DEPOK.WAHANANEWS.CO, Cimanggis – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna atau yang akrab disapa Ades, mendorong insan pers untuk terus menjalankan fungsi kritis terhadap jalannya pemerintahan di Kota Depok. Menurutnya, media memiliki peran penting sebagai pengawas kebijakan supaya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Ades menegaskan kritik yang dibangun pers adalah ibarat suplemen kesehatan, bukanlah bentuk kebencian, melainkan wujud kepedulian terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Bohong Ada Pemotongan Dana Kerjasama Pers: Malah Hendak Ditambah di Anggaran 2026
“Maunya kritik terus, ya. Tapi tanpa melupakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Jadi kita berusaha terus selaras dengan kebutuhan ataupun juga aspirasi mainstream seluruh warga Kota Depok,” ujar Ades dalam pertemuan dengan awak pers sepekan yang lalu di kawasan Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Mei 2026.
Ia mengakui, di usia Kota Depok yang ke-27, banyak capaian positif yang patut diapresiasi. Namun demikian, berbagai persoalan yang masih terjadi juga tidak boleh diabaikan.
“Kota Depok sudah 27 tahun. Banyak pencapaian dan semua juga harus mengakui. Kemudian juga masih ada masalah, itu juga harus kita akui,” katanya.
Baca Juga:
PKS Kritisi UHC Belum Tuntas: Pemkot Depok Didesak Peduli Rakyat
Ades menjelaskan, DPRD bersama fraksi memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, namun akan bersikap tegas jika ada kebijakan yang dinilai membahayakan publik.
Ingat, jika kebijakan pemerintah itu bermanfaat dan baik buat warga, dapat disetujui. Tetapi jika, misalkan mengancam keselamatan, bahkan ada orang yang mati gegara Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tidak aktif maka sampai kapanpun harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. PBI adalah program jaminan kesehatan dari pemerintahan yang dikhususkan bagi masyarakat fakir-miskin.
Menurutnya, komunikasi, silaturahmi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai elemen politik maupun stakeholder perlu terus dijaga supaya kritik yang disampaikan bisa diterima sebagai masukan, bukan serangan.
“Kalau kita kritik itu sebenarnya kan enggak ada barrier duluan. Jadi dia terima karena sudah kenal. Kayak istri dengan suami, biasa juga mengkritik, bahkan marah-marah. Tapi bukan tidak cinta, karena sayang,” ucap Ades.
Ia menegaskan, keberpihakan utama para pemangku kebijakan adalah pada masyarakat. Karena itu, jika ada kepentingan publik yang terganggu, pihaknya akan tetap bersuara lantang.
“Kalau ada hal-hal yang terkait kepentingan publik itu terganggu, maka kita akan teriak, kita akan marah,” ucapnya.
Ades juga mengajak media untuk menjadikan momentum Hari Jadi Kota Depok sebagai bahan evaluasi bersama, termasuk menyoroti berbagai kekurangan yang masih dirasakan warga. Ia menyinggung aksi demonstrasi di Cipayung sebagai salah satu aspirasi masyarakat yang harus didengar, bukan diabaikan.
“Tadi juga ada demo di Cipayung, itu juga harus kita dengar, jangan kita abaikan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ades bahkan menilai kritik tajam dari media, termasuk melalui platform digital dan media sosial, justru bisa menjadi kekuatan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai isu di Kota Depok.
“Kalau misalnya mau naik lagi, bagus dikritik,” pungkasnya.
[Redaktur: Tyo Zaharo]
