“Kami berharap Pak Prabowo tetap mempertahankan program MBG yang pro rakyat. Program yang menyentuh kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat harus terus dijalankan,” ujarnya.
Dalam orasinya, Wido juga menyoroti perbincangan publik terkait dugaan praktik nepotisme dan kronisme dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi dalam program MBG.
Baca Juga:
5 Mahasiswa Diajak Wapres Kunjungan ke Ende, Gorontalo dan Papua
Ia mengakui pada tahap awal pelaksanaan program, pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari pihak yang bersedia membangun dan mengelola SPPG. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri hingga kelompok-kelompok lain, ikut terlibat agar program dapat berjalan.
“Hampir seluruh partai politik punya keterlibatan dalam SPPG. Tujuannya agar program ini bisa berjalan. Tetapi kalau ke depan muncul persoalan, tentu harus diperbaiki dan diawasi bersama,” katanya.
AMKD juga menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pengadaan bahan pangan dan perlengkapan dapur SPPG yang disebut melibatkan sejumlah yayasan pengelola.
Baca Juga:
GHS Terseret Jual Beli Titik Dapur MBG, Tarifnya Tembus Rp100 Juta
“SPPG tidak boleh kongkalikong dengan siapa pun. Karena ini menggunakan uang negara, maka harus ada pengawasan ketat dan transparansi. Rakyat harus ikut mengontrol,” ujar Wido.
Menurutnya, pengawasan publik menjadi kunci agar tujuan utama MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai tanpa dibayangi penyimpangan.
Ia menambahkan bahwa konsep MBG memiliki semangat yang sama dengan program pelayanan dasar lainnya, yakni memastikan negara hadir memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat.
