WahanaNews-Depok | Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kenaikan angka inflasi yang tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok, Kamis, mengatakan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.
Baca Juga:
Diduga Holland Bakery Banyak Langgar Aturan, KAPOK Tuntut Pemkot Depok Berani Bertindak
"Inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen. Semoga tidak terjadi. Karena kelompok yang paling terdampak, terjadi pada kelompok masyarakat prasejahtera, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain," ujarnya.
Untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM, lanjutnya, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial.
"Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022," jelasnya.
Baca Juga:
Antisipasi Penyakit ISPA, Dinkes Depok Beri Edukasi kepada Masyarakat
Idris mengatakan terdapat empat poin utama dalam penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok.
Pertama, Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta intervensi bantuan sosial sebesar Rp 150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 500 sasaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta 500 sasaran disabilitas dan lansia.
Saat ini Pemkot juga sedang merencanakan bantuan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.
