama tiga hari penyelenggaraan WIITEX 2026, transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp25,09 miliar atau setara 1,4 juta dolar Amerika Serikat.

Nilai tersebut berasal dari transaksi ekspor, business matching, serta lelang komoditas unggulan yang digelar selama pameran berlangsung.

"Total transaksi yang berhasil dicatat selama tiga hari penyelenggaraan mencapai Rp25,09 miliar atau sekitar 1,4 juta USD. Ini merupakan gabungan dari kegiatan ekspor, business matching, dan lelang komoditas," kata Nining.

Menurutnya, salah satu komoditas yang paling diminati dalam lelang adalah teh premium Jawa Barat yang memiliki kualitas tinggi dan banyak digunakan sebagai bahan blending maupun produk hilir bernilai tambah.

"Teh premium Jawa Barat mendapat respons yang sangat baik. Tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga diminati pasar ekspor dari berbagai negara," ujarnya.

Nining menjelaskan, minat pembeli internasional terhadap komoditas unggulan Jawa Barat juga terus meningkat. Awalnya terdapat perwakilan dari 11 negara yang terdaftar mengikuti business matching, namun jumlah tersebut bertambah menjadi 14 negara selama pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, sekitar 80 pembeli dan penjual turut berpartisipasi secara hybrid, baik secara daring maupun luring.

Menurut Nining, WIITEX berhasil menjadi wadah yang efektif untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli, penjual, dan eksportir dari berbagai negara.

"Mereka dapat menemukan berbagai komoditas unggulan yang telah melalui proses kurasi kualitas dan kuantitas sehingga memberikan keyakinan untuk melanjutkan kerja sama bisnis," katanya.

Ia optimistis penyelenggaraan WIITEX akan semakin memperkuat ekspansi pasar produk unggulan Jawa Barat sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar mutu, keberlanjutan, serta preferensi pasar global yang kini semakin mengedepankan aspek kesehatan dan keberlanjutan.

Dengan berakhirnya WIITEX 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap jejaring bisnis yang terbangun, peluang perdagangan yang tercipta, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan industri, perdagangan, dan perekonomian Jawa Barat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Gangguan pengaliran tersebut bermula dari pekerjaan pemeliharaan berupa perbaikan jembatan pipa yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh perusahaan. Namun, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, petugas menemukan kebocoran pada pipa distribusi utama berdiameter 250 milimeter yang berada di jalur yang sama sehingga memerlukan penanganan darurat.

Situasi semakin kompleks ketika usai perbaikan pipa utama dilakukan, kembali ditemukan kebocoran lain pada pipa distribusi berdiameter 160 milimeter di titik berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemulihan layanan air bersih membutuhkan waktu lebih lama dari yang telah diperkirakan sebelumnya.

Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), M Olik Abdul Holik, mengatakan pihaknya sangat menyesalkan terjadinya gangguan layanan yang berdampak kepada pelanggan.

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang terdampak. Awalnya pekerjaan yang dilakukan hanya perbaikan jembatan pipa sesuai rencana sebagai bagian dari pemeliharaan. Namun setelah pekerjaan selesai, ditemukan kebocoran pada pipa utama berdiameter 250 milimeter. Setelah penanganan selesai, kembali ditemukan kebocoran pada pipa berdiameter 160 milimeter. Ini merupakan rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun dan tentu tidak kami inginkan,” ujar Olik, Kamis (11/6/2026).

Selama proses perbaikan berlangsung dan pengaliran air harus dihentikan sementara, Tirta Asasta mengerahkan sejumlah armada mobil tangki air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Distribusi air dilakukan secara gratis ke berbagai titik layanan guna mengurangi dampak gangguan terhadap aktivitas warga.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, perusahaan juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jaringan perpipaan yang ada. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan lebih dini sehingga gangguan serupa dapat dicegah.

“Kami dan jajaran operasional sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jaringan perpipaan yang ada. Langkah ini penting agar potensi gangguan dapat diantisipasi lebih dini dan pelayanan kepada masyarakat tidak kembali terganggu,” tambah Olik.

Tirta Asasta Depok turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kesabaran, pengertian, dan dukungan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Perusahaan memastikan upaya pemulihan layanan terus dilakukan agar distribusi air bersih dapat kembali normal dan melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Penangkapan ini saat patroli yang digencarkan Samapta Polsek Beji dalam pengamanan ketertiban masyarakat. 

Kapolsek Beji, Kompol Antonius mengatakan sekira pukul 23.00 WIB, anggota Polsek Beji menerima laporan dari saluran khusus Polri 110 bahwa terjadi tawuran sekitar SPBU Beji.  

"Anggota patroli langsung menuju TKP dibantu warga mengamankan pelaku tawuran yang sudah kabur kocar-kacir. Ada yang berupaya kabur ke gang sempit namun berhasil diamankan," ujar Antonius didampingi Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Ahmad Lailatul.

Untuk pengembangan siapa saja pelaku tawuran mengambil keterangan dari dua pelaku yang berhasil ditangkap terlebih dahulu. Kemudian, berhasil kembali menangkap kelima pelaku lain yang masing-masing dijemput ke rumah.

"Total pelaku ada 7 orang. Berdasarkan pendalaman anggota, 2 orang yang mengetahui tempat disembunyikan senjata tajam di rumah kosong daerah Pancoran Mas. Sedangkan yang 5 orang lainnya hanya ikutan saja diajak mau tawuran," ungkapnya.

Lebih lanjut, Antonius menambahkan, telah mendirikan pos pantau cegah tawuran di titik rawan sebagai bentuk antisipasi tawuran.

"Dua titik pos pantau anti tawuran kita dirikan di Tanah Baru perbatasan Jagakarsa Jakarta Selatan dan di Jalan Palakali, Kukusan Beji. Terhadap anggota yang menempati pos pantau dapat mencegah aksi tawuran," sebutnya.

Ditambahkan oleh Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Ahmad Lailatul, diakui oleh pelaku tawuran tempat disembunyikan senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran, disimpan dalam rumah.

"Dari dalam rumah kosong tersebut anggota kami berhasil menyita barang bukti sebanyak lima buah senjata tajam, dan satu batang tongkat golf. Rencana senjata tajam dan tongkat golf yang disita petugas akan dipergunakan untuk tawuran," tuturnya.

Pelaku tawuran ini membeli dan memiliki senjata tajam bermotif menyasar anak-anak yang sedang nongkrong di jalanan. Lanjut Lailatul, Polsek rencanakan memanggil guru dan orang tua tangkapan dengan syarat membuat surat pernyataan tak akan mengulangi perbuatan serupa.

"Bagi para pelaku kami berikan pembinaan dengan memanggil guru, orang tua, dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa kedua kalinya. Dua pelaku berstatus pelajar SMA dan lima lagi masih SMP. Sedangkan untuk barang bukti berupa lima buah senjata tajam dan satu stik golf disita petugas," tutupnya.

[Redaktur: Teunku Isnaini Raseukiy]

Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memeroleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan,sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja.

"Melalui sertifikasi kompetensi, peserta memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan yang telah mereka bangun selama mengikuti program MagangHub. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Darmawansyah dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).

Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensi yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, sertifikat kompetensi dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja.

Untuk mengikuti sertifikasi, peserta terlebih dahulu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, antara lain foto, bukti persyaratan dasar, portofolio magang, serta dokumen pendukung lainnya apabila tersedia.

Setelah itu, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), skema sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan jadwal asesmen. Pendaftaran yang telah masuk akan melalui proses validasi sebelum peserta mengikuti asesmen kompetensi yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 22 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi yang diikuti.

