DEPOK.WAHANANEWS.CO, Cilodong – Pemerintah Kota Depok menempatkan peningkatan kualitas layanan publik sebagai fokus utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
“Arah kebijakan tersebut mengedepankan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai kebutuhan mendasar masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah di Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang membahas finalisasi struktur APBD 2026, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga:
PN Kota Depok Eksekusi Ribuan Lahan di Tapos, Opsi Uang Kerohiman Gagal
Ia apresiasi kepada kinerja Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menuntaskan pembahasan anggaran secara komprehensif.
“Proses penyusunan APBD tidak terlepas dari tantangan fiskal yang cukup signifikan. tentu adanya penyesuaian pada sisi pendapatan daerah, khususnya akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, Pemkot Depok memastikan pemenuhan layanan dasar tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Rahmansyah menekankan bahwa kolaborasi antara governmen dengan DPRD menjadi faktor penting demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Sinergi lintas lembaga mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Setelah Klarifikasi Izin, Warga Minta Jogging Track Situ 7 Muara Tak Dibongkar
“RAPBD 2026 dirancang sebagai instrumen untuk menjawab aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas tata-kelola pemerintahan. Program-program yang disusun diarahkan supaya saling terintegrasi antar sektor sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” ungkap Chandra.
Ia menekankan, bahwa RAPBD 2026 mencerminkan tekad Pemkot Depok membangun kota yang maju dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Investasi pada sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan menjadi pondasi penting bagi kemajuan daerah masa mendatang.
[Redaktur: Mega Puspita]
