WahanaNews-Depok | Ada kabar menyejukan buat warga Kota Depok. Selama dua tahun dilarang pulang kampung alias mudik saat Idul Fitri. Tahun ini, warga Kota Depok ada kelonggaran dari tahun sebelumnya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka peluang saat lebaran diperbolehkan mudik. Syaratnya, vaksinasi dosis dua sudah 70 persen, kasus covid-19 di daerah-daerah sudah menurun. Saat ini di tingkat nasional, vaksinasi dosis satu sudah 191.136.353 jiwa (91,78%) dari 208.265.720 sasaran. Dosis dua mencapai 146.305.278 jiwa (70.25%) dan dosis tiga (Booster) 11.390.313 jiwa (11,45%).
Pakar Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, tidak perlu ada persiapan yang begitu berbeda dari tahun sebelumnya. Hanya saja, perlu adanya posko untuk pemeriksaan kesehatan seperti gerai vaksinasi dan layanan tes PCR/antigen. “Gak apa-apa sebenarnya, persiapannya hanya perlu ditambahkan armada. Karena, kemungkinan pemudik akan lebih banyak daripada tahun sebelumnya,”.
Baca Juga:
Siap-siap, Trayek Angkot di Depok Mau Ditambah
Menurut Djoko, pemudik jalur darat akan lebih mendominasi dibandingkan laut maupun udara khususnya di Pulau Jawa. Untuk itu, dia menyarankan supaya pemerintah menyediakan posko pada tiap-tiap gerbang tol. “Sehingga, tidak terjadi penumpukan pada area peristirahatan atau rest area di Jalan Tol,”.
Apalagi, terang dia, jalan tol saat ini lebih diminati oleh para pemudik. Karena tekstur jalan yang baik, pemandangan yang indah serta berbagai fasilitas yang telah disediakan. Sebab itu, Djoko meyakini, para pemudik tersebut akan lebih memilih jalan tol sebagai sarana pulang kampung (Mudik). “Karena, sekarang jalan tol sudah baik. Jadi, banyak juga pemudik yang lebih menggunakan jalur darat,” .
Kendati demikian, dia menuturkan, mudik menggunakan kendaraan umum juga dapat dipilih sebagai alternatif pada momentum tahunan ini. Namun, saran Djoko, pemerintah maupun penyedia jasa angkutan umum harus mensterilkan kendaraan umum tersebut. Sehingga, aman dari penyebaran virus korona (Covid-19). “Yang terpenting itu harus higenis dan dibarengi dengan syarat vaksinasi 70 persen tersebut. Sehingga, meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19,” beber Djoko.
Baca Juga:
Pebalap Depok Bikin Merah Mutih Berkibar di Mandalika
Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Profesor Tri Yunis Miko Wahyono menjelaskan, seharusnya pemerintah mematangkan keputusan tersebut. Karena, menurut dia, diperbolehkannya mudik dengan syarat vaksinasi 70 persen itu belum efektif. “Jadi Omicron itu tidak mengenal imunitas atau vaksin, walau kita sudah divaksin dan berusia lanjut tetap berbahaya,”.
Tri mengungkapkan, pemerintah harus menetapkan batasan umur dan kapasitas kendaraan saat mudik pada tahun ini. Sebab, Covid-19 dengan varian Omicron dianggap masih sangat berbahaya bagi kaum Lanjut Usia (lansia). “Kemudian, membatasi juga tentang kapasitas, baru itu namanya pemerintah yang bertanggungjawab terhadap rakyatnya,” ,
Menurut Tri, titik aman dimana pemerintah memperbolehkan mudik adalah ketika positivity rate telah mencapai 5 persen. Bahkan, dia menganjurkan, sebaiknya berada pada 2-3 persen. “Lima persen, karena menurut saya positivity ratenya harus dihitung dari kontak tracing, bukan dari semua orang yang periksa PCR,”.
Kendalanya, ungkap dia, banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri saat mengalami sakit. Hal itu akan berpengaruh terhadap keakuratan perhitungan positivity rate. “Kemudian, banyak orang yang masa bodo jadi menurut saya banyak orang yang sudah tidak pake masker, masa bodolah dengan segala-segalanya. Karena, pemerintahnya juga masa bodo begitu. Artinya, menganggap Omicron itu biasa-biasa saja begitu,”.
