Lain lagi, ada pula organisasi yang sebagian anggotanya menjadi wartawan netral, tetapi karena ketuanya dianggap sebagai pembenci Kewalian Kota Depok, maka anggota organisasi ini disinyalir masuk daftar hitam kemitraan.
“Abang masih di PWI? Masih aktif? itu ketuanya benci banget kepada Pemkot Depok, Wali Kota Depok. Gimana kita mau berhubungan baik,” kata Manto kepada WAHANANEWS.CO dalam suatu kesempatan, mengait-mengaitkan keberadaan keaktifan pribadi Hendrik Isnaini Raseukiy sebagai Pengurus PWI Kota Depok.
Baca Juga:
6 Tahun Berdiri, Sinyalemen 2 Gedung Ilegal di Sempadan Sungai Ciliwung Disorot DPRD Kota Depok: Adakah Delik Pidana(?)
“Ya, saya masih aktif, kerana itu organisasi tempat saya bergabung sesuai dengan ketentuan Dewan Pers. Saya menemui Bapak, bawa nama saya sendiri sebagai wartawan, bawa media saya sendiri untuk menawarkan ajuan kerjasama. Tidak ada saya bawa-bawa organisasi apalagi mengatas nama PWI. PWI itu organisasi profesi pribadi wartawan, bukan mengurusi hal-hal seperti ini. Pers saya terverifikasi Dewan Pers dan saya bersertifikat kompetensi utama. Kami dapat juga memberitakan mempromosikan hal positif kinerja Pemkot Depok, Wali Kota Depok. Saya sebagai Pemred sudah pernah mengirim surat penawaran kepada Bapak dua kali sejak tahun 2025. Juga kepada Wali Kota Depok, Tapi mana respons tapi miris, tidak ada respons sekadar membalas surat dengan surat. Padahal kami sudah berupaya secara prosesdural secara bermartabat,” ujar WAHANANEWS.CO.
Seperti yang pernah disebutkan oleh Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Pusat, Aat Surya Safaat, ;menjadi simalakan sekarang di era disrupsi media pers dan polarisasi politik sekarang ini. Dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat wartawan kesulitan independen. Namun ia tetap berpesan wartawan dapat menjaga perimbangan demokrasi walau memberitakan kinerja penguasa politik dengan tetap menjaga profesionalisme jurnalisme.
“Wartawan serba khawatir yang sekarang. Kalau gak berpihak maka tidak mendapat ‘kue’. Tetaplah jadi wartawan yang sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Juga semestinya Pemerintah Kota Depok mendukung kinerja wartawan,” ujar Aat dalam suatu kesepakatan diskusi kompetensi wartawan di Kantor PWI Kota Depok, Kamis (4/7/2026).
Baca Juga:
Unjukrasa Majelis Khodijathur Soal Homoseksual yang Diunggah BEM Psikologi UI versus Bungkusan Akademik
Praktik yang membutuhkan wartawan dengan nuansa ada yang dirangkul dan ada yang ‘dipukul’ Diskominfo ini sangat disesalkan kalangan wartawan, terutama oleh Anis Muriani dan Luki Leonaldo, sosok yang berani bersuara.
“Kondisi ini harus dibuka secara transparan oleh Manto, supaya tidak terjadi gejolak dan demonstrasi oleh wartawan. Kita dibodoh-bodohi. mengapa uang rakyat harus dirahasiakan ditutup-tutupi seperti uang pribadinya saja. Sedang harta pejabat negara saja diumumkan di LHKPN,” ujar Anis.
Timpal Luki.