Sertifikat tersebut dapat diunduh secara elektronik melalui sistem yang telah terintegrasi paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi ditetapkan.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta Magang Nasional Tahap 2 dapat diakses melalui platform resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui kanal resmi Pemprov Jabar, dikutip Sabtu (6/6/2026) menegaskan bahwa tidak ada pemotongan atau pengurangan skor secara sepihak. Perubahan angka yang terjadi di web SPMB Maung merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan update (pemutakhiran) data riil agar seluruh penilaian mutlak berbasis pada aturan hukum yang berlaku.

Aturan hukum tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 27274/HK.02.03/SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Manusia Unggul pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026/2027 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2026.

Perlu dipahami bahwa status nilai yang tercantum pada website saat ini masih bersifat "sementara". Sistem secara otomatis terus melakukan verifikasi ulang guna mencocokkan input pendaftaran awal dengan dokumen sertifikat fisik, khususnya untuk mendeteksi kesesuaian klasifikasi bobot prestasi berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut.

Sebagai bentuk keterbukaan, kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan beberapa hasil analisis dan temuan kasus penyesuaian data yang saat ini terjadi di lapangan.

Kasus pertama terjadi pada kategori prestasi Taekwondo. Calon murid baru dengan prestasi Juara Beregu Harapan Nasional di luar Kementerian, pada awalnya mendapatkan skor input sebesar 310 yang merupakan bobot untuk juara beregu harapan nasional di dalam kementerian dengan perhitungan bobot 60% menjadi 186 sehingga memunculkan skor tampil sementara sebesar 373,6. Saat ini, sistem telah meng-update data tersebut ke skor yang seharusnya sesuai aturan Keputusan Gubernur, yaitu sebesar 275 untuk kategori Tunggal Juara 1 Nasional di luar Kementerian dengan perhitungan bobot 60% menjadi 165. Sehingga, skor akhir yang tampil berubah menjadi 302,6. Perubahan ini murni merupakan penyesuaian ke hak skor yang sebenarnya, bukan pemotongan nilai.

Kasus kedua ditemukan pada kategori prestasi Pramuka Garuda. Skor awal yang terbaca oleh sistem adalah sebesar 310 yang mengacu pada nilai juara beregu harapan nasional dengan perhitungan bobot 60% sebesar 186. Setelah dilakukan verifikasi dokumen pendukung, panitia melakukan penyesuaian agar nilai tersebut sinkron dengan ketentuan Keputusan Gubernur, dimana prestasi Pramuka Garuda tersebut seharusnya mendapatkan skor sebesar 275 sebagai Juara 1 Nasional kategori tunggal dengan perhitungan bobot 60% menjadi 165.

Kasus ketiga kategori kepengurusan Ketua OSIS. Pada awalnya, sistem membaca skor pendaftar sebesar 305 dengan bobot 60% menghasilkan nilai 183 sehingga memunculkan total skor sementara sebesar 377,6. Setelah dilakukan verifikasi, skor disesuaikan menjadi 220 berdasarkan aturan Keputusan Gubernur untuk kategori Juara 1 Provinsi di luar Kementerian dengan bobot 60% menghasilkan nilai 132 sehingga total skor akhir berubah menjadi 326,24.

Perubahan peringkat atau ranking yang terjadi pada papan skor sementara saat ini merupakan dampak dari pengembalian hak skor para pendaftar ke angka yang sah dan valid sesuai regulasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wajib melakukan koreksi ini demi menegakkan rasa keadilan bagi seluruh pendaftar lain. Sehingga, tidak ada satu pun calon murid yang dirugikan oleh kesalahan pembacaan sistem ataupun kekeliruan input di awal pendaftaran.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat timbul selama proses sinkronisasi sistem ini berjalan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh calon murid baru beserta orang tua atau wali murid agar tetap tenang dan terus memantau pemutakhiran data resmi secara berkala melalui saluran informasi resmi. Penentuan kelulusan menjadi kewenangan sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan guru sesuai Juklak SPMB Manusia Unggul.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi yang bersih, jujur, transparan, serta patuh pada payung hukum Keputusan Gubernur.

[Redaktur: Mega Puspita]

Peluncuran layanan unggulan tersebut menjadi sinyal kuat transformasi RSUI dalam memperkuat posisi sebagai rumah sakit pendidikan yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga pendidikan, riset, dan inovasi kesehatan berbasis multidisiplin.

Melalui New Center of Excellence, RSUI menghadirkan konsep pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, serta berorientasi pada keselamatan pasien dengan dukungan tenaga medis profesional dan teknologi modern.

Manajer Pelayanan Medis RSUI, Natasya Claresta Viano, menegaskan bahwa pengembangan Center of Excellence merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

“Melalui Center of Excellence, RSUI menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dengan dukungan tenaga medis multidisiplin dan fasilitas yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Natasya dalam lepasan pers oleh Direktorat PR RSUI, Jalan Prof Dr Bahder Djohan, Kampus UI Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (4/t5/202y6), Kamis (4/5/2026), 

Langkah ekspansi layanan tersebut mencakup berbagai bidang spesialistik dan subspesialistik yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pada layanan unggulan anak misalnya, RSUI menghadirkan penanganan komprehensif mulai dari pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, hingga penanganan penyakit kompleks yang didukung berbagai subspesialis seperti hematologi onkologi anak, neurologi, nefrologi, hingga pediatri gawat darurat.

Sementara itu, layanan obstetri dan ginekologi diperkuat melalui penanganan menyeluruh mulai dari kebidanan, fertilitas, gangguan hormonal, hingga penanganan kanker ginekologi. Tak hanya itu, layanan neurologi juga menjadi salah satu fokus utama. Berbagai gangguan seperti stroke, vertigo, nyeri kepala, infeksi saraf, gangguan kognitif hingga kasus neurokritikal kini ditangani melalui pendekatan terpadu lintas disiplin.

Pada sektor jantung dan pembuluh darah, RSUI menghadirkan pelayanan mulai dari pencegahan, diagnosis, tindakan intervensi hingga rehabilitasi dengan dukungan fasilitas modern seperti ICCU, treadmill test, hingga ekokardiografi.

RSUI juga memperkuat layanan orthopedi dan traumatologi yang menangani berbagai gangguan muskuloskeletal, cedera olahraga, kelainan tulang belakang, hingga tumor tulang dengan pendekatan minimal invasif.

Di sektor kesehatan gigi dan mulut, layanan spesialis hingga subspesialis kini diperluas untuk menangani kasus-kasus kompleks mulai dari trauma rahang, perawatan saluran akar, penyakit mulut, hingga radiodiagnostik.

Sedangkan layanan urologi difokuskan untuk menangani gangguan saluran kemih dan reproduksi pria, termasuk batu saluran kemih, infertilitas, gangguan prostat, hingga fungsi seksual dengan dukungan teknologi modern.

Peluncuran New Center of Excellence menjadi langkah lanjutan RSUI dalam memperkuat sistem layanan kesehatan yang terintegrasi, sekaligus mempertegas ambisi rumah sakit tersebut untuk menghadirkan pelayanan berbasis kebutuhan pasien di tengah meningkatnya tuntutan layanan kesehatan modern.

[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]

Prosesi penyembelihan dan pendistribusian daging kurban berlangsung penuh kebersamaan. Pimpinan BRI KC Mabes TNI Cilangkap, Pranathan Triatmojo, bersama panitia kurban dan perwakilan YBM BRILiaN turut terlibat langsung dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga penerima manfaat.

