“Bohong itu katanya ada efisiensi anggaran kemediaan. Itu kata Ketua Dewan (Ketua DPRD, Ade Supriyatna, anggaran untuk media masih banyak. Malah mau ditambahin nanti di ABT. Uang Pemkot Depok masih banyak, itu buktinya DOS di Balai Kota Depok, baru aja dibangun tahun yang lalu, eh sekarang malah dibongkar lagi, mubazir dan pemborosan. Ini juga bulan ini baru saja dibangung lapangan tenis di Balai Kota Depok, untuk apa punya aksi seperti itu. Tapi sayangnya untuk dana UHC dihapus. Kasihan rakyat yang kesusahan,” ujar Luki.
Ada pula, wartawan yang menduga bahwa pernah pula oknum pegawai Diskominfo yang ikutan membuat domain media online yang digunakan untuk ikut mengambil bayaran uang rilis pemberitaan. Dapat pula dugaan ada kejadian pemberitaan format rilis yang ditayangkan di media-media yang ada, lalu dicetak untuk bahan klaim tayangan. Maka dari itu supaya tidak terjadi dugaan yang belum tentu benar, maka pengelolaan anggaran di Diskominfo harus transparan dan akuntabel.
Baca Juga:
6 Tahun Berdiri, Sinyalemen 2 Gedung Ilegal di Sempadan Sungai Ciliwung Disorot DPRD Kota Depok: Adakah Delik Pidana(?)
“Maka dari itu, saya bilang supaya tidak jadi bola liar atau dugaan macam-macam, maka Diskominfo harus buat Perwal Kemitraan dengan Pers, seperti dari daerah lain. Sudah banyak daerah lain yang jauh dari Jakarta saja sudah akuntabel dan maju punya landasan hukum yang jelas. Dibuatlah aplikasi pendaftaran media dengan kriteria dan penilaian yang berkeadilan sesuai dengan dokumen-dokumen tertentu,” jelas Wahyudin, wartawan Infobanua.
Disinyalir, pengelolaan APBD Kota Depok, sarat praktek kolusi; korupsi; dan nepotisme (KKN) dalam mengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Keuangan Daerah (APBD).
Trik Manto
Baca Juga:
Unjukrasa Majelis Khodijathur Soal Homoseksual yang Diunggah BEM Psikologi UI versus Bungkusan Akademik
Kepada WAHANANEWS.CO, Manto konfirmasikan bahwa urusan kebijakan teknis dan pengelolaan tertentu telah didelegasikan kepada pejabat bidang.
"Saya tidak tahu apa-apa. Semua saya serahkan kepada pejabat bidang masing-masing. Termasuk anggaran media massa yang ada di APBD," ujar Manto saat dimintai keterangan.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan di internal birokrasi. Seorang sumber ASN yang enggan disebut namanya menyebut proses pengambilan keputusan soal anggaran tetap berada di tingkat kepala dinas.
