“Jika kita ingin wilayah aglomerasi ini berkembang pesat, Dewan Aglomerasi harus memiliki fungsi koordinasi yang kuat, wewenang dalam perencanaan kebijakan, serta alokasi anggaran yang jelas. Tanpa itu, kita hanya akan kembali mengulang kesalahan yang sama,” tegas Tohom.
Tohom yang juga menjabat sebagai Ketua Aglomerasi Watch menilai bahwa tantangan terbesar dari konsep aglomerasi adalah memastikan sinergi antar daerah tetap terjaga.
Baca Juga:
Mudik Gratis ke Pulau Seribu, Pemprov Jakarta Siapkan 42 Armada Laut
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang menyeluruh dalam menangani permasalahan transportasi, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, serta akses pendidikan dan kesehatan yang merata.
“Kita butuh solusi konkret, bukan hanya koordinasi di atas kertas. Jangan sampai Jakarta semakin maju, sementara daerah sekitarnya tertinggal. Kesetaraan pembangunan harus menjadi prioritas utama Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