Pranathan mengatakan, pelaksanaan ibadah kurban merupakan momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara BRI dan masyarakat.

^{Panitia sedang menyalurkan daging sapi kurban kepada warga yang diselenggarakan oleh BRIKC Mabes TNI Cilangkap di Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2026). [METROJAKARTANEWS.ID / BRIKC]}

"Kami tidak ingin kurban berhenti sebagai seremonial saja. Iduladha adalah ruang untuk menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan antara BRI dengan masyarakat," ujar Pranathan di sela kegiatan, Kamis (28/7/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran hewan kurban tahun ini diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk petugas PPSU di wilayah Pasar Minggu, warga sekitar, anak-anak panti asuhan, serta para santri di pondok pesantren.

Menurutnya, semangat berbagi yang menjadi nilai utama Iduladha diharapkan terus tumbuh melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui Iduladha ini kami berharap semangat berbagi terus hidup. BRI KC Mabes TNI Cilangkap akan konsisten mendukung kegiatan sosial yang memberi dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Ratusan paket daging kurban kemudian didistribusikan kepada para penerima manfaat. Bagi sebagian warga, bantuan tersebut menjadi pelengkap kebahagiaan Iduladha yang dapat dinikmati bersama keluarga.

Melalui program YBM BRILiaN, BRI KC Mabes TNI Cilangkap menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan materi, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

[Redaktur: Abdul Manan]

DEPOK.WAHANANEWS.CO, Sukmajaya — Ancaman kejahatan jalanan yang kerap menghantui masyarakat pada malam hingga dini hari membuat aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan. Untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal, Tim Patroli Perintis Presisi (TPPP) Polres Metro Depok kini semakin intensif berpatroli rutin di sejumlah titik rawan.

Langkah preventif tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan rasa aman sekaligus menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guankamtibmas) yang kerap muncul saat aktivitas warga mulai berkurang.

Patroli menyasar berbagai lokasi yang dianggap rawan, mulai dari jalan protokol, kawasan permukiman, hingga gang-gang minim penerangan yang dinilai berpotensi menjadi lokasi aksi kriminal. Fokus pengawasan dilakukan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), aksi tawuran remaja, hingga balap liar.

^{Apel pasukan Tim Presisi Polres Metro Kota Depok (PMKD) untuk  berpatroli rutin antisipasi  guankamtibmas, Rabu (27/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Humas PMKD]}

Kasat Samapta Polres Metro Depok menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan pada jam-jam rawan menjadi salah satu langkah efektif untuk menekan angka kriminalitas.

"Kami memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadi gangguan kamtibmas. Patroli malam ini bukan sekadar lewat, tetapi juga melakukan pemeriksaan preventif terhadap kerumunan pemuda yang mencurigakan serta memberikan peringatan kamtibmas kepada warga," ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Tidak sekadar berkeliling, personel patroli juga bergerak dinamis menyusuri berbagai titik yang dinilai rawan. Bahkan, petugas turut menyempatkan berdialog dengan petugas keamanan lingkungan maupun warga yang sedang menjalankan ronda malam guna menyerap informasi langsung terkait kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Kehadiran polisi di lapangan pada waktu-waktu rawan diharapkan mampu menciptakan efek cegah terhadap potensi pelaku kejahatan sekaligus memperkuat rasa aman di tengah masyarakat.

Hingga patroli berakhir menjelang dini hari, situasi di wilayah hukum Polres Metro Depok terpantau relatif aman dan kondusif. Meski demikian, kepolisian tetap mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap potensi gangguan keamanan.

"Kami ajak masyarakat untuk tetap waspada, menghindari aktivitas malam yang tidak mendesak, serta segera melapor melalui layanan 110 apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar," tegasnya.

Dengan patroli yang semakin diperketat, aparat berharap ruang gerak pelaku kriminal semakin sempit dan keamanan masyarakat tetap terjaga saat malam hingga dini hari.

[Teunku Isnain Raseukiy]

Operasi yang dipimpin langsung oleh Ipda IK Suwinta itu menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Depok. Fokus utama razia meliputi aksi Curat, Curas, dan Curanmor (3C), geng motor, balap liar, hingga potensi tawuran yang kerap meresahkan masyarakat.

Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh personel lebih dulu mengikuti apel kesiapan guna menerima arahan teknis pelaksanaan patroli malam. Dalam arahannya, Ipda IK Suwinta meminta seluruh anggota bertindak profesional, humanis, namun tetap tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum.

“Pelaksanaan patroli dan razia stasioner dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terhadap aksi begal dan tawuran. Pemeriksaan barang bawaan juga diwajibkan saling back up sesama personel dan dilakukan secara humanis,” tegas Ipda IK Suwinta.

Patroli malam tersebut dilakukan dengan menyisir sepanjang Jalan Margonda Raya hingga kawasan Grand Depok City (GDC). Sejumlah pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas.

Razia ini, polisi mendapati beberapa pengendara tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Meski demikian, aparat memastikan tidak ditemukan senjata tajam, narkotika, maupun benda berbahaya lainnya yang berpotensi digunakan untuk tindak kriminal.

Ipda IK Suwinta menegaskan, patroli malam akan terus digelar secara rutin sebagai bentuk tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya demi menjaga stabilitas keamanan di Kota Depok.

“Sesusai perintah Bapak Kapolda Metro Jaya, kegiatan ini akan terus dilakukan setiap malam. Tentunya hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Depok dari ancaman kejahatan malam hari, terutama aksi begal,” pungkasnya.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, bersama para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok sebagai bentuk komitmen membangun budaya peduli lingkungan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan asri.

Dalam kegiatan itu, Kapolres juga menyerahkan alat kebersihan secara simbolis kepada perwakilan personel. Penyerahan tersebut menjadi simbol dimulainya gerakan nyata menjaga kebersihan lingkungan di internal kepolisian.

Kombes Pol Abdul Waras menegaskan, program Jaga Jakarta Bersih dan Asri merupakan tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya terkait gerakan pilah sampah di lingkungan kepolisian.

“Pagi hari ini jajaran Polres Metro Depok melaksanakan apel pencanangan pilah sampah yang merupakan tindak lanjut daripada perintah Bapak Kapolda,” ujar Abdul Waras di hadapan peserta apel.

^{Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Wadas sedang menyerahkan perangkat kebersihan dalam giat Pencanangan Jaga Jakarta Bersih dan Asri yang digelar di Lapangan Mapolres Depok Sementara di Gedung Apartemen Zamzam, Sabtu pagi(23/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Humas PMKD]}

Menurutnya, gerakan tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremoni semata. Ia ingin budaya menjaga kebersihan menjadi kebiasaan baru yang dijalankan secara disiplin dan berkelanjutan oleh seluruh personel.

Usai apel, ratusan anggota Polres Metro Depok langsung bergerak melakukan aksi bersih-bersih dan penataan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. Langkah itu menjadi implementasi nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus contoh bagi masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan program, Polres Metro Depok juga telah menyediakan tempat sampah terpilah berdasarkan jenisnya, mulai dari sampah organik, nonorganik hingga limbah B3. Fasilitas tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran seluruh personel untuk disiplin memilah sampah sejak dari lingkungan kerja.

Kapolres Metro Depok mengingatkan bahwa persoalan sampah kerap dianggap sepele, padahal dapat menjadi ancaman serius apabila tidak dikelola dengan baik.

