DEPOK.WAHANANEWS.CO, Cilodong – Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan hubungan lembaga eksekutif dengan legislatif Governance Kota Depok adalah faktor penting yang menentukan kebijakan daerah berjalan efektif yang berpihak untuk kepentingan penting rakyat.
“Pemerintah Kota Depok selalu kerjasama erat dengan DPRD Kota Depok dalam mengawal agenda adalah pembangunan sepanjang tahun 2026,” ujar Chandra saat berpidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Pertama DPRD Kota Depok Tahun 2026 yang digelar di Gedung Legislatif, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (2/1/2026).
Baca Juga:
PAPBD Tapteng 2025 Berpotensi Perkada
jika pun, ada perdebatan atau perbedaan pendapat, hanya romantika proses pembahasan kebijakan yang merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
“Justru perbedaan pandangan adalah penguat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Agenda yang dibahas DPRD akan mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah kota,” sebut Chandra.
Pembukaan masa sidang ini, Chandra juga menanggapi aspirasi Komisi D DPRD Kota Depok terkait penerapan universal health coverage (UHC) ‘cakupan kesehatan keseluruhan’ (CKK) hendak ditindaklanjuti melalui pembahasan mendalam bersama sekretaris daerah dan perangkat daerah berkait.
Baca Juga:
DPRD Tapteng Ancam Hak Angket, Bupati Masinton Pasaribu: "Saya Siapkan Skenario Perkada!"
Langkah UHC-CKK dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga.
Rahmansyah mengajak seluruh pemangku kepentingan tak hanya sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga merumuskan kebijakan yang terencana dan berorientasi jangka panjang.
Bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah pembangunan Kota Depok di masa mendatang, sejalan upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.
[Redaktur: Zahara Tio]
