“Kita disuruh ikut uji kompetensi, sertifikasi, verifikasi, susah payah taat aturan. Tapi pemerintah malah merangkul buzzer dan pengelola medsos yang tidak jelas pertanggungjawaban kode etiknya. Ini harus diwaspadai!” serunya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi nasib demokrasi di masa mendatang. Sudah susah payah melakukan Reformasi, namun tabiat politik kembali ke pola otoriter yang dikuasai oleh gerombolan pemuja kekuasaan.
Baca Juga:
Bursa Ketua Kadin Depok Memanas: Nama Dian Nurfarida Terus Mengemuka
“Kalau sebuah negara sudah terlalu percaya kepada medsos dan tidak percaya lagi kepada pers, ini berbahaya. Karena pers punya kode etik, independensi, dan tanggung jawab,” katanya.
Anggaran Pers Dipangkas, Wartawan Rasa Dilecehkan
Kemarahan juga diarahkan pada kebijakan pemangkasan anggaran pers di Jawa Barat yang disebutnya nyaris mencapai Rp50 miliar. Padahal anggaran negara; wilayah; daerah adalah milik bersama yang harus dikelola secara transparan tanpa ‘kucing-kucingan’.
Baca Juga:
Oknum ASN Ambil Untung dari Semrawut Sertifikasi Tanah Pemkot Depok: BPN tak Mampu Menata Sendirian
“Saya terkejut, anggaran kemitraan pers sekira Rp50 miliar se-Jawa Barat dipotong tinggal Rp3 miliar. Dapat apa kita? Wartawan ini dianggap apa? Saya bangga jadi wartawan, sekolah khusus, kuliah komunikasi, tapi sekarang seperti dilecehkan,” ucapnya geram.
Ia menyebut banyak wartawan saat ini hidup dalam kondisi memprihatinkan, bahkan tanpa gaji tetap.
“Saya yakin hampir 90 persen wartawan sekarang tidak digaji. Mereka hidup dari Google Adsense, kadang Rp30 ribu sampai Rp50 ribu sebulan. Mau dibawa ke mana profesi ini?” katanya.