“Persoalan sampah ini terlihat sederhana, tetapi kalau tidak kita kelola dengan baik, benar, konsisten, dan berkelanjutan, maka ini akan menjadi masalah besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Waras menekankan bahwa Polri ingin terus hadir dengan pendekatan humanis di tengah masyarakat, bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga aktif membangun kepedulian terhadap lingkungan.

“Polri ingin terus hadir dengan wajah yang humanis, tidak hanya dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan. Semangat Jaga Jakarta harus dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan,” pungkasnya.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Harkitnas ke-118 ini mengusung "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara".

Amanat Meutya Hafid bagi seluruh masyarakat adalah menjadikan momentum Harkitnas ini untuk mewujudkan generasi hebat Indonesia di kancah mendunia.

“Peringatan Harkitnas tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat untuk terus membangun bangsa melalui peningkatan kualitas generasi penerus,” ujar Supian mengutip Meutya.

^{Wali Kota Depok, Supian Suri saat resmikan layanan 6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterapkan oleh Posyandu Teratai RW 04 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.l, Rabu (20/5/2026).}

Setelah upacara ini, Supian Suri melanjutkan sejumlah agenda kerja lainnya. Diantaranya, seirama dengan arahan Meutya Hafid, meresmikan layanan 6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterapkan oleh Posyandu Teratai RW 04 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.

“Transformasi enam standar layanan pada posyandu merupakan langkah strategis untuk mewujudkan generasi hebat, sehat, dan berkualitas di masa hadapan,” tegas Suri.

Sebut Suri, Pemkot Depok terus berupaya semua posyandu menjadi pusat peningkatan layanan dasar yang lebih efektif.

“Peran posyandu kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melainkan telah menjadi pusat integrasi berbagai layanan masyarakat,” tambanya.

Suri menghubungkan dengan realitas banyak anak putus sekolah di Kota Depok, sehingga ia  harapkan kader posyandu dapat membantu pemerintah mendata anak-anak yang tidak terfasilitasi akses pendidikannya.

Menurutnya, mewujudkan generasi yang sehat juga bukan hanya soal fisik kesehatan yang baik, tetapi juga ditopang dengan memiliki rumah yang layak.

Melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota adalah wujud nyata pemerintah hadir untuk memperbaiki kualitas hidup warganya.

“Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain menjadi harapan penyempurnaan terhadap ikhtiar kita mewujudkan generasi yang hebat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat,” tutup Supian Suri.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Selama ini, banyak masyarakat menganggap air bening dari sumur adalah identik dengan air sehat. Padahal, air yang tampak bersih belum tentu terbebas dari kandungan berbahaya seperti bakteri Escherichia coli (E coli, nitrit, nitrat hingga logam berat yang dapat mengancam kesehatan dalam jangka panjang.

Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok, M Olik Abdul Holik mengatakan, laboratorium tersebut telah mengantongi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga hasil pengujiannya memiliki standar mutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

“Lebih dari sekadar fasilitas teknis, kehadiran laboratorium ini menjadi langkah nyata Tirta Asasta dalam memperluas peran—tidak hanya sebagai penyedia layanan air, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kualitas air yang digunakan sehari-hari,” ujar Olik dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, laboratorium ini didukung metode pengujian tervalidasi dan teknologi modern seperti Spektrofotometri UV-Vis yang mampu menganalisis sampel air secara akurat dan profesional.
Melalui layanan tersebut, masyarakat kini dapat menguji berbagai jenis air, mulai dari air tanah, air minum, hingga air permukaan seperti sungai dan danau. Paket pengujian pun disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga, pelaku usaha hingga instansi pemerintah.

“Kini, masyarakat tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang kualitas air yang mereka gunakan. Melalui layanan ini, berbagai jenis air dapat diuji, mulai dari air tanah, air minum, hingga air permukaan seperti sungai atau danau,” terang Olik.

Ia menegaskan, layanan laboratorium ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Depok melalui kepastian kualitas air yang digunakan sehari-hari.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan akses air, tetapi juga memiliki kepastian terhadap kualitasnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk hadir lebih dekat, memberikan rasa aman, dan memastikan setiap tetes air yang digunakan benar-benar memenuhi standar kesehatan,” tegasnya.

Selain memberi rasa aman bagi masyarakat, hasil pengujian laboratorium juga dinilai penting bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar regulasi, seperti Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 terkait kualitas air.

Adapun proses pengujian dibuat mudah dan transparan. Masyarakat cukup datang langsung ke Laboratorium Tirta Asasta Depok, mengisi formulir permohonan pengujian dengan melampirkan fotokopi KTP atau NPWP, lalu melakukan pembayaran secara non tunai melalui rekening resmi PT Tirta Asasta Depok.

Sampel air dapat diantar langsung atau diambil petugas laboratorium atas permintaan konsumen. Setelah proses pengujian selesai, hasil uji akan dikirim melalui email dan juga dapat diambil dalam bentuk fisik berupa Laporan Hasil Uji (LHU).

Tak hanya itu, masyarakat juga diberikan layanan konsultasi hasil pengujian maksimal lima hari kerja setelah sampel diterima laboratorium. Untuk informasi lebih lanjut, warga dapat menghubungi Laboratorium Tirta Asasta Depok melalui WhatsApp di 0857-1726-4771 (chat only).

Dengan dibukanya layanan ini, Tirta Asasta Depok berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas air semakin meningkat. Sebab, air yang aman bukan hanya yang terlihat jernih, tetapi yang telah teruji secara ilmiah.

Adapun alur pengujian sampel air dibuat mudah dan transparan, yakni secara datang langsung ke Laboratorium Tirta Asasta Depok
Mengisi formulir permintaan pengujian sampel (melampirkan fotokopi KTP /NPWP)
Formulir kemudian di verifikasi oleh petugas.

Pembayaran melalui rekening PT Tirta Asasta Depok (Cashless payment)
Penyerahan sampel air atau sampel dapat diambil oleh Petugas Laboratorium atas permintaan konsumen.

Proses pengujian sampel 
Hasil uji akan dikirimkan melalui email dan dapat diambil dalam bentuk fisik (Laporan Hasil Uji/LHU)

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Komitmen itu disampaikan langsung Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok, Kolonel Infanteri Ginanjar Wahyutomo saat menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok di Makodim 0508/Depok, Jalan Pramuka Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat sekaligus menjadi momentum strategis memperkuat hubungan antara aparat teritorial dengan insan pers sebagai mitra penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam keterangannya, Kolonel Ginanjar menilai pers memiliki kekuatan besar dalam membentuk suasana sosial di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi antara aparat dan insan pers dinilai menjadi kunci menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk maraknya penyebaran hoaks dan informasi provokatif.

“Pers memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah. Kami mengajak seluruh insan pers untuk terus bersinergi bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Kota Depok,” tegas Ginanjar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini dinilai aktif membantu menyampaikan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Menurutnya, kerja sama yang solid antara TNI dan pers harus terus diperkuat agar potensi gangguan sosial dapat dicegah sejak dini.

Tak hanya itu, Dandim menyoroti pentingnya menghadirkan pemberitaan yang edukatif, berimbang, dan menyejukkan di tengah banjir informasi digital yang kerap memicu keresahan publik.

“Kami berharap pers dapat terus menyajikan pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan mampu memperkuat persatuan masyarakat di tengah keberagaman Kota Depok,” ujarnya.

Kodim 0508/Depok sendiri disebut terus membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk media massa, guna mendukung program pembinaan teritorial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, hingga keterbukaan informasi pembangunan kepada publik.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyambut positif ajakan sinergi yang disampaikan jajaran Kodim 0508/Depok. Menurutnya, kolaborasi antara TNI dan insan pers sangat penting untuk menangkal penyebaran informasi palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Sinergi antara TNI dan insan pers sangat penting dalam menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat memicu keresahan publik. Pers harus tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat,” kata Rusdy.

