DEPOK.WAHANANEWS.CO, Cimanggis — Suasana pertemuan insan pers dengan politisi PKS di Kota Depok menghangat ketika Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah, kondisi pers nasional, hingga maraknya dominasi media sosial internet (medsosnet) dan buzzer politik prokekuasaan yang dinilai mengancam ekosistem jurnalistik profesional.
Literasi, buzzer ‘pendengung’ politik umumnya merujuk pada dua hal yakni individu atau kelompok medsosnet yang mempengaruhi opini publik. Gerombolan buzzer ini selalu mengagung-agungkan rezim penguasa dengan kalima servis yang menjilat atau disertai mengintimidasi kaum kritik kepada penguasa pemerintah.
Baca Juga:
Bohong Ada Pemotongan Dana Kerjasama Pers: Malah Hendak Ditambah di Anggaran 2026
Sebagai wartawan senior dari Republika ia mengisahkan perjalan karirnya sedari era rezim Orde Baru dan Reformasi 1998. Ia sempat menceritakan telah lama bergaul dengan tokoh-tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari cikal Partai Keadilan (PK) yang berdiri di awal Reformasi.
“Saya dulu menyaksikan langsung lahirnya Partai Keadilan. Waktu itu saya di BPPT bersama Pak Nur Mahmudi Ismail dan Pak Habibie. Saya juga di Republika, jadi tahu prosesnya dari dekat sebagai partai reformis dan demokratis,” ujarnya.
Meski kerap dicap dekat dengan PKS, ia menegaskan dirinya tetap kritis terhadap partai tersebut maupun para tokohnya.
Baca Juga:
PKS Kritisi UHC Belum Tuntas: Pemkot Depok Didesak Peduli Rakyat
“Sampai sekarang saya sering dibilang wartawannya PKS. Padahal PKS juga saya kritik. Pak Nur saya kritik, Pak Idris juga banyak saya kritik. Karena buat saya, wartawan itu harus independen,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin dalam perjumpaan legislator dan politisi DDPD PKS) Kota Depok di Coffee Talks ‘Bincang Santai Bersama Insan Press: Membangun Sinergi, Kukuhkan Kolaborasi’ di Kawasan Kelapa Dua, Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/6/2026).
Pers Bersertifikasi Dewan Pers: Aneh Buzzer Justru Diistimewakan
Ia lalu menyoroti ironi yang menurutnya sedang terjadi di Indonesia, ketika wartawan profesional diwajibkan mengikuti uji kompetensi sertifikasi ketat dan perusahaan pers dianjurkan ada sertifikat verifikasi dari Dewan Pers, anehnya pemerintah justru memberi ruang besar kepada pengelola medsosnet partisan tanpa standar etik jurnalistik.
“Kita disuruh ikut uji kompetensi, sertifikasi, verifikasi, susah payah taat aturan. Tapi pemerintah malah merangkul buzzer dan pengelola medsos yang tidak jelas pertanggungjawaban kode etiknya. Ini harus diwaspadai!” serunya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi nasib demokrasi di masa mendatang. Sudah susah payah melakukan Reformasi, namun tabiat politik kembali ke pola otoriter yang dikuasai oleh gerombolan pemuja kekuasaan.
“Kalau sebuah negara sudah terlalu percaya kepada medsos dan tidak percaya lagi kepada pers, ini berbahaya. Karena pers punya kode etik, independensi, dan tanggung jawab,” katanya.
Anggaran Pers Dipangkas, Wartawan Rasa Dilecehkan
Kemarahan juga diarahkan pada kebijakan pemangkasan anggaran pers di Jawa Barat yang disebutnya nyaris mencapai Rp50 miliar. Padahal anggaran negara; wilayah; daerah adalah milik bersama yang harus dikelola secara transparan tanpa ‘kucing-kucingan’.
“Saya terkejut, anggaran kemitraan pers sekira Rp50 miliar se-Jawa Barat dipotong tinggal Rp3 miliar. Dapat apa kita? Wartawan ini dianggap apa? Saya bangga jadi wartawan, sekolah khusus, kuliah komunikasi, tapi sekarang seperti dilecehkan,” ucapnya geram.
Ia menyebut banyak wartawan saat ini hidup dalam kondisi memprihatinkan, bahkan tanpa gaji tetap.
“Saya yakin hampir 90 persen wartawan sekarang tidak digaji. Mereka hidup dari Google Adsense, kadang Rp30 ribu sampai Rp50 ribu sebulan. Mau dibawa ke mana profesi ini?” katanya.
DPRD Kota Depok Diminta Jangan Diam
Dalam forum itu, ia juga secara khusus menantang anggota DPRD Kota Depok, terutama dari PKS yang memiliki 13 kursi, agar serius memperjuangkan kesejahteraan wartawan dan menjaga ekosistem media media massa demi kesehatan demokrasi Indonesia sehingga tidak menjadi negara otoriterisme apalagi fasisme yang antikritik.
“Kalau ini terjadi di Kota Depok, harus dicegah. PKS punya 13 kursi, luar biasa. Harus diperjuangkan! Jangan sampai dunia pers mati suri seperti di era orde baru,” ujarnya lantang.
Pilkada Usai, Jangan Ada Lagi Kubu-Kubuan
Menutup pernyataannya, ia berharap pasca-Pilkada Depok, seluruh elemen masyarakat, termasuk pers, tidak lagi dicurigai berpihak pada kubu politik tertentu.
“Setelah pilkada selesai, jangan ada lagi kubu-kubuan. Saya ini sempat dianggap pendukung 01 cuma gara-gara billboard. Padahal saya berteman dengan semua. Pers jangan terus dicurigai. Kita harus kembali profesional,” tandasnya.
Pernyataan keras tersebut menjadi alarm bahwa di tengah era digital dan politik yang kian panas, eksistensi pers profesional masih menjadi benteng penting demokrasi—asal tidak dibiarkan kalah oleh buzzer, algoritma, dan kepentingan sesaat.
[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]
