DEPOK.WAHANANEWS.CO, Cilodong – DPRD Kota sikap serentak solidaritas mengecap kebiadaban zionis Israel kepada penduduk Palestina.
Ketua Komisi B, Hamzah, senada dengan legislator lain, seperti Ketua, Ade Supriatna; Ketua Fraksi PKB, Siswanto, menegaskan, kebebasan bangsa Palestina adalah keniscayaan.
Baca Juga:
Palet Bantuan Tewaskan Tenaga Medis di Gaza, Dunia Kecam Pengiriman Udara
“Bebas dari pembunuhan oleh zionis Israel, pembunuhan anak-anak kecil harus dihentikan. Di Kota Depok sudah berulang kali mengadakan acara dukungan kepada Palestina. Pasti,” ujar Hamzah, politisi Partai Gerindra ini, di Gedung DPRD Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (6/8/2025).
Kata Hamzah, sikap soliditas Presiden Prabowo Subianto mendukung kemerdekaan Palestina dari penindasan penjajahan Israel, tegas dan pasti. Malah, sebut Hamzah sedari Prabowo Subianto jauh waktu sebelum menjadi presiden.
“Sudah ada anak-anak Palestina yang dikasih beasiswa di Indonesia untuk berkuliah. Nah, tentu ke depan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia akan konsen berkaitan tentang anak-anak Palestina yang orang tuanya sudah meninggal, yang yatim piatu. Pasti akan ada niat yang sangat positif dari Presiden untuk membantu anak-anak Palestina. Bangsa Indonesia pastilah mendukung kemerdekaan Palestina. Soal solidaritas ini, bahkan sedari anak saya masih kecil pun masih TK, kita sudah selalu ikut aksi membela Palestina,” kisah Hamzah.
Baca Juga:
Anak-anak Gaza Mati Kelaparan, Trump Sebut Israel Harus Buka Mata
Hamzah, terharu dan bangga dengan kebijakan dari Presiden Subianto yang memasukkan pemuda Palestina di Universitas Pertahanan dengan beasiswa.
Lebih lanjut, Sekretaris DPC Partai Gerindra ini juga mengingatkan kembali bahwa Presiden Prabowo Subianto telah sediakan Pulau Galang menjadi pusat pengobatan sekira 2000 warga Gaza.
Perihal wacana kanak-kanak dari Gaza dititipkan sementara di panti-asuhan di Kota Depok yang menunggu wilayah Gaza kembali aman dari serangan Israil, Hamzah mendukung jika menjadi kebijakan nasional.
“Bagus, tetapi di Kota Depok belum ada, ya. Insya-Allah sih, mudah-mudahan masa mendatang dapat saja dapat dilakukan. Tentunya, past, Pemerintah Kota Depok akan harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang mana Provinsi Jawa Barat itu adalah kepanjangan tangan dari Presiden. Kita tidak bisa memutuskan, apabila itu diperbolehkan, tentunya pasti akan dilakukan oleh seluruh, bukan hanya di kota Depok saja, tapi di seluruh kota-kabupaten yang ada di Jawa Barat,” jelaskan Hamzah.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