Rusdy menambahkan, tantangan media saat ini semakin berat seiring masifnya arus informasi di media sosial. Karena itu, media massa dituntut tetap menjaga profesionalisme dengan menghadirkan informasi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pers bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga persatuan dan menciptakan suasana harmonis di tengah masyarakat yang heterogen seperti Kota Depok.

Audiensi tersebut ditutup dengan semangat memperkuat koordinasi dan komunikasi antara TNI dan insan media demi menghadapi berbagai tantangan sosial di era keterbukaan informasi. Melalui sinergi lintas elemen, Kota Depok diharapkan tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Disebutkan Kasat Resnarkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Aruan dari operasi pengungkapan, petugas turut menyita barang bukti sebanyak 12.314 butir obat daftar G yang diduga diperjualbelikan secara ilegal tanpa resep dokter.

“Polres Metro Depok serius dan berkomitmen untuk memberantas peredaran obat daftar G yang dinilai sangat meresahkan masyarakat, khususnya kalangan remaja. Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara ilegal,” ujar Kompol Yefta Aruan dalam lepasan pers yang disampaikan Bidang Humas Polres Metro Depok, Senin (18/5/2026).

Lanjut Aruan,pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Metro Depok dalam menjaga situasi kamtibmas serta melindungi generasi muda dari penyalahgunaan obat-obatan berbahaya.

Selain penindakan hukum, Satresnarkoba Polres Metro Depok juga terus mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat daftar G.

Polres Metro Depok mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang di lingkungan sekitar.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Literasi, buzzer ‘pendengung’ politik umumnya merujuk pada dua hal yakni individu atau kelompok medsosnet yang mempengaruhi opini publik. Gerombolan buzzer ini selalu mengagung-agungkan rezim penguasa dengan kalima servis yang menjilat atau disertai mengintimidasi kaum kritik kepada penguasa pemerintah.  

Sebagai wartawan senior dari Republika ia mengisahkan perjalan karirnya sedari era rezim Orde Baru dan Reformasi 1998. Ia sempat menceritakan telah lama bergaul dengan tokoh-tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari cikal Partai Keadilan (PK) yang berdiri di awal Reformasi.

“Saya dulu menyaksikan langsung lahirnya Partai Keadilan. Waktu itu saya di BPPT bersama Pak Nur Mahmudi Ismail dan Pak Habibie. Saya juga di Republika, jadi tahu prosesnya dari dekat sebagai partai reformis dan demokratis,” ujarnya.

Meski kerap dicap dekat dengan PKS, ia menegaskan dirinya tetap kritis terhadap partai tersebut maupun para tokohnya.

“Sampai sekarang saya sering dibilang wartawannya PKS. Padahal PKS juga saya kritik. Pak Nur saya kritik, Pak Idris juga banyak saya kritik. Karena buat saya, wartawan itu harus independen,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin dalam perjumpaan legislator dan politisi DDPD PKS) Kota Depok di Coffee Talks ‘Bincang Santai Bersama Insan Press: Membangun Sinergi, Kukuhkan Kolaborasi’ di Kawasan Kelapa Dua, Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/6/2026).

Pers Bersertifikasi Dewan Pers: Aneh Buzzer Justru Diistimewakan

Ia lalu menyoroti ironi yang menurutnya sedang terjadi di Indonesia, ketika wartawan profesional diwajibkan mengikuti uji kompetensi sertifikasi ketat dan perusahaan pers dianjurkan ada sertifikat verifikasi dari Dewan Pers, anehnya   pemerintah justru memberi ruang besar kepada pengelola medsosnet partisan tanpa standar etik jurnalistik.

“Kita disuruh ikut uji kompetensi, sertifikasi, verifikasi, susah payah taat aturan. Tapi pemerintah malah merangkul buzzer dan pengelola medsos yang tidak jelas pertanggungjawaban kode etiknya. Ini harus diwaspadai!” serunya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi nasib demokrasi di masa mendatang. Sudah susah payah melakukan Reformasi, namun tabiat politik kembali ke pola otoriter yang dikuasai oleh gerombolan pemuja kekuasaan. 

“Kalau sebuah negara sudah terlalu percaya kepada medsos dan tidak percaya lagi kepada pers, ini berbahaya. Karena pers punya kode etik, independensi, dan tanggung jawab,” katanya.

Anggaran Pers Dipangkas, Wartawan Rasa Dilecehkan

Kemarahan juga diarahkan pada kebijakan pemangkasan anggaran pers di Jawa Barat yang disebutnya nyaris mencapai Rp50 miliar. Padahal anggaran negara; wilayah; daerah adalah milik bersama yang harus dikelola secara transparan tanpa ‘kucing-kucingan’.

“Saya terkejut, anggaran kemitraan pers sekira Rp50 miliar se-Jawa Barat dipotong tinggal Rp3 miliar. Dapat apa kita? Wartawan ini dianggap apa? Saya bangga jadi wartawan, sekolah khusus, kuliah komunikasi, tapi sekarang seperti dilecehkan,” ucapnya geram.

Ia menyebut banyak wartawan saat ini hidup dalam kondisi memprihatinkan, bahkan tanpa gaji tetap.

“Saya yakin hampir 90 persen wartawan sekarang tidak digaji. Mereka hidup dari Google Adsense, kadang Rp30 ribu sampai Rp50 ribu sebulan. Mau dibawa ke mana profesi ini?” katanya.

DPRD Kota Depok Diminta Jangan Diam

Dalam forum itu, ia juga secara khusus menantang anggota DPRD Kota Depok, terutama dari PKS yang memiliki 13 kursi, agar serius memperjuangkan kesejahteraan wartawan dan menjaga ekosistem media media massa demi kesehatan demokrasi Indonesia sehingga tidak menjadi negara otoriterisme apalagi fasisme yang antikritik. 

“Kalau ini terjadi di Kota Depok, harus dicegah. PKS punya 13 kursi, luar biasa. Harus diperjuangkan! Jangan sampai dunia pers mati suri seperti di era orde baru,” ujarnya lantang.

Pilkada Usai, Jangan Ada Lagi Kubu-Kubuan

Menutup pernyataannya, ia berharap pasca-Pilkada Depok, seluruh elemen masyarakat, termasuk pers, tidak lagi dicurigai berpihak pada kubu politik tertentu.

“Setelah pilkada selesai, jangan ada lagi kubu-kubuan. Saya ini sempat dianggap pendukung 01 cuma gara-gara billboard. Padahal saya berteman dengan semua. Pers jangan terus dicurigai. Kita harus kembali profesional,” tandasnya.

Pernyataan keras tersebut menjadi alarm bahwa di tengah era digital dan politik yang kian panas, eksistensi pers profesional masih menjadi benteng penting demokrasi—asal tidak dibiarkan kalah oleh buzzer, algoritma, dan kepentingan sesaat.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Dalam pernyataannya, Ades menegaskan kritik yang dibangun pers adalah ibarat suplemen kesehatan, bukanlah bentuk kebencian, melainkan wujud kepedulian terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

“Maunya kritik terus, ya. Tapi tanpa melupakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Jadi kita berusaha terus selaras dengan kebutuhan ataupun juga aspirasi mainstream seluruh warga Kota Depok,” ujar Ades dalam pertemuan dengan awak pers sepekan yang lalu di kawasan Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Mei 2026.

