DEPOK.WAHANANEWS.CO, Cimanggis — Suasana pertemuan insan pers dengan politisi PKS di Kota Depok menghangat ketika Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah, kondisi pers nasional, hingga maraknya dominasi media sosial internet (medsosnet) dan buzzer politik prokekuasaan yang dinilai mengancam ekosistem jurnalistik profesional.
Literasi, buzzer ‘pendengung’ politik umumnya merujuk pada dua hal yakni individu atau kelompok medsosnet yang mempengaruhi opini publik. Gerombolan buzzer ini selalu mengagung-agungkan rezim penguasa dengan kalima servis yang menjilat atau disertai mengintimidasi kaum kritik kepada penguasa pemerintah.
Baca Juga:
Bohong Ada Pemotongan Dana Kerjasama Pers: Malah Hendak Ditambah di Anggaran 2026
Sebagai wartawan senior dari Republika ia mengisahkan perjalan karirnya sedari era rezim Orde Baru dan Reformasi 1998. Ia sempat menceritakan telah lama bergaul dengan tokoh-tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari cikal Partai Keadilan (PK) yang berdiri di awal Reformasi.
“Saya dulu menyaksikan langsung lahirnya Partai Keadilan. Waktu itu saya di BPPT bersama Pak Nur Mahmudi Ismail dan Pak Habibie. Saya juga di Republika, jadi tahu prosesnya dari dekat sebagai partai reformis dan demokratis,” ujarnya.
Meski kerap dicap dekat dengan PKS, ia menegaskan dirinya tetap kritis terhadap partai tersebut maupun para tokohnya.
Baca Juga:
PKS Kritisi UHC Belum Tuntas: Pemkot Depok Didesak Peduli Rakyat
“Sampai sekarang saya sering dibilang wartawannya PKS. Padahal PKS juga saya kritik. Pak Nur saya kritik, Pak Idris juga banyak saya kritik. Karena buat saya, wartawan itu harus independen,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin dalam perjumpaan legislator dan politisi DDPD PKS) Kota Depok di Coffee Talks ‘Bincang Santai Bersama Insan Press: Membangun Sinergi, Kukuhkan Kolaborasi’ di Kawasan Kelapa Dua, Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/6/2026).
Pers Bersertifikasi Dewan Pers: Aneh Buzzer Justru Diistimewakan
Ia lalu menyoroti ironi yang menurutnya sedang terjadi di Indonesia, ketika wartawan profesional diwajibkan mengikuti uji kompetensi sertifikasi ketat dan perusahaan pers dianjurkan ada sertifikat verifikasi dari Dewan Pers, anehnya pemerintah justru memberi ruang besar kepada pengelola medsosnet partisan tanpa standar etik jurnalistik.
