Depok.WAHANANEWS.CO - Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pembentukan Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur harus memiliki kewenangan lebih kuat dibandingkan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang telah dibubarkan karena dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Menurutnya, kelembagaan baru ini harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pembangunan wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
Baca Juga:
Mudik Gratis ke Pulau Seribu, Pemprov Jakarta Siapkan 42 Armada Laut
“Kita tidak boleh mengulang kegagalan BKSP. Jika Dewan Aglomerasi hanya menjadi lembaga koordinatif tanpa kewenangan eksekusi yang jelas, maka hasilnya akan sama saja,” ujar Tohom dalam pernyataannya, Jumat (8/3/2025).
Menurut Tohom, UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru disahkan harus menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk merancang sistem aglomerasi yang lebih efektif.
Dengan Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, maka transformasi menjadi kota global harus dibarengi dengan peningkatan pembangunan di wilayah sekitar agar tidak terjadi ketimpangan.
Baca Juga:
Bawa Belasan Unit Sepeda Motor Hasil Curian, Sopir Truk Terciduk Polisi
“Selama ini, pembangunan di Jabodetabekjur masih belum seimbang. Jakarta menjadi pusat ekonomi, sementara daerah sekitarnya seperti Depok, Bekasi, dan Bogor masih menghadapi banyak persoalan, terutama dalam hal transportasi, tata ruang, dan lingkungan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tohom mengingatkan bahwa kelemahan utama BKSP Jabodetabekjur adalah minimnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan serta ketidakjelasan mekanisme anggaran.
Oleh karena itu, Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur harus diberikan wewenang dalam mengelola perencanaan, penganggaran, serta implementasi program pembangunan.
“Jika kita ingin wilayah aglomerasi ini berkembang pesat, Dewan Aglomerasi harus memiliki fungsi koordinasi yang kuat, wewenang dalam perencanaan kebijakan, serta alokasi anggaran yang jelas. Tanpa itu, kita hanya akan kembali mengulang kesalahan yang sama,” tegas Tohom.
Tohom yang juga menjabat sebagai Ketua Aglomerasi Watch menilai bahwa tantangan terbesar dari konsep aglomerasi adalah memastikan sinergi antar daerah tetap terjaga.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang menyeluruh dalam menangani permasalahan transportasi, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, serta akses pendidikan dan kesehatan yang merata.
“Kita butuh solusi konkret, bukan hanya koordinasi di atas kertas. Jangan sampai Jakarta semakin maju, sementara daerah sekitarnya tertinggal. Kesetaraan pembangunan harus menjadi prioritas utama Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