Ia mengakui, di usia Kota Depok yang ke-27, banyak capaian positif yang patut diapresiasi. Namun demikian, berbagai persoalan yang masih terjadi juga tidak boleh diabaikan.

“Kota Depok sudah 27 tahun. Banyak pencapaian dan semua juga harus mengakui. Kemudian juga masih ada masalah, itu juga harus kita akui,” katanya.

Ades menjelaskan, DPRD bersama fraksi memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, namun akan bersikap tegas jika ada kebijakan yang dinilai membahayakan publik.

Ingat, jika kebijakan pemerintah  itu bermanfaat dan baik buat warga, dapat disetujui. Tetapi jika, misalkan mengancam keselamatan, bahkan ada orang yang mati gegara Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tidak aktif maka sampai kapanpun harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. PBI adalah program jaminan kesehatan dari pemerintahan yang dikhususkan bagi masyarakat fakir-miskin. 

Menurutnya, komunikasi, silaturahmi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai elemen politik maupun stakeholder perlu terus dijaga supaya kritik yang disampaikan bisa diterima sebagai masukan, bukan serangan.

“Kalau kita kritik itu sebenarnya kan enggak ada barrier duluan. Jadi dia terima karena sudah kenal. Kayak istri dengan suami, biasa juga mengkritik, bahkan marah-marah. Tapi bukan tidak cinta, karena sayang,” ucap Ades.

Ia menegaskan, keberpihakan utama para pemangku kebijakan adalah pada masyarakat. Karena itu, jika ada kepentingan publik yang terganggu, pihaknya akan tetap bersuara lantang.

“Kalau ada hal-hal yang terkait kepentingan publik itu terganggu, maka kita akan teriak, kita akan marah,” ucapnya.

Ades juga mengajak media untuk menjadikan momentum Hari Jadi Kota Depok sebagai bahan evaluasi bersama, termasuk menyoroti berbagai kekurangan yang masih dirasakan warga. Ia menyinggung aksi demonstrasi di Cipayung sebagai salah satu aspirasi masyarakat yang harus didengar, bukan diabaikan.

“Tadi juga ada demo di Cipayung, itu juga harus kita dengar, jangan kita abaikan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Ades bahkan menilai kritik tajam dari media, termasuk melalui platform digital dan media sosial, justru bisa menjadi kekuatan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai isu di Kota Depok.

“Kalau misalnya mau naik lagi, bagus dikritik,” pungkasnya.

[Redaktur: Tyo Zaharo]

Bahkan, politisi PKS ini tegaskan bahwa pihak Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Depok malah berencana menambah alokasi anggaran publikasi pada perubahan anggaran mendatang, termasuk yang berkaitan untuk mendukung kebutuhan publikasi bagi masing-masing legislator dari semua partai politik yang fraksi di dewan rakyat ini.  

“Jadi tidak benar itu jika ada efisiensi yang disebut ada pemangkasan anggaran publikasi. Malah hendak ditambahkan. anggarannya masih stabil, masih tetap sama,” ujar Ades kepada awak pers pekan yang lalu, Sabtu (9/5/2026).

Menyakinkan ia mengatakan bahwa alokasi anggaran di bidang media massa-pers untuk publikasi kinerja pemerintahan serta kegiatan para legislator hingga saat ini  juga tetap stabil.

Menurut Ades, tidak ada kebijakan efisiensi atau pemotongan terhadap anggaran untuk kemitraaan dengan media massa di satuan kerja pemerintah maupun DPRD. 

Sanggahan Ades, menjawab klarifikasi awak pers berkaitan ada sejumlah pejabat bidang komunikasi dan publikasi Pemkot Depok. Oknum ini mengelak menjelaskan kepada pers soal pengelolaan anggaran APBD kemitraan dengan media massa dengan dalih tidak ada anggaran karena ada pemangkasan dengan bahasa sumir efisiensi.  

Lanjut anggota dewan rakyat dari politisi PKS ini, pengelolaan anggaran hanya menyesuaikan ritme pengeluaran sambil menunggu penyesuaian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  berkaitan pembahasan anggaran perubahan.

Bahkan, Ades mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menambah alokasi anggaran publikasi pada perubahan anggaran mendatang, termasuk untuk mendukung kebutuhan publikasi masing-masing anggota dewan.

“Yang jelas, anggarannya masih tetap sama. Bahkan di perubahan nanti saya mau tambah lagi. Seperti kemarin, ada yang melekat di Dewan supaya bisa membuat rilis untuk masing-masing anggota Dewan yang jumlahnya 50 orang. Jadi tetap akan kita tambah untuk media,” katanya.

Ade menilai media memiliki peran penting dalam mendukung publikasi kerja-kerja politik para anggota DPRD kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan media menjadi sarana strategis untuk meningkatkan keterkenalan sekaligus citra para wakil rakyat di mata publik.

“Karena itu balik lagi ke anggota Dewan sendiri. Mereka juga butuh publisitas. Tinggal bagaimana teman-teman pers mampu memberikan pelayanan pemberitaan kepada masing-masing anggota Dewan. Dengan pemberitaan itu maka rating mereka juga bisa naik,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap anggota dewan tentu memiliki kepentingan politik untuk kembali memperoleh dukungan masyarakat pada pemilihan berikutnya. Karena itu, pemberitaan menjadi suatu faktor instrumen penting dalam menyampaikan kinerja dan aktivitas mereka kepada konstituen.

[Redaktur: Tyo Zaharo]

Kegiatan ini menjadi simbol persatuan masyarakat Kota Depok yang hidup di tengah keberagaman suku, budaya, dan tradisi dari berbagai penjuru Indonesia.

Rombongan peserta memulai perjalanan dari depan gerbang Cluster Azalea menuju Alun-alun Timur GDC dengan menempuh jarak sekitar 500 meter. Pelepasan arak-arakan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Mangnguluang Mansur.

Beragam budaya tampil memukau dalam parade tersebut. Mulai dari pakaian adat Jawa, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua mewarnai jalannya acara. Tak hanya itu, pertunjukan tarian khas Bali, Barongsai dari budaya Tionghoa, serta Ondel-ondel Betawi turut menjadi daya tarik utama yang menghibur masyarakat.

^{Pesarta pawai budaya nusantara yang dipesertai dari pegawai Dinas Kesehatan Kota Depok di Perayaan Lebaran Depok, Sabtu (9/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Diskominfokodep]}

“Arak-arakan budaya ini menunjukkan bahwa Depok adalah rumah besar bagi seluruh keberagaman. Kita ingin persatuan ini terus terjaga melalui budaya,” ujar Mangnguluang Mansur saat melepas peserta.

Peserta parade terdiri dari perwakilan perangkat daerah serta anggota Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya. Mereka tampil dengan penuh semangat mengenakan busana tradisional dari berbagai daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya nasional.

Antusiasme warga terlihat sepanjang rute perjalanan. Masyarakat memadati sisi jalan untuk menyaksikan parade yang sarat warna, seni, dan semangat kebhinekaan tersebut. Lebaran Depok 2026 pun tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga ruang memperkuat identitas Kota Depok sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan persatuan dalam keberagaman.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Tradisi nyorog merupakan warisan budaya masyarakat Betawi Depok yang telah dilakukan turun-temurun, terutama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri. Dalam tradisi ini, masyarakat mengantarkan makanan atau hasil bumi kepada orang yang dituakan maupun pemimpin sebagai bentuk penghormatan, kebersamaan, dan penguat tali silaturahmi.

