DEPOK.WAHANANEWS.CO, Margonda – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kota Depok (AMKD) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Depok Open Space (DOS), kompleks Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto sekaligus mendesak pemerintah menindak berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Massa aksi membawa poster dan spanduk serta berorasi menggunakan mobil komando. Mereka menuntut Prediden Prabowo Subianto memastikan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Baca Juga:
5 Mahasiswa Diajak Wapres Kunjungan ke Ende, Gorontalo dan Papua
Aksi yang berlangsung pada pagi hari itu sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Balai Kota Depok. Meski demikian, kegiatan demonstrasi tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sejumlah personel dari Polres Metro Depok tampak melakukan pengamanan dan pengawasan selama aksi berlangsung.
Koordinator aksi AMKD, Wido Pratikno, menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus dijadikan bahan evaluasi tanpa mengorbankan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
“Masak programnya yang bagus dan berguna dihapuskan. Korupsinya yang ditangkap, yang jelek diperbaiki,” tegas Wido saat menyampaikan orasinya.
Baca Juga:
GHS Terseret Jual Beli Titik Dapur MBG, Tarifnya Tembus Rp100 Juta
Koordinator aksi AMKD, Wido Pratikno (tengah) berfoto dengan rekan pengunjukrasa di DOS Balai Kota Depok. Demonstran menuntut penyelesaian persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG yang berindikasi KKN, Selasa (23/6/2026). [DEPOK.WAHANANEWS.CO / Hendrik I Raseukiy]
Menurut ia, hampir setiap proyek pemerintah berpotensi menghadapi berbagai persoalan, termasuk dugaan korupsi maupun lemahnya pengawasan. Karena itu, pemerintah diminta fokus melakukan pembenahan terhadap pelaksana program, bukan menghentikan kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat.
Wido menegaskan AMKD mendukung Presiden Prabowo untuk tetap melanjutkan MBG dan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Pak Prabowo tetap mempertahankan program MBG yang pro rakyat. Program yang menyentuh kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat harus terus dijalankan,” ujarnya.
Dalam orasinya, Wido juga menyoroti perbincangan publik terkait dugaan praktik nepotisme dan kronisme dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi dalam program MBG.
Ia mengakui pada tahap awal pelaksanaan program, pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari pihak yang bersedia membangun dan mengelola SPPG. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri hingga kelompok-kelompok lain, ikut terlibat agar program dapat berjalan.
“Hampir seluruh partai politik punya keterlibatan dalam SPPG. Tujuannya agar program ini bisa berjalan. Tetapi kalau ke depan muncul persoalan, tentu harus diperbaiki dan diawasi bersama,” katanya.
AMKD juga menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pengadaan bahan pangan dan perlengkapan dapur SPPG yang disebut melibatkan sejumlah yayasan pengelola.
“SPPG tidak boleh kongkalikong dengan siapa pun. Karena ini menggunakan uang negara, maka harus ada pengawasan ketat dan transparansi. Rakyat harus ikut mengontrol,” ujar Wido.
Menurutnya, pengawasan publik menjadi kunci agar tujuan utama MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai tanpa dibayangi penyimpangan.
Ia menambahkan bahwa konsep MBG memiliki semangat yang sama dengan program pelayanan dasar lainnya, yakni memastikan negara hadir memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat.
“Jangan biarkan Pak Prabowo bekerja sendiri. Konsep programnya bagus, kalau ada pelaksana yang bermasalah, itu yang harus diperbaiki. Kami akan mengkritik pelaksananya, tetapi tidak setuju jika program MBG dibubarkan,” tegasnya.
Wido menilai program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi salah satu instrumen jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan dan kurang mampu.
“Negara harus hadir memberikan jaminan kepada rakyat. Karena itu program yang baik harus dijaga, sementara penyimpangan dan pelanggaran hukumnya yang harus ditindak,” pungkasnya.
[Redaktur: Teunku Agam Jroh]
