DEPOK.WAHANANEWS.CO — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok terus berupaya meningkatkan kualitas transportasi umum agar lebih nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Kepala Dishub Kota Depok, Zamrowi, menegaskan bahwa transportasi publik yang baik bukan hanya soal fasilitas seperti AC, tetapi juga integrasi, aksesibilitas, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Baca Juga:
Kasus Pembakaran Mobil Polisi di Depok, 1 Lagi Anggota GRIB Ditangkap
"Saat ini, sekitar 40 persen kemacetan di Jakarta berasal dari kendaraan pribadi yang masuk dari Depok, sehingga peningkatan layanan angkutan umum menjadi prioritas utama," ujar Zamrowi, dikutip Kamis (6/3/2025).
Ia juga menyoroti pencapaian layanan BISKITA Trans Depok, yang menjadi salah satu terbaik di Indonesia dengan load factor mencapai lebih dari 130 persen dan melayani lebih dari 6.000 penumpang per hari.
Revitalisasi angkutan umum menjadi fokus utama Dishub Kota Depok dalam rencana kerja tahun 2026.
Baca Juga:
Ingin Suami Cepat Pulang, Ibu di Depok Sebar Info Anaknya Hilang
Dishub berencana merevitalisasi angkutan perkotaan menjadi mikrotrans atau angkot ber-AC serta meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan umum agar lebih nyaman dan menarik lebih banyak pengguna. Selain itu, rute BISKITA Trans Depok juga akan diperluas.
"Beberapa rute baru yang akan ditambahkan antara lain Terminal Depok - Bojongsari PP, Terminal Depok - Pasar PAL Tugu - Terminal Depok PP, Terminal Jatijajar - Terminal Depok - Terminal Jatijajar PP, serta Stasiun Pondok Rajeg - Terminal Depok PP," jelas Zamrowi.
Dalam rangka meningkatkan integrasi transportasi, Dishub juga akan membangun sistem simpul transportasi yang lebih baik.
Beberapa terminal yang akan dikembangkan di antaranya Terminal Sawangan dan Terminal Pondok Rajeg, serta pengembangan kawasan Transit-Oriented Development (TOD) untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Dishub juga tengah mempersiapkan handover BISKITA Trans Depok dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ke Pemerintah Kota Depok, yang direncanakan pada tahun 2026.
"Kami sudah melaporkan hal ini kepada Pak Wali, Bappeda, dan Pak Wahid agar anggaran bisa disiapkan lebih awal," ungkap Zamrowi.
Meskipun demikian, pihaknya tetap berharap agar BPTJ dapat membantu Depok selama dua periode ke depan, terutama dalam penyediaan halte dan sarana pendukung lainnya.
Kemacetan di Kota Depok menjadi tantangan utama yang dihadapi, terutama karena minimnya infrastruktur jalan.
Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan jalan alternatif dan jalan pendamping guna mengurai lalu lintas, selain peningkatan integrasi dan penambahan angkutan umum massal yang menjadi perhatian utama.
Dishub memastikan penyediaan prasarana lalu lintas sesuai kebutuhan, termasuk rambu lalu lintas, cermin, marka, halte, Zoss, zebra cross, dan APILL.
Selain itu, penerapan Smart PJU akan ditingkatkan guna meningkatkan penerangan jalan.
"Kami memiliki banyak stok lampu tahun ini dan akan segera melakukan perbaikan. Namun, kendala utama adalah jika jaringan listrik mengalami kerusakan akibat faktor alam seperti akar pohon atau gesekan panas matahari," kata Zamrowi.
Terkait keselamatan lalu lintas, beberapa langkah akan diterapkan, seperti pengaturan lalu lintas oleh petugas, penerapan Tim Geulis, penerbitan kebijakan terkait parkir dan angkutan umum, serta sistem derek online untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan.
Selain itu, Dishub juga akan melakukan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat.
Dalam hal penyediaan lahan, Dishub akan membangun gedung pengujian kendaraan bermotor serta menyediakan lahan untuk pengandangan kendaraan.
Dari aspek kelembagaan, Dishub menargetkan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan kualitas layanan transportasi, serta menyusun Perda Perhubungan dan menerbitkan Perwal terkait parkir dan rencana induk transportasi di Kota Depok.
Terkait rencana pembatasan jam U-turn di depan dealer Toyota Margonda dan pembatasan jam penyeberangan di depan Pocin, hal ini masih masih dalam pembahasan.
Selain itu, guna mengurangi kemacetan di kawasan Citayem, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Depok berencana membangun underpass di Stasiun Citayem.
"Jalur ini memang macet, dan rencananya Pak Gubernur akan bekerja sama dengan Pak Wali untuk membangun underpass di sana," tutupnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