“‘Nyorog’ bukan sekadar memberi bingkisan, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat Depok tempo dulu yang sarat nilai sosial. Nyorog itu mengantarkan makanan kepada saudara yang lebih tua atau pimpinan. Nah tadi Baba nyorog ke Wali Kota Depok,” ujar Ketua KOOD Berbudaya Ahmad Dahlan di Alun Alun Timur, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/6/2026).

Ia menjelaskan, isi bingkisan nyorog biasanya berupa makanan khas Betawi yang dibawa menggunakan rantang, atau hasil pertanian warga sebagai simbol kepedulian sosial dan rasa hormat.

“Budaya ini juga mengajarkan pentingnya kesetaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat tanpa membedakan status sosial. Tidak ada strata, apakah pejabat atau siapa pun. Budaya makan ambengan, main cogroh aja itu mengajarkan kita bahwa manusia itu setara,” kisah Dahlan.

Melalui tradisi nyorog, KOOD Berbudaya berharap nilai-nilai kearifan lokal Betawi Depok tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi muda, sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Depok di tengah modernisasi. Lebaran Depok 2026 pun menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali semangat kebersamaan, penghormatan, dan persaudaraan ala masyarakat Betawi Depok.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

“Kegiatan ini menjadi suatu upaya melestarikan budaya masyarakat Depok tempo dulu sekaligus mengenalkan tradisi persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri kepada generasi muda,” ujar Sekretaris Umum Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya, Nina Suzana, Jumat (8/6/2026).

Sebut Nina, Pasar Pengabisan merupakan tradisi masyarakat Depok sebagai kesempatan terakhir berbelanja kebutuhan sebelum Idulfitri tiba.

“Kalau emak-emak usia 50 tahun ke atas pasti masih mengalami masa itu. Orang tua kita dulu sudah sibuk mempersiapkan Idulfitri dari mulai ngubek empang, nyuci perabotan, sampai beli baju buat anak-anaknya,” ujar Nina Suzana di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, masyarakat tempo dulu menjalani rangkaian persiapan lebaran secara bertahap. Selain membersihkan rumah dan perabotan, warga juga memanfaatkan hari-hari terakhir sebelum Idulfitri untuk membeli berbagai kebutuhan pokok karena pasar biasanya tutup selama dua hingga tiga hari saat lebaran.

Menurut Nina, tradisi tersebut tidak hanya identik dengan pembelian bahan makanan seperti ketupat, sayur-mayur, dan lauk-pauk, tetapi juga pakaian baru bagi anak-anak untuk dikenakan pada hari raya.

“Makanya ada yang namanya pasar pengabisan atau pasar terakhir menjelang Idulfitri. Di situlah orang tua kita membeli kebutuhan lebaran. Biasanya ibu-ibu beli baju buat anaknya satu atau dua stel buat gantian dipakai hari pertama dan kedua lebaran. Kalau cuma satu, besok dipakai lagi bajunya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagian kebutuhan pangan masyarakat Depok masa lalu juga diperoleh melalui tradisi ngubek empang, yakni menangkap ikan di empang sebagai bagian dari persiapan menyambut lebaran.

Melalui penyelenggaraan Lebaran Depok 2026, KOOD Berbudaya bersama masyarakat berharap Pasar Pengabisan tidak sekadar menjadi nostalgia, tetapi juga sarana edukasi budaya bagi generasi penerus.

“Di Lebaran Depok ini kita angkat kembali supaya anak cucu kita paham bahwa ini bagian dari tradisi dan budaya kita,” tandasnya.

Tradisi Pasar Pengabisan pun menjadi pengingat bahwa semangat menyambut Idulfitri bagi masyarakat Depok bukan hanya soal perayaan, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya dan nilai kebersamaan yang telah hidup sejak masa lampau.

Lebih lanjut, disebut Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah pada hari Jumat, 8 Mei 2026. di Alun-alun Timur Kota Depok dilanjutkan dengan malam penuh budaya, musik, dan yang dimeriahkan oleh Band WALI, EL CORONA Biang Kerok, Family’s Group, Pasar Penghabisan, Tampilan Budaya, Soerplus, Gambang Kromong, dan masih banyak yang lainnya. 

^{Ketua Panitia Pelaksana Lebaran Depok 2026, Hamzah saat sedang tampil di penampilan Band PWI Kota Depok, Kamis (7/6/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / PWI Kota Depok]}

Lebih lanjut, disebut Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah pada hari Jumat, 8 Mei 2026. di Alun-alun Timur Kota Depok dilanjutkan dengan malam penuh budaya, musik, dan yang dimeriahkan oleh Band WALI, EL CORONA Biang Kerok, Family’s Group, Pasar Penghabisan, Tampilan Budaya, Soerplus, Gambang Kromong, dan masih banyak yang lainnya. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya, berbagai elemen masyarakat, hingga pegawai perbankan dan perhotelan di Depok ikut tampil menunjukkan kostum jadul yang dikenakannya di hadapan tim penilai.

“Seru, meriah, lucu juga ya. Asyik ini Lebaran Depok,” ujar Mat Sobari, seorang peserta panggung ini.  

^{Peserta pentas penampilan dandanan dekade 70-an di perhelatan Lebaran Depok 2026 yang diselenggarakan sedari  5 - 9 Mei 2026 di Alun Alun Timur, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Panpel Lebaran Depok]}

Tak mau kalah, Wali Kota Depok, Supian Suri bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Siti Barkah Hasanah juga tampil "nyentrik" mengenakan kemeja putih, celana cutbray berwarna hitam, dibalut vest rompi hitam dan syal pulkadot serta pakaian ala Noni Belanda berwarna biru dongker dengan corak polkadot. 

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Kemudian, Kebo Andil juga menyimpan nilai toleransi yang kuat di tengah masyarakat Betawi Depok pada masa lalu. 

“Toleransinya, masyarakat kala itu memilih memotong kerbau dibanding sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap warga nonmuslim yang tidak mengonsumsi daging sapi,” ujar Wakil Ketua KOOD Berbudaya, Maksum, di pusat perhelatan Lebaran Depok 2026 di Alun Alun Timur, CIlodong, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026).

Kisah Maksum, Kebo Andil telah hidup sejak era 1960-an dan terus dipertahankan oleh masyarakat Depok hingga kini.

Menurutnya, istilah “andil” merujuk pada semangat urunan atau gotong-royong masyarakat dalam mengumpulkan dana bersama untuk membeli seekor kerbau. Pada masa lalu, daging menjadi makanan istimewa yang hanya dapat dinikmati setahun sekali saat Lebaran. Karena kerbau itu mahal harganya. Orang Betawi dulu biasanya makan daging cuma satu kali setahun saat Lebaran. Maka mereka nabung berbulan-bulan untuk membeli seekor kerbau.

Ia menuturkan, proses panjang menabung bersama demi membeli kerbau mengandung pelajaran hidup tentang arti perjuangan sebelum menikmati hasil.

Maksum menegaskan, tiga nilai utama yang terkandung dalam tradisi ini adalah perjuangan, kebersamaan, dan toleransi. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga Kebo Andil agar tetap lestari sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Depok. Oleh karena itu ada bertekad bagi Betawi Depok, sepanjang masih mampu, Kebo Andil tidak boleh ditinggalkan.  

“Selanjutnya, daging kerbau ini akan dimasak panitia dan disajikan bersama pada puncak acara Lebaran Depok tanggal 9 Mei,” pungkas Maksum.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Selain menjadi wadah pelestarian budaya, kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Para pedagang yang membuka lapak mengaku merasakan peningkatan penjualan seiring tingginya jumlah pengunjung.

