“Ya sudah terealisasi sejak awal tahun, dan sekira bulan Juli atau Agustus habis. Dan akan diajukan kembali pada ABT nanti,” ujar sumber yang tak berkenan namanya disebut.
Ada pula yang berpendapat bahwa penyaluran uang ini diutamakan kepada pihak yang terang-terangan mendukung suatu pihak di Pilkada Kota Depok hingga menang. Nah, pihak inilah, yang disebut berjuang di pihak pemenang pilkada. Sedang pihak yang mendukung pihak yang kalah maka bernasib dikucilkan, dimusuhi, dan sulit untuk mendapatkan uang yang ada di Diskominfo ini.
Baca Juga:
OPD dan Aleg DPRD Sulteng Diduga Kerjasama Tutupi Data Pekerja Proyek Pokir Untuk Hindari Deteksi KPK
Naasnya, bagi pihak pekerja pers yang berposisi di sisi independen atau netral juga terkena imbas nasib seperti pihak yang kalah pilkada kerana dianggap tidak ikut berjuang, padahal pekerjaan pers ini hanya berkarya sesuai dengan kaidah jurnalisme yang tidak terkontaminasi polarisasi politik.
“Ya gitu, sama-sama kita ketahui bahwa ada dispesialkan rekan-rekan kita yang dapat uang dari Diskominfo dari nomenklatur kemediamasaan karena dulu di Pilkada 2024 jadi pendukung salah satu paslon. dan menang, ya dapat servis lah. Ada pula yang dapat posisi di sektor bisnis perusahaan daerah. Mungkin ada yang menganggap itu wajar. Tapi jangan kemaruk banget lah. Bagi-bagi yang lain. Itu kan bukan uang mareka pribadi. Kalau mau dapat besar, ya, kelompok itu main proyek apa-lah, jangan semuanya dari Diskominfo,” uajr Luki Leonaldo, wartawan Halaman.co, Kamis (9/7/2026).
Luki sebut hal yang diketahuinya, bukan hal yang tidak diketahui secara luas.
Baca Juga:
DPRD Sigi Dorong Pemda Jalankan Program Pembangunan Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran
“Maka dari itu supaya omongan gak kemana-kemana ayo Pak Manto buka-bukaan secara mendalam dan tuntas. Kalau situasi seperti ini terus ini berpotensi menciptakan suasana permusuhan antarwartawan. Ini tidak perlukan? ” masygul Luki.
Di Kota Depok, di Pilkada 2024, ada dua pasangan calon kewalian yaitu Supian Suri - Chandra Rahmansyah dan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. Walau sejumlah tokoh parpol di Kota Depok yang menyampaikan kepada kalangan wartawan sudah tidak ada polarisasi politik pascapilkada namun realitanya, masih ada nuansa polarisasi seperti yang disinyalir dilakukan oleh Diskominfo Kota Depok.
“Iya, ada banyak wartawan yang berbicara seperti itu. Ada polarisasi politik di kalangan wartawan dan dilanggengkan oleh politisi. Tidak ada transparansi. Kemana itu uang dibawa. Kok tertutup. Padahal APBD, RAS, DPA, dan sasaran penyaluran adalah dokumen publik yang harus di transparansi. Memang harus ada kriteria yang berkeadilan, proporsional, dan profesional yang harus dibuat sehingga penggunaan anggaran akuntabel,” ujar Yohanis Muriany, wartawan SInar Pagi dan Ketua Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) Kota Depok, Rabu (8/7/2026).
