Dari sumber pejabat yang berkompeten di Kewalian Kota Depok menyebutkan, ada sosok wartawan yang sudah mendapat hingga puluhan juta per bulan. Wartawan ini disebut-sebut bertingkah seperti buzzer.
“Itu sih, tukang cebok ia mah. Apa saja Pemkot Depok, serba-benar. Kalau kita kritisi dikit kinerja Wali Kota Depok, eh sama ia langsung dicebokin dengan berita ngebagus-bagusin. Ini sih sama saja mengadu domba antarwartawan namanya,” ujar berapa wartawan bila sedang berkeluh sedang kondisi di Kota Depok.
Baca Juga:
6 Tahun Berdiri, Sinyalemen 2 Gedung Ilegal di Sempadan Sungai Ciliwung Disorot DPRD Kota Depok: Adakah Delik Pidana(?)
Pembicaraan ini sudah kerap dibincangkan oleh kalangan wartawan.
“Makanya, loh bisa gak jadi penjilat. Kalau jadi penjilat itu jangan setengah-setengah, kudu licin, kudu panjang lidah lo. Syukur-syukur loa bisa dapat jabatan di bisnis Pemkot. Jabatan dapat, rilis dapat banyak. Bisa-bisa penghasilan per bulan lebih banyak dari anggota DPRD dan malan lebih gede daripada gaji pegawai negeri Pemkot,” ujar wartawan lain yang tak mau namanya disebutkan, lantaran takut dimusuhi selama-lamanya oleh pejabat di Kewalian Kota Depok.
“Yuk kita demo aja it Manto, supaya rame,” timpal wartawan yang lain.
Baca Juga:
Unjukrasa Majelis Khodijathur Soal Homoseksual yang Diunggah BEM Psikologi UI versus Bungkusan Akademik
Dan, ada pula kelompok wartawan yang disebut-sebut ada anggotanya juga ikut mendukung paslon yang menang di Pilkada. Kelompok ini mendapat belasan juta per bulan. Namun paradoks, bagian uang ini tidak diterima secara merata oleh wartawannya, ada diantaranya tidak terima rilis berbayar dari Diskominfo sehingga yang gigit jari.
“Wah saya gak tahu tu, kelompok saya dapat rilis, advertorial, kok saya gak terima ya, Bro,” tutur pembicaraan sejumlah wartawan.
Selain itu, ada pula wartawan sesama ikut mendukung paslon di Pilkada yang kesal lantaran merasa tidak merata dan adil pembagian alokasi anggaran advertorial atau rilis dari Diskominfo.