Salah satu pelaku UMKM, Nenda, warga Kelurahan Pasir Putih, mengungkapkan bahwa partisipasinya dalam acara ini tidak hanya bertujuan melestarikan kuliner tradisional Betawi seperti laksa dan toge goreng, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan.

“Alhamdulillah acara ini sangat membantu UMKM. Omzet meningkat dan produk kami juga jadi lebih dikenal masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya minat warga untuk berbelanja juga dipengaruhi oleh sistem kupon yang diterapkan panitia. 

Menurutnya, skema tersebut membuat transaksi menjadi lebih praktis sekaligus mendorong pengunjung untuk berbelanja lebih banyak.

“Warga jadi lebih semangat jajan, apalagi dengan sistem kupon, jadi sama-sama menguntungkan, baik untuk warga maupun UMKM,” katanya.

Hal senada disampaikan Tarsidi, pelaku usaha Dodol Betawi H Satibi. Ia mengaku terkejut dengan lonjakan jumlah pengunjung yang sudah terlihat sejak hari pertama pelaksanaan.

“Responnya sangat positif. Ini baru hari pertama saja, pengunjung sudah membeludak,” tuturnya.

Bagi Tarsidi, keikutsertaannya dalam Lebaran Depok bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjadi kesempatan memperluas pasar dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan dengan peningkatan kualitas, baik dari sisi manajemen acara maupun dukungan terhadap UMKM.

“Harapannya mendatang bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi administrasi dan dukungan untuk UMKM,” tandasnya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Ibadah haji dan umrah diketahui mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara dalam waktu dan lokasi yang sama. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko penularan penyakit infeksi, khususnya infeksi saluran pernapasan.

“Vaksinasi menjadi langkah pencegahan yang sangat penting untuk meminimalkan risiko penularan penyakit selama pelaksanaan ibadah haji,” tulis Humas RSUI dalam lepasan pers.

Dalam ketentuan vaksin haji 2026, vaksin meningitis meningokokus (ACWY) tetap menjadi vaksin wajib bagi seluruh calon jemaah. Vaksin ini berfungsi melindungi tubuh dari infeksi bakteri Neisseria meningitidis yang dapat menyebar melalui droplet, terutama di lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi.
 

Pemberian vaksin meningitis diwajibkan dilakukan minimal 10 hari sebelum keberangkatan. Selain itu, vaksin tersebut memiliki masa berlaku antara tiga hingga lima tahun dan menjadi salah satu syarat utama penerbitan visa haji maupun umrah.

RSUI juga menjelaskan bahwa vaksin polio dapat menjadi persyaratan tambahan bagi jemaah yang berasal dari wilayah dengan risiko penularan poliovirus. Kebijakan tersebut diterapkan guna mencegah penyebaran penyakit lintas negara selama musim haji berlangsung.

Selain vaksin wajib, sejumlah vaksin lain juga dianjurkan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan jemaah. Vaksin influenza, pneumokokus (pneumonia), hingga COVID-19 disarankan terutama bagi jamaah lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.

“Vaksin-vaksin tambahan ini dapat membantu menurunkan risiko infeksi maupun komplikasi kesehatan selama ibadah berlangsung,” lanjut keterangan RSUI.

RSUI menekankan bahwa waktu vaksinasi turut menentukan efektivitas pembentukan kekebalan tubuh. Untuk mendapatkan perlindungan optimal, vaksinasi dianjurkan dilakukan dua hingga empat pekan sebelum keberangkatan, sementara vaksin meningitis wajib diberikan minimal 10 hari sebelumnya.

Adapun efek samping vaksin secara umum bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri pada area suntikan, demam ringan, serta rasa lelah. Kondisi tersebut biasanya membaik dalam satu hingga dua hari sebagai bagian dari proses pembentukan respons imun tubuh.

Melalui layanan vaksin haji yang tersedia, RSUI menyediakan vaksinasi sesuai standar pelayanan kesehatan yang ditangani tenaga medis profesional.

Layanan tersebut juga mencakup penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) yang dibutuhkan untuk perjalanan internasional.
RSUI mengimbau seluruh calon jemaah agar mulai mempersiapkan kondisi kesehatan sejak dini dengan melengkapi vaksinasi. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Supian Suri berpesan kepada masyarakat Kota Depok yang beragam untuk terus menjaga kerukunan, kebersihan, dan merawat pembangunan yang sudah ada.

“Buah mangga, Pisang Kepok, kita bangga jadi orang Depok,” pantun Supian Suri.

Supian Suri juga ucapkan terimakasih dan doa kepada petua Kota Depok uang masih ada dan yang telah tiada atas peran mareka melestarikan dan membangun Kota Depok.

^{Ratusan peserta Ngubek Empang di perlehan Lebaran Depok 2026 sedang berlomba menangkan ikan, Selasa (5/5/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / HI Raseukiy]}

“Kota Depok harus terus maju. Di Kota Depok tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Sekarang Sudah ada bantuan dana untuk sekolah swasta sari Pemerintah Kota Depok,” sebut Supian Suri.

Pembangunan prasarana seperti jalan harus bagus. Di Tapos, seiring pembangunan jalan tol, akan dibuatkan jalan keluar baru yang bagus.

Rangkaian Lebaran Depok 2026 di Kebayunan, Tapos ini dijadwalkan dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua Panitia Hamzah, Ketua DPR Kota Depok Ade Supriatna, Dirut PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, Ketua  KOOD Ahmad Dahlan, Anggota DPRD Kota Depok Pradi Supriatna, Dirut PT Tirta Asasta Depok, Kadisdisporyata Eko Herwiyanto, Anggota Dewan Rakyat dan para camat dari Cilodong, Tapos, Sukmajaya, dan Cimanggis.

Disebutkan Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah acara Ngubek Empang dan masak dodok ini ada di kecamatan, Tapos, Sawangan, dan Cipayung.

“Kita sangat bahagia melihat masyarakat Kota Depok antusias rayakan Lebaran Depok ini. Ini adalah khazanah budaya yang perlu kita lestarikan.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Hamzah dan Eko pun ikut senam bersama emak-emak yang antusias sejak pagi, pukul 06.00 WIB, Selasa (5/4/2026).

Setelah erobik, ribuann hadirin melanjutkan dengan pesta Ngubek Empang untuk menangkap ikan untuk mendapatkan puluhan hadian dari panitia.

Rangkaian Lebaran Depok 2026 di Kebayunan, Tapos ini dijadwalkan dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua Panitia Hamzah, Ketua DPRD Kota Depok, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, Ketua  KOOD Ahmad Dahlan, Anggota DPR Jawa Bapat Pradi Supriatna,  Kadisdisporyata EkoHerwianyo para camat, Cilodong, Tapos, Sukmajaya, dan Cimanggis.

“Kita sangat bahagia melihat masyarakat Kota Depok antusias rayakan Lebaran Depok ini. Ini adalah khazanah budaya yang perlu kita lestarikan.

Acara Ngubek Empang ini ada di kecamatan, Tapos, Sawangan, dan Cipayung.

Demikian pula, Eko seiring dengan Hamzah mengatakan, setalah kemarin, acara Ruwahan yaitu untuk berdoa supaya Lebaran Depok berjalan lancar, hari ini rangkaian dilanjutkan hingga 9 Mei nanti.

Di sini, ada pula dapur masak dodol khas Depok.

“Kita bersyukur hari ini berjalan lancar. Ini merawat tradisi kearifan lokal orang Depok,” jelas Eko.