DPRD Kota Depok Diminta Jangan Diam
Dalam forum itu, ia juga secara khusus menantang anggota DPRD Kota Depok, terutama dari PKS yang memiliki 13 kursi, agar serius memperjuangkan kesejahteraan wartawan dan menjaga ekosistem media media massa demi kesehatan demokrasi Indonesia sehingga tidak menjadi negara otoriterisme apalagi fasisme yang antikritik.
Baca Juga:
Bohong Ada Pemotongan Dana Kerjasama Pers: Malah Hendak Ditambah di Anggaran 2026
“Kalau ini terjadi di Kota Depok, harus dicegah. PKS punya 13 kursi, luar biasa. Harus diperjuangkan! Jangan sampai dunia pers mati suri seperti di era orde baru,” ujarnya lantang.
Pilkada Usai, Jangan Ada Lagi Kubu-Kubuan
Menutup pernyataannya, ia berharap pasca-Pilkada Depok, seluruh elemen masyarakat, termasuk pers, tidak lagi dicurigai berpihak pada kubu politik tertentu.
Baca Juga:
PKS Kritisi UHC Belum Tuntas: Pemkot Depok Didesak Peduli Rakyat
“Setelah pilkada selesai, jangan ada lagi kubu-kubuan. Saya ini sempat dianggap pendukung 01 cuma gara-gara billboard. Padahal saya berteman dengan semua. Pers jangan terus dicurigai. Kita harus kembali profesional,” tandasnya.
Pernyataan keras tersebut menjadi alarm bahwa di tengah era digital dan politik yang kian panas, eksistensi pers profesional masih menjadi benteng penting demokrasi—asal tidak dibiarkan kalah oleh buzzer, algoritma, dan kepentingan sesaat.
[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]