Kemungkinan, sebut Tri, pemerintah lebih fokus memulihkan ekonomi. Sehingga, sedikit abai terhadap persoalan Covid-19. “Pemerintah mau ekonomi hidup, tapi kasusnya seolah-olah menurun betul begitu, padahal dimasyarakatnya banyak yang tidak periksa, dan kontak tracingnya tidak baik sekali begitu,”
Untuk itu, dia menyerankan agar pemerintah menetapkan jalan atau langkah yang tepat diimbangi dengan keakuratan positivity rate. Terlebih, pemerintah juga harus melihat pada kondisi dibawah. Karena, dianggap kurang terjangkau. Kemudian, bagaimana daerah atau kabupaten apakah kasusnya benar-benar turun.
Terpisah, Kepala Divisi Penanganan Satgas Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengaku, daerah hanya mengikuti dari pusat. Terkait mudik, memang sudah dua tahun warga Depok dilarang kemana-mana. Itu demi kesehatan warganya. Saat ini Vaksinasi di Depok, sampai Rabu (2/3) : dosis pertama 1.398.258 (86,66%), dosis kedua : 1.206.213 (74,75%), dosis tiga : 93.080 (5,77%). Target Sasaran : 1.613.557 jiwa.
Pesebaran Covid-19, Rabu (2/3) di Kota Depok. Terkonfirmasi positif 154.649 jiwa bertambah 779 jiwa, belum sembuh ada 45.323 jiwa berkurang 333 jiwa. Warga sembuh kali ini lumayan banyak ada 1.105 jiwa jadi 107.122 pasien. Dan warga meninggal ada 7 kini menjadi 2.204 pasien jiwa. “Semoga kedepannya warga yang terkonfirmasi bisa nol kasus lagi, dan yang sembuh terus berkurang.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers menteri terkait hasil ratas PPKM pada 27 Februari 2022 memberikan pernyataan pastikan lebaran tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.
“Sehingga mudah-mudahan kali ini kalau hasilnya baik, pak menhum mengizinkan lebaran kali ini kita bisa hadapi berbeda dibandingkan dengan lebaran-lebaran sebelumnya,”.
Menkes berani memastikan lebaran tahun ini berbeda dan dipastikan dapat mudik karena membaca data populasi kasus covid-19 sudah mulai menurun dan membaik. Akan tetapi Budi menekankan, akan diizinkan mudik saat lebaran apabila masyarakat telah memenuhi persyaratan vaksinasi.
Target yang digaungkan oleh pemerintah sebelum musim libur lebaran adalah 70 persen vaksin sudah bisa dicapai. “Dengan kondisi bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi dosis ke dua,” .
Di sisi lain Presiden Jokowi meminta menkes segera melakukan survey pada bulan Maret 2022 terkait dengan dasar pengambilan kebijakan massa sebelum lebaran.
Budi juga mengungkapkan, mudik libur lebaran dapat dijalankan akan tetapi dengan syarat yang pertama bahwa kasus covid-19 di daerah-daerah sudah menurun.
Syarat selanjutnya, pemudik harus sudah divaksinasi lengkap, serta patuhi protokol kesehatan (prokes). “Jika prokes dijalankan maka saat puasa akan relatif tenang,”.
Demi kelancaran program percepatan vaksinasi 70 persen, Budi menghimbau agar masyarakat tidak pilih-pilih jenis vaksin yang diberikan. “Dan kami pesan tolong jangan pilih-pilih jenis vaksin, yang ada sekarang itu dipakai saja, sama ampuhnya,”.
Budi mengatakan, telah mendapat arahan dari Presiden Jokowi mengenai strategi pandemi menjadi endemi. Dan ia berharap arahan tersebut dapat diterapkan dengan seksama penuh kehati-hatian. Selain itu, kesehatan juga menjadi petimbangan, agar masyarakat mampu mempertimbangkan kesehatannya secara imbang. “Dan agar pertimbangan scientificnya, kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya, maupun ekonomi,” .
(JU)
